PENGARUH REALISASI PENDAPATAN, REALISASI BELANJA DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP LIKUIDITAS INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Timur)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional  dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur  dalam paket undang-undang yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi.

Tahun 2004 kedua undang-undang tersebut di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan  sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah guna mendorong proses pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah dipengaruhi oleh arah dan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan fiskal dapat dilakukan pemerintah melalui penetapan kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri, dan pengaturan surplus dan defisit anggaran dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi perekonomian daerah. Harmonisasi arah dan kebijakan moneter harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah merupakan salah satu faktor yang harus di pertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan moneter. Sektor perbankan sebagai otoritas moneter, dalam hal ini adalah Bank Indonesia memegang kendali atas arah kebijakan moneter. Salah satu peran perbankan daerah adalah untuk mendorong ekonomi daerah. Dengan demikian, diharapkan mampu tercipta sinergi antara pemerintah daerah (kebijakan fiskal) dengan perbankan daerah (kebijakan moneter) dalam memajukan perekonomian daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah dinyatakan dalam satuan moneter (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Selain itu, APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Mardiasmo,2002: 9).

Manajemen keuangan daerah, khususnya manajemen anggaran daerah (APBD) dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Karena adanya tuntutan pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya transaksi keuangan daerah merupakan indikasi adanya arus kas masuk (pendapatan/penerimaan) dan arus kas keluar (pengeluaran/belanja). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah (APBD) pemerintah daerah memerlukan dukungan manajemen kas yang tepat, meliputi pengelolaan semua pendapatan/penerimaan dan pengeluaran kas daerah sehingga dapat meminimalkan jumlah kas yang mengganggur (idle cash) serta dapat mencegah terjadinya kekurangan kas (illikuid).

Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter sangat diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (engine of growth dan center of economic activities). Fungsi Bank dapat diibaratkan sebagai jantung pengatur lalu lintas "darah" (dalam arti uang) dalam sistem tubuh dan harus senantiasa menjaga jumlah "darah" (dalam arti peredaran uang) dan memompakannya  ke seluruh sistem kehidupan ekonomi agar tidak kelebihan (overlikuid) atau kekurangan likuiditas (illikuid) sehingga mengganggu kesehatan ekonomi daerah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka transaksi keuangan di daerah akan meningkat. Keadaan tersebut harus didukung oleh institusi keuangan di daerah yang semakin baik. Keberhasilan perekonomian daerah akan tercapai apabila terdapat harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung oleh kebijakan moneter yang termanifestasikan melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat. Efektivitas kebijakan moneter berupa pengendalian jumlah uang beredar berkaitan erat dengan manajemen kas Bank Indonesia, yaitu pengelolaan jumlah aliran uang masuk (cash inflow) dan aliran kas keluar (cash outflow) sebagai instrumen dalam sistem moneter untuk menentukan jumlah uang beredar dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sinergi manajemen kas kota dan kabupaten dengan manajemen kas Bank Indonesia dalam peningkatan likuiditas investasi dengan judul penelitian "Pengaruh Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Likuiditas Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

"Apakah terdapat pengaruh realisasi pendapatan, realisasi pengeluaran/belanja dan jumlah uang beredar terhadap likuiditas investasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur?".