LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA DENGAN KONSEP ARSITEKTUR BIOKLIMATIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional disegala bidang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dan dinamika pembangunan nasional memberikan hasil yang positif juga membawa konsekuensi adanya perubahan yang bersifat negatif. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relatif lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan wanita dalam   bentuk  kejahatan dan pelanggaran. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala aspek yang melingkupinya antara lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang tidak dapat dihindarinya ( Kartono, 1986 ).

Di mata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses hukum di suatu tempat khusus dengan harapan suatu saat dapat kembali ke masyarakat setelah menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Untuk mewadahi para pelaku kriminal tersebut diperlukan wadah sebagai tempat pembinaan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan hukum pidana yang saat ini dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini merupakan tempat penerapan fungsi pemasyarakatan yang merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat. Dalam proses pemasyarakatan tercakup peranan keamanan dan pembinaan. Pembinaan merupakan faktor utama dari sistem pemasyarakatan disamping faktor keamanan sebagai pendukung (wawancara dengan Bp. Kasrizal, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Smg).

Proses pemasyarakatan akan berhasil dengan sempurna apabila dijiwai dengan semangat pengayoman serta dukungan partisipasi yang terpadu antara 3 unsur yaitu narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang digariskan dalam GBHN tentang hukum dimana disebutkan sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal, maka salah satunya adalah peningkatan Lembaga Pemasyarakatan  yang  merupakan  bagian  dari  sarana  dan  prasarana  hukum (GBHN, 1999).

Sejalan    dengan   pertambahan    penduduk,   masih    adanya   ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dan makin ketatnya persaingan yang berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial, maka kriminalitas akan semakin meningkat,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas.  Jawa  Tengah  sebagai propinsi di Indonesia yang memiliki jumalah penduduk besar, memiliki jumlah kriminalitas wanita yang semakin meningkat. Maka perlu adanya lembaga pemasyarakatan wanita yang dapat mewadahi para wanita pelaku kriminalitas tersebut. Di Semarang terdapat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A yang lingkup pelayanannya regional Jawa Tengah. LP tersebut berada di Semarang yang merupakan ibukota Jawa Tengah, supaya memudahkan operasional dan hubungan dengan instansi terkait yaitu Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Jawa Tengah.

LP Wanita yang ada saat ini yaitu LP Wanita Bulu masih menggunakan bangunan penjara peninggalan kolonial Belanda sehingga kurang mendukung proses pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Sarana dan prasarana fisik Di LP Wanita Bulu belum sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan. Lokasi LP Wanita Bulu yang terletak di tengah kota tidak sesuai dengan hasil Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang tanggal 27 April 1964 dan Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yaitu pemindahan LP yang berada di tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Dari  uraian  diatas  di  Semarang  dibutuhkan  Lembaga  Pemasyarakatan Wanita yang mendukung sistem pemasyarakatan diwujudkan dengan bentuk bangunan yang lebih mengutamakan pendekatan segi pembinaan dengan tetap memperhatikan  segi  keamanan,  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  sesuai dengan kebutuhan bagi palaksanaan pembinaan narapidana dan berlokasi ditempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan wanita mempunyai berbagai macam kegiatan/aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan. Adanya kegiatan- kegiatan tersebut menyebabkan munculnya ruang-ruang yang berfungsi sebagai wadah / tempat bagi pelaku kegiatan tersebut.

Didalam  ruang-ruang  aktivitas  tersebut  tentunya  terdapat  unsur-unsur penting seperti pencahayaan dan penghawaan. Banyaknya ruang-ruang kegiatan yang ada menjadikan perlu adanya pencahayaan ataupun penghawaan buatan sebagai salah satu alternatif solusi. Dan dengan memanfaatkan kondisi iklim geografis setempat diharapkan mendapat suatu proses perencanaan dan perancangan  lembaga  pemasyarakatan  wanita yang  dapat meminimalisir penggunaan energi-energi buatan tersebut.

1.2  Permasalahan

1.2.1   Umum

Perlu adanya perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Semarang, yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang telah digariskan pemerintah dan juga memperhatikan kodrat penghuninya sebagai seorang wanita dengan menggunakan desain konsep Arsitektur Bioklimatik.

1.2.2   Khusus

Bagaimana mrancang suatu lembaga Pemasyarakatan Wanita dengan konsep arsitektur bioklimatik yang mana menyesuaikan terhadap kondisi iklim, menggunakan  arsitektur  setempat  dan  menerapkan  teknologi  efisiensi  energi sehingga bangunan yang dihasilkan nyaman bagi pengguna, ramah lingkungan dan hemat energi.