PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG : SEBUAH PERSPEKTIF TEORI AGENSI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajer perusahaan dan pemegang saham adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing dalam perusahaan, dan seringkali kepentingan pihak-pihak tersebut bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah yang menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang biasa disebut dengan konflik agensi.

Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency cost (Wahidahwati, 2001). Biaya ini merupakan pengorbanan agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Biaya keagenan meliputi biaya pengawasan (monitoring costs), bonding costs, dan residual loss (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya pengawasan dipikul oleh pemegang saham, yang dirancang untuk membatasi tidakan penyimpangan manajer. Bonding costs dipikul oleh manajer, agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pemilik atau untuk menjamin bahwa pemilik akan memperoleh kompensasi jika dirugikan manajer. Residual loss merupakan biaya kesempatan yang ditimbulkan akibat kondisi dalam hal manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa otorisasi pemilik. Jadi, konflik kepentingan menimbulkan biaya keagenan (Achmad, 2005).

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost yaitu, pertama dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dan selain itu manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan demikian maka kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang secara optimal sehingga akan meminimumkan biaya keagenan. Kedua, dengan meningkatkan dividend payout ratio, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya (Crutchley dan Hansen, 1989 dalam Wahidahwati, 2001). Ketiga, meningkatkan pendanaan dengan hutang. Peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Disamping itu hutang juga akan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga akan menurunkan kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen (Jensen, 1986). Garvey (1992) juga menemukan bahwa kepemilikan manajemen dan hutang merupakan mekanisme yang saling melengkapi dalam memotivasi manajer untuk membatalkan investasi dengan NPV negatif ketika perusahaan memiliki banyak FCF, dan manajer mempunyai kesempatan untuk menimbun kekayaan pribadinya. Keempat, institutional investor sebagai monitoring agents. Moh'd et al. (1998) dalam Wahidahwati (2001) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institutional investor dan shareholders dispersion dapat mengurangi agency cost. Karena kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Schooley dan Barney (1994) meneliti tentang kegunaan kebijakan dividen dan kepemilikan saham oleh Chief Executive Officer (CEO) untuk mengurangi agency cost. Dari hasil pengujian ditemukan bahwa terdapat hubungan yang nonmonotonic significant antara dividen dan kepemilikan saham oleh CEO. Artinya, karena pembayaran dividen dan kepemilikan saham oleh CEO merupakan mekanisme yang saling menggantikan di dalam mengurangi agency cost, maka perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham oleh CEO yang tinggi, cenderung membayar dividen yang rendah, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham oleh CEO yang rendah, melakukan pembayaran dividen yang tinggi.

Pembayaran dividen akan membuat pemegang saham mempunyai tambahan return selain dari capital gain. Dividen juga membuat pemegang saham mempunyai kepastian pendapatan dan mengurangi agency cost of equity karena tindakan perquisites yang dilakukan manajemen terhadap cash flow perusahaan seiring dengan menurunnya biaya monitoring karena pemegang saham yakin bahwa kebijakan manajemen akan menguntungkan dirinya (Crutchley dan Hansen, 1989 dalam Mahadwartha dan Hartono, 2002).

Rozeff (1982) menyatakan bahwa pembayaran dividen adalah bagian monitoring perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan cenderung untuk membayar dividen yang tinggi jika manajer memiliki proporsi saham yang lebih rendah.

Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah hutang dan equity tetapi juga oleh prosentase kepemilikan oleh manager dan institutional (Jensen dan Meckling, 1976). Managerial ownership dan institutional investor dapat mempengaruhi keputusan pencarian dana apakah melalui hutang atau right issue. Jika pendanaan diperoleh melalui hutang berarti rasio hutang terhadap equity akan meningkat, sehingga akhirnya akan meningkatkan risiko.

Penelitian terdahulu yang berhasil menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh negatif  dan signifikan antara kebijakan dividen dan kebijakan hutang antara lain Ismiyanti dan Hanafi (2003), Moh'd et al. (1992) dan Jensen et al. (1992) dalam Wahidahwati (2002). Sedangkan peneliti yang berhasil menemukan bukti bahwa pengaruh antara kebijakan dividen dan kebijakan hutang adalah positif dan signifikan antara lain Emery dan Finnerty (1997:568) dalam Ismiyanti dan Hanafi (2003), Miller dan Rock (1985) dalam Mahadwartha dan Hartono (2002), Mahadwartha dan Hartono (2002).

Penelitian terdahulu yang berhasil menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh negatif  dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang antara lain Jensen et al. (1992), Friend dan Lang (1988), Moh'd et al. (1998) dalam Wahidahwati (2001), Wahidahwati (2001), Tarjo dan Jogiyanto (2003), Sudarma (2004). Sedangkan peneliti yang berhasil menemukan bukti bahwa pengaruh antara kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang adalah positif dan signifikan antara lain Kim dan Sorensen (1986), Agrawal dan Mendelker (1987) dan Mehran (1992) dalam Wahidahwati (2001), Ismiyanti dan Hanafi (2003), Jensen et al. (1994).

Penelitian terdahulu juga menghasilkan temuan-temuan yang berbeda mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Peneliti yang menemukan bukti bahwa pengaruh antara kepemilikan institusional dan kebijakan adalah negatif dan signifikan antara lain Moh'd et al. (1998), Bathala et al. (1994) Crutchley, Jensen, Jahera dan Raymond (1999) dalam Ismiyanti dan Hanafi (2003), Wahidahwati (2001). Sedangkan peneliti yang berhasil menemukan bukti bahwa pengaruh antara kepemilikan institutsional dan kebijakan hutang adalah positif dan signifikan adalah Ismiyanti dan Hanafi (2003).

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Wahidahwati (2001) dengan tujuan utama yaitu untuk menganalisis apakah kebijakan dividen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang (struktur modal) perusahaan pada industri manufaktur yang go publik di BEJ.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahidahwati (2001) adalah pertama, periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu tahun 2003-2004. Kedua, komponen variabel institusional dalam penelitian ini memasukkan kepemilikan oleh blockholder, yaitu kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5%, yang pada penelitian Wahidahwati (2001) tidak dimasukkan sebagai komponen institusional. Unsur blockholder dimasukkan sebagai komponen institusional karena kepemilikan ini merupakan bagian yang cukup besar tetapi tidak termasuk kedalam kepemilikan insider dan pada beberapa penelitian, blockholder adalah bagian dari kepemilikan institusional (Ismiyanti dan Hanafi, 2003). Ketiga, penelitian ini menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin menguji hipotesis mengenai pengaruh dari kebijakan dividen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini meliputi:

1. Apakah kebijakan dividen mempengaruhi  kebijakan hutang perusahaan?


2. Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan?


3. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan?