PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

Publikasi Ilmiah<br/>PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA<br/><br/>(Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)<br/>The Role of Local Institution in Developing The Rural Area ( A Study about The Role of Tahlil Organization in Developing The Countryside in Simorejo Subdistrict ofBojonegoro)<br/>OLEH:M. ALI IMRON H.R. RIYADI SOEPRAPTOSUWONDO<br/><br/>PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA KEKHUSUSAN ADMINISTRASI PEMBANGUNANPROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG 2002<br/><br/>RINGKASAN<br/><br/>M. ALI IMRON, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 17 April 2002, Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS., Anggota : Drs. Suwondo, MS.<br/>Menguatnya institusi lokal tradisional keagamaan semisal Lembaga Tahlil dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat akhir-akhir ini adalah merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk di cermati. Institusi lokal keagamaan yang banyak berkembang dalam masyarakat desa yang terkesan tradisional ini ternyata dalam tataran realita mampu berperan sebagai sarana yang sangat potensial dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas pembangunan yang telah dilakukan baik berupa pembangunan sarana maupun prasarana fisik desa secara mandiri. Disisi lain LKMD sebagai lembaga formal yang notabenenya lembaga buatan pemerintah sebagai wadah kegiatan pembangunan desa justru mengalami kemunduran dan tidak mampu untuk berbuat banyak dalam pembangunan desa.<br/>Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah realitas dari keberadaan institusi lokal tradisional didalam kehidupan masyarakat desa, (2) Peran apa saja yang telah diambil institusi lokal dalam pembangunan desa.<br/>Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat desa terhadap hadirnya institusi lokal. Kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Lembaga Tahlil sebagai Institusi lokal tradisional keagamaan dalam menggalang partisipasi masayarakat dalam pembangunan desa, serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan kontribusi Lembaga Tahlil dalam pembangunan desa.<br/>Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam dengan informan lapangan yang diperoleh melalui Key Informan. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat dan kriteria yang digunakan yaitu dengan cara mengukur derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (conformability) atas obyek penelitian. Dari langkah itu dilakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisa data interaktif yang dikembang oleh Miles dan Huberman (1984), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<br/>Dari hasil penelitian yang ada akhirnya dapat ditarik beberapa indikasi pokok, yaitu: (1) Keberadaan sebuah institusi lokal ditentukan oleh kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat serta seberapa besar institusi tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (2) Partisipasi masyarakat akan semakin meningkat bila pembangunan menggunakan media lembaga tradisional yang ada,<br/><br/>(3) Institusi/lembaga yang berlandaskan pada adat istiadat setempat adalah sarana yang potensial bagi pembangunan masyarakat.<br/><br/>SUMMARY<br/>M. ALI IMRON, Post Graduate Program of Brawijaya University, April 17, 2002. The Role of Local Institution in Developing The Rural Area ( A Study about The Role of Tahlil Organization in Developing The Countryside in Simorejo Subdistrict of Bojonegoro), Supervisor: Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS., Co-Supervisor : Drs. Suwondo, MS.<br/>The efficacy of Traditional Local Institutions of Religion such as Tahlil Organization in many aspects of social life in recent times indicated the existence of new enticing phenomenon to be scrutinized. There are so many Traditional Local Institutions of Religion in practicing to the real life can be develop in many rural areas or countryside by placing this Traditional Local Institutions of Religion’s role as a potential medium and effective in developing the countryside and rural areas. This could be proven with the increases of many kind of activities in order to develop the rural area whether it was conducted in the form of physical structure or even infrastructure possessed by the internal countryside. While in another hand, LKMD as a formal institution which is notably as a government institution have a function to raise many kind of activities are getting decline and have limited scope in developing the countryside and rural areas.<br/>In line with the facts above, then the research problems in this study are (1) How is the existence of Traditional Local Institutions of Religion in the real life of rural areas. (2) How many role have played by the Traditional Local Institutions of Religion in developing the rural areas.<br/>The first purpose of this study is describing the perceptions of rural area society toward the arising of local institutions in their environment. Then the next purpose of this study is identifying and describing the roles of Tahlil Organization as a Traditional Local Institutions of Religion in the hope to enhance the participation of rural area society in developing their own environment.<br/>In this study, the method used is qualitative method by applying some steps in collecting the data, such as observation, documentation, and conducting some interviews to the field informant, wich is obtained through Key Informant. In measuring the data, this study was using technique of cross-checking based on the nature and criterion used in this research such as the way to measure the credibility, transferability, dependability and conformability to the object of this research. From those steps above than the qualitative data analysis was conducted by applying interactive model of data analysis wich have developed by Miles and Huberman (1984), comprises of reduction of the data, displaying the data and conclusion or verification.<br/><br/>The results of this study, finally can be drawn some main indications such as (1) The existence of the Local Institution principally depend on the conformity of the religion values and local customs and also how much the need can be fulfilled by the institution for the society. (2) Participation of the society could be increased if the development of the rural area are combined with such traditional organizations as a medium. (3) Institutions or Organizations based on the local customs are the potential means to develop the rural area.<br/><br/>PENDAHULUAN Latar Belakang<br/><br/>Sejak awal kegiatan pembangunan di Indonesia, pembangunan pedesaan baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa telah banyak mendapat perhatian. Hal ini merupakan sebuah konsekwensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.<br/>Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Hal ini dipertegas lagi oleh GBHN 1999 tentang pembangunan pedesaan yang intensitasnya ditingkatkan guna mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat. Pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam (GBHN: 1999).<br/>Sebelum di bentuk berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah semisal LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani dan lembaga kemasyarakatan lainnya, sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional (Suyanto:1996). Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangankekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Padahal disisi lain pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah/saluran pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan. Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintahpun mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibikin pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional.<br/><br/>Fenomena tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan tradisional yang demikian ini adalah bukan hanya merupakan sebuah kebetulan saja, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat. Dimana masyarakat desa ternyata lebih memilih bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan tradisional semisal Lembaga Tahlil yang notabenenya adalah lembaga tradisional keagamaan dibanding untuk ikut dan aktif di dalam lembaga formal semisal LKMD. Kecenderungan masyarakat untuk menentukan pilihan yang demikian ini tentunya bukan karena tanpa sebab. Namun tentunya hal ini sudah melalui proses yang matang bagi masyarakat desa untuk menentukan pilihan seperti ini.<br/>Dalam pembangunan desa, hal yang perlu diketahui, dipahami dan diperhatikan adalah berbagai kekhususan yang ada dalam masyarakat pedesaan. Tanpa memperhatikan adanya kekhususan tersebut mungkin program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Kekhususan pedesaan yang dimaksud antara lain adalah bahwa masyarakat desa relatif sangat kuat keterikatannya pada nilai-nilai lama seperti budaya / adat istiadat maupun agama. Nilai-nilai lama atau biasa disebut dengan budaya tradisional itu sendiri menurut Dove (1985) sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat.<br/>Dari fenomena yang terlihat dalam masyarakat desa nampak sekali bahwa ternyata institusi lokal yang notabenenya adalah institusi / lembaga bikinan masyarakat sendiri pada kurun waktu terakhir semakin menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam perkembangannya. Kita dapat menjumpai banyak sekali institusi-institusi lokal baik yang sudah lama tumbuh ataupun modifikasi bahkan yang baru dibentuk oleh masyarakat sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan umumnya institusi lokal tersebut adalah bermuatan agama. Penguatan institusi lokal tradisional seperti ini sebenarnya adalah merupakan refleksi dari budaya, agama dan adat istiadat setempat yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Namun walaupun demikian adanya, ternyata institusi-institusi lokal keagamaan tersebut mampu berkiprah dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya dalam pembangunan masyarakat desa itu sendiri bila dibandingkan dengan institusi-institusi buatan pemerintah. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang unik dimana keberadaan institusi lokal yang masih begitu tradisional dengan berbagai keterbatasan yang ada bila dibandingkan dengan lembaga modern ternyata masih bisa bertahan di tengah proses modernisasi pedesaan dan bahkan mampu untuk berkiprah.<br/><br/>Dalam hal ini, Lembaga Tahlil yang merupakan salah satu institusi lokal yang ada di daerah penelitian merupakan bukti nyata dari apa yang telah terpapar diatas. Lembaga tradisional keagamaan ini ternyata mampu menunjukkan dirinya sebagai wadah sekaligus pendorong bagi terlaksananya pembangunan di desa. Lembaga Tahlil yang pada awalnya mempunyai kekhususan diri bergerak dalam bidang keagamaan yang berupa kegiatan ritual apa yang disebut dengan “tahlilan”, ternyata juga sangat efektif sebagai wadah dan sarana masyarakat setempat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan baik sosial ekonomi maupun budaya. Dalam satu sisi bergerak di bidang religi keagamaan dan budaya yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan agar masyarakat senantiasa mendekatkan diri kepada sang pencipta serta melestarikan budaya yang ada. Namun disisi lain juga bergerak di bidang sosial ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan tingkat taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, bahwa lembaga ini berusaha memenuhi segala aspek kebutuhan masyarakat.<br/>Peran Lembaga Tahlil dalam pembangunan desa, sangatlah tampak pada berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga ini melalui kswadayaan yang mereka miliki. Seperti pada pembangunan sarana dan prasarana fisik yang berupa jalan, jembatan, tempat tinggal, tempat ibadah serta berbagai macam kegiatan yang bersifat ekonomis yang mereka lakukan. Kesemua kegiatan pembangunan ini di lakukan sendiri oleh masyarakat baik dalam segi pembiayaan dan pelaksanaan dengan menggunakan kemampuan sendiri sesuai dengan batasan kemampuan yang dimilikinya tanpa ada sedikitpun intervensi bantuan dari pihak luar.<br/><br/>Setelah rezim Orde Baru tumbang dan dikeluarkannya UU No. 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ada perubahan pola pikir pembangunan di banding dengan UU No. 5 Th. 1979 yang berpola top-down. Maka di dalam UU No.22 Th. 1999 adalah bersifat buttom–up, nafas dari pola pendekatan ini adalah adanya otonomi daerah, dimana dalam hal ini kreativitas masyarakat serta peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan menjadi landasan dasar dalam Undang-Undang ini (Widjaja: 2001).<br/>Pembangunan yang berpusat pada rakyat atau people centered development (Korten: 1988), intinya adalah dimana segala prakarsa inisiatif pembangunan semuanya di serahkan kepada masyarakat akan berakibat kepada timbulnya keswadayaan masyarakat dalam membangun dirinya sendiri. Masyarakatlah yang mengetahui sendiri tentang apa yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan dalam hidupnya, dengan demikian maka ia sangat berhak untuk menentukan tindakan–tindakan yang perlu dilakukannya dalam rangka pemenuhan dari segala kebutuhannya. Sedangkan orang lain dalam hal ini berarti juga negara hanyalah sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk memenuhi akan kebutuhannya tersebut. Sehingga masyarakat benar-benar mandiri tanpa lagi tergantung kepada pemerintah. Keswadayaan yang demikian inilah yang diharapkan.<br/><br/>Rumusan Masalah<br/>Dari berbagai uraian latar belakang diatas maka dapatlah diambil suatu rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimanakah realitas dari keberadaan institusi<br/>lokal tradisional keagamaan didalam kehidupan<br/>masyarakat desa. 2) Peran apa saja yang telah diambil institusi lokal<br/>dalam pembangunan desa.<br/><br/>Tujuan Penelitian<br/>Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 1). Persepsi masyarakat desa terhadap keberadaan institusi lokal tradisional keagamaan yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 2). Peran serta upaya Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal tradisional keagamaan dalam menggalang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.<br/><br/>3). Kontribusi Lembaga Tahlil sebagai Institusi Lokal tradisional keagamaan dalam pembangunan desa.<br/><br/>Manfaat Penelitian<br/><br/>1). Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian pembangunan desa. 2). Secara praktis, penelitian ini di harapkan berguna<br/>untuk memberikan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan, terutama bagi pejabat berwenang dalam hal pembuat kebijakan.<br/><br/>METODE PENELITIAN Jenis Penelitian<br/><br/>Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami secara kontekstual dan memperoleh gambaran yang mendalam dari peran institusi lokal dalam pembangunan desa. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Adapun pertimbangan lain adalah bahwa peran institusi lokal dalam pembangunan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang bisa dikuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi Melalui penelitian kualitatif diharapkan dapat menjelaskan secara terperinci apa yang ada dilapangan.<br/><br/>Fokus Penelitian<br/><br/>Dengan mengacu pada permasalahan yang ada, maka fokus penelitian yang ada adalah sebagai berikut:<br/>1. Keberadaan Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal dalam masyarakat yang didasarkan pada: a.Respon masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Tahlil.<br/>b.Kegiatan-Kegiatan Lembaga Tahlil.<br/><br/>2. Peran Lembaga Tahlil dalam pembangunan desa yang meliputi: a.Sebagai Fasilitator komunikasi dua arah. b.Sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.<br/><br/>1 Kesejahteraan Masyarakat.<br/><br/>Lokasi dan Situs Penelitian<br/><br/>Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Simorejo yang berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Situs yang dipilih adalah Lembaga Tahlil. Pemilihan ini didasarkan pada: 1.Penilaian bahwa di desa Simorejo banyak berkembang institusi lokal yang notabenenya adalah lembaga adat/tradisional yang mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pelaksanaan pembangunan desa<br/><br/>2.Lembaga Tahlil sebagai satu-satunya institusi lokal tradisional keagamaan yang sudah lama berdiri dan tetap eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan desa Simorejo.<br/>3.Lembaga ini tergolong masih tradisional dan bahkan belum pernah sama sekali mendapatkan pembinaan dari pemerintah ataupun LSM. Namun lembaga ini telah membuktikan dirinya bahwa dengan berbagai sumber daya yang ada padanya mampu untuk berdaya dan berkiprah didalam pembangunan desa.<br/><br/>Sumber Data<br/>Informan awal dipilih secara purposif (porposive sampling) yang didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa dan Ketua Lembaga Tahlil beserta Kyai serta pemuka masyarakat. Kemudian informan berikutnya adalah berdasarkan tehnik snow ball sampling sampai terdapat suatu kejenuhan informasi data, sehingga bergulirnya tehnik snow ball ini baru akan selesai atau terhenti setelah menemui titik kejenuhan data.<br/>Jenis Data<br/>Menurut Moleong (1990), sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik. Keterangan berupa kata-kata atau cerita dari informasi penelitian dijadikan sebagai data utama (data primer), sedangkan tulisan dan statistik dari berbagai dokumen yang relevan, serta aktivitas warga dalam proses penentuan program pembangunan dijadikan sebagai data pelengkap (data skunder).<br/>Proses Pengumpulan Data<br/>Proses pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu: Proses memasuki lokasi penelitian (getting in), ketika berada di lokasi penelitian (getting along), dan mengumpulkan data (longing data).<br/><br/>Tehnik Analisis<br/>Analisis data yang dilakukan adalah seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman(1992). Analisis ini menggunakan model interaktif yang mempunyai 3 komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.<br/><br/>Keabsahan Data<br/><br/>Guna menjamin keabsahan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, maka digunakan keabsahan kontruksi yaitu menentukan rencana operasional yang memadai demi konsep-konsep yang sedang dikaji. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan (Lincoln dan Guba: 1985, Moleong: 1990). Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralian (Transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (convormability).<br/><br/>HASIL PENELI TIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian<br/><br/>Desa Simorejo, adalah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai luas ±390.6995 Ha yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ± 351.2314 Ha untuk lahan persawahan dan ± 37.3537 Ha untuk lahan pemukiman. Jumlah penduduk Desa Simorejo sampai dengan bulan Desember 2001 adalah sebanyak 3.113 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.580 jiwa dan wanita sebanyak 1.533 jiwa. Secara geografis Desa Simorejo ini terletak diantara 6° 59’-3° 37’ LS dan 111° 25’- 112° 09’ BT.<br/>Topografi daerahnya adalah landai dengan curah hujan rata-rata tiap tahun 203 mm dan rata-rata banyaknya hujan setiap tahun adalah 101 hari. Dengan di pengaruhi iklim tropis, maka Desa Simorejo ini mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan dari bulan Desember sampai dengan Maret. Di musim kemarau, dimana curah hujan sangat jarang mengakibatkan tanah di desa ini menjadi kering. Pada saat-saat seperti inilah merupakan saat yang tepat bagi masyarakat untuk menanam tembakau. Desa Simorejo adalah merupakan salah satu dari sentra penghasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berjenis Virginia terbesar di Jawa Timur yang mampu menembus pasaran luar negeri. Tembakau telah menjadi salah satu komoditi non migas yang dapat diandalkan oleh Kabupaten Bojonegoro.<br/><br/>Keberadaan Lembaga Tahlil Sebagai Institusi Lokal Dalam Masyarakat Desa<br/>Dalam masyarakat Desa Simorejo saat ini, secara garis besar dapat ditemukan dua bentuk institusi atau lembaga. Pertama adalah institusi yang memang tumbuh dan berkembang secara spontan dalam masyarakat sendiri, kemudian yang kedua adalah institusi yang di bentuk oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.<br/><br/>Lembaga Tahlil yang terbentuk pada tahun 1979, dalam hal ini adalah termasuk pada bentuk yang pertama. Lembaga ini adalah sebuah institusi lokal yang terbentuk atas dasar adanya kebutuhan masyarakat desa setempat dalam ritualitas keagamaan yang disebut dengan “tahlilan”, sehingga lembaga ini pertama kali muncul mengkhususkan diri pada kegiatan ritual keagamaan bagi para anggota khususnya dan masyarakat desa penelitian pada umumnya.<br/>Selain Lembaga Tahlil sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat lembaga ini juga sebagai sarana identitas diri bagi yang mengikutinya. Dimana orang yang mengikuti lembaga ini dianggap sebagai seorang muslim yang baik dan taat, sedangkan orang yang tidak mau masuk atau enggan untuk menjadi anggota lembaga ini dianggap sebagai golongan orang abangan atau golongan orang yang tidak agamis. Dalam kehidupan masyarakat yang relegius seperti di desa Simorejo, identitas diri semacam ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan identitas yang ada, masyarakat setempat selanjutnya akan menentukan sikap mereka dalam berinteraksi dengan sesama.<br/>Dari segi keanggotan, Lembaga Tahlil mempergunakan level keluarga sebagai satuan keanggotaan, jadi keanggotaan yang ada didalam Lembaga Tahlil bukanlah keanggotaan individual yang didasarkan pada diri masing-masing individu. Namun keanggotaan yang ada adalah berdasarkan satuan kepala keluarga, dimana masing-masing kepala keluarga adalah mewakili dari keluarga yang bersangkutan itu sendiri.<br/>Dalam Perjalanannya, Lembaga Tahlil telah mengalami berbagai perubahan yang mendasar. Perubahan yang dimaksudkan adalah orientasi keberadaannya yang semula bergerak dalam bidang ritual keagamaan, namun selaras dengan tuntutan perkembangan zaman serta semakin kompleknya kebutuhan masyarakat mengakibatkan lembaga ini juga bergerak dalam bidang sosial ekonomi, seperti kegiatan simpan pinjam, usaha bersama serta berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasana fisik.<br/>Seperti dalam kegiatan simpan pinjam, sampai saat ini dana yang berkembang selama kurun 10 tahun adalah sebesar Rp. 40.200.000,00-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepada anggota Lembaga Tahlil secara khusus, dan masyarakat desa setempat untuk memperoleh kemudahan akses memperoleh modal dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun kemajuan perekonomian. Sifat dari kegiatan ini adalah rolling atau bergilir. Hal ini lebih dikarenakan terbatasnya dana yang ada sedangkan orang yang membutuhkan sangat banyak.<br/><br/>Adapun kegiatan usaha bersama yang sampai saat ini telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil adalah dibidang jasa. Bidang jasa yang diterjuni adalah penyewaan alatalat upacara adat atau hajatan, yang berupa sound system, kursi, terop dan perlengkapan lainnya. Usahausaha inilah yang sampai saat ini dikembangkan oleh Lembaga Tahlil.<br/>Dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang begitu bervariasi dan selalu berkembang akan membawa sebuah konsekwensi bagi lembaga kemasyarakatan untuk tetap tanggap dan sanggup menawarkan fungsi serta program ataupun kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Persoalan mendasar yang demikian inilah yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam memberikan persepsi serta apresiasi dalam merespon keberadaan sebuah lembaga di tengah-tengah kehidupan mereka, yang selanjutnya akan mereka tolak ataupun terima, dan ternyata Lembaga Tahlil mampu untuk menawarkan program-program kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dengan demikian. Lembaga Tahlil telah mampu menempatkan dirinya sebagai Lembaga yang telah mencapai taraf pelembagaan, atau jika meminjam istilah Esman, maka Lembaga Tahlil dengan keberadaanya yang sedemikian rupa telah mampu mencapai taraf institusionalitas (Esman: 1972).<br/>Keberadaan lembaga tradisional keagamaan yang demikian pada umumnya telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat desa secara nyata. Oleh karena itu Lembaga Tahlil telah internalized dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat desa tersebut secara keseluruhan. Pada tingkat tertentu, Lembaga Tahlil telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat. Melalui lembaga tersebut, pemenuhan kebutuhan masyarakat disekitar lembaga dapat dipenuhi. Dengan demikian keberadaan lembaga ini telah mencapai suatu titik dimana posisi individu, sanksi sosial, aturan main ( rule of the game) serta posisi kelompok dapat dipetakan dalam sistem sosial.<br/>Kehadiran suatu lembaga di tengah-tengah masyarakat atau yang biasa disebut dengan proses pelembagaan dapat dilihat sebagai proses yang semula tidak dalam pengendalian kesadaran manusia dan sebagian lagi usaha sadar manusia. Proses pelembagaan adalah berarti bahwa suatu lembaga itu tidak dalam keadaan yang statis. Maka eksistensi suatu lembaga dalam kehidupannya sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut. Jika suatu lembaga sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dan berubah, maka lembaga tersebut dapat menjadi usang dan bahkan lenyap / mati dan akan diganti dengan lembaga lain yang lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Raharjo dalam Usman dkk: 1996).<br/><br/>Tidak menutup kemungkinan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anggotanya serta untuk tetap hidup, suatu lembaga akan melakukan multi fungsi, bisa jadi dalam hal ini suatu fungsi yang dimiliki oleh suatu lembaga beralih kepada lembaga lain tanpa harus mengubah lembaga itu sendiri. Kondisi seperti ini terjadi jika (a) lembaga yang ada tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat; (b) dua atau lebih dari lembaga mampu memberikan/memenuhi kebutuhan tersebut, akan tetapi jelas ada salah satu diantara lembaga yang memiliki kemampuan yan paling tinggi (Cohen dalam Usman: 1993).<br/>Kaitannya dengan Lembaga Tahlil, apa yang di ungkapkan oleh Buntoro (1988) dan Manyambeang (1988) adalah sesuai dengan realita dilapangan bahwa, Lembaga kemasyarakatan tradisional dalam tataran realita justru yang sangat eksis dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar dalam hal ini untuk menjelaskan fenomena di lapangan adalah mengapa masyarakat desa Simorejo justru memilih Lembaga Tahlil yang notabenenya adalah lembaga tradisional keagamaan sebagai wadah dan tempat mereka untuk menyalurkan aspirasi dan apresiasinya dalam pembangunan daripada didalam lembaga masyarakat formal yang notabenenya bikinan pemerintah.<br/>Ada hal menarik yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengenai fenomena tersebut diatas, bahwa masyarakat desa Simorejo cenderung memilih institusi atau lembaga keagamaan dibandingkan dengan lembaga non keagamaan adalah dikarenakan faktor agama Islam yang dipercayainya. Masyarakat memilih aktif dalam institusi keagamaan dikarenakan ingin memperjuangkan agama lewat media institusi ataupun organisasi yang ada, juga dikarenakan ingin mendapatkan reward (ganjaran) di kemudian hari.<br/>Kepercayaan akan hari kemudian (akhirat) menjadikan masyarakat tidak saja harus bekerja keras untuk kebahagiaan di dunia namun mereka juga harus berusaha keras lewat perbuatanperbuatan kebajikan untuk kebahagiaan kehidupannya diakhirat kelak. Semangat untuk memperoleh kebahagiaan baik didunia maupun akhirat adalah timbul dari ajaran agama Islam itu sendiri baik melalui Alqur’an maupun Hadits. Dalam Alqur’an banyak sekali ayat-ayat yang mengandung ajaran demikian, seperti terlihat pada<br/><br/>Q.S. Al-Qoshosh: 77: “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari keni’matan duniawimu dan berbuatlah kebajikan (kepada Orang lain) sebagaimana Alloh telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<br/>Lembaga Tahlil sebagai lembaga keagamaan di desa penelitian adalah merupakan lembaga yang selaras dengan dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat setempat. Lembaga ini tumbuh dari adanya kristalisasi budaya agama setempat yang tidak saja menawarkan sebagai mediasi untuk berda’wah tapi juga merupakan sarana yang sangat tepat untuk melakukan amal kebajikan melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya. Semisal memperbaiki jalan, membangun tempat tinggal secara gotong royong adalah merupakan perbuatan kebajikan yang akan mendapatkan pahala.<br/>Dalam hal ini jika kita tilik dan kita bandingkan dengan tesis Weber tentang etika Protestan dalam pembangunan sedikitnya dapat diambil benang merahnya. Weber (2000) dengan “Etic Protestan” telah memberikan sebuah nuansa baru dalam memahami kultur masyarakat. Menurut Weber, Etika Protestan telah menjadikan sipirit manusia untuk melakukan pembangunan.Weber mengemukakan bahwa kerja adalah “Beruf atau Calling” (panggilan) agama.<br/>Demikian pula dengan Dove dalam Suwarsono (1994) yang melakukan penelitian antropologis tentang budaya lokal dan pembangunan di Indonesia, antara lain suku Punan di pedalaman Kalimantan, suku Samin di pedalaman Jawa Tengah, suku Wana di Sulawesi Tengah, penduduk Bima dan masyarakat Ngada di Flores. Hasil penelitian dove ini menyatakan bahwa budaya lokal dan agama tradisional di beberapa suku tersebut ternyata sangat berperan dalam proses pembangunan dan dinamika sosial perkembangan masyarakat. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa dilepaskan dari agama dan budaya, bahkan nilai-nilai budaya tersebut adalah merupakan faktor mental yang menentukan perbuatan ataupun aktifitas seseorang maupun kelompok orang masyarakat (Kuntjaraningrat: 1971).<br/>Lepas dari adanya perdebatan apakah sebuah budaya merupakan komponen agama ataukah sebaliknya, atau apakah suatu budaya dan agama merupakan yang parsial. Dalam kenyataannya agama, budaya dan nilainilai kemasyarakatan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat itu sendiri merupakan sebuah Energi Masyarakat atau menurut Hirschman (1984) menyebutnya sebagai “Social Energy” yang mampu menggerakkan masyarakat untuk beraktifitas. Nilai-lai dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama, budaya ataupun dogma yang terdapat dalam masyarakat itulah yang selama ini menjadi motivasi dan bahkan motor penggerak masyarakat untuk beraktifitas.<br/><br/>Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa<br/>Keberadaan Lembaga Tahlil di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa Simorejo tidak saja memberikan manfaat di bidang keagamaan dan tradisi belaka. Lebih dari itu, kehadiran Lembaga Tahlil sebagai institusi yang bersifat grassroot sangat efektif pula sebagai pelaksana pembangunan desa. Lewat lembaga inipula berbagai komunikasi seputar pembangunan diterima masyarakat.<br/>Selama ini, Lembaga Tahlil adalah merupakan pusat komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa setempat dalam segala hal. Lewat Lembaga ini mereka dapat memperoleh berbagai informasi dan pula dapat menyampaikan informasi. Keunggulan yang bisa menjadikan Lembaga Tahlil sebagai pusat komunikasi dan informasi adalah tersedianya forum komunikasi para anggotanya yang dilaksanakan setiap hari kamis malam jum,at setelah acara ritual tahlilan selesai dilakukan. Dalam forum yang santai dan penuh dengan keakraban dengan diselingi gurauan-gurauan kecil sambil menikmati hidangan ala kadarnya mereka merasa bebas untuk mengutarakan segala hal dalam pikirannya.Dalam forum ngobrol-ngobrol seperti inilah masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang mengalir deras, baik yang disampaikan oleh para patron mereka ataupun dari individu-individu yang saat itu berkumpul yang merupakan informasi yang didapat diluar komunitas, dan merekapun bisa mengutarakan segala uneg-uneg kepada pemimpinnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Forum ini juga menjadi pusat informasi yang akurat tentang komoditi pertanian mereka, semisal tembakau. Lewat forum ini pula harga tembakau disebarkan sehingga sedikit banyak bisa menekan tingkat permainan harga oleh para tengkulak. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula didalam forum ngobrol-ngobrol yang terkesan sangat santai ini terjadi kesepakatan-kesepakatan diantara anggota yang ada mengenai berbagai hal semisal jual beli ataupun kesepakatan untuk berbagi mengerjakan sawah mereka masing-masing.<br/>Dengan posisi yang demikian ini menjadikan Lembaga Tahlil sebagai wadah yang efektif bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Umumnya para masyarakat setempat berpartisipasi dalam pembangunan sangat variatif. Dari data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dilapangan menunjukkan, bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di wujudkan melalui berbagai bentuk yang meliputi: sumbangan tenaga, sumbangan material yang meliputi bahan bangunan dan uang serta sumbangan ide.<br/><br/>Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikut sertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk pembangunan seperti ikut serta membuat jalan, membuat jembatan, membangun rumah dan yang lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak jarang demi keikut sertaannya mereka rela untuk tidak pergi kesawah. Bentuk partisipasi semacam ini adalah merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi. Kontribusi mereka lewat sumbangan tenaga dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai aspek dominan dalam keberhasilan pembangunan. Umumnya mereka semuanya ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga demikian ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Andaikata ada udzur ataupun tidak bisa menyumbangkan tenaganya, biasanya masyarakat memberikan ganti rugi yang berwujud pemberian makan ataupun uang sesuai dengan kesepakatan yang ada.<br/>Dari sisi partisipasi yang lain, adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan bentuk uang ataupun material (bahan bangunan). Selama ini danadana pembangunan yang ada adalah murni dari anggota Lembaga Tahlil sendiri yang dikelola secara swadaya. Mereka umumnya menggunakan model iuran untuk mengumpulkan dana dari suatu program pembangunan yang ada, kemudian untuk pembiayaannya adalah merupakan beban bersama.<br/>Sedangkan untuk partisipasi dalam wujud bahan material, adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabenenya adalah yang berkemampuan cukup dalam segi finansial. Seperti perangkat desa ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam masyarakat desa setempat. Mereka umumnya dimintai atau dengan suka rela menyumbangkan material bahan bangunan.<br/>Bentuk partisipasi yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk ide. Yang dimaksud dengan partisipasi dalam bentuk ide ini adalah sumbangansumbangan masyarakat dalam pembangunan yang berupa usul-usul, ide-ide ataupun pemikiran yang disampaikan. Model dari pembangunan yang dilakukan oleh Lembaga Tahlil adalah didasarkan pada usulanusulan anggota. Apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang dirasa para anggota ataupun masyarakat itulah yang kemudian dimusyawarahkan dalam pertemuan. Dari hasil musyawarah, kemudian dijadikan project pembangunan yang ada.<br/><br/>Alasan individu-individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui institusi-institusi semisal Lembaga Tahlil adalah dikarenakan adanya dorongan motivasi seperti personal attraction group prestige and task performance. Didalam sebuah institusi atau organisasi para individu juga dimungkinkan untuk bekerjasama satu dengan yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan, kerjasama itu sendiri juga didasarkan atas faktor saling suka satu sama lain serta bersedia untuk bekerjasama. Alasan lain individu berpartisipasi dalam institusi-institusi adalah adanya kebanggaan dari seseorang untuk menjadi bagian dari suatu institusi serta juga harapan bahwa keterlibatannnya melalui institusi akan memberikan kemudahan baginya untuk mencapai tujuan pribadinya.<br/>Seperti yang diutarakan Esman dan Uphoff (1988) bahwa, Lembaga/Organisasi lokal adalah merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan, bahwa tanpa adanya institusi lokal, birokrasi serta partisipan, maka infra struktur tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan. Jasa pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat ditempatkan secara maximal dan pemerintah tidak akan dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat.<br/>Jika dikaji secara detail, seharusnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemberian informasi yang tepat guna, serta bimbingan yang tepat dan standart dengan pola kehidupan yang ada dalam masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dengan dibekali pengetahuan dan informasi yang tepat mampu berbuat banyak dalam mengatasi kehidupannya.<br/>Selama ini, sering terjadi discomunication antara pemerintah dengan masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan yang ada. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah tidak mengerti dengan kondisi dan keinginan masyarakat, begitu pula sebaliknya, masyarakat juga tidak mengerti betul apa sebetulnya kemauan pemerintah. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena selama ini komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat desa adalah cenderung berlangsung satu arah. Dampak dari pola komunikasi semacam ini masih terjadi hingga sekarang (Rogers: 1982; Alwi Dahlan: 1980; Rondinelli: 1985). Pada tingkat lokal nampak terjadi penyempitan aksesibilitas antara komunikator dan audience terutama pihak audience akan mengalami hambatan mengekspresikan ataupun memahami keinginan yang ada. Apabila kondisi semacam ini yang terjadi, maka peranan institusi lokal terutama dalam menjembatani dan mengembangkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan ataupun sebaliknya akan sangat ditekan.<br/><br/>Apa yang terjadi di desa penelitian, bahwa selama ini masyarakat desa setempat cenderung menggunakan sumber komunikasi pada perkumpulan-perkumpulan yang ada yaitu Lembaga Tahlil sebagai pusat komunikasi antar pribadi, sehingga perkumpulan-perkumpulan tersebut menduduki peranan yang vital bagi masyarakat dalam berkomunikasi.Dengan model komunikasi antar pribadi atau gethok tular yang diterapkan dalam Lembaga Tahlil, maka arus komunikasi tidak akan tersumbat. Sehingga informasi-informasi yang ada akan mudah sampai. Dengan demikian lembaga ini diharapkan mampu menjadi media komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga discomunication dan misunderstanding yang kerap terjadi antara pemerintah dan masyarakat kelompok bawah bisa ditekan seminimal mungkin. Dalam hal ini kedudukan pemimpin Lembaga Tahlil yaitu para Kyai ataupun sesepuh desa adalah sebagai opinion leaders yang merupakan unsur pokok yang berperan sebagai saluran komunikasi dalam pembangunan desa. Lewat opinion leaders inilah pesan dari tingkat atas diterjemahkan untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat bawah, apakah itu berupa inovasi-inovasi ataupun pesan-pesan pembangunan.Sebaliknya.masyarakat bawah pun akan menyampaikan informasi sepontan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat lewat komunikasi antar pribadi yang biasa terjalin antar sesama anggota lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada opinion leaders untuk diteruskan kepada Pemerintah. Dalam hal Institusi lokal merupakan titik sentral dalam mengembangkan komunikasi dua arah, dengan kata lain institusi lokal adalah sebagai lembaga yang diandalkan untuk proses “exchange of massage” atau sebagai “reference organizational”.<br/>Dengan demikian institusi lokal adalah merupakan faktor dominan dalam menggerakkan partisipasi. Sungguhpun aktifitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh prakarsa pemerintah atau karena prakarsa sendiri. Tetapi partisipasi mereka cenderung tidak efektif bila berada diluar konteks organisasi. Dan didaerah pedesaan organisasi lokal merupakan faktor yang sangat penting dalam usahausaha pembangunan desa (Uphoff dan Esman: 1977).<br/>Lebih lanjut Hubungan antara organisasi tradisional, partisipasi, dan pembangunan desa dengan jelas dapat kita lihat dari catatan Darling (1977) bahwa: Faktor penduduk asli adalah penentu utama pembangunan. Apa yang dikemukakan Steive (1977) dalam pelaksanaan program Minimum Package Project (MPP) oleh Bank Dunia, USAID dan SIDA di Etopia yang lebih memilih menciptakan organisasi baru dari pada memanfaatkan organisasi tradisional yang ada yang akhirnya mengalami kegagalan adalah merupakan contoh betapa sangat pentingnya kedudukan organisasi asli dalam keberhasilan pembangunan itu sendiri.<br/><br/>Dari penemuan di setting penelitian, terjadi pula hal yang sama, bahwa partisipasi masyarakat adalah dilakukan lewat jalur kelembagaan bukan secara pribadi. Lembaga Tahlil, adalah sarana bagi mereka untuk melakukan partisipasi masyarakat. Walaupun didapati bahwa lembaga ini merupakan lembaga tradisional dan non formal tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi. Karena pada dasarnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang ada.<br/>Apa Yang ditemukan Hartati (1999), bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga, uang dan material, adalah pararel dengan temuan peneliti. Masyarakat dalam hal ini lewat Lembaga Tahlil cenderung berpartisipasi dalam bentuk tenaga, uang dan material bahkan juga berupa ide-ide. Lewat lembaga tradisional dimungkinkan bentuk partisipasi masyarakat lebih ragam, tidak saja berbentuk tenaga, uang dan material namun juga berbentuk ide-ide.<br/>Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting; pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sifat masyarakat yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyekproyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri (Conyer: 1994).<br/>Dengan adanya partisipasi masyarakat maka keberhasilan pembangunan akan tercapai. Jika dirinci maka keuntungan partisipasi bagi pemerintah adalah sebagai berikut:(a) Meningkatkan efesiensi pengadaan fasilitas;(b) mengurangi beban kelembagaan dan pembiayaan pemerintah;(c)masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana pembangunan;(d)meningkatkan kepercayaan diri masyarakat;(e) membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kepada kebutuhan, prioritas, manfaat dan kepentingan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai berikut: (a) dapat menikmati pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya;(b) secara moral masyarakat merasa memiliki dan merupakan bagian dari pembangunan yang selanjutnya akan memelihara dengan suka rela.<br/><br/>Kesejahteraan Masyarakat<br/><br/>Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Simorejo, berbagai macam pembangunan telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil mulai dari pembangunan spiritual sampai pembangunan fisik. Pembangunan sarana fisik sejauh ini yang telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil adalah membangun jalan, Jembatan, Musholla, MCK sampai pada tempat tinggal.<br/>Dari segi sarana transportasi yang selama ini telah di bangun oleh Lembaga Tahlil adalah sekitar 75% dari jalan yang ada di desa, sedangkan sisanya 25% adalah dibangun oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang tinggi.<br/>Pembangunan sarana fisik lain yang berhasil di bangun oleh Lembaga Tahlil adalah pembangunan sarana Kesehatan yaitu berupa MCK ditiap-tiap Rumah dan Pembangunan tempat tinggal. Model dari kedua jenis pembangunan fisik ini sifatnya adalah bergulir. Dimana masing-masing anggota akan mendapatkan urutan pembangunan sesuai dengan kesepakatan bersama. Ide dari pembangunan model seperti ini adalah beban yang ditanggung masyarakat selama ini dirasa semakin berat. Padahal disatu sisi kebutuhan akan tempat tinggal yang memenuhi sarat kesehatan dan fasilitas MCK sangat diperlukan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara pasti masyarakat sangat berat untuk menanggungnya. Dengan adanya program pembangunan bergulir ini masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhannya dilihat dari realita keadaan masyarakat desa dengan penghasilan yang serba pas-pasan bahkan kadangkala merasa serba kekurangan di tengah himpitan beban ekonomi yang semakin tinggi. Namun mereka tetap menginginkan sebuah perbaikan kondisi kehidupan yang mereka jalani. Berbagai macam strategi mereka gunakan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup yang mereka rasakan.<br/>Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masalah tenaga kerja bukanlah masalah yang rumit karena masyarakat sendirilah yang melakukan kegiatan tersebut mulai dari tenaga tukang sampai tenaga kasar. Masyarakat dalam hal ini menerapkan sistem gotong royong, jadi anggota Lembaga Tahlil yang ada kesemuanya akan secara suka rela untuk membantu sesuai dengan waktu yang mereka bisa. Dengan demikian penjadwalan perlu dilakukan agar setiap anggota secara merata dapat menyumbangkan tenaganya.<br/><br/>Pembangunan masyarakat diartikan sebagai suatu metode yang menekankan adanya keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan. Partisipasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai kesediaan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama untuk membantu keberhasilan proses pembangunan, tanpa mengorbankan kepentingan mereka. Pada prosesnya, keterlibatan masyarakat inilah yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan, karena bagaimanapun pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.<br/>Kegiatan Lembaga Tahlil dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik sepeti jalan, jembatan, Musholla, tempat tinggal bahkan program simpan pinjam dan usaha bersama adalah merupakan sebuah refleksi dari keberdayaan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat mempunyai potensi dan kekuatan untuk membangun dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang ada. Masyarakat mengerti betul apa yang perlu dilakukan demi memperbaiki kondisi kehidupannya.<br/>Dalam kasus pembangunan jalan dan jembatan, masyarakat mengerti bahwa sarana jalan merupakan sebuah keniscayaan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mobilitas masyarakat sendiri. Dengan demikian sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah kebijakan pembangunan yang sifatnya model “Sinterklas”, masyarakat tinggal terima jadi. Atau model pembangunan yang memakai logika yang susah sekali dimengerti oleh kalangan masyarakat bersangkutan. Karena akibat dari pembangunan semacam ini hanyalah kebingungankebingungan dan ketergantungan masyarakat pada pemerintah.<br/>Apa yang ditemukan oleh Setiowati dan Yuwono (1994) bahwa intitusi lokal yang mempunyai akar sangat kuat dalam kehidupan masyarakat akan mampu menggerakkan sumber daya lokal dan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan adalah selaras dengan temuan peneliti. Namun yang perlu ditambahkan dalam penemuan Setiowati ini adalah tidak hanya institusi lokal sosial ekonomi belaka yang mampu menggerakkan sumberdaya lokal namun juga termasuk institusi lokal keagamaan semisal Lembaga Tahlil. Oleh karenanya penulis tidak sependapat dengan asumsi yang mengatakan bahwa institusi lokal keagamaan tidak bisa untuk digunakan sebagai sarana pembangunan dengan alasan akan merusak kekerabatan sosial yang mereka miliki. Bahkan yang terjadi adalah lewat institusi lokal keagamaan yang sudah mengakar itulah masyarakat justru mampu mempergunakan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Selain itu dengan kegiatan-kegiatan lewat lembaga keagamaan ikatan sosial dan etos sebuah lembaga bahkan semakin meningkat. Lembaga keagamaan yang didalamnya terdapat nilai-nilai serta dogma itulah yang justru mampu mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat untuk arah pencapaian kesejahteraan.<br/><br/>Anggota yang aktif berpartisipasi dalam sebuah institusi lokal yang diakui keberadaannya akan mempunyai tanggung jawab, sifat antuisme dan sikap kerja sama yang tinggi atas nama kepentingan bersama (Evans dan Boyte dalam Sirigne: 1999). Faktor psikologis ini mempunyai makna yang sama kuatnya dengan adanya pemberian penghargaan, dimana Verhelst (1990) menyebutkan bahwa nilai-nilai psikologi adalah sebagai “driving force” bagi masyarakat untuk melakukan perubahan.<br/>Sebuah institusi lokal sebenarnya telah membuat dampak yang besar dalam lokalitas pembangunan daerah mereka sendiri. Organisasi-organisasi grass root semacam ini khususnya bertujuan untuk dapat membantu melakukan mobilisasi masyarakat atas dasar pemerataan pembagian kepentingan, dan memperkuat solidaritas mereka. Mereka berusaha untuk dapat meningkatkan kapasitas dengan menyediakan sebuah ruang lingkup dimana masyarakat dapat mendapatkan rasa harga diri yang baru, mereka juga tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan identitas kelompok yang lebih tinggi derajatnya, berbagai ketrampilan publik, nilai-nilai penting dari kerjasama (Evans dan Boyte dalam Sirigne: 2001).<br/>Lebih lanjut Colletta (dalam Suyanto:1996) mengatakan bahwa unsur kebudayaan merupakan media yang memungkinkan pembangunan berlangsung dengan sukses karena paling kurang tiga alasan sebagai berikut:<br/>(1) Unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional dimata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan. (2) Unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari penduduk setempat, dan (3). Unsur-unsur budaya mempunyai aneka-ragam fungsi baik yang berwujud maupun yang terpendam, yang sering menjadikannya sebagai sarana paling berharga untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak dipermukaan jika hanya dilihat dalam kaitannya dengan fungsinya yang berwujud saja.<br/>Pada kasus Lembaga Tahlil, dengan segala sifat tradisionalnya serta segala nilai-nilai yang ada padanya, ternyata mampu untuk menjadi sarana yang potensial bagi masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan itu sendiri diwujudkan lewat perbaikan sarana dan prasarana fisik yang memadai dan juga tempat tinggal yang memadai. Dengan demikian tingkat kesejahteraan yang diusahakan masyarakat desa ini barulah sampai pada tataran tersebut.<br/><br/>Kesejahteraan itu sendiri sifatnya adalah relatif, artinya bahwa peningkatan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu akan berbeda kualitas dan coraknya di banding dengan peningkatan yang akan terjadi dikurun waktu yang lain. Bahkan tingkat kesejahteraan dari sesuatu masyarakat di wilayah tertentu, akan dapat berbeda dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lain, diwilayah yang lain (Maskun: 1994).<br/>Dengan demikian yang terpenting dalam pembangunan adalah keberhasilan yang dapat memberikan perbedaan keadaan yang dinilai lebih baik, sempurna, lebih sehat, lebih manusiawi dan sebagainya, dari sebelum dilakukan program-program pembangunan atas sesuatu masyarakat.<br/><br/>PENUTUP<br/>Kesimpulan<br/>Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:<br/>1 Program pembangunan hanya akan dapat berjalan jikalau masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat tidak saja pada keikutsertaan dalam pekerjaan proyek pembangunan, tetapi lebih dari itu, yaitu keterlibatan/partisipsi secara totalitas.<br/>2 Pemerintah menganggap dirinya lebih tahu dan faham akan kebutuhan rakyat, sehingga semua program pembangunan Pemerintahlah yang menentukan, akibatnya, ketika di implementasikan di masyarakat, ternyata program tersebut tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat yang ada.<br/>3 Tidak semua tradisi ataupun adat istiadat dan budaya yang berbau lokal dan tradisional akan menghambat pembangunan desa. Bisa jadi tradisi, adat istiadat serta budaya masyarakat yang ada justru sangat membantu dan mendukung terlaksananya pembangunan desa.<br/>4 Kurangnya pemerintah memanfaatkan institusiinstitusi lokal semisal Lembaga Tahlil yang banyak tumbuh di dalam masyarakat desa sebagai lembaga tingkat grassroot bagi pembangunan desa, akibatnya pemerintah sangat kesulitan dalam membaca keinginan dan kemauan rakyat.<br/><br/>1 Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal tradisional mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi formal yang ada, yaitu berupa kedekatannya dengan masyarakat tingkat bawah, dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat menentukan sekali akan keberhasilan sebuah pembangunan.<br/>2 Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal adalah sarana yang efektif untuk terjalinnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga misunderstanding antara pemerintah dn masyarakat bisa terhindari.<br/>3 Lembaga Tahlil adalah sarana yang paling efektif untuk menumbuh kembangkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga ketergantungan masyarakat akan peran pemerintah dalam pembangunan akan semakin berkurang dan akan mampu menciptakan kemandirian masyarakat.<br/>4 Dengan memberikan ruang gerak yang demokratis dan otonomi yang tinggi/luas kepada institusiinstitusi lokal yang ada, maka masyarakat akan mampu untuk mengenali permasalahan serta kebutuhan yang harus mereka penuhi, sehingga mereka akan mampu untuk mencari alternatif pemecahannya.<br/><br/>Saran<br/><br/>1 Institusi lokal tradisional semisal Lembaga Tahlil yang selama ini kurang mendapat simpati dari pemerintah dan bahkan dipinggirkan, seringkali tidak dapat berbuat apa-apa (powerless), akibatnya lembaga-lembaga ini kurang memiliki posisi tawar dengan dunia luar. Padahal disisi lain institusi lokal memiliki potensi yang besar dalam pembangunan desa. Oleh karenanya pemerintah setidaknya lebih memperhatikan serta memberikan ruang gerak yang otonom serta memberikan pembinaan yang cukup berarti kepada institusi-institusi lokal tersebut, agar mampu secara maksimal untuk melakukan fungsi keberadaannya bagi kemakmuran dan kesejahteran masyarakat desa.<br/>2 Dalam rangka pembangunan desa hendaknya pemerintah benar-benar memanfaatkan institusi lokal sebagai ujung tombak pembangunan yang melaksanakan berbagai program pembangunan yang ada. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi membentuk lembaga ataupun kelompok pelaksana baru, karena institusi lokal yang sudah ada jauh lebih mengerti tentang kehidupan masyarakat setempat.<br/>3 Hendaknya pemerintah lebih mengedepankan pola pembangunan yang bertumpu kepada kekuatan atau kswadayaan masyarakat dengan menjadikan institusi lokal tradisional yang sudah mengakar<br/><br/>dalam kehidupan masyarakat sebagai basic pelaksanaannya.<br/>4. Perlu dilakukannya modernisasi keorganisasian pada Lembaga Tahlil sebagai institusi lokal tradisional yang ada sehingga akan semakin menambah efektifitas dari institusi dalam melaksanakan program pembangunan.<br/><br/>DAFTAR PUSTAKA<br/>Cohen, John M dan Uphoff, Norman T, 1977, Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation, Cornell University, Ithaca, New York.<br/>Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.<br/>Darling, Roger, 1977, A Return to Valid Development Priciples, International Development Review.<br/>Dove, Michael R., 1985, Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.<br/>Djatmiko, Edhie dan Dwiatmoko, H Prasetyo, 1992, Kemiskinan dan Kswadayaan di Desa Jenar, dalam Mubyarto, 1992, Ksewadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Aditya Media,Yogyakarta.<br/>Esman, Milton. J., 1972, dalam Eaton, Joseph. W.,<br/>Institution Building and Development From Concep to Aplication, Sage Publication, London.<br/>Esman, Milton J., and Uphoff, Norman T., 1988, Local Organizations: Intermediaries in Rural Development, Cornell University Press, Itacha and London.<br/>Hartati, (1999), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemukiman Kumuh: Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar, Tesis, PPS UGM, Yogyakarta.<br/>Hirschman, A., 1984, Getting a Head Collectively: Grassroots Experiences in Latin America, Pergamon Press, New York.<br/><br/>Korten, David, dan Sjahrir, 1988, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.<br/>Kuntjaraningrat, 1971, Rintangan-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Bharata, Jakarta.<br/>Lincoln, Yvona dan Egon G. Guba, 1985: Naturalistc Inqury, Beverly Hills, Sage Publications, London.<br/>Maskun, Sumitro, 1993, Pembangunan Masyarakat Desa, Media Widya Mandala, Yogyakarta.<br/>Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.<br/>MPR-RI, 1999, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, CV. Kurnia, Jakarta.<br/>Moleong, Lexy J., 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.<br/>Rogers, Everett M & Soemaker, F.Floy, 1981, Memasyarakatkan Ide Baru, Usaha Nasional, Surabaya.<br/>Sirigne, M. Ndiaye, 1999, Promoting Rural Community Development in Africa: States Versus Grassroots Organizations, Centres for Disease Control and Prevention, Atlanta.<br/>Soetomo, 1990, Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus, Liberty, Yogyakarta.<br/>Stieve, Benedict, 1977, Social Soundness Analysis of Ethopia’s Minimum People Program II, Paper Prapares for USAID, Washington DC.<br/>Suwarsono & Alvin Y So, 1994, Perubahan Sosial dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta.<br/>Suyanto, Bagong, 1996, Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa, Aditya Media, Yogyakarta.<br/>Usman, Sunyoto, 1993, Konsep Dasar Sosiologi, Laporan Penelitian FISIPOL, UGM, Yogyakarta.<br/>Undang-Undang No. 5 Th. 1979, Pemerintahan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.<br/>Undang-Undang No. 22 Th. 1999, Pemerintahan Daerah, PT. Kuraiko Pratama, Bandung.<br/>Verhelst, Thierry G., 1990, No Life Without Roots: Culture and Development, Zed Books Ltd, London, New Jersey.<br/>Weber, Max, 2000, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Terjemahan, Pustaka Promethea, Surabaya.<br/>Widjaja, HAW., 2001, Pemerintahan Desa Marga, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Publikasi Ilmiah PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simo...

Baca selengkapnya »

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARGA DASAR

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARGA DASAR <br /><br />GABAH <br />( Kasus kebijakan penetapan harga dasar gabah ) <br />Oleh : <br />Abdullah Said <br /><br /> <br /><br />Latar belakang <br />Belum lama ini kita bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter yang sampai sekarang masih belum dapat diselesaikan. Sebagai akibat dari krisis tersebut salah satu dampaknya pada sektor pangan yang kita kenal dengan istilah sembako. Salah satu dari sembako itu adalah beras. Dimana beras ini termasuk dalam pengendalian kebijakan pemerintah yang dikendalikan melalui penetapan harga dasar gabah. Didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehari-harinya pelaku yang ditugasi oleh pemerintah adalah sebuah badan yang disebut BULOG (tingkat pusat) dan dibantu oleh DOLOG (tingkat provinsi) serta sub DOLOG (tingkat kabupaten/kota). Badan ini ditugasi untuk menampung semua hasil pertanian (gabah) yang bekerja sama dengan KUD dimasing-masing wilayah diseluruh Indonesia. Dengan demikian diharapkan agar petani tidak kesulitan untuk menjual hasil panennya, serta harga dijamin tidak akan mengalami perubahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Selain itu pula diharapkan petani tidak mengalami over produksi dalam arti sulit untuk menjual karena barang dipasaran berlebihan. Namun kenyataannya tidak demikian adanya, sebab petani sering menjadi obyek permainan oleh orang-orang yang pandai cari keutungan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Misalnya, petani sering mengeluh tentang biaya tanam yang begitu tinggi (pupuk dan obat-obatan), karena petani sudah terkondisikan untuk menggunakan pupuk dan obat-obatan meskipun harganya tinggi tetap harus membeli juga agar masa panen tidak gagal. Namun kronisnya begitu panen dan disetor ke dolog melalui KUD ternyata hasilnya yang diterima oleh petani adalah rugi. Karena perbandingan antara biaya yang tinggi dengan penerimaan (harga sudah ditetapkan oleh pemerintah) tidak seimbang dalam artian biaya lebih besar dari pada hasil penjualan yang diterima. <br />Beras merupakan komoditi pertanian yang sangat mempengaruhi politik di negara kita. Kebijakan beras selama orde baru sebagian besar didasarkan pada keinginan untuk tiga lembaga: pegawai negeri (yang menerima beras sebagai bagian dari gaji); konsumen perkotaan (masyarakat perkotaan); dan produsen pedesaan (petani, baik pemilik, penggarap maupun buruh). <br />Kelas pegawai negeri, yang berjumlah lebih dari 3 juta jumlah penduduk, merupakan basis utama kekuasaan Orde Baru. Kelompok mendapat keuntungan dengan berbagai cara, termasuk peningkatan gaji, perbaikan kondisi kerja, fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya, dan posisi terhormat dalam kehidupan masyarakat. Namun keuntungan yang paling besar adalah tunjangan beras dan komoditi utama lainnya dapat terjangkau dan tersedia. <br />Karena mayoritas dari mereka itu adalah berpendidikan, paham politik, dan dihormati dalam kehidupan masyarakat, pegawai negeri dan militer merupakan sumber utama terhadap dukungan pemerintah Indonesia. Pada masa Orde Baru, posisi penting kelompok ini diperkuat dengan batasan pemerintah terhadap pengaruh kelompok non pegawai negeri. Tak satu pun dari pemimpin dua partai non pemerintah diberi kedudukan dalam kabinet maupun posisi legislatif yang memiliki kekuasaan. Jumlah rata-rata suara kedua partai ini pada pemilihan umum mulai 1971 s/d 1997 hanya berjumlah sekitar 35% pemilih, yang sebenarnya merupakan taktik pemerintah untuk memobisasi birokrat dalam bentuk partai pemerintah yang disebut Golongan Karya (Golkar). Dengan fasilitas yang dimilikinya, tidak sulit bagi Golkar untuk meraih suara mayoritas. <br />Konsumen perkotaan, khususnya Jakarta, merupakan kekuasaan eksternal yang harus diatasi dengan suplai reguler padi dengan harga yang terjangkau dan stabil. Penduduk Jakarta sangat peka terhadap kenaikan harga beras dan penyediaan bahan lainnya. Soeharto dan bawahannya harus mengingat efektivitas cara eksploitasi masalah peningkatan harga beras yang dapat menggulingkan pemerintah. Ingat Presiden Soekarno pada tahun 1965 sampai 1966. Begitu pula tantangan yang dihadapi pemerintah Presiden Soeharto hanyalah demonstrasi mahasiswa dan peristiwa Jakarta dari Oktober 1973 sampai Januari 1974, yang dikaitkan dengan krisis beras tahun 1972 sampai 1983. Dan akhirnya pada Mei 1998 yang baru lalu, pemerintah Presiden Soeharto lengser juga dari tampuk kekuasaannya selama 32 tahun, hal ini juga tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan penyedian dan harga beras. <br />Begitu pula, petani yang merupakan lembaga terkait dengan pengadaan pangan (beras) yang oleh pemerintah Orde Baru direspon dengan positif dalam bentuk subsidi, peningkatan harga serta dukungan organisasi dan infra struktural yang dapat melipatgandakan produksi beras (dari 10,8 menjadi 25,5 juta pon pertahun) antara tahun 1966 sampai 1984. Alasannya banyak didasarkan pada faktor demografi. Dua pertiga penduduk tinggal di Jawa, yang membuatnya sebagai salah satu daerah pedesaan terdapat di dunia. Karena ukuran pulau, topografi dan sistem transportasi pulau ini membuat jalur desa dan perkotaan mudah dan murah. <br />Hubungan dengan kekuatan ekonomi eksternal juga penting. Jika tidak mengimpor kepentingan lain (seperti pembelian barang industri dan pertanian) pemerintah Indonesia tidak akan dipenuhi dan Indonesia tidak banyak bergantung pada fluktuasi suplai dan permintaan dunia maupun kebijakan pemerintah negara lain. <br /> <br /><br />Permasalahan <br />Pengetahuan tentang kebijakan ekonomi berkenan dengan usaha untuk memaksimalkan atau memenuhi solusi-solusi subyek terhadap pemaksaan, namun pemaksaan-pemaksaan tersebut bukan disediakan oleh sumber-sumber dan penguasaan materi saja, seperti diajarkan dalam buku-buku teks tentang perekonomian dasar, namun juga oleh etika, budaya, sejarah dan politik. <br />Suatu rancangan untuk strategi pembangunan ekonomi yang berhasil dalam suatu negara Dunia Ketiga yang kontemporer, menurut pendapat beberapa pengamat,d alam ini harus meliputi spesifikasi tentang tiga komponen, yaitu; tujuan-tujuan, atau hasil-hasil yang diinginkan; kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut; dan variabel-variabel kesosialan yang akan mengarahkan pada pilihan oleh para pembuat keputusan pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang benar. <br />Masing-masing komponen tersebut problematik. Tujuan-tujuan dari pertumbuhan dan industrialisasi, pertama kali dikembangkan pada tahun 1940; telah dikacaukan oleh hal-hal yang bersifat tambahan terhadap distribusi atau kesamaan dan kemudian pelestarian lingkungan. Yang kita miliki sekarang ini sebagian besar hanyalah pemahaman yang masih bersifat embrionik tentang bagaimana mengkonseptualisasikan keseimbangan-keseimbangan yang diperlukan untuk suatu penggabungan dari tujuan-tujuan yang berbeda ini secara optimal. <br />Contoh semacam ini termasuk studi yang masif, yaitu Francise Frabkel tentang kebijakan agraria pemerintah di India sejak kemerdekaannya. Frankel berpendapat bahwa petani semakin banyak peran pentingnya karena tanpa adanya program perbaikan dan kemauan ideologis dari penguasa, mereka tidak memiliki sumber daya untuk bersaing dengan elit kekuasaan lokal maupun regional. Ia menunjukkan masalah berdirinya organisasi petani yang malah menimbulkan perpecahan primodial. <br />Dari sudut pandang Marxisme, sosiolog Peter Evans menunjukkan banyak dokumentasi sumber daya yang dipakai oleh perusahaan multinasional, perusahaan domestik, dan perusahaan nasional untuk mendominasi ekonomi politik Brasil, yang secara sistematis pada akhirnya akan menghancurkan kaum pengusaha lemah dan kaum miskin perkotaan dan pedesaan. Sekali lagi, dengan pendapat Evans dan pemahaman kita tentang politik Brasil, tidak banyak perubahan yang kita harapkan. <br />Dalam hal ini terkait dengan kondisi di Indonesia, pendekatan ini juga menemui jalan buntu. Bentuk pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto, yang sudah berkuasa sejak 1966, menjadi debat seru diantara kalangan akademis, namun mereka semua setuju bahwa bentuk negaranya adalah otoriter dengan sedikit kesempatan untuk berpartisipasi. Harold Cruch, misalnya membandingkan pemerintahan Soeh<br/><br/>arto dengan kebijakan “patrimonial” Barat dimana pemerintah dapat menerapkan peraturan yang memenuhi kepentingan elit tanpa banyak mengorbankan kepentingan masyarakat; sementara pemerintahan Soeharto ditandai dengan kemiskinan, kemunduran sosial, sikap pasif dalam berpolitik, dan kekuasaan ditangan politikus. Politikus-pun saling bersaing hanya pada tingkat elit sendiri, diantara partai-partai yang bertujuan untuk mendapart pengaruh dari pemegang kekuasaan yang pada akhirnya menentukan distribusi berupa penghargaan. <br />Pemberlakuan pasar bebas terhadap harga makanan dan pertanian nampak seperti cerita belaka. Di semua negara, bahkan di negara yang terkenal dengan ekonomi bebeasnya pun -baik yang masih berkembang maupun yang sudah maju-, harga makanan dan pertanian ini sangat dipengaruhi campur tangan negara. Kontrol pada bidang in dapat saja langsung, melalui subsidi (dokumen) harga (bahan) pertanian atau batasan harga konsumen, penyetoran ke pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan, kontrol dan pajak ekspor, tarif subsidi impor, dan subsidi harga. Atau kontrol tidak langsung, melalui kebijakan tingkat pertukaran. <br />Jika kita merujuk pada ungkapan Liddle (1987) menyatakan, bahwa : “politikus dan analisis yang meneliti kebijakan pembangunan di Negara-Negara Ketiga mengalami jalan buntu.” Sebagian besar literatur tentang apa yang kita sebut dengan pertumbuhan merata, yang didefinisikan dengan pembangunan ekonomi yang memberikan kesempatan luas untuk produksi dan konsumsi, terjebak oleh satu dari dua culs de sac yaitu jalan buntu. Jika kita melihat kalangan akademisi liberal mendukung gagasan partisipasi aktif kaum miskin, yang diorganisir pada serikat pekerja atau petani dan partai politik, sementara kelompok Marxis yakin bahwa pertumbuhan yang merata baru akan dicapai dengan eksploitasi kelompok mayoritas, diganti dengan sosialisme. Namun, kedua kelompok ini mengharapkan bahwa solusi masalah ini akan dapat direalisasikan, setidaknya dalam waktu setengah abad mendatang. <br />Contoh literatur semacam ini termasuk studi masif dari Francine Frankel (1966) tentang kebijakan agraria pemerintahan India sejak kemerdekaannya, beliau berpendapat, bahwa : “petani semakin banyak kehilangan peran pentingnya karena tanpa adanya program perbaikan dan kemauan ideologi dari penguasa, mereka tidak memiliki sumber daya untuk bersaing denga elit kekuasaan lokal maupun regional. Ia menunjukkan masalah berdirinya organisasi petani yang malah menimbulkan perpecahan primodial.” <br />Campur tangan pemerintah dalam hal penetapan harga makanan (beras) dengan cara langsung kecendrunganya menetapkan harga yang relatif rendah sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Saleh (1975), mengemukakan bahwa : “berdasarkan hasil penelitiannya pada 50 negara sedang berkembang, bahwa sedikitnya di 46 negara, kebijakan menghargai komoditi pertanian (khususnya beras) terlalu rendah dan menyebabkan penurunan dalam hal produksinya.” Begitu pula menurut Schultz (1978) serta Bale dan Lutz (1979) dalam hasil, penelitiannya menyatakan bahwa, “campur tangan kebijakan tidak nampak melonggar di negara-negara yang agak maju, dan bila terjadi sebaliknya, muncul penilaian yang terlalu tinggi atas komoditi pertanian.” Peterson (1979) menghitung bahwa, “ketentuan perdagangan produk pertanian lebih <br />dari dua kali pada sampel 23 negara agak maju dibandingkan dengan 30 negara yang sedang berkembang.” Hal ini menunjukkan kelebihan produksi dan penurunannya konsumsi produk pertanian di negara agak maju. Sehingga ini mengandung makna bahwa adanya keanekaragaman diantara negara-negara tersebut dalam hal (produk) pertanian dalam periode panen. Jika kita berbicara tentang apa sebenarnya dan siapa yang bertanggungjawab atas dibuatnya kebijakan tersebut. Seperti Koehn (1983) menyatakan bahwa : “peran badan atau lembaga pemerintah sangat besar sekali untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan dan teladan kepada anggota-anggota masyarakat agar mereka mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan negara.” Pendapat tersebut menurut hemat penulis kurang menggambarkan secara esensi siapa sebenarnya dibalik pembuat kebijakan itu, karena sering terjadi bahwa kebijakan itu dibuat berdasarkan desakan kepentingan–kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hasil (produk) daripada kebijakan itu hanya menguntungkan kelompok yang ada dibalik dan mendesak/menekan si pembuat kebijakan. <br />Anderson, menawarkan interpretasi umum tentang Orde Baru. Pada akhir tahun 1960-an, ia menyebutkan kebijakan personalistik yang didasarkan pada konsep kekuatan politik mistik jawa sebagai suatu syarat yang harus dimiliki seorang penguasa. Sampai pertengahan tahun 1970-an, nampak koalisi kuat diantara diktatorisme personal dan militer. Sekarang, bentuk “statequa-state” yang kepentingannya berada dan bertolak belakang dengan kepentingan (bangsa) Indonesia. <br />Menurut akademis Marxisme Robinson, Orde Baru adalah “bagian aliansi kompleks antara borjuis luar negeri dan China; kelas administrasi / tehnokrat / manajerial kota (yang disebut kelas menengah); dan birokrat politikus.pemerintahannya dianggap sebagai regim kontra-revolusioner yang menggabungkan perbaikan pertanian dan nasionalisme ekonomis.” Orde Baru juga dipandang sebagai “piramida naik” kekuasaan presiden, militer, dan birokrat serta menekankan pada lemahnya partisipasi kelompok di luar piramida ini. <br />Tidak seorangpun penulis menemukan tanda yang menunjukkan pergantian kekuasaan orde baru menjadi pemerintah radikal atau liberal. Pengalaman di Indonesia dengan parlementer tahun 1950-1957 sangat berharga. Lantas, partai komunis, yang dulunya pernah memiliki pemilion 4 juta orang dibantai secara brutal pada tahun 1965 sampai tahun 1966 dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Secara umum elit negara, yang di dukung lebih dari $ 12 milyar per tahun (kira-kira 60 persen dari APBN) dari pendapatan minyak dan $ 2 milyar dari bantuan luar negeri, terus memegang kekuasaannya. <br />Pada situasi semacam ini, adakah harapan bagi kebijakan pembangunan yang menguntungkan kelompok kelompok non-elit, khususnya kelompok petani, non pegawai negeri Indonesia? Pada intinya lebih nampak variabel politik dibandingkan partisipasi kelompok miskin, yang oleh Frankel maupun Evans dirujukkan kepemerintahan otoriter birokrat dan militer yang bertentangan dengan kebijakan yang lebih egaliter. Penulis yakin, bahwa banyak yang berpendapat tentang semakin keluar jalur para ahli politik dalam penelitiannya untuk mentransformasikan diktatorisme kaku dalam regim yang lebih normatif. <br />Sependapat dengan Hirchman pada journey toward progress, beliau mengatakan bahwa, “saya tidak akan memfokuskan pada pengaruh masalah kebijakan, meskipun pengaruhnya sangat sedikit. Perhatian saya terletak pada faktor politis yang menguntungkan kelompok yang secara politis dan ekonomis lemah.” Jika kita menunjuk pada pendapatnya Simon (1957) dan Weller dalam sebuah bukunya yang berjudul Public Policy in Australia (1993) menyatakan bahwa model pendekatan yang rasional dalam pembuatan keputusan atau kebijakan ada 6 tahap dasar karakteristik yang umum, yaitu: <br /> a. sebuah masalah harus didefinisikan; <br /> b. nilai-nilai, tujuan dan sasaran-sasaran dari pembuat keputusan harus ditekuni dan didudukkan pada order prioritas; <br /> c. semua pilihan untuk mencapai tujuan harus didefinisikan; <br /> d. biaya dan keuntungan setiap pilihan harus ditetapkan; <br /> e. biaya dan keuntungan harus dibandingkan; <br /> f. pada basis perbandingan ini, pembuat keputusan yang rasional menseleksi bagian dari tindakan yang maksimal untuk menghasilkan sesuatu dalam batas nilai-nilai, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang didefenisikan pada tahap yang kedua tersebut di atas. <br /><br />Hal tersebut di atas memang ideal sekali, namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena faktor-faktor yang lain khususnya politik yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan. Sehingga dengan demikian menurut hemat penulis bahwa dalam rangka proses pembuatan kebijakan itu tergantung<br/><br/> pada manusianya yang sedang menjadi petinggi negara atau dalam artian lain bahwa political will dari para administrator harus jelas dan sesuai dengan kelompok sasaran masyarakat yang dikenakan kebijakan terrsebut. <br /> <br /><br />Rekomendasi Kebijaksanaan <br />Pada awalnya, ketika harga beras meroket sampai 300 persen dalam waktu satu tahun, pemerintah berusaha meningkatkan posisinya dengan mendirikan Bulog. Pada tahun 1966 beras yang diimpor mencapai 640.000 ton, namun hanya 70.000 ton yang dijual bebas di pasar domestik, sementara sisanya dikonsumsi pegawai sipil dan militer. Pada tahun 1967, sekitar 350.000 ton diimpor, 100.000 ton merupakan bantuan pemerintah AS, dan hanya 139.000 ton dijual dijual di pasar domestik. Sampai akhir 1968, pemerintah sudah mampu meningkatkan suplai dan menurunkan harga beras (Liddle). <br />Sejak pertengahan 1960-an, krisis beras hanya terjadi tahun 1972 sampai 1973. Krisis ini dapat dengan bantuan subsidi pasar. Patokan harga minyak OPEC yang meningkat antara 1974 sampai 1979 membuat pemerintah Indonesia memiliki alat untuk mengimpor beras dalam jumlah yang besar untuk mencegah krisis itu terulang lagi. <br />Koperasi tingkat desa (KUD) menjadi lembaga utama dalam program pengembangan beras domestik. KUD adalah lembaga yang didirikan dan didanai pemerintah yang membeli beras dari petani yang selanjutnya menjual kembali ke bulog (keuntungan KUD berkisar 8 persen) dan menjamin harga dasar gabah bagi petani. Tujuannya adalah untuk memastikan suplai beras dan meningkatkan pendapatan petani. KUD diharapkan mampu menggantikan posisi pedagang cina yang secara tradisional sudah kuat. Sebab KUD merupakan sistem lembaga ekonomi yang diorganisir sebagai usaha bersama yang didasarkan atas prinsip kekeluargaan (family principle). <br />Di dalam kebijakan Orde Baru jika kita perhatikan tampak adanya perubahan adanya pada subsidi pemerintah untuk meningkatkan produksi yang menekankan program administrasi ke bentuk dukungan pasar. Program subsidi produksi Bimas pada akhir tahun 1960-an meminta semua petani berpartisipasi, dalam pengambilan keputusaan sendiri. Sejak tahun 1973 diterapkan dukungan positif, seperti harga dasar gabah yang naik dan standar kualitas Bulog yang rendah. <br />Ketidaksesuaian terakhir pada aspek khusus kebijakan harga beras menuntut kita untuk mengamati lebih dekat struktur minat dan kekuatan serta dinamika proses kebijakan. Dalam hal ini bisa saja kepentingan petani dimenangkan, namun dalam ketentuan yang lain dapat dikalahkan. Sementara ketentuan yang lain pula menunjukkan ideologi dibalik kebijakan pertanian dalam bidang pertanian dan hubungannya dengan kepentingan yang saaling bertentangan. <br />Ada tiga kasus dalam kaitannya dengan kebijakan harga dasar gabah di Indonesia melalui bulog. Kasus pertama : fokus Bulog terhadap kualitas dan harga dasar petani. <br />Kasus ini merupakan krisis mini yang terjadi selama musim panen di awal 1982. salah satu fokus Bulog saat itu adalah meningkatkan kualitas padi yang dibelinya baik untuk kepentingan pasar Bulog maupun untuk membantu para pegawai negeri agar mendapatkan beras berkualitas. Dengan itu Bulog menentukan tingkat kandungan Butir hijau sebesar 5 % yang akan dibelinya dari KUD untuk musim panen 1981-1982. KUD menentukan kebijaksanaan yang sama jika badan tersebut membeli padi dari petani. Namun dalam perjalanannya ternyata banyak sekali hasil panen padi petani yang ditolak oleh KUD dan dibeli oleh tengkulak dengan harga jauh dibawah harga dasarnya (135 per kilo). Para petani dalam program petani dan petugas KUD mengeluh bahwa batas bulir hijau 50% itu terlalu rendah untuk varietas anti hama yang mereka berikan pada petani, yang biasanya mampu menghasilkan 9-14 % butir hijau. Kemudian kebijakan tadi karena ada keluhan dari petani dan KUD dirubah yaitu batas bulir hijau dari 5% menjadi 10%. <br />Pada tanggal 17 Mei 1982, dilaporkan bahwa semua petani di seluruh Jawa menjual padinya 50 % lebih rendah dari harga dasar, kemudian pemerintah mengumumkan bahwa “Pemerintah akan membeli semua padi yang dijual petani langsung kepada pemerintah dengan harga dasr namun kualitasnya harus disesuaikan”. Di sini nampak bahwa kebijakan yang paling penting adalah menjaga harga dasarjangan sampai turun. <br /> <br /><br />Kasus Kedua: Konflik Intrabirokrasi dan Insentif Harga <br />Kasus ini adalah adanya pertentangan kecil di akhir 1982 di tingkat harga dasar KUD untuk gabah, yang terakhir dengan harga gabah dari Rp 135,- sampai dengan Rp 145,- per kilo, namun juga disertai dengan kenaikan harga dua input pokok padi, pupuk urea (dari Rp 70,- sampai dengan Rp 90,- per kilo) dan pestisida (dari Rp 1.230,- sampai dengan Rp 1.500,- per liter). Kesempatan untuk menerapkan pendekatan adalah ketika musim tanam, saat dimana para petani harus menentukan apakah akan menanam padi atau tanaman lainnya. Bagi sebagian besar pemerintah Orde Baru pada saat itu, kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan harga dasar padi pada saat itu, kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan harga dasar padi setiap tahun sebgai insentif bagi petani. Namun demikian dalam sektor padi masih terdapat kelemahan, yaitu kurangnya ruang gudang, tidak adanya KUD, tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan peningkatan harga dasar gabah. Dengan kejadian tersebut di atas, maka petani telah banyak kehialngan faktor-faktor yang menguntungkan. Namun dari perspektif yang lebih luas, kita bisa melihat bahwa para petani tidak kehilangan pendukung dalam arena pembuatan keputusan yang didominasi oleh birokrasi. Para pejabat di lingkungan pertanian – mungkin sebagai memperwakilkan para petani, dan bahkan HKTI memiliki pengaruh yang cukup besar, paling tidak untuk menciptakan status quo. <br /> <br /><br />Kasus Ketiga : Bisnis Sektor Swasta, Koperasi dan Negara <br />Kasus tentang padi yang terakhir tidak berisi proses panjang dimana berbagai sisi kita bisa mendorong pandangannya sebelum diambil keputusan, namun hanya berisi keluhan-keluhan dari berbagai pihak yang dirugikan atau ditekan oleh keputusan pemerintah. Keputusan ini dibuat oleh menteri Pertanian dan Menteri Koperasi pada Januari 1983, berfungsi untuk mentransfer dengan tahap-tahap yang diawali dengan musim tahun 1983, didistribusi pupuk dari sektor swasta ke KUD. Pihak pihak yang dirugikan tidak mengungkapkan penderitaannya sampai menjelang akhir Mei. <br />Kasus pupuk ini mengindikasikan dua tingkat. Tingkat pertama adalah konteks ideologis dimana kedua sisi memaksakan argumennya sendiri-sendiri. Ekonomi orde baru berkembang dengan berlandaskan pada tiga badan institusi : Negara, Sektor Swasta dan Koperasi, yang masing-masing memiliki peran dominan. Dari P2SP dan Kadin menyatakan bahwa keputusan pupuk tersebut tidak dijiwai dengan pembentukan lembaga berimbang. Tugas pemerintah adalah membangun koperasi, namun itu tidak berarti harus membunuh sektor swasta, dan peran koperasi yang tepat adalah sebagai stabilisator harga, suatu senjata melawan dan menundukkan perusahaan-perusahaan swasta yang rakus dan memiliki kekuasaan usaha terlalu besar, dan jika koperasi tidak mengalami persaingan, bagaimana bisa sehat? Tingkat kedua, kasus pupuk menggambarkan keterbatasan wewenang politik atau pengaruh bisnis pertanian swasta, yang secara ekonomis sangat tergantung pada negara. Para pedagang swasta formal, pada dasarnya pelaku monopoli yang diberi wewenang, mereka meiliki pergantian ekslusif dengan Pusri untuk mendapatkan hak-hak distribusi di propinsi tertentu, dimana di dalamnya termasuk orang-orang Kadin sendiri. <br />Hirchman, dalam pengamatannya menyatakan bahwa, “Sebagian besar negar-negara Asia menetapkan beras sebagai komoditis utama pertanian dan merupakan komponen penting dalam kebijakan pembangunan umum.” Memang benar bahwa pejabat pemerintah pusat merupakan pengambil kebijakan utama pada bisang pertanian. Namun alat pemerintah pusat ini tidak mendominasi proses kebijakan. Aktor penting lain juga termasuk pejabat daerah; produsen yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, perantara dan konsumen; anggota DPR, media massa dan komunita intelektual. Pengaruh yang dimiliki kelompok di luar pemegang kekuasaan pada proses pem<br/><br/>buatan keputusan sering tidak langsung dan banyak bergantung pada persepsi, keyakinan dan kepentingan kelompoknya. <br /> <br /><br />Kesimpulan <br />Dari pembahasan tersebut di atas menunjukkan adalah adanya suatu pola dominasi pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan yang diperkuat dengan ideologi korperatif dimana bisnis yang lemah dan sektor koperasi diatur oleh negara, yang nampaknya berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari ketiga kasus tadi mnunjukkan suatu pola konflik dalam birokrasi tentang kebijakan-kebijakan tertentu dan implementasinya yang sangat erat dengan perwakilan petani yang efektif dan kepentingan non birokrasi serta kepentingan lokal. <br />Memang konsekuensi dari ketelibatan pewmerintah yang mengakar dalam penetapan kebijakan harga khususnya beras, sama-sama mengakibatkan keberhasilan dan kegagalan performa pertanian dalam menyumbangkan (potensi) pada negara. Oleh karena itulah sehingga dapat menyebabkan diterapkannya kebijakan harga yang berbeda-beda pada setiap produk/hasil pertanian. <br />Karena kebijakan harga sangat penting dalam menentukan harga produk pertanian khususnya beras selama panen, maka kita perlu mengadakan penelitian harga produk pertanian bukan berdasarkan teori pasar murni tetapi berdasarkan teori negara. Kenapa pemerintah suatu negara menerapkan kebijakan harga produk pertanian yang berbeda yang mengakibatkan pola pengembangan desa dan pertanian saling bertentangan? Dalam hal ini perlu memperhatikan analisis Neoklasik pada pasar yang terdiri dari observasi distorsi harga, menghitung biaya sosialnya, dan perubahan yang terjadi. Sebaliknya distorsi ini harus dipahami menurut realitas sosial dan historis dinamisnya bila usulannya bertujuan untuk melibatkan keterlibatan politisi. <br />Pola dominasi pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan diperkuat dengan adanya ideologi korporatis dimana bisnis yang lemah dan sektor koperasi diatur oleh negara, yang nampaknya berpihak pada kepentingan masyarakat sehingga suatu pola konflik dalam birokrasi tentang kebijakan-kebijakan tertentu dan implementasikan yang sangat erat dengan perwakilan petani yang efektif dan kepentingan non birokrasi serta kepentingan lokal. <br /> <br /><br />DAFTAR PUSTAKA <br />Dunn, William N., Analisa Kebijakan Publik : Natsir Budiman (Ed) . 1998 . Jakarta : Hanindita. Edward, George C., Implementing Public Policy . 1980 . Washington, USA : Congressional Quarterly Press. Islamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. 1986. Jakarta : Bina Aksara. Jawa Pos, 13 April 1999 Jawa Pos, 28 April 1999 <br />Joner, Charles O., Pengantar Kebijakan Publik : Natsir Budiman (Ed). 1996. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. Kompas, 24 Februari 1999 Kompas, 22 April 1999 Kompas, 23 April 1999 Kompas, 24 April 1999 Kompas, 25 April 1999 … John and Lya H. Lofland, Analyzing Social Settings : A Guide To Qualitative Observation and Analysis. 1984 . Belmont, California, USA : Wadesworth, Inc. Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi, Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. 1999. Yogyakarta : Aditya Media. Parsons, Wayne., Public Policy: An Introduction To the Theory and Practise of Policy Analysis. 1997.Chetenham, UK: edward Elgar Publishing Limited. Silverman, David., Interpreting Qualitative Data: Methods for analysing talk, text and interaction. 1993. London, UK: Sage Publications Ltd. Wahab, Solichin Abdul., Analisis kebijaksanaan, Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. 1997 Jakarta : Bumi Aksara. Wahab, Solichin Abdul., Prngantar analisis kebijakan negara. 1998. Jakarta: Rineka Cipta. Wahab, Solichin Abdul., Evaluasi kebijakan publik. 1997. Malang: IKIP Malang. Wahab, Solichin Abdul., Analisis kebijakan publik: teori dan aplikasinya. 1998. Malang FIA Universitas Brawijaya. World Bank, The East Asian Miracle, 1993. Anderson, J.E., Public Policy making,Nelson, London, 1975. Ham, Chiristopher and Michael Hill, The Policy Proses in Modern Capitalist State, Wheatsheaf Books, Ltd., London, 1984 Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani, Bentang Intervensi, Yogyakarta,1993 Myrdal, Gunnar, Objevtivity in Sosial Research, Pantheon Books, USA,1969 Suchmans, E.A., Evaluative Research: Principles and practice in Public Service an Social Actions Programs, New York: Sage,1967 Strauss, L., Natural Righ and History, University of Chicago Press, Chicago, 1953

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARGA DASAR GABAH ( Kasus kebijakan penetapan harga dasar gabah ) Oleh : Abdullah Said Latar belak...

Baca selengkapnya »

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU - Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU - Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerahdi Sumatera Barat<br /><br />Yasril Yunus 9802110304 <br />RINGKASAN <br />Yasril Yunus, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 16 Desember 2000, PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU (Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerah), Ketua Komisi Pembimbing Drs. H. Soesilo Zauhar MS, Anggota Drs. Abdul Hakim M.Si. <br />Pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik telah memasung suara hati nurani rakyat dan mematikan keragaman sosio kultural dan adat istiadat bangsa Indonesia. Desa dan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5/1979 telah kehilangan jati dirinya. Pemerintahan Negara Republik Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru telah diakhiri oleh rakyat secara paksa, sehingga Pemerintah Reformasi harus menata ulang secara keseluruhan sistem pemerintahan, terutama Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. UU No. 22/1999 adalah salah satu di antara kebijakan untuk menata kembali sistem Pemerintahan Daerah yang sekaligus juga membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menentukan bentuk pemerintahan yang terendah sesuai dengan sosio kultural dan adat istiadat setempat.<br />Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu pertama bagaimana struktur masyarakat dan pemerintahan adat beserta sistem hukum adat di Minangkabau; kedua bagaimana persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat tentang otoritas tradisional Minangkabau ketiga bagaimana persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat tentang Pemerintahan Nagari dan keempat bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat Minangkabau Sumatera Barat jika diberlakukan kembali Pemerintahan Nagari. <br />Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasipenelitian ini di tiga desa, pertama Desa Ampang Gadang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota,kedua Desa Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan ketiga Desa Pasa UsangKecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat dengan fokuspenelitian terdiri dari (i) struktur masyarakat dan pemerintahan adat beserta hukum adat Minangkabau;<br />(ii) persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat tentang otoritas tradisional Minangkabau dalamkaitannya dengan otonomi daerah; (iii) persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat tentang PemerintahanNagari dalam kaitannnya dengan otonomi daerah dan (iv) peluang dan tantangan yang dihadapi jika diSumatera Barat diberlakukan kembali Pemerintahan Nagari. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara snow ball sampling dan data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalamdengan para informan, sedangkan data skunder didapat dari dokumentasi. Semua data dianalisisdengan menggunakan pola interaktif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulanatau verifikasi. <br />Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) struktur masyarakat Minangkabau adalah bertingkat denganPemerintahan Adat yang demokratis berdasarkan sosio budaya dan adat istiadat Minangkabau; (ii) otoritastradisional masyarakat Minangkabau menunjukkan kepemimpinan yang bersifat demokratis dan populisdalam pemerintahan nagari yang otonom, karena antara pemegang otoritas dan anak nagari (warga)secara adat kedudukannya adalah sama; (iii) persepsi, aspirasi dan partisipasi aparatur pemerintah danmasyarakat mendukung terbentuknya Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan yang terendah diMinangkabau, karena Pemerintahan Nagari lebih eksis, diakui dan tidak terpengaruh oleh supra nagari, serta mampu mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah, (iv) untuk menghidupkan kembali Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sekalipun memiliki peluang, namun mendapat tantangan yangcukup berat, karena potensi-potensi nagari sebagai hak ulayat yang mendukung nagari guna pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat, tidak jelas posisinya dalam sistem hukum nasional. <br /> <br /><br />SUMMARY <br />Yasril Yunus. Postgraduate Program, Brawijaya University Malang, Desember 16, 2000. THE GOVERNMENT of ”NAGARI” in THE NEW ORDER (The Perception of Government Officials and the Society Toward the Government of “Nagari” and the Traditional Authority of Minangkabau in Relation with the Prospect of Local Autonomy in West Sumatera). Supervisor: Soesilo Zauhar, Co Supervisor: Abdul Hakim. <br />The centralised government of the New Order has shackled the inner heart of society and switch offthe variety of the sociocultural and the customs of the Indonesian people. The country and the ruralgovernment based on the Government Regulatioan No. 5, 1979 has lost its identity. The Republic ofIndonesia Government under the power of New Order has been lasted by the people by force, so thatThe Reformation Government should remanage the whole government system, especially the Local Government and the Rural Government. The Regulatioan No. 22, 1999 is one of the policies toremanage the Local Government System that simultaneously also open the opportunities for the ruralsociety to decide the lowest government form in accordance with the local sosiocultural and costums. <br />The problem in this research is, first, how the society structure and the traditional government and the traditional jurisprudence system in Minangkabau; second, how is the perception of the government offcials and society toward the traditional authority of Minangkabau in relation with the of local autonomy; third, how is the perception of the government offcials and society toward the “Nagari” Government in relatioan with the local aoutonomy; and, fourth, how are opportunities and challenges faced by the society Minangkabau, West Sumatera, whenever the “Nagari” Government will be carried out there. Where as the purpose of this research is to answer the given problems in this research. <br />The type of research used is the descriptive research with the qualitative approach. Locatioan of this research are in three countries, first, Ampang Gadang, district of Guguk, Lima Puluh Kota regency, second, Sungai Jambu, district of Pariangan, Tanah Datar regency, and third, is Pasa Usang, 2 X 11 Enam Lingkung district, Padang Pariaman regency, province of West Sumatera with the research focus on: (i) the structure of society and the traditioanl government and the traditional jurisprudence system in Minangkabau; (ii) the perception of the government offcials society toward the traditional authority of Minangkabau in relation with the local autonomy; (iii) the perception of the government offcials and society toward the “Nagari” Government in relatioan with the local aoutonomy; and, (iv) the opportunities and challenges faced by the society Minangkabau, West Sumatera, whenever the “Nagari” Government will be carried out. The sampling techniqeu of this research is conducted by the snow ball sampling and the primary data attained by the result of the depth interviews from the informen, while the secondary data attained from documentation. All of the data analyzed by using the interactive pattern as developed by Miles and Huberman which comprises the data reduction, data presentation and conclusions or verification. The result of this research indicate that: (i) the society structures of Minangkabau have some level with the democratic. Traditional Government based on the sociocultural and costums of Minangkabau, (ii) the authority of traditional society of Minangkabau indicates the democratic and populous leadership in the nagari government that has the autonomic characteristics, becouse between authority power and “anak Nagari” (society) traditionally have the same position; (iii) the perception, aspiration and participation of government offcials and the society support the form of the Nagari Government as the lowest government in Minangkabau, because the Nagari Government is more dominate, more acknowle<br/><br/>dged and is not influenced, by supra “nagari”, and are able to anticipate the performance of the local autonomy, and (iv) to resulvive the Nagari Government in West Sumatera althouh it has some opportunities, but fased by the high challenges, due to the traditional rights that support the ”nagari” to the performance of the local autonomy in West Sumatera, the position is not clear enough in the national law systems. <br />PENDAHULUAN <br />Apabila disimak pengaturan pemerintahan daerah/desa sejak masa penjajahan Belanda ketikaInlandshe Gemeente Ordonantie (IGO) diberlakukan untuk Jawa dan Madura dan Inlandshe Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) untuk luar Jawa dan Madura sampai ditetapkannya UU No. 5/1979 relatif tidak banyak berubah. Sedangkan pada masa Jepang masalah pedesaan tidak diatur secara khusus. <br />Dengan berlakunya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa selama lebih kurang 20 tahun dipandang kontradiktif dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, sehinga undang-undang tersebut tidak secara spontan diterima, karena masyarakat Sumatera Barat khawatir adanya kemungkinan munculnya dampak negatif terhadap kehidupansosial budaya masyarakat apabila Pemerintahan Nagari harus diganti dengan Pemerintahan Desa (Kato,1989). Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, Pemerintahan Daerah Sumatera Barat menetapkanPeraturan Daerah No. 13/1983 tentang Pemerintahan Nagari sebagai persekutuan masyarakat hukum adat yang fungsinya dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perda No. 13/1983 mencerminkantekad, semangat dan keinginan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dan masyarakatnya untuk tetap melestarikan dan memelihara eksistensi Nagari beserta hak-hak tradisionalnya. <br />Dengan demikian pokok persoalan pemerintahan desa di Minangkabau adalah tidak jalannya demokratisasi tatkala UU No. 5/1979 diberlakukan. Oleh karena itu sistem pemerintahan Nagari haruskembali diperhatikan, sehingga hal-hal yang menghambat partisipasi dan keinginan masyarakat dapatdisalurkan. Menurut Kusumaatmadja (1998) desa-desa seperti Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Baliperlu mendapat perhatian dan motivasi, karena masyarakat adat yang demikian mampu mempertahankandirinya dan mempunyai adaptasi yang kuat dan bagus terhadap intervensi luas.<br />Ditetapkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan Ketetapan MPR. No. XV/MPR/1998, sekaligus berarti mencabut UU No. 5/1979, maka corak pemerintahan tingkat desa diSumatera Barat perlu ditinjau kembali, karena dalam peraturan UU No. 22/1999 jelas-jelas diakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.<br />Dapatkah nuansa Pemerintahan Nagari dikembalikan ke dalam kehidupan masyarakatMinangkabau sebagaimana yang banyak dituntut sekarang ini. Suasana seperti inilah yang ingin cobaditeliti. Dengan demikian masalahnya adalah bagai-manakah struktur masyarakat tradisional dan sitemPemerintahan Adat di Minangkabau?; bagaimana persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat terhadapsistem otoritas tradisional masyarakat Minangkabau dalam kaitannya dengan otonomi daerah? bentukpemerintahan tingkat desa di Minangkabau Sumatera Barat dalam kaitannya dengan otonomi daerahserta bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi jika di Sumatera Barat diberlakukan kembaliPemerintahan Nagari ? Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan menganalisa dan meninterprestasikan struktur masyarakat tradisional dan sistem Pemerintahan Adat di Minangkabau:persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap sistem otoritas tradisional masyarakat Minangkabau dan terhadap bentuk pemerintahan tingkat desa di Minangkabau Sumatera Barat dalam kaitannya denganotonomi daerah serta peluang dan tantangan yang dihadapi jika di Sumatera Barat diberlakukan kembaliPemerintahan Nagari. <br />Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang aspirasi masyarakat terhadap pembentukan pemerintahan terendah yang sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang PemerintahanDaerah dan dapat disumbangkan bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan yaitu Pemerintah, terutama Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam menemukan dan menetapkan bentuk pemerintahan tingkat desa yang sesuai dengan aspirasi dan adat istiadat masyarakat setempat dan terakhir diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis dalam lingkupyang lain. <br />Di Indonesia desentralisasi telah dikaji dalam beberapa sisi dan bidang, tidak hanya dalam lingkupDepartemen Dalam Negeri sebagaimana fenomena desentralisasi beberapa waktu yang lalu, karena dianggap sebagai bagian Departemen Dalam Negeri saja (Zauhar, 1994: Samego, 1998), tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti perimbangan keuangan daerah dan pusat serta memberikan kewenangan yang lebih kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. <br />KAJIAN TEORI <br />Jika dicermati UU No. 22/1999 ini ternyata belum mengatur pelaksanaan desentralisasi kepadamasyarakat menuju terciptanya proses partisipasi dan pemberdayaan dalam pemerin-tahan dan pembangunan,karena menurut Koswara (1999), partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, diharapkan tidak hanya ikut serta dalam proses peren-canaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, melainkan seharusnya dapat ikut serta pula menjadi pemegang saham (share holders)pada perusahaan-perusahaan di daerah.<br />Setelah Belanda masuk ke Indonesia kondisi masyarakat asli Indonesia pada mulanya tetapdibiarkan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan susunan dan struktur masya-rakat hukum adat,namun lambat laun mulai Belanda melakukan intervensi pemerintah terhadap kehidupan masyarakat desa untuk kepentingan politik penjajah. Pengakuan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa untuk pertama kali dimuat dalam pasal 71 RR (Regeerings-reglement) 1854 atau pasal 128 IS (Indischestaatsregeling) sebagaimana juga disitir oleh Kartohadikoesoemo (1984), bahwa desa yang disebut dalam peraturan Insland-schegemeenten atas pengesahan Residen berhak memilih Kepala Desa dan pemerintahan desanya sendiri. <br />Begitu juga intervensi negara terhadap pemerintahan di desa seluruh Indonesia sebelum ditetapkannya UU No. 5/1979 desa mempunyai hak untuk mengatur pemerintahan desa sendiri sesuaidengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Namun setelah keluarnya undang-undang tersebut, PemerintahanDaerah tidak mempunyai kebebasan lagi dalam menentukan bentuk susunan pemerintahan desa sendiri,karena berdasarkan undang-undang tersebut organisasi pemerintahan desa telah tersentralisasi. <br />Di Sumatera Barat akibat perubahan nagari menjadi desa telah terjadi culture shock (goncangan kebudayaan) karena perubahan yang dialami tidak hanya sekedar perubahan struktural tetapi jugasekaligus perubahan filosofis dan orientasi, karena menurut Naim (1990), konklusinya bukan saja keterbukaan (glanost) dan proses demokratisasi yang diperlukan tetapi juga restrukturisasi (perestroika).<br />Akibat dari perkembangan pembangunan dan modernisasi yang begitu cepat di segala bidang, yangpada akhirnya menempatkan negara bukan lagi sekedar memiliki posisi konvensional sebagai inovatorpembangunan, tetapi negara juga berperan lebih konservatif dengan kecenderungan mengontrol kekuatan-kekuatan masyarakat (Harrison, 1988). Dalam situasi yang demikian keikutsertaan kelompok-kelompoksosial politik dan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupuntidak langsung menghadapi kendala yang tidak kecil, karena birokrasi begitu solidnya. Artinya bahwapengambilan keputusan politik menurut Nugroho (1992), yang mengutip pendapat Mc Lennan menyatakan bahwa keputusan politik antara elit politik yang sedang berkuasa dengan kekuatan-kekuatan sosial politik menjadi persoalan tarik-menarik (push and pull) antara mempertahankan pola kemapanan politik dengan upaya mempengaruhi pola kemapanan politik. <br />Sesuatu yang terkait langsung dengan analisis struktural menurut Long (1964), disebut sebagaiparadigma yang berorientasi pada aktor/pelaku - baik secara eks-plisit maupun secara implisit - sekalipun perubahan struktur<br/><br/>al tersebut berasal dari luar, apakah pengaruh negara atau pasar. Sedangkanmenurut Uphoff (1994), ada tiga sektor yang melakukan intervensi dalam masyarakat desa. Sektor pertama adalah negara dengan birokrat sebagai aktornya, kedua pasar dengan aktornya pengusaha/ swasta, dan ketiga sektor asosiasi sukarela dengan aktornya NGO’s/LSM.. <br />Dari tiga alternatif aktor yang ditawarkan Uphoff, dapat dikatakan yang paling kuat intervensi dalam pembangunan pedesaan adalah sektor pertama dengan aktornya birokrat. Mengenai peran aktordalam masyarakat juga disitir oleh Mas’oed (1997), tentang tiga pola dalam praktek pembangunan dengan aktor yang berbeda-beda, masing-masing populer dengan sebutan “politik sebagai panglima” (PSP); “ekonomi sebagai panglima “ (ESP) dan “moral sebagai panglima” (MSP). <br />Berkaitan dengan itu Nugroho (1992), mengemukakan tiga argumen yang mendasari kualitas dominasi negara yang cenderung lebih kuat pertama ada anggapan bahwa sistem administrasi yangdilakukan secara profesional oleh para ahli memungkinkan mereka memegang kekuatan monopolijalur-jalur kewenangan dan aturan-aturan; kedua dengan dominasi dan otoritasnya birokrasi yang memiliki kewenangan, akhirnya mengendalikan serta dapat mempertahankan kekuasaan; ketigabirokrasi sebagai hirarkis kekuasaan, dalam pertumbuhannya tidak selalu bebas dari subyektivitas sistemnilai politik dari kelompok yang mengendalikannya.<br />Di Indonesia semenjak Pemerintahan Kolonial Belanda menetapkan peraturan khusus untuk masyarakat desa, maka sejak itu pula pemerintah ikut campur dalam kehidupan masyarakat desa.Keadaan ini terus berlanjut hingga Indonesia merdeka bahkan diperparah lagi setelah adanya konseppembangunan pada masa pemerintah Orde Baru, sehingga dengan alasan “pembangunan” negaradapat saja ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. <br />Dampak konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru pada masyarakatpedesaan, adalah hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat didominasi dan diintervensi negara.Negara bertindak monopoli dan sebagai “aktor tunggal” yang sentralistis. Dengan demikian menurutAbdul Wahab (1999b), wajar saja ada pendapat yang mengatakan bahwa Orde Baru pada hakekatnyaadalah orde anti pikiran bebas. <br />Program pembangunan desa merupakan penetrasian negara dalam kehidupan desa melalui dukunganberbagai bentuk jaringan administrasi, yang disebut Schmitter sebagai korporatisme negara. Selama Orde Baru program pembangunan desa berdasarkan UU No. 5/1979 mempunyai tujuan ganda yaitu melibatkanmasyarakat agar berperan serta dalam pembangunan secara umum melalui proses memasukkan desa ke dalam negara, dan proses memasukkan negara ke dalam desa (Mas’oed ,1997).<br />Mencermati hegemoni negara yang demikian dominan Abdul Wahab (1999b), yang juga mengutippendapat Schmitter menjelaskan bahwa organisasi-organisasi bentukan pemerintah pada hakekatnyasecara politis dan praktis telah terkooptasi, sehingga organisasi-organisasi tersebut bersifat monolitik,hirarkis laiknya birokrasi pemerintah. Bentangan kekuasaan semacam inilah yang disebut dengan korporatisme. Singkatnya, untuk menghindari instabilitas politik yang membahayakan, maka negara meredam potensi-potensi revolusioner dalam masyarakat dan melemahkan potensi-potensi progresif pembaharuan melalui organisasi-organisasi yang berwatak korporatif. Negara dalam membentangkandominasinya menciptakan “perluasan birokrasi pemerintah pada tingkat lokal”, sehingga negaraotoritas birokrasi, artinya negara bersifat otoriter dan sangat mengandalkan birokrasi sebagai alat untukmencapai tujuannya (Budiman, 1991). <br />Partisipasi masyarakat dibendung dan masyarakat itu sendiri dibelenggu dari proses politik danpembangunan yang dilakukan secara top-down dan bercorak teknoratis-birokratis, artinya menurut Santoso, (1993), negara menempatkan birokrasi sebagai satu-satunya agen utama modernisasi. Oleh sebab itu tidak ada perbedaan yang berarti antara masa kolonial dengan masa pasca kolonial. Sepertipada masa pemerintahan Orde Baru peran negara dan aparatnya juga otoriter dan sentralistik dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Soetrisno (1988), menyatakan karena negara adalah sebagai motor tunggalpenggerak modernisasi, maka menimbul kekhawatiran negara menjadi kurang peka dan merasa bahwa sudah menjadi hak dari aparat negara untuk membatasi hak warga masyarakat.<br />Dengan demikian dalam persaingan yang lebih longgar antara kelompok-kelompok sosial politik, berarti memberi kelonggaran bagi pluralitas untuk berekspresi, maka pandangan negara sebagai aktor tunggal yangmencerminkan struktur hegemoni politik dan ideologi, dengan sendirinya perlu ditinjau kembali (Arnold K.Sherman and Aliza Kolker dalam Nugroho, 1992). <br />Dalam kaitan dengan uraian di atas menimbulkan serangkaian permasalahan yang dapat ditujukankepada para aktor atau penguasa dalam pemerintahan tersebut. Salah satu diantaranya adalah tentangbagaimana penguasa (regimes) dibentuk dalam sistem demokrasi atau bagaimana politik penguasa(regime politics) secara sistimatis dibentuk oleh beberapa macam bargaining lingkungan tertentu.<br />Hal ini berarti bahwa pemerintah, disamping harus melakukan tawar menawar terhadap kondisi-kondisi yang menjadi kepentingan politik bagi kelancaran investasi swasta untuk mencapai tujuanekonomi, pada saat yang sama pemerintah harus pula melakukan bargaining terhadap dukungan politikrakyat sebagai persetujuan publik terhadap program pemerintah. <br />Semua tawar menawarkan (bargaining advantage) dijelaskan oleh Kantor (1997) bahwa, penguasa(regime) dalam memperoleh dukungan dilatari oleh bervariasinya komunitas lokal dalam kondisi-kondisi.Terakhir adanya variasi antara beberapa daerah dalam hal lingkungan antar-pemerintah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi regime adalah bargaining dalam proses investasi modal, yang dikaitkan dengan kondisi pasar serta sistem antar pemerintahan. <br />Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap regime menurut Kantor (1997), dalam penelitiannya yang berjudul The political Economy or Urban Regimes, A Comparative Perspective menemukan empat lingkungan bargaining yang berbeda : <br />1 Dirigiste. Dalam konteks ini daerah-dearah atau kota-kota menikmati posisi pasar dari lingkungan antar pemerintahan yang terpadu. Bargaining ini menghasilkan planner regimes dan distributor regimes. <br />2 Mercantile. Memungkinkan kota-kota atau daerah-daerah menikmati posisi pasar, namun lokalitas dukungan yang yang diberikan sangat lemah antar pemerintahan dan bersaing secara intensif demiinvestasi modal. Sistem ini menghasilkan bargaining yang mengarah pada politik regime badan usaha bebas (regime free enterprise) dan komersial regime. <br />3 Dependent publik mengalami perekonomian yang lemah, namun mampu memanfaatkan sumber-sumber substansial dan akses yang diberikan oleh pemerintahan pusat atau regional.danmempertahankan inisiatif dengan organisasi partai atau publik, sehingga bargaining sering bersifat inter pemerintahan. Dependent publik ini memiliki grantsman dan clientelist types. <br />4 Dependent privat adalah bargaining yang paling tidak menguntungkan. Dalam konteks ini daerah-daerah menghadapi dua kelemahan yaitu posisi pasar dan network antar pemerintahan substansial. Sistem ini memungkinkan kota atau daerah memiliki sedikit pilihan dan sebaliknya menempatkan inisiatif dengan bisnis, sehingga menghasilkan radikal regime dan vendor regime. <br /><br />Dari empat tipe lingkungan barganing di atas yang mengacu pada kondisi demokrasi memunculkan pemberdayaan regime yang berbeda dalam hal koalisi dominasi pemerin-tahannya, cara kerja sama publik privat-nya dan agenda-agenda dominannya. Penelitian yang dilakukan Kantor tersebut melahirkan regime yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lokasi dimana penelitian dilakukan.<br />Menurut Budiman (1987), rezim otoritas dan totalitas didukung oleh teori psikologis, yangmenyoroti kekuasaan dari analisis psikologi individual menyatakan bahwa fasisme atau lazimnya disebutkekuasaan (regime) adalah sebagai akibat kehancuran hati nurani, depresi dan keracunan warga akibat perang, maka kesadaran akan pentingnya kemerdekaan j<br/><br/>adi berkurang. Kedua oleh teori kebudayaan yang menyoroti kekuasan dalam masyarakat peralihan dari feodalisme ke moderenisme, dari kolektifisme ke individualisme. Mattulada dalam menjelaskan kebudayaan politik membagi masyarakat menjadi tiga lapisan, kelompok penguasa yang memegang jabatan dan kelompok rakyat jelata yang biasanya menurut saja kepada atasan. Ketiga didukung oleh teori sosio historis atau struktural historis lebih melihat kepada kekuatan-kekuatan dan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat (Hadad, 1979).Timbulnya kekuasaan atau fasisme dalam masyarakat, karena kelompok yang seharusnya dominangagal untuk menegakkan hegemoninya atas kelompok-kelompok lainnya. Pertentangan antara kelompok yang seharusnya dominan melawan kelompok yang semakin kuat tetap dibiarkan, kemungkinan sistem yang ada akan hancur. <br />Dominasi negara dan kekuasaan rezim yang digambarkan oleh kedua pakar tersebut dapat dikatakanbahwa segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru merupakan bargaining antara Pemerintahan Orde Baru dengan para tehnokrat dan pihak pebisnis mengaki-batkan pemerintah terpaksamelindungi mitranya terhadap tindakan yang bersifat antisipatif yang muncul dalam masyarakat, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak jelas batas-batasnya. Dari sinilah munculnya persoalanotonomi daerah dan desentralisiasi. <br />Di antara pakar ada yang memahami otonomi daerah hanya sebagai pelimpahan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan salah satu bagian kegiatan pemerintahan, seperti yang dikemukakan Hoessein (1998), bahwa otonomi daerah adalah memberikan sebagian kekuasaan pemerintahan oleh sekelompok yang berkuasa di pusat kepada kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di samping merupakan hak dan wewenang daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seperti Lemieux yang dikutip oleh Zuhro (1998), menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai suatu kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, baik keputusan politik maupun keputusan administrasi dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Koswara (1999), hakekat otonomi daerah itu adalah sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan penerapan konsep areal devision of power yang membagi kekuasaan suatu negara secara vertikal menjadi kekuasaan “pemerintahan pusat” dan “pemerintahan daerah”. Sedang di lain pihak otonomi daerah diistilahkan oleh Kjellberg (1995) local “selfgevernment“. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam otonomi daerah terdapat three sets of values, how ever, are generally perceived to be essential to it : liberty, or otonomy, democracy or partisipation and effeciency. <br />Pertama, otonomi sebagai nilai utama dari teori localself-government, dimaknai sebagai suatu konsep freedom from something kepada freedom to do something, atau local autonomy became an instrument for the realization of communal interests. Kedua, bahwa partisipasi atau demokratis berarti untuk memperkuat demokratisasi dalam masyarakat diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. <br />Dengan demikian reaktualisasi otonomi daerah memerlukan kebebasan sebagai suatu ekspresi darikebebasan rakyat, sebagai pengurangan intervensi pemerintah, sebab menurut Hughes (1994), hal-hal yangdinilai negatif dari peran pemerintah dalam urusan masyarakat adalah karena kekuatannya. Sementara itu Abdul Wahab (1999a), menyatakan sifat pemerintah adalah intervensionis dalam pelayanan publik dan Kingsley (1996), mensinyalir peran besar pemerintah sering kaku, inefisien dan sering korup. Begitu jugaToune (1995), menyatakan ada empat hal dalam otonomi daerah yaitu terbentuknya lembaga lokal yangrepresentatif; adanya sumber-sumber keuangan lokal yang memadai dan adanya tanggungjawab administratifpemerintah daerah dalam bidang keamanan, kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, serta adanyakebebasan untuk mengambil inisiatif serta personil yang berkualitas untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan lokal secara layak (Tordoff, 1994).<br />Dengan demikian otonomi daerah bukan hanya sekedar reorientasi para-digma self local government menjadi self local governance sebagaimana yang dinyatakan Stoker (1998), melalui teori governance, melainkan juga harus ditindaklanjuti dengan restrukrisasi pelaksanaan otonomidaerah yang sarat dengan nilai-nilai kebebasan (liberty), partisipasi, demokrasi, akontabilitas dan efisiensi, (Kjellberg, 1995 dan Kinsley, 1996). <br />METODE PENELITIAN <br />Pendekatan Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (naturalistik). Data penelitian ini bersifat kualitatif serta situasi lapangan bersifat natural, wajar dan apa adanya (natural setting), tanpa dimanipulasi atau tanpa diatur dengan eksprimen dan tes (Nasution, 1992). <br />Penelitan kualitatif di sini dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dan proses dari faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, terutama dalam rangkamenemukan persepsi aparatur Pemerintahan Daerah dan masyarakat terhadap sistem pemerintahanyang terendah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<br />Fokus penelitian ini 1) Struktur sosial masyarakat Minangkabau yang terdiri dari sistem pemerintahan (kelarasan) adat Minangkabau dan hukum adat Minangkabau; 2)Sistem otoritas tradisonalMinangkabau dalam kaitannya dengan otonomi daerah; 3)Persepsi aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap Pemerintahan Nagari dalam prospek otonomi daera; 4)Peluang dan tantangan Pemerintahan Nagari dalam otonomi daerah.<br />Lokasi dan Situs Penelitian. Dengan memperhatikan bagian-bagian daerah di Minangkabau yaitu terdiri dari ranah darek atau Luhak nan Tigo dan ranah rantau, maka lokasi penelitian ini mengambil tiga desa dari tiga kenagarian yang dijadikan sampel yang mewakili kedua bagian daerah tersebut. Pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara purporsive, yaitu Desa Ampang Gadang diKenagarian VII Koto Talago Kabupten 50 Kota dan Desa Sungai Jambu di Kenagarian Sungai JambuKecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yang mewakili daerah Luhak Nan Tigo dan satu desa yang mewakili daerah rantau. Desa ketiga yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Pasa Usang diKenagarian Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang mewakili daerah rantau dekat. <br />Data dari informan aparatur pemerintah diperoleh di kantor masing-masing sedangkan data dari informan masyarakat dalam penelitian ini diperoleh dalam suasana kekeluargaan dan keakraban,sehingga peneliti dapat menemui informan dimana saja, tidak melihat tempat yang khusus bisa dirumah, di kedai (warung) ataupun di masjid. Begitu juga dengan waktunya ada wawancara tersebut dilakukan pada malam hari dan bahkan pagi hari sewaktu minum pagi di kedai, sesuai dengan keinginaninforman. <br />Sumber data. Sebagai key informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris LKAAM Sumatera Barat. Dari beliau ini diperoleh keterangan bahwa peneliti perlu menemui informan lain seperti Ketua-Ketua KAN, para mantan Wali Nagari (bekas Kepala Desa sebelum berlakunya UU No. 5/ 1979) dan tokoh informal seperti tokoh masyarakat adat yang disebut sebagai penghulu serta anggota masya-rakat yang memahami seluk beluk sistem pemerintahan nagari. Sedangkan informan dari pihak pemerintah adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Camat dan Kepala Desa. Informan-informan tersebut di atas diseleksi melalui teknik snowball sampling berdasarkan penguasaan mereka terhadap persoalan yang sedang diteliti, yaitu data berupa keterangan, cerita atau kata-kata yang bermakna untuk mengungkap persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap Pemerintahan Nagari (Bogdan & Taylor, 1993). Sumber data lainnya adalah dokumen dan observasi. <br />Analisis data dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian dilaksanakan dengan menggunakan interactive model of analysis. Peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu data reduksi (reduction data), data display, dan Conclucying drawing (Miles & Huberman, 1992 & Sutopo,1988). Dalam model ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis, kegiatan pengumpulandata, s<br/><br/>elama proses pengumpulan data berlangsung, dan juga sesudah pengumpulan data selesai denganmenggunakan waktu yang tersisa bagi penelitian ini. <br />TEMUAN PENELITIAN dan PEMBAHASAN <br />1. Struktur Masyarakat Minangkabau Adalah Bertingkat-tingkat Dengan Pemerintahan Adat yangDemokratis Berdasarkan Sosio Kultural dan Adat Istiadat Minangkabau <br />Struktur masyarakat Minangkabau berbeda dengan struktur masyarakat lain di Indonesia, karena struktur masyarakat Minangkabau yang memiliki kekhasan dan keisti-mewaan yaitu bertingkat-tingkatmulai dari suku, kaum dan yang terendah adalah jurai atau paruik (perut) yang memiliki adat istiadat yang khas dan istimewa pula. Suku menurut para informan merupakan mereka yang dilahirkan dari seorangniniek (ibu dari nenek). Sistem keturunan seperti ini disebut sistem matrilinial. <br />Setiap kelompok matrilinial memiliki pemimpin masing-masing mulai dari tungganai (mamak, saudara laki-laki ibu) yang memimpin rumah gadang (satu nenek), penghulu kaum atau penghulu suku yang biasanya bergelar datuk. Setiap tingkat dalam masyarakat Minangkabau tersebut memiliki harta sertitanah yang bersifat bersama (komunal) yang diwarisi secara turun menurun dan tidak boleh dijual atau digadaikan kecuali diperboleh menurut hukum adat, yang disebut pusako (harta pusaka). Sekalipun anak laki-laki tidak menerima warisan, mereka tetap menerima penghargaan sebagai warisan yang disebut dengan sako yaitu harta non-material seperti gelar kepenghuluan dan harta yang diperoleh dari pekerjaan orang tuanyayang disebut harta suarang (gono gini) yang boleh diwarisi oleh semua anak. <br />Diketahui bahwa masyarakat Minangkabau dibentuk oleh persekutuan sosial yang berdasarkan adat istiadatnya. Oleh sebab itu Pemerintahan Nagari yang memiliki karakteristik berdasarkan budaya adat istiadat Minangkabau sangat mendominasi pola perilaku anggota masyarakat, baik perilaku individu dengan masyarakatnya maupun perilaku masyarakat dengan pemerintah. <br />Terbentuknya persekutuan hukum adat tersebut melalui proses sosial yang lama untuk menjadi sebuah desa. Menurut Soemardjan (1992) proses tersebut melalui pembukaan hutan oleh suatu keluarga atau beberapa kelompok keluarga (manaruko, Minangkabau), untuk ditempati selama-lamanya. Masyarakat hukum adat Minangkabau terbentuk melalui beberapa tahap dengan waktu yang sangat lama mulai dari taratak menjadi dusun yang berkembang menjadi koto dan akhirnya menjadi suatu nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persekutuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang terhimpun dalam masyarakat Nagari hidup bersuku, berkaum, berkampung dan bernagari merupakan organisasi sosial yang telah lama ada dan berkembang sejalan dengan organisasi sosial masyarakat lainnya. Fagan yang dikutip Manan (1995) menyatakan bahwa organisasi sosial masyarakat manusia melalui tahap-tahap perkembangan yaitu masyarakat suku (band), masyarakat rumpun (tribe), masyarakat pimpinan tunggal (chiefdom) dan masyarakat yang diorganisasi sebagai negara (state).<br />Matullada mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Nusantara dikenal adanyakelompok masyarakat yang disebut “kaum” atau anang (Bugis) atau marga (Batak) yang anggotanyaterikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang ketat. Tiap-tiap warga kaum dianggapmempunyai hak dan kedudukan yang sama, sedangkan kepala kaum tidak mempunyai kelebihan hak atas warganya. Kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan merupakan dasar-dasar pokokkelangsungan kaum dalam persekutuan (Mahfud, 2000). Ditinjau dari struktur masyarakat, makapersekutuan hukum adat dapat dibedakan atas tiga sifat yaitu yang bersifat tunggal (desa di Jawa), yang bersifat bertingkat (Nagari di Minangkabau) dan yang bersifat berangkai-rangkai (Soekanto, 1983).<br />Kato (1977), mengemukakan empat ciri-ciri pokok sistem materilinial di Minangkabau; kekerabatan dan pembentukan kelompok kerabat disusun berdasarkan garis keturunan ibu; sebuah kelompok kekerabatanmerupakan sebuah koorporasi; pola tempat tinggal bersifat duolokal dan otoritas berada di tangan mamak(penghulu). Penelitian Beckmann (2000), juga menyimpulan bahwa dalam masyarakat Minangkabau dewasaini tidak ada bukti kontinuitas sistem matrilineal akan diganti oleh sistem sosial yang lain. Pusako seperti tanah merupakan salah satu sendi utama sistem matrilineal masih dimiliki dan diwariskan melalui garis ibu. <br />Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau adalah sifatnya lebih akrab di dalam kekerabatannya yang jelas tampak dalam perekonomian, masyarakat Minangkabau, karena mengutamakan kehidupan tolong menolong dalam kebersamaan yang diungkapkan bahwa adat hiduptolong menolong adat mati layat melayat adat ada beri memberi adat tidak pinjam meminjam kabarbaik dihimbaukan buruk berhamburan <br />Nagari di bawah penghulu dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh budaya luar yangdatang ke Minangkabau seperti budaya Hindu dan budaya Islam. Nagari yang dipengaruhi budayaHindu bersifat otokratis dan bercampur dengan sifat tradisional masyarakat yang telah ada, pada akhirnya melahirkan kelarasan (pemerintahan) Koto Piliang. Sedangkan Nagari yang tidak dipengaruhi budaya Hindu melahirkan kelarasan Bodi Caniago. Sekalipun ada perbedaan antara kedua kelarasan tersebut, tetapi tidaklah begitu prinsipil, hanya terletak pada permusyawaratan untuk menetapkan keputusan. <br />Pada kelarasan Koto Piliang menurut Dt. Mangkuto Marajo keputusan yang diambil bersifat titiak dari ateh (top down) dengan asas bajanjang naiak batanggo turun. Artinya sekalipun keputusan itu telah ditetapkan oleh pucuk nagari bukan berarti langsung dapat dilaksanakan, tetapi dikembali dimusyawarahkan pada level terbawah seperti pada kerapatan suku yang disebut dengan istilah diindang ditampi tareh (disaring). Sedangkan dalam kelarasan Bodi Caniago berlaku azas tuah sakato, cilako basilang, dengan sifat mambasuik dari bumi (bottom up) yang terkesan lebih demokratis. <br />Penetapan keputusan dalam sistem Koto Piliang yang demikian mendapat tanggapan dari beberapa penulis tentang Minangkabau bahwa Nagari dalam sistem pemerintahan adat Koto Piliangbertipe kerajaan (aristokrasi). Dalam istilah Harun Al Rasyid, disebut sebagai kerajaan konfederasimini, karena dikenal dengan adanya penghulu pucuk sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Nagari yang dijabat secara turun menurun menurut garis keturunan (Pador, 1990). Pendapat yang demikiandibantah oleh Heldred Geertz (Luth, 1981), karena istilah demokratis dan otokratis itu dalam alam Minangkabau tidak tepat, karena dalam sistem ketatanegaraan tradisional Minangkabau tersebutsemua keputusan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. <br />Sekalipun kedua kelarasan tersebut berbeda, tetapi tidak substansial karena keduanya jugamengenal Kerapatan Nagari dan penghulu sebagai pemimpin sangat mereka segani, karena kehadirianpemimpin yang mendasari dirinya dengan rasa takut tidak akan sanggup memenuhi fungsinya untuksecara persuasif mengajak masyarakat bekerja, memimpin masyarakat dan memotivasi mereka untukmenemukan nuansa baru agar tercapai kemajuan masyarakat itu sendiri (Imawan, 1996). <br />Struktur massyarakat Minangkabau tersebut secara keseluruhan diatur oleh hukum adatnya yaitu pertama Adat Nan Sabana Adat (adat yang sebenar adat) yang terdiri dari: .Silsilah keturunan menurut jalur garis ibu yang lazim disebut garis keturunan matrilinial. .Perkawinan dengan pihak luar persekutuan (eksogami) dan suami bertempat tinggal di lingkungan <br />istri (matrilokal. .Harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun menurun menjadi milik bersama tidak boleh diperjual-belikan kecuali dibenarkan oleh adat itu sendiri. .Falsafah alam takambang jadi guru dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasionalserta menolak pendidikan mistik dan irrasional. <br />Keempat bagian dari adat nan sabana adat tersebut dinamakan tonggak tua adat Minang. Kedua Adat Nan Diadatkan (adat yang diadatkan) norma-norma yang mendasar sebagai warisan budaya yangdijadikan sebagai peraturan hidup bermasyarakat orang Minangkabau secara umum dan sama-sama berlaku dalam Luhak Nan Tigo. Ketiga Adat Nan Teradat adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang b<br/><br/>oleh ditambah dan dikurangi ataupun ditinggalkan sama sekali, selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang atau kebiasaan-kebiasaan yang hanya berlaku pada suatuNagari. Keempat Adat Istiadat merupakan kelaziman masyarakat suatu Nagari yang tidak bertentangan dengan tiga adat di atas. <br />Dari uraian di atas dapat dikatakan tingkatan pertama yakni Adat Nan Sabana Adat mempunyai dayalentur yang rendah, artinya sulit untuk diubah, sedangkan yang paling tinggi daya lenturnya adalah tingkatan adat yang keempat yaitu adat istiadat. <br />2. Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari Di Minangkabau dalam Kaitannya dengan Prospek Otonomi Daerah bahwa Otoritas Tradisional MinangkabauMenunjukkan Kepemimpinan yang Bersifat Demokratis dan Populis Dalam Pemerintahan Nagariyang Otonom, karena Antara Pemerintah dan Anak Nagari Secara Adat Adalah Sama. <br />Dalam struktur sosial penghulu menempati posisi tertinggi di Minangkabau sebagai pemegangotoritas yang terdapat di tingkat suku hingga tingkat nagari. Penghulu merupakan pucuk pimpinan yang dihormati masyarakatnya sesuai dengan pepatah yang berbunyi didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang, duduak samo randah tagak samo tinggi (seseorang dalam kedudukannya sebagai pemimpindalam masyarakat agak ditinggikan hanya satu ranting dan didahulukan hanya satu langkah, namun padahakekatnya mereka adalah sama). Dengan demikian otoritas yang dimiliki oleh para penghulu dengan kelompok yang dikuasai tidak mempunyai jarak. Di sisi lain legitimasi adat terhadap kekuasaan penghulu adalah sangat penting dalam menunjuk seorang penguasa/ pemimpin.<br />Otoritas yang dimiliki orang Minang tidaklah mudah dilaksanakan dalam masyarakat, karena kepadapemimpin selalu diingatkan agar selalu berhati-hati sesuai dengan ungkapan tradisional yang berbunyi ingek-ingek nan di ateh kok nan di bawah ka maimpok, tirih kok datang dari lantai, galodo kok datang dari muaro(pemimpin yang di atas harus ingat-ingat masyarakat yang di bawah bisa menentang, bocor nanti bisa datangdari lantai, terban itu nanti bisa dari muara). Sejalan dengan itu diiringi lagi dengan petuah lain bahwa raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah (raja adil raja disembah, raja zalim raja dibantah).<br />Menurut Dobbin sebagaimana yang dikutip Manan (1995) struktur sosial yang menempati posisitertinggi di Minangkabau adalah penghulu. Otoritas ini terdapat baik di tingkat suku maupun pada tingkat nagari (the penghulu was the personification of authority in the suku, and therefore in the Nagari, recognizeshigh rank in the Minangkabau social structure). Dengan demikian penghulu sangat dekat dengan anak kemanakannya, karena penghulu ada pada keluarga yang disebut mamak dan ada pada setiap suku, kaum dannagari. Oleh sebab itu dalam otonomi dibutuhkan personil yang berkualitas untuk mampu melaksanakan pemerintahan lokal yang layak (Tordoff 1994). <br />Pada masyarakat Minangkabau fenomena otoritas atau kekuasaan tersebut dapat terlihat dalam bentuk yang nyata pada sistem Pemerintahan Nagari (de Jong, 1960; Kato, 1989), yang dipandang sebagai republik mini yang otonom. Menurut Lewis dalam Manan (1995) dalam sistem republik unit-unit politik ada secara kontinu dan anggota-anggotanya dipandang sebagai warga. Juga dalam sistem republikbeberapa ketentuan tetap diikuti seperti pemilihan pemimpin dan tugas-tugas pemimpin dengan jelas ditentukan. Pemimpin yang gagal diganti dan jabatannya terbatas serta pejabat adalah pelayan masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti ini dalam pemerintahan lokal dijalankan oleh Pemerintahan Nagari. <br />Adrain (1995) menegaskan, pemimpin di Minangkabau tidak terkristal sebagai mitos raja yang dipertuan dalam masyarakat, mengakibatkan dalam sejarah Minangkabau tidak terpusatnya kekuasaan, karenakerajaan di Minangkabau tidak berkembang sebagai negara kebangsaan (nation state) dalam arti modern ataudengan pengertian lain, kerajaan di Minangkabau belum memiliki birokrasi penuh seperti suatu negara (full-fledged bureaucracy), tetapi hanya dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari birokrasi modern atau sebagaiincipient of modern legal bureaucracy authority (Manan; 1984). Dalam Pemerintahan Nagari diMinangkabau, otoritas tersebut memperlihatkan kecenderungan menjauhkan diri dari pusat (centrifugal tendency) dan sifatnya yang terpencar, memecah (tribal) dalam beberapa Nagari (Naim, 1990).<br />Sehubungan dengan itu Rasyid (2000) mengatakan aparat pemerintah harus mampu berperan tidakhanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu pernah diungkapkan oleh Catheryn S. Hudson yang dikutip Soenarko (2000), sebagai berikut: “Every public administrator must keep his ears open to hearthe voice of the people as they express their changing needs.” (Setiap pejabat pemerintah haruslahmembuka telinganya lebar-lebar untuk mendengarkan suara hati rakyat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya itu). Di lain pihak Tjokrowinoto (1996), menyatakan bahwa pembangunan untuk mewujudkan desa yang mendiri menuntut perubahan total sikap birokrasi baik sebagai penguasa,ataupun patron dirubah menjadi fasilitator yang berfungsi untuk menciptakan kondisi dan lingkunganyang dapat mengembangkan potensi desa. <br />Secara umum ada tiga tingkatan jabatan penghulu dalam masyarakat Minangkabau yang pertama yaitu penghulu suku. Penghulu yang memimpin suku atau penghulu pucuk menurut kelarasan Koto Piliang atau penghulu tua menurut kelarasan Bodi Caniago. Kedua, penghulu payung. Penghulu ini menjadipemimpin terhadap warga suku yang telah membelah diri dari suku pertama, akan tetapi ia tidak boleh menjadipenghulu pucuk. Ketiga penghulu Indu yaitu penghulu yang menjadi pemimpin dari warga suku yang telahmembelah diri dari kaum sepayungnya. <br />Dengan kemajuan yang semakin pesat, maka kehidupan masyarakat juga semakin kompleks, makaberubah pula pandangan masyarakat terhadap orang yang dipandang sebagai tokoh. Tokoh tersebut dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu tokoh adat sebagai penghulu, tokoh agama sebagai alim ulama dan tokoh ilmu lainnya yang dipandang sebagai tokoh cerdik pandai. Kemudian terbentuk dalam konfigurasi kepemimpinan yang disebut tungku tigo sajarangan yaitu penghulu, alim ulama dan cerdik pandai, dan dalam perkembangannya anak nagari terikat oleh tiga macam hukum yang disebut tali tigo sapilin yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum supra/luar nagari. <br />3. Persepsi AparaturPemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari Di Minangkabau Dalam Kaitannya dengan Prospek Otonomi Daerah Menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari Sebagai Pemerintahan yang Terendah di Minangkabau Adalah Eksis,Diakui dan Tidak Terpengaruh Oleh Supra Nagari <br />Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa eksistensi nagari atau “desa” (tanda petikuntuk membedakan desa baru berdasarkan UU No. 5/1979) tetap diakui dalam beberapa peraturanperundang-undangan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, sampai diberlakukannya UU No. 5/1979. <br />Nagari itu sendiri berasal dari bahasa Sanskrit, dalam bahasa Indonesia berarti “kota - Ibu Kota”, “Istana” dan “Negara” atau “Kerajaan”, sehingga di Minangkabau Nagari sering disebut “republikkecil”. Berbeda dengan “desa” yang juga bahasa Sanskrit menurut Geertz yang dikutip Manan (1995) berarti daerah pinggiran atau tempat yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa. <br />Nagari dan Pemerintahan Nagari beserta kepemimpinannya di Minangkabau merupakan pengayom bagi anak nagari (warga), karena dalam Pemerintahan Nagari semua masalah atau persengketaan yang dihadapimasyarakat dapat diselesaikan dalam kerapatan yang ada dalam masyarakat nagari kusuik manyalasaikan, karuah manjaniahkan. Pemerintahan Nagari sifatnya adalah mandiri otonom, artinya menurut adat para pemegang kekuasaan atau otoritas itu tidak bisa sewenang-wenang terhadap masyarakat<br />Di Minangkabau selama Pemerintahan Belanda bentuk struktur desa yang dinamakan nagari dipimpinoleh seorang penghulu beserta dewan penghulu, Belanda dalam mengatur pemerintahannya hanya sampaipada tingkat kecamatan. Dengan demikian Pemerint<br/><br/>ahan Nagari tetap eksis selama masa PemerintahanBelanda. Eksisnya Pemerintahan Nagari diakui secara juridis prinsipil yang tercantum pada peraturan HindiaBelanda seperti Regering-reglement (RR) Indische Gemente Ordonantie (IGO) untuk Jawa dan Madura dan Indische Gemente Ordonantie (IGO) untuk luar pulau Jawa dan Madura (Wignjosoebroto, 1994). <br />Masyarakat Sumatera Barat tidak secara spontan menerima UU No.5/1979 tentang PemerintahanDesa, karena masyarakat Minangkabau menemukan kesulitan dalam menen-tukan pilihan apakah Nagariyang akan dijadikan desa atau Jorong, Padahal Jorong hanya sebagai pembantu tugas administratif Nagari. Terlambatnya sikap masyarakat Minangkabau menerima UU No. 5/1979, bukan karena masalah bantuanitu saja tetapi ada kekhawatiran masyarakat bahwa dengan bentuk pemerintahan yang tidak sesuai dengannilai-nilai masyarakat Minangkabau sendiri apakah tidak akan terjadi perpecahan dalam masyarakat.<br />Penentuan sikap untuk melaksanakan UU No. 5/1979 tersebut baru bisa ditetapkan tahun 1981 dengan Perda No. 7/1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Kemudian dengan SK. Gubernur tanggal 28 Juli 1983 No.162/GSB/1983, tamatlah riwayat tentang Nagari sebagai suatu sistem pemerintahan di Sumatera Barat. <br />Selanjutnya untuk menentukan kedudukan Nagari dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 1983 No. 13/1983 tentang Nagari sebagai masyarakat hukum hukum adat yang pelaksanaannya dilakukan KAN dengan pertimbangan bahwa : a) Dengan dihapuskannya fungsi Nagari dalam pemerintahan Propinsi Sumatera Barat, maka perlu <br />diatur kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam Propinsi Sumatera Barat. b) Nagari di daerah Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah, telah memberikansumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masya-rakat, perjuangan <br />kemerdekaan dan pembangunan di daerah Sumatera Barat tidak dapat diabaikan baik dalam bidang<br />politik, ekonomi, sosial budaya atau pertahanan keamanan. <br />Hubungan antara Nagari dengan Pemerintahan Desa adalah bersifat konsultatif. Artinya keputusanyang ditetapkan oleh KAN adalah sebagai pedoman bagi kepala desa dan sebaliknya bila dianggapperlu kepala desa/kelurahan dapat memberikan pendapat kepada KAN. Hal ini mengakibatkan terjadidualisme pandangan dalam masyarakat. Disatu pihak masyarakat berhubungan dengan pemerintahan desa yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formal dan dilain pihak juga berhubungan dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Minang.<br />Keadaan dualisme antara Pemerintahan Desa dengan KAN tetap berlanjut selama PemerintahanOrde Baru membawa banyak masalah dalam lingkungan Nagari di Sumatera Barat, karena antaraNagari dan Desa bukan hanya sekedar gambaran dikatomis melainkan sekaligus polaristir dari dua sistemdan dua kutub filosofis yang berbeda, sehingga bukan hanya perubahan nama tetapi juga perubahansistem, orientasi dan filosofisnya.<br />Semua Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat mulai dari pengaturan tentang struktur Pemerintahan Nagari sampai pengaturan tentang peradilan adat dan peradilan agama,sehingga pada prinsipnya Pemerintahan Nagari tersebut digambarkan sebagai suatu negara yang demokratis. Oleh sebab itu Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan yang menganut asas desentralisasi, bahkan peneliti-peneliti asing mengatakan bahwa nagari itu sebagai republik-republik kecil(Kato, 1989; Soemardjan, 1992). <br />Mencermati persepsi nara sumber yang menyatakan bahwa keadaan pemerintah yang demikianmemaksa para pemimpin nagari selalu mengikutsertakan anak nagari dalam proses pengambilan keputusan berasas musyawarah untuk mufakat dalam rangka menentukan alternatif terbaik guna pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam Pemerintahan Nagari Pendekatan atau prosedur“dari bawah ke atas” atau bottom up approach seperti inilah yang menonjol dalam sistem pemerintahan"desa" yang otonom dan demokratis (Conyers, 1994; Cambers, 1988), yang memiliki perhatian terhadappentingnya partisipasi atau melibatkan rakyat secara langsung dalam stiap kegiatan pemerintah.<br />Dari beberapa informan yang ditemui di lapangan memberikan persepsinya terhadap perubahan sistempemerintahan terendah dari Pemerintahan Nagari ke Pemerintahan Desa di Sumatera Barat, dapat disimpulkanbahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur masyarakat Sumatera Barat, sehingga banyakmenimbulkan ekses yang luas terhadap sosio-kultural masyarakat Minangkabau, diantaranya adalah : a) Timbulnya disintergrasi dalam kehidupan masyarakat hukum seperti lemahnya hubungan <br />kekerabatan antara anak dan kemenakan, atau antara suku yang sama dengan desa yang berlainan. b) Kurangnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan karena terpecahnya kehidupanmasyarakat hukum adat, sehingga sulit untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. c) Lemahnya peran Ninik Mamak yang tergabung dalam lembaga tungku tigo sajarangan, karena fungsi-fungsinya telah dijalankan oleh Kepala Desa beserta LMD/LKMD-nya, seperti dalam pemberian penegasan hak atas tanah, perkawinan, perceraian, dan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. <br />Setidak-tidaknya pemerintahan desa telah mengandung dua penyakit, yaitu terjadi dekulturisasi yang dapat menghilangkan identitas ke-Minang-an orang Minang dalam Nagari, dan suburnya pola birokrasi yang menciptakan kecen-derungan pemerintahan negara dan pemerintahan oleh pemerintah. <br />Persepsi masyarakat yang ditemui dalam penelitian ini menyatakan bahwa pada masa bernagari,partisipasi masyarakat cukup tinggi sehingga dikatakan sistem pemerintahan waktu itu adalah mambasuik dari bumi (bottom up). Pemerintahan seperti itu dikatakan oleh Winarno (1991), sebagai pendekatanpopulistik bahwa masyarakat desa pada dasarnya tertarik pada perubahan-perubahan dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi hidup mereka, bila para tehnokrat dan politisi tidakmelakukan campur tangan.<br />Pendekatan populistik dan paternalistik ini terlihat dengan jelas dalam sistem Pemerintahan Desa.Di Sumatera Barat yang dikembangkan dengan konsep Manunggal Sakato dalam pembangunan masyarakat desa, yang intinya adalah kegiatan gotong royong menimbulkan keengganan masyarakat untukberpartisipasi.<br />Semua pendekatan-pendekatan di atas baik pendekatan populistik dan paternalistik maupunpendekatan top-down dalam masyarakat masih dibutuhkan, meskipun tidak dapat dikatakan sangat dibutuhkan, karena pendekatan-pendekatan masih tetap diperlukan, karena menurut Dusseldorp,(1986), wawasan masyarakat selalu terbatas untuk mencapai pembangunan yang merata. Oleh sebab ituperanan pemerintah nasional tetap diperlukan. <br />Hasil temuan penelitian yang lain mengatakan bahwa selama berdesa nilai-nilai, adat istiadat serta norma-norma ke-Minang-an sudah terasa menghilang dalam kehidupan masyarakat. Padahal masalah iniadalah sangat urgen dalam Pemerin-tahan Nagari. Untuk menegakkan kembali adat istiadat dan nilai-nilai tersebut para informan sependapat bahwa hidup bernagari peran serta lembaga informal tungku tigo sejarangan sangat menentukan, akan tetapi untuk mencapai cita-cita tersebut membutuhkan waktu.<br />Keikutsertaan masyarakat dan lembaga-lembaga tradisional dalam konsep desen-tralisasi danotonomi yang disebut sebagai “community management”. Perpadukan antara manajemen model pemerintah dengan manajemen model lokal-tradisonal tersebut mengakibat pemerintahan harus bertindak sebagai fasilitator bagi pemanfaatan manajemen lokal-tradisional yang dicampur dengannuansa demokrasi dan membuka akses masyarakat lokal kepada masyarakat luas” (Wijaya, 1999).Keadaan seperti ini oleh Korten (1989) disebabkan masyarakat kurang memiliki wawasan baikyang bersifat nasional atau yang bersifat global, oleh sebab itu tugas pemerintah adalah memberiakses ke luar dan pada saat yang sama membangun demokrasi bersama masyarakat desa. <br />Hal tersebut sesuai cita-cita demokrasi dan kebersamaan yang didamba<br/>oleh semua masyarakatdalam prospek otonomi daerah, karena kesadaran yang demikian bisa dipandang sebagai nilai-nilaidemokrasi yang tumbuh dalam kehidupan bernagari di Sumatera Barat. Institusi tungku tigo sajarangan di sini tidak sama dengan lembaga yang memiliki konotasi organisasi. Douglas C. Northyang dikutip Marut (2000), menyatakan bahwa institusi tersebut merupakan aturan main dari suatu masyarakat atau batasan-batasan yang diciptakan oleh manusia. Institusi sosial ini mengikat individu-individu dengan komunitas atau organisasi dan mengatur perilaku dan interaksi sosial di dalamnya. <br />4. Peluang dan Tantangan Untuk Menghidupkan Kembali Pemerintahan Nagari Di SumateraBarat Cukup Berat Dalam Prospek Otonomi Daerah, karena Potensi-Potensi Nagari SebagaiHak Ulayat yang Mendukung Pemerintahan Nagari Tidak Jelas Posisinya Dalam Sistem Hukum Nasional <br />Keadaan geogarafis Sumatera Barat harus menjadi perhatian untuk menghidupkan kembali pemerintahan nagari di sumatera barat karena ada diantara jorong-jorong/desa-desa yang sangat jauh berurusan ke Kenagarian, sedangkan desa yang lama lebih dekat dengan kecamatan.<br />Di samping itu perkembangan penduduk yang semakin pesat dan tingginya mobililitas mengakibatkantumbuhnya pemukiman baru hampir pada setiap kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Pemukimantersebut pada umumnya dihuni oleh orang Minang sendiri yang datang dari desa-desa, yang sudah pasti memiliki suku masing-masing. Pemukiman tersebut pada hakekatnya telah memenuhi syarat sebagai suatuNagari, hanya saja mungkin syarat-syarat bernagari tidak terpenuhi seluruhnya, sehingga harus disesuai dengan keadaan yang berkembang. Oleh sebab itu di kota sistem pemerintahan yang tertendah juga berbentuk nagari. Inilah kendalanya, karena di kota tetap berbentuk kelurahan (Keputusan Mendagri No.65/1999), maka masyarakat Minangkabau tetap terpecah. <br />Untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya telah diatur oleh hukum adat yaitu dengan prosesmalakok/menyandar (semisal naturalisasi) seperti kata petuah adat "tabang basitumpu, hinggokmancakam,"(terbang bersitumpu dan hinggap mencengram). Dengan demikian antara yang datang denganyang menerima tidak ada masalah. Di sinilah pentingnya hidup bernagari dengan Pemerintahan Nagaridi Minangkabau.<br />Kemudian yang juga dapat perhatian dari para informan adalah mengenai sumberdaya manusia. DiMinangkabau Sumatera Barat para tokoh masyarakat adat yang disebut penghulu mampu menjadi panutan dan pengayom bagi anak kemenakannya. Dengan sifat kharismatik”nya para penghulutersebut, maka mereka didudukkan sebagai pemimpin, baik pada masa pemerintahan adat maupun padapemerintahan Nagari. <br />Para penghulu pemangku adat sangat legitimate, karena diangkat berdasarkan musyawarah dengankapasitas yang sesuai, akan mampu memelihara komitmen sosial budaya nagari dan juga mampu untukmemelihara kekayaan nagari dan di bidang keagamaan implementasi adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah menjadi nafas kehidupan yang inheren dengan seluruh bidang kehidupan di Nagari. Oleh sebabitu kembali kepada nagari yang perlu dipertanyakan apakah para penghulu saat ini masih seperti tempo dulu ?<br />Para informan menjelaskan figur-figur yang akan menjadi Kepala Nagari mungkin tidak dari penghulu,tidak usah bernostalgia, tokoh yang diharapkan pasti ada, tetapi saat ini belum muncul kepermukaan. Belum bisa ditentukan, tapi menurut saya bila digaji seperti Kepala Kelurahan sekarang atau bisa saja pegawai negeritapi harus dipilih langsung oleh masyarakat.<br />Di sisi lain dari ketiga faktor di atas tersebut ada faktor lain yang tidak bisa dihindari dan harusdipertimbangkan untuk kelancaran Pemerintahan Nagari yaitu faktor adminstratif Nagari, tetapimasalah itu bisa dilakukan secara berangsur-angsur. Untuk kembali kepada Pemerintahan Nagari masalah urusan administrasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang akan dilalui oleh masyarakat harusditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dengan Pemerintahan Nagari masalahbirokrasi tidak mempersulit masyarakat dan tidak berbelit. <br />Untuk membenahi masalah administarsi Pemerintahan Nagari memerlukan waktu, mau tidak mau kitaharus menunggu “petunjuk” juga dari Kerapatan Adat Nagari dengan pemerintah kabupaten atau daripropinsi. Oleh sebab itu hambatan yang menghadang terciptanya Pemerintahan Nagari adalah banyaknyaperaturan perundang-undangan yang harus dihilangkan atau direvisi serta berusaha untuk membersihkan sisa-sisa isme pemerintahan desa. <br />Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat vital dalam kehidupan manusia, baik sebagai pribadimaupun sebagai anggota kelompok. Tanpa faktor ekonomi ini masyarakat atau negara tidak akanmampu mencapai tujuan. Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menciptakan otonomi daerah, sedangkan Nagari di Minangkabau Sumatera Barat yang sangat minim dengan sumber daya alamnya, sekalipun sebelum berlakunya UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, hakulayat nagari masih dikuasai oleh Nagari, tetapi saat ini semua hak nagari telah dikuasai negara atauoleh sekelompok orang. <br />Hidup bernagari juga harus ditopang dengan institusi sosial yang mapan, yang bisa dipandang sebagaisosial kapital dalam Pemerintahan Nagari yang disebut sebagai hak-hak ulayat, tetapi sejak berlakunya UU No. 5/1979 bahkan jauh sebelum itu UU No. 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak ulayat masyarakat "desa" sudah dikuasai oleh negara.<br />Persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari harus dikembalikan, maka oleh sebab itu program revitalisasi harus bisa dilangsungkan, maka diperlukanpendekatan intensif, serius dan motologis agar “penyelamatan kembali sosial kapital” nagari memberikan hasilmaksimal. Dibayangkan akan ada proses bertahap dan terpadu dalam merekayasa ulang ujud nagari yanglegitimasinya menyeluruh serta diakui oleh segenap anak nagari, sehingga sesuai dengan revitalisasi nagaridalam konteks ke-kini-an (St. Majo Basa, 2000).<br />Hilangnya hak ulayat masyarakat hukum adat disebabkan konsep hukum dikuasai negara yangdiatur dalam UUD 1945 tidak jelas, sehingga melahirkan monopoli, menghalangi kompetisi danserta inefisiensi sumber daya, karena kekuasaan negara yang lebih besar dari kekuatan yang ada pada rakyat. Sisi lain dari dikuasai negara, bagaimana negara bertindak dan berbuat atas sumber dayayang dimiliki adalah untuk kepen-tingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <br />Berkaitan dengan masalah ini Wignjosoebroto (1998), menyatakan pengakuan oleh negara atas hakulayat masyarakat adat pada hakekatnya adalah suatu refleksi kesetiaan para pengemban kekuasaannegara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang otonom. Kemudian dari pada itu juga mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan segenap sumber daya alam yang ada di atas atau di dalam tanah tersebut,yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan nonfisik masyarakat.<br />Menurut Kantor (1997), terjadinya hal yang demikian bagi negara-negara berkembang dipengaruhipolitik penguasa (regime politics). Demikian juga rejim Orde Baru memberikan kesempatan pada investoruntuk memanfaatkan sumber daya masyarakat, sehingga masyarakat hukum adat sudah kehilangan jatidirinya, karena dalam masyarakat Minangkabau hak ulayat merupakan aset yang menandakan mereka adalahorang Minang. Hak-hak yang ada dalam masyarakat Minangkabau boleh saja dinikmati oleh semua orangdengan ketentuan adat bahwa kabau tagak kubangan tingga, luluak nan sado tabaok dek badan, dijua indakdimakan bali, digadai indak dimakan sando (hak ulayat dalam masyarakat Minangkabau tidak boleh dijual dan digadaikan, jika dimanfaatkan oleh warga, maka yang dibawa hasilnya saja, sedang hak tersebut tetaptinggal pada pemiliknya yaitu masyarakat sendiri). <br />Jika memang negara mengakui hak masyarakat adat yang bersifat istimewa sesuai dengan asal usuldaerahnya, pengakuannya tentu harus mengacu pada kedau-latan persekutuan hidup setempat atas sumber-sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan simbolisdan realis masyarakat adat yang bersangkutan (Zakaria, 1998). Dalam hal ini, hak masyarakat adat atassumbe<br/><br/>r daya alam terkait pada hak adat atas suatu wilayah tertentu.<br />Otonomi yang sedang diperjuangkan saat ini akan berhasil bila tercipta pemerintahan desa yangdemokratis dan populis, sehingga diperlukan persepsi dan aspi-rasi serta partisipasi masyarakat desa dengan mengikutsertakan institusi-institusi tradisional dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada,karena otonomi lokal menekankan nilai-nilai kebebasan, partisipasi, demokratis dan efisiensi, karenamenurut Kjellberg (1995), otonomi lokal juga mengacu kepada nilai-nilai tradisonal itu sendiri. (“Partly, the refer to the traditional values of local self-government, with an accent on autonomy, participation, andefficiency”).<br />Dalam arus reformasi yang melanda nasional saat ini mengakibatkan adanya masa transisi menuju kehidupan yang demokratis tidak menimbulkan ekses-ekses yang negatif. Owen (1983), menyebutkan adadua kelompok negara berkembang yang memiliki tata hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Pertama kelompok masyarakat ganda (dual societies) yaitu pada masyarakat tradisional yang pada dasarnya bersifatdari atas ke bawah. Dalam masyarakat ganda ini pemerintah berusaha memperpanjang kekuasaannya sampai ke tingkat desa dan bekerja sama dengan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak bisa menampilkanaspirasi dan prakarsanya. Kedua, kelompok masyarakat pembaharu (modernizing societies). Kelompok masya-rakat ini berusaha mengikutsertakan warga dalam program pemerintah. Dengan demikian kelompok masyarakat pembaharu ini merupakan jembatan untuk mendekatkan antara elit-elit tradisional dan tidaklangsung bekerja sama dengan masyarakat, melainkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga setempat, sehingga rakyat memiliki sense of belonging. Kelompok pembaharu ini telah tercermin dalam Pemerintah Nagari di Minangkabau yaitu kelompok yang tergabung dalam lembaga tungku tigo sajarangan (penghulu, alim ulama dan cerdik pandai). <br />KESIMPULAN : <br />1 Di Sumatera Barat dengan struktur masyarakat Nagari yang berdasarkan adat istiadat Minangkabau yang memiliki sifat khas dan keistimewaan tersendiri berbeda dengan masyarakat Indonesia. Kekhasan dan keistimewaan struktur masyarakat Minangkabau tercermin dalam bentuk garis keturunannya yang materilinial yang bertingkat-tingkat, yang hidup bersuku, berkaum dan berkorong-kampung dengan pimpinan seorang penghulu dalam masyarakat nagari, sehingga dominasi sosio kultural dan adat istiadat Minangkabau sangat berpengaruh terhadap struktur masyarakat dan Pemerintahan Adat yang terdiri dari Kelarasan Koto Piliang, Kelarasan Bodi Caniago. <br />2 Persepsi para informan menyatakan bahwa pemegang otoritas yang bersimbul penghulu berfungsi sebagai pemimpin yang membimbing dan membina anak nagari (warga) dalam Pemerintahan Nagari. Ia seorang pemimpin yang legalis dan populis dalam Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan yang terendah yang otonom, karena ia dipilih langsung dari unsur masyarakat lingkungannya sendiri berdasarkan adat istiadat. Oleh sebab itu Pemerintahan Nagari dapatmengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat. <br />3 Nagari dan Pemerintahan Nagari telah menunjukkan eksistensi sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia dan telah mencerminkan ideologi yang dominan pada pemerintahantingkat desa dan tidak satupun ideologi yang secara radikal dapat menghapuskannya, sehingga Pemerintahan Nagari lebih mampu untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999. Oleh sebab itu para informan dalam penelitian ini mendukung kembalinya PemerintahanNagari sebagai pemerintahan yang terendah di Sumatera Barat, karena Pemerintahan Nagari lebih mencerminkan aspirasi masyarakat dan lebih eksis di dalam sosio kultural masyarakat Minangkabau. <br />4 Mewujudkan Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun1999, di samping didukung aspirasi dan partisipasi aparatur pemerintah, juga didukung oleh potensi-potensi nagari sebagai hak ulayat, oleh sebab itu peluang untuk kembali kepada Pemerintahan Nagari cukup terbuka, tetapi tantangan juga cukup berat, terutama mengenai potensiyang berupa hak ulayat masyarakat adat, karena hak ulayat tersebut.tidak jelas batas-batasnya.Sungguh terasa aneh kalau negara tidak mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya,karena masyarakat hukum adat itu jauh sebelum negara itu ada, telah hadir dalam kenyataan sejarah. <br /><br />DAFTAR PUSTAKA <br />Abdul Wahab, Solichin. 1999a. Reformasi Pelayan Publik, Kajian dari Perspektif Teori Governance. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. PT. Danar Wijaya. Malang. <br />_____. 1999b. Ekonomi Politik Dalam Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisi Moneter.Danar Wijaya Brawijaya University Press. Malang. Adrain, Benny. 1995. “Birokrasi di Sumatera Barat; Transisi dari Tradisional ke Modern (SuatuTinjauan Sosiologi Politik)”. Skripsi. Universitas Andalas. Padang Beckmann, F.V.B. (2000) Properti dan Kesinambungan Sosial. Diterjemahkan oleh Tim Perwakilan KITLV Bersama Indira Simbolon. PT Gramedia, Jakarta. <br />Budiman, Arif. 1987. “Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologis Kekuasaan”. Prisma. 3 Maret 1987, <br />_____. 1991. Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indnesia dan Korea Selatan. Yayasan Padi dan Kapas. Jakarta.Conyers, Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar. Diterjemahkan oleh Susetiawan. Gajah Mada Univercity Press. Yogyakarta. De Jong, PE de Josselin. 1960. Minangkabau and Negeri Sembilan Sosio Political Structure in Indonesia. Bharata. Jakarta. Dusseldorp, D.B.W.M. and J.M. van Staveren, 1980. Framework for Regional Planning in Developing <br />Countries. International Institute for Land Reclamation and Improvement. Netherlands. <br />Hadad, Ismid (ed). 1979. Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial; Tinjauan Historis. LP3ES. Jakarta. <br />Harrison, David. 1988. The Sosiology ofModernization and Development. Unwim Hyman. London. <br />Hoessein, Bhenyamin, 1998. "Otonomi dan Pemerintahan Daerah: Tinjauan Teoritik". Dalam R. SitiZuhro (ed). Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan. PPW-LIPI. Jakarta. <br />Hughes, O.E. 1994. Public Management & Administration. St. Martins Press, Inc. New York. Terjemahan Bineka Cipta. Jakarta. <br />Imawan, Riswandha. 1996. “Rekrutmen Kepemimpinan di Daerah, Antara Keinginan dan KebudayaanMasyarakat". Jurnal Ilmu Politik No. 7. Gramedia. Jakarta. <br />Kantor, Paul and H.V. Savitch. 1997. The Political Economy of Urban Regimes, A Comparative Perspective. Urban Affairs Review. Vol 32 No. 3 January 1997. 348-377. <br />Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. Desa. Balai Pustaka. Jakarta. <br />Kato, Tsuyoshi. 1977 Social Change in A Centrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatera.Disertasi Ph D. Cornell University. <br />_____. 1989. Nasab Ibu dan Merantau. Terjemahan Azizah Kasim. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. <br />Kingsley, G, Thomas.1996. “Perspective on Devolution”. Journal of the American Planning Association, Vol. 62 No. 4 Autumn. <br />Kjellberg, Francesco, 1995. "The Changing Values of Local Government" Dalam ANNALS, AAPSS, 540, July 1995. American Academy. p.40-50. <br />Korten, David C. (1988) Community Organization and Rural Development a Learning Process Approach. A Ford Foundation Reprint From Public Administration.<br />Koswara, E., 1999. "Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat". Mimeo. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Tentang Otonomi Daerah. UNIBRAW. Malang.<br />Kusumaatmadja, Sarwono. 1998. “Mencari Arah Baru Undang-Undang Pemerintahan Daerah”. Bulletin Desentralisasi No. 14 Edisi Mai-Juni 1998. Depdagri. Jakarta.<br />Luth, Mazzia. 1981. Sistem Sosial Minangkabau. Laporan Penelitian. IKIP Padang. <br />Mahfud MD, Moh. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Rineka Cipta. Jakarta. <br />Manan, Imran. 1984. “A Traditional Elite Continuity and Change. The Chies of The Materilinial Lineage of The Minangkabau of West Sumtera”. Desertasi. University of Illonois. Urba<br/><br/>na Champaign. <br />_____. 1995. Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau. Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau. Padang.<br />Marut, Donatus K., 2000. “Penguatan Institusi Lokal Dalam Rangka Otonomi Daerah”. WACANA. Edisi 5. Th. II 2000. Jakarta. <br />Mas’oed, Mohtar. 1997. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. <br />Miles, Mathew dan A. Michael Huberman, 1992. Analisis Data Penelitian Kuali-tatif. Terjemah T. Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta. Naim, Mochtar. 1990. “Nagari versus Desa. Sebuah Kerancuan Struktural” dalam Edi Utama (ed). Nagari, Desa dan Pembangunan di Sumatera Barat. Genta Budaya. Padang. <br />Nasution, 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito. Bandung. <br />Nugroho, Kris. 1992. “Telaah Peran Negara, Partisipasi dan Demokratisasi”. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia 6 – 8 Agustus 1992<br />Owens, Edgar dan Robert Shaw. 1983. Pembangunan Ditinjau Kembali. Terjemahan A.S. Wan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. <br />Pador, Zenwen. 1990. “KAN, Dulu, Kini dan Esok”. Singgalang 18 Nopember 1990.<br />Rasyid, Ryaas. (2000) “Kebijakan Penyiapan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam PelaksanaanOtonomi Daerah”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. MIPI, Jakarta. <br />Samego, Indria, 1998. "Otonomi dan Pemerintahan Daerah Di Indonesia". Dalam R. Siti Zuhro (ed). Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan. PPW-LIPI. Jakarta. <br />Santoso, Priyo Budi.1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Prespektif Kultural dan struktural. Grafindo Persada. Jakarta. <br />Soekanto, Soerjono & Solemen T. 1983. Hukum Adat Indonesia. Rajawali. Jakarta. <br />Soemardjan, Selo. 1992. "Otonomi Desa: Apakah Itu?". Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 2 hal. 1-16. PT. <br />Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Soenarko SD. 2000. Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.Soetrisno, Loekman. 1988. Negara dan Peranannya dalam Menentukan Pembangunan Desa yang Mandiridalam. Prisma No. 1 Tahun XVII Januari 1988. Jakarta <br />Sutopo, HB. 1988. Penelitian Kualitatif. Puslit UNS. Surakarta. <br />St. Majo Basa. Zukri Saad. 2000. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Revitalisasi Nagari. Langkah Strategis Reaktualisasi Adat Basandui Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”. Mimeo. Makalah. Disampaikan pada seminar Nasional ICMI Sumatera Barat 22-23 Januari 2000.<br />Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Jakarta. <br />Tordoff, William, 1994. "Decentralisation: Comparative Experience in Commonwealth of Africa” dalam Journal of Modern African Studies. Cambridge University Press. P. 555-580. <br />Toune, Henry, 1995. "Local Government and Democratic Political Development" dalam ANNALS,AAPSS, 540, July 1995. American Academy. p.11-23. Uphoff, Norman. 1994. Grassroots Organization and NGOs in Rural Development With Dinishing State and Expanding Markets. Cornell University. Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. Dari Hukum Koloni ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia. Raja-grafindo. Jakarta._____. (1998) “Kebijakan Negara untuk Mengakui atau Tidak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat BerikutHak-hak Atas Tanahnya”. Jurnal Masyarakat Adat. Nomor 01, Juli 1998. Wijaya, (eds.). 2000. Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi. Kerjasama antara YAPIKA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.<br />Zakaria, R. Yando.1998. “ Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakkan Hak-hakMasyarakat Adat”. Dalam Soetandyo Wignjosoebroto, (ed), Usulan Revisi Undang-undang PokokAgraria: Menuju Penegakan Hak-hak Rakyat Atas Sumber-sumber Agraria. KPA. Bandung.<br />Zauhar, Soesilo. 1994. Desentralisasi dan Otonomi Daerah dan Pembangunan Nasional. Pelopor No. 3/1994. Malang.<br />Zuhro, R. Siti (ed), 1998. Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan. PPW-LIPI. Jakarta. <br />Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta. <br />Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ghalia Indonesia. Jakarta.

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU - Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Min...

Baca selengkapnya »