ANALISA PERUBAHAN NILAI PRODUKSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANYUWANGI ( STUDY KASUS DI INDUSTRI KECIL KERAJINAN BAMBU & ROTAN DI DESA GINTANGAN ROGOJAMPI – BANYUWANGI )

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha kecil menengah ( UKM ) harus terus ditingkatkan ( up grade ) dan aktif agar maju dan bersaing dengan perusahaan - perusahaan besar. Jika tidak,   UKM di Indonesia yang berjumlah 225 ribu dan merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. (Tempo, 04/08/2005).

Krisis ekonomi secara nyata telah menyebabkan jatuhnya ekonomi nasional khususnya usaha - usaha skala besar pada semua sektor termasuk industri, jasa dan perdagangan. Dampak nyata berikutnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran secara signifikan, dimana sampai akhir tahun 2003 lalu menurut BPS tercatat 11,4 juta penganggur ( 11,63% dari jumlah angkatan kerja ), dengan pertumbuhan sektor industri hanya mencapai 3,41%.

Sektor usaha kecil dan menengah ( UKM ) pada kenyataannya mampu menunjukan kinerja yang lebih tangguh dalam menghadapi masa krisis,  kontribusi sektor ini pada ekonomi nasional cukup signifikan. Pada tahun 2002, UKM tercatat 41,3 juta unit atau 99,99% dari keseluruhan unit usaha ekonomi yang ada, dengan penyerapan tenaga kerja 68,28 juta ( 88,7% dari seluruh tenaga kerja ). Sedangkan hingga tahun 2003 jumlah tersebut meningkat sebesar 2,7% menjadi 42,4 juta unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja menjadi 79 juta tenaga kerja atau meningkat 15,7% dibandingkan tahun 2002 ( Berita Statistik Maret 2003 ).

UKM dapat menjadi motor pertumbuhan baru, dengan laju pertumbuhan tinggi meskipun produktivitas pekerjanya masih rendah. Dibutuhkan minimal 4% pertumbuhan ekonomi untuk dapat menyerap tambahan tenaga kerja baru. Sementara penciptaan kesempatan kerja di sektor formal belum dapat mengakomodasinya. Meskipun begitu, sektor formal memiliki kelebihan seperti, nilai tambah lebih tinggi, perlindungan tenaga kerja lebih baik, tax base untuk memperbaiki iklim, ini merupakan argumen untuk secepatnya mentransformasi pelaku UKM yang masih non formal ke sektor formal. Pengembangan UKM tersebut, memerlukan reformasi di sektor ekonomi mikro, antara lain untuk mengatasi masalah seperti goverment failure ( iklim usaha, diskriminasi terhadap UKM ), finance, SDM dan teknologi.

Berdasarkan data BPS tahun 2005, kondisi UKM periode 2001 sampai 2004 menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto rata - rata mencapai 56,04%. Secara sektoral aktivitas UKM mendominasi sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran (Tabel 1). Sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 1

Kontribusi Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Terhadap PDB Nasional

Tahun 2001 s.d. 2004 ( dalam presentase )

No	Lapangan usaha	Jumlah Rata-Rata 2001-2004
		Kecil	Menengah	Besar	Jumlah
1	Pertanian	85.89	9.05	5.06	100
2	Pertambangan & Penggalian	7.42	3.09	89.49	100
3	Industri Pengolahan	14.95	12.8	72.25	100
4	Listrik, gas & air	0,54	7,34	92.12	100
5	Bangunan	43,57	22.61	33.82	100
6	Perdagangan, hotel & restoran	75.19	21.06	3.75	100
7	Pengangkutan & komunikasi	35,35	26.4	38.25	100
8	Keuangan, sewa & jasa	16.17	46.32	35.51	100
9	Jasa - jasa	35.78	7.22	57	100
	PDB	40.65	15.39	43.96	100
	PDB tanpa migas	46.00	17.27	36.73	100

Sumber: Perkembangan Indikator Makro, UKM tahun 2005, Berita statistik Maret 2005.

Kemampuan sektor usaha dalam menciptakan nilai tambah sangat berbeda antara satu dengan yang lain dan mencerminkan karakteristik masing - masing pelaku usaha. Data BPS tahun 2005, menunjukkan bahwa dari jumlah 43,22 juta unit UKM tahun 2004 meningkat 1,61% dibandingkan dengan tahun 2003, dan jumlah ini merupakan bagian terbesar pelaku usaha di Indonesia. ( Wiloejo Wirja Wijono 2005).

Seperti kita ketahui, dengan adanya otonomi daerah setiap daerah - daerah yang ada di Indonesia berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran, tidak hanya didaerah lain di daerah Banyuwangi khususnya di desa Gintangan - Rogojampi mempunyai unit industri kerajinan bambu dan rotan, untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Industri kerajinan yang terbuat dari bambu dan rotan ini antara lain tempat kue, tempat tisu dan sovenir ada juga yang lain seperti tempat sampah, parcel, kap lampu dan lain - lain. Industri kerajinan tersebut merupakan salah satu kerajinan andalan yang diakui kualitas produknya sampai keseluruh Indonesia. Oleh karena itu industri kerajinan bambu dan rotan ini diharapkan baik secara kualitas maupun kuantitas dapat berperan lebih dalam meningkatkan ekspor non migas sebagai penyangga perekonomian nasional dan juga dalam penyediaan lapangan pekerjaan khususnya di daerah Banyuwangi sendiri.

1.2. Perumusan Masalah

Kemampuan sektor usaha kecil menengah dalam meningkatkan daya serapnya terhadap tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengaruh nilai produksi. Dengan melihat uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1.2.1. Berapa besar perubahan nilai produksi berpengaruh terhadap       penyerapan tenaga kerja di Industri  kerajinan rotan dan bambu (tempat kue, tisu ,dan sovenir) di desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi ?

1.2.2. Apakah nilai produksi sovenir mempunyai pengaruh yang berarti terhadap  perubahan  jumlah tenaga kerja ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1.3.1. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja.

1.3.2. Untuk mengetahui perubahan nilai produksi sovenir dan pengaruhnya terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha kecil menengah di Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1.4.1.   Untuk para peneliti dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam   melakukan penelitian lanjutan dalam bidang industri kecil.

1.4.2.  Bagi pengrajin diharapkan dapat membuat strategi dalam     pengembangan usaha, dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga kerja.

1.4.3. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk dapat     membuat kebijakan di daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya didaerah Gintangan dalam pengembangan industri kecil.