PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR KINERJA BANK PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TAYU ARGATIRTA, TAYU, PATI, JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, bukan sekedar sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana (defisit unit) dan sebagai tempat penyimpanan uang bagi pihak yang kelebihan dana (surplus unit), tetapi memiliki fungsi-fungsi lain yang semakin meluas saat ini. Terlebih lagi karena kemajuan perekonomian dan semakin tingginya tingkat kegiatan ekonomi, telah mendorong bank untuk menciptakan produk dan layanan yang sifatnya memberi kepuasan dan kemudahan-kemudahan, seperti menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, dan penawaran jasa-jasa keuangan lainnya. Tentu saja keberadaannya sangat mempermudah dan memperlancar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dan ini menempatkan bank menjadi sebuah lembaga keuangan yang sangat strategis.

Dikutip dari Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat Online (Edisi IV Maret 2005), Industri BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal utama yang menjadi kunci sukses BPR dalam memberikan pelayanan tersebut adalah lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman. Apabila kita amati, perkembangan yang terjadi pada industri BPR selama beberapa tahun terakhir perlu kita berikan apresiasi tersendiri. Dilihat dari data keuangan, selama 6 tahun terakhir (tahun 1998 sampai tahun 2004) perkembangan BPR secara nasional telah menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, seperti tercermin pada peningkatan beberapa indikator kinerja. Volume usaha BPR mengalami peningkatan rata-rata sebesar 39%, yang terutama disumbang oleh simpanan masyarakat dan kredit yang diberikan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan meningkat 30% dengan 5,6 juta penabung, sedangkan deposito meningkat sebesar 4,8% dengan 438 ribu deposan. Dari sisi kredit yang diberikan terjadi peningkatan sebesar 36% dengan jumlah debitur sebanyak 2,5 juta nasabah. Sejalan dengan itu, kualitas pemberian kredit BPR menunjukkan perbaikan terlihat dari menurunnya NPL dari 29% pada posisi akhir tahun 1998 menjadi 8% pada akhir tahun 2004. Menurunnya NPL tersebut mendorong peningkatan ROA dari 2% pada tahun 1998 menjadi 2,91% per September 2004. Berdasarkan data terakhir, kinerja industri BPR sampai dengan Juni 2004 terus menunjukkan peningkatan. Volume usaha telah mencapai Rp. 16,015 triliun, dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) mencapai Rp. 10,795 triliun dan kredit mencapai Rp. 11,639 triliun.

Kinerja industri diatas didukung oleh kelembagaan yang terdiri dari 2,741 kantor BPR yang mencakup 2,133 Kantor Pusat, 138 Kantor Cabang, dan 470 Kantor Pelayanan Kas. Sebanyak 86 dari jumlah BPR diatas merupakan BPR dengan prinsip syariah. Meskipun demikian perlu disadari bahwa sekitar 87% kantor BPR berlokasi diwilayah Jawa dan Bali, hal mana menunjukkan perlunya upaya untuk mendorong pendirian BPR di luar Jawa dan Bali. Cukup banyaknya permohonan izin pendirian BPR tersebut menunjukkan adanya peningkatkan minat investor untuk ikut terlibat dalam pengembangan usaha kecil yang merupakan pangsa pasar BPR. Hal tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek BPR.

Pencapaian kinerja industri BPR diatas, dalam pengalaman selama krisis memberikan beberapa pelajaran yang cukup berharga tentang beberapa isu kritis dalam mencapai industri BPR yang mampu melayani dan menjangkau target pasarnya secara berkelanjutan (Sustainable Outreach), yaitu (1) Ownership and Governance yaitu tuntutan kepada manajemen untuk bertindak secara profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi pemilik dalam mengelola kegiatan usaha BPR berdasarkan prinsip kehatian-hatian yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, (2) Good Management yaitu manajemen BPR yang profesional yang didukung oleh kualitas SDM yang memadai untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan yang ada, (3) Viability yang mencakup Economic dan Funding Liability yaitu kemampuan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan menciptakan pendanaan yang sehat untuk meminimalisir risiko likuiditas, serta (4) Customer Orientation yang merancang jasa keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan produk-produk yang inovatif. Untuk mencapai industri BPR yang tangguh, pengembangan yang dilakukan dewasa ini dilakukan dalam kerangka strategi blue print BPR yang mencakup penguatan kapasitas BPR (Capacity Building), penyempurnaan secara berkelanjutan sistem pengaturan dan pengawasan bagi BPR serta penguatan infrastruktur pendukung. Penguatan kapasitas industri BPR dilakukan melalui pelaksanaan sistem pelatihan BPR bersertifikasi bekerjasama dengan Perbarindo dan GTZ Jerman. Bantuan biaya pelatihan oleh Bank Indonesia diharapkan akan membantu dan mendorong agar seluruh sumberdaya manusia BPR dapat berpartisipasi dalam pelatihan dimaksud. Untuk mencapai sustainability pendidikan bagi SDM BPR, Bank Indonesia telah memberlakukan kewajiban menganggarkan 5% dari biaya pendidikan dan pelatihan bagi SDM BPR. Pada sisi sistem pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan penyempurnaan terhadap aturan tentang CAR, BMPK, KAP, PPAP. Selain itu, untuk memelihara kepercayaan terhadap BPR sebagai suatu industri telah disusun konsep fit and proper test bagi pengurus dan pemilik BPR. Dari sisi pengaturan infrastruktur, dilakukan upaya untuk memberdayakan peran dan fungsi asosiasi, Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang mencakup BPR, mendorong terbentuknya lembaga pemeringkat (Rating Agency) serta mengkaji pembentukan Apex BPR yang sustainable. Dalam konteks menyeluruh, Apex merupakan infrastruktur penting yang diharapkan untuk meningkatkan efisiensi usaha BPR melalui beberapa fungsi seperti mengatasi kesulitan likuiditas sementara (Mismatch), menyediakan modal kerja baru dari anggota yang membutuhkan melakukan pengawasan terhadap anggota serta mengembangkan kapasitas dalam bentuk training dan teknologi informasi. Secara sempit, fungsi Apex adalah membantu BPR mengatasi mismatch, yang dalam hal ini mirip dengan usaha koperasi, yaitu memobilisir dana bersama, mengelola dana tersebut serta meminjamkannya kepada anggota yang mengalami defisit dana.

Seperti salah satu BPR yang akan diteliti mengalami penurunan kinerja dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kolektibilitas kreditnya turun atau banyaknya kredit yang masuk dalam kategori bermasalah sehingga mengakibatkan rasio CARnya turun, BPR tersebut tidak mampu memenuhi modal minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia karena modalnya digunakan untuk pemenuhan kekurangan PPAP. Maka dari itu hasil akhir penilaian tingkat kesehatan banknya mendapat predikat "tidak sehat".

Untuk itulah pengelolaan bank yang profesional melalui peningkatan kualitas kemampuan para pelaku perbankan kini sudah menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi. Bank harus mengupayakan dalam hal pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank dan mengupayakan kinerja bank pada kondisi yang sehat. Ini sangat penting karena kinerja yang bagus akan memelihara dan membangun kepercayaan dan loyalitas yang besar dari para nasabah. Apalagi dunia perbankan berada dalam persaingan bisnis yang sangat ketat dan harus dihadapkan pada suasana globalisasi perbankan.

Agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter, lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya harus senantiasa menjaga tingkat kesehatan bank yang menunjukkan kinerja (performance) usaha dari bank tersebut. Untuk mengukur kinerja suatu bank dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan bank, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, kemampuan pencapaian laba atau rentabilitas, dan likuiditas bank, yaitu aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.

Mengingat bahwa lembaga perbankan memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan, maka lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi dengan memantau tingkat kesehatan mereka. Bank Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Bank Indonesia No.23 tahun 1999, diberi wewenang untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga perbankan agar mereka mampu beroperasi secara efektif, efisien, berkinerja sehat, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin global.

Sebuah predikat kinerja suatu bank berdasarkan hasil identifikasi tingkat kesehatan merupakan tolak ukur bagi manajemen bank dalam menilai prestasi atas pengelolaan usahanya, sedang bagi Bank Indonesia sendiri, ini sangat penting sebagai dasar dalam menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank dan dengan teridentifikasinya tingkat kesehatan suatu bank, tentu ini sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bank, baik bagi pemilik dan pengelola bank, bagi masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan juga bagi Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.

Dari uraian diataslah yang kemudian menarik penulis untuk memilih judul " PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR KINERJA BANK PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TAYU ARGATIRTA, TAYU, PATI, JAWA TENGAH ".

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian untuk memperjelas dan mempertegas masalah penelitian agar mempunyai arah yang tepat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tayu Argatirta dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, earning, dan likuiditasnya ?


2. Bagaimanakah kinerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Tayu Argatirta berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank menurut ketentuan Bank Indonesia ?