September 2011

Home > Archives for September 2011

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN UTANG JANGKA PANJANG PADA NILAI PERUSAHAAN

On 26 September 2011 Posted by Win Solution Labels: Skripsi Manajemen

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Perusahaan didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan tertentu dengan tujuan mencari keuntungan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap orang yang ada dalam perusahaan harus bisa bekerja sama dengan baik. Pada konteks manajemen keuangan, perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham, yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya (Sri Hasnawati, 2005:33). Tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya yang nantinya berdampak terhadap nilai perusahaan (Fama dan French, 1998) dalam (Sri Hasnawati, 2005:33). Keputusan keuangan yang harus dipertimbangkan dengan matang adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Pemegang saham selaku pemilik perusahaan akan memilih dewan direksi untuk membantu menjalankan usahanya. Dan dewan direksi kemudian mengangkat manajer untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan timbulnya hubungan keagenan. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan agen yang utama adalah; 1) antara pemegang saham (principals) dan manajer (agents), serta 2) antara pemilik perusahaan (agents) dan pemberi kredit (debtholders) atau pemegang obligasi (bondholders). Manajer selaku penerima amanah dari pemilik perusahaan seharusnya menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai kepentingan pemegang saham yaitu memaksimumkan harga saham perusahaan (Brigham dan Houston, 2001:16). Penunjukan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan masing-masing pihak yang disebut teori keagenan (agency theory). Jensen dan Meckling (1976:81) menyatakan hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (pemilik perusahaan) menggaji individu lain (manajer) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada manajer. Seringkali prinsipal merasa khawatir agen melakukan tindakan yang tidak disukai oleh prinsipal seperti memanfaatkan fasilitas perusahaan secara berlebihan atau membuat keputusan yang penuh risiko misalnya dengan menciptakan utang yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan (atas biaya pemilik) dimana tindakan ini disebut moral hazard (Scott, 1997:371) dalam, Ali (2002:88). Penyebab konflik lainnya antara manajer dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan (1) aktivitas pencarian dana (financing decision) dan (2) pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana diperoleh tersebut diinvestasikan. Secara teoretis, mestinya apabila pihak manajemen mengambil keputusan yang merugikan pemegang saham, pihak manajemen dapat diganti oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Suad Husnan, 1998:12). Sayangnya, tidak semua pemegang saham hadir dalam rapat tersebut 1, dan banyak juga para pemegang saham yang tidak terlalu memberikan perhatian (terutama para pemegang saham kecil-kecil) terhadap susunan manajemen yang ada. Situasi ini menguntungkan manajemen yang telah ada untuk mempertahankan kedudukan mereka. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meminimumkan konflik keagenan tersebut antara lain: (1) pemberian kompensasi yang cukup baik berupa kompensasi minimum, kompensasi tambahan dan pemberian stock option, (2) Intervensi langsung oleh pemegang saham, (3) Ancaman dipecat atau threat of firing, (4) Ancaman untuk diambil alih atau threat of takeovers (Agus, 2001:12). Akibat adanya mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya biaya agensi (agency cost). Biaya agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer dapat diminimumkan melalui (i) meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen atau yang dikenal dengan insider ownership. Manajer dapat merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976::82), (ii) peningkatan kepemilikan institusi atau institusional investor sebagai pihak yang memonitor agen (Moh'd et. al, 1998:91). Investor institusional (misalnya perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain) dalam suatu perusahaan akan menyebabkan distribusi saham akan lebih menyebar yang nantinya mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen., (iii) meningkatkan dividen payout ratio yang akan mengurangi free cash flow (Crutley dan Hansen 1989 dalam Faisal, 2005:176). Alternatif ini menyebabkan perusahaan akan mencari sumber pendanaan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. 1 Para pemegang saham yang tidak dapat hadir sebenarnya dapat menyerahkan suara mereka dalam bentuk proxy (semacam wakil suara) untuk pemungutan suara tentang masalah tertentu. Kalau masalah pergantian manajemen memang akan diagendakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), proxy memang dapat dipergunakan. Tetapi apabila acara tersebut tidak diagendakan, para pemegang saham tidak mungkin menyuarakan kepentingan mereka, karena proxy tidak mungkin dipergunakan untuk masalah-masalah yang bersifat "terbuka" (open-end) dan masih bersifat perdebatan. 2 Perquisites misalnya biaya perjalanan dinas dan akomodasi kelas satu, mobil dinas mewah, dan lainnya atau dengan kata lain biaya yang dikeluarkan tidak untuk kepentingan perusahaan. Penyatuan kepentingan pemegang saham, debtholders, dan manajemen yang notabene merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan perusahaan seringkali menimbulkan masalah-masalah (agency problems). Agency problem dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional). Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan dimana hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang mereka miliki Sedangkan kebijakan dividen juga perlu diperhatikan dalam mengendalikan tindakan manajer.  Pembayaran dividen akan menjadi alat monitoring sekaligus bonding bagi manajemen (Copeland dan Weston, 1992:568). Pembagian dividen akan membuat pemegang saham mempunyai tambahan return selain dari capital gain. Dividen juga membuat pemegang saham mempunyai kepastian pendapatan dan mengurangi agency cost of equity karena tindakan perquisites2 yang dilakukan manajemen terhadap cash flow perusahaan seiring dengan menurunnya biaya monitoring karena pemegang saham yakin bahwa kebijakan manajemen akan menguntungkan dirinya (Crutley dan Hansen, 1989 dalam Putu Anom dan Jogiyanto, 202:635). Selain itu perusahaan yang go-public berarti telah menjalankan proses penyaringan yang ketat melalui auditor publik dan Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) serta investor publik dari luar perusahaan akan membantu mengawasi manajer demi kepentingan pemilik saham diluar manajemen. Biaya agensi yang timbul dari konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajer dengan pihak kreditur atau bondholder dapat diminimumkan dengan  (i) meningkatkan pendanaan dengan utang. Pendanaan utang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Disamping itu utang juga akan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Jensen et. al, 199; Jensen, 1986 yang dikutip dalam Wahidahwati, 2001). Konflik antara pemegang saham dengan pemberi utang akan semakin meningkat jika utang meningkat karena potensi kerugian yang dialami oleh pemegang utang akan semakin meningkat. Dalam situasi tersebut, pemegang utang akan semakin meningkatkan pengawasan (monitoring) terhadap perusahaan. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk biaya-biaya monitoring (persyaratan yang lebih ketat, menambah jumlah akuntan, dan sebagainya) dan bisa juga dalam bentuk kenaikan tingkat bunga. Keputusan pendanaan merupakan bagian penting dalam studi manajemen keuangan. Modigliani dan Miller (1958) dalam Miller dan Modigliani  (1958) dalam  Brigham dan Gapenski (1990:529) mengemukakan proposisi dengan asumsi tanpa pajak dan pasar sempurna, nilai pasar perusahaan bersifat tidak tergantung pada keputusan pendanaan atau struktur modal melainkan ditentukan oleh kapitalisasi keuntungan yang diharapkan pada tingkat tertentu. Setelah unsur pajak dimasukkan dalam model maka pandangan mereka berubah, seperti dikutip oleh Brigham dan Gapenski (1990:531), pada tahun 1963 studi Modigliani dan Miller (1963) yang kedua berargumentasi bahwa keputusan pendanaan melalui utang atau leverage akan meningkatkan nilai perusahaan karena bunga utang mengurangi penghasilan yang terkena pajak. Kritikan terhadap teori MM yang kedua bahwa nilai perusahaan dengan 100% utang lebih baik daripada perusahaan tanpa utang. Perusahaan yang menggunakan 100%, jarang dijumpai dalam praktek, hal tersebut karena terdapat trade-off antara manfaat penghematan pajak dengan biaya kebangkrutan dari penggunaan utang (Brigham dan Gapenski, 1990:532). Dari permasalahan diatas maka pada penelitian ini akan dibahas pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan utang jangka panjang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan sampel pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 1.2. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dimunculkan beberapa permasalahan: <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?</li> 	<li>Apakah Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan</li> 	<li>Apakah Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?</li> 	<li>Apakah  Kebijakan Utang jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Perusahaan didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan terte...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Blitar)

On 25 September 2011 Posted by Win Solution Labels: Skripsi Akuntansi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefenisikan Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prisip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif.  Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan  secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan good governance yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, good governance dapat tercapai. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memerlukan waktu yang lama. Awalnya, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangannya sendiri mendorong perlunya standar pelaporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa "penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah", meskipun belum ada standar akuntansi pemerintahan yang baku. Belum adanya standar akuntansi pemerintahan yang baku memicu perdebatan siapa yang berwenang menyusun standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sementara itu, pelaporan dan penyajian keuangan harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundangan meskipun standar belum ada. Untuk mengisi kekosongan sambil menunggu penetapan yang berwenang menyusun dan menetapkan standar akuntansi pemerintahan dan terutama upaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable maka pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan mengambil inisiatif untuk membuat pedoman penyajian laporan keuangan. Maka lahirlah sistem akuntansi keuangan daerah dari Departemen Keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001 tanggal 5 Juni 2001. Dari Departemen Dalam Negeri keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Derah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua keputusan ini bukanlah standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor  105 Tahun 2000 maupun standar akuntansi pada umumnya. Menteri Keuangan sebenarnya mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang menetapkan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAPD). Keanggotaan Komite ini terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Organisasi Profesi Akuntan IAI, dan juga kalangan perguruan tinggi. Dalam keputusan tersebut juga diatur bahwa standar akan disusun oleh KSAPD tetapi pemberlakuannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. KASPD bekerja dan menghasilkan Draft Publikasian Standar Akuntansi berupa Kerangka Konseptual dan tiga Pernyataan Standar. KSAPD melakukan due process atas keempat draft ini sampai dengan meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK berpendapat belum dapat memberikan persetujuan atas Draft SAP tersebut karena belum mengakomodasi seluruh unsur yang semestinya terlibat dan penyusun tidak independen karena diangkat hanya dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Perkembangan berikutnya, KSAPD tetap bekerja dengan menambah pembahasan atas delapan draft baru yang dianggap diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Draft ini juga mengalami due process yang sama seperti sebelumnya. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara yang mengamanatkan perlunya standar akuntansi, KSAPD terus berjalan. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggunggjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Kemudian pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintahan. Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komite standar yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sampai dengan pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf SAP yang terdiri dari Kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, kesemuanya telah disusun melalui due procees. Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP yaitu (Supriyanto:2005): a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam Komite c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan g. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft) h. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik      (Publik Hearings) i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian j. Finalisasi Standar Sebelum dan setelah dilakukan public hearing, Standar dibahas bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan komite melakukan finalisasi standar kemudian komite meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Suhubungan dengan hal tersebut dan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 yang menetapkan keanggotaan komite dan namanya pun berubah menjadi Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Keanggotaan KSAP terdiri dari sembilan orang yang seluruhnya adalah orang-orang yang bekerja dalam KSAPD sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002. Komite tersebut segera bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan. Pada tahun 2004 juga telah terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 184 menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Draf SAP  diajukan kembali kepada BPK pada bulan Nopember 2004 dan mendapatkan pertimbangan dari BPK pada bulan Januari 2005. BPK meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera Menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden pada tanggal 13 Juni 2005. Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintah selain untuk mewujudkan good governance juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara  untuk mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi  APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkat tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya. Lampiran IV Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tahun 2005 menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mulai berlaku untuk pelaporan  tahun anggaran 2005. Akibatnya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2005 menurut SAP akan mengalami kesulitan karena pada tahun 2005 dasar hukum yang dipakai pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan pertangungjawaban keuangan daerah adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi implementasi penyajian laporan keuangan Tahun anggaran 2005 menurut SAP. Strategi tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah, tetapi Pemerintah Kota Blitar belum melaksanakannya. Untuk tahun anggaran 2005, berarti pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan dalam dua versi, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005. Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2005 sesuai SAP dapat dilakukan dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ke dalam ketentuan-ketentuan SAP. Konversi mencakup (KSAP:2006): a. Jenis laporan Laporan keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 terdiri atas Laporan Perhitungan APBD, Nota perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. b. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah basis kas modifikasi. Maksudnya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas) dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian yang dimaksud belum terealisasi. Sedangkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Maksudnya basis kas untuk pendapatan dan beban, sedangkan basis akrual untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. c. Penilaian pos-pos laporan keuangan, khususnya aktiva. d. Struktur APBD, terutama struktur belanja e. Klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, arus kas f. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang baru yang kedudukannya menggantikan Nota Perhitungan APBD. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 4 belum memperoleh porsi pengaturan secara cukup dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Oleh karena itu penyusunan Catatan atas laporan keuangan dapat langsung mengacu kepada PSAP Nomor 4 sedangkan materi dari Nota Perhitungan Anggaran digunakan sebagai salah satu bahan. Untuk Pemerintah Kota Blitar, konversi tidak mencakup 3 hal. Pertama, basis akuntansi untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas masih menggunakan basis kas modifikasi, sedangkan untuk pendapatan dan belanja telah menggunakan basis kas. Saldo aktiva, kewajiban, dan ekuitas tetap sama jika menggunakan basis kas modifikasi atau basis akrual sehingga keadaan ini tidak menyebabkan perbedaan saldo. Kedua, penilaian aktiva karena Pemerintah Kota Blitar belum melakukan depresiasi atas aset tetapnya dan penilaian atas Investasi jangka panjang, khususnya saham yang masih berdasarkan harga perolehan. Ketiga,catatan atas laporan keuangan. Mengacu pada permasalahan yang kemungkinan  mucul sehubungan dengan diterbitkannya PP No 24 tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)" ( Studi kasus pada Pemerintah Kota Blitar) 1.2 Rumusan masalah a. Bagaimana bentuk laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 serta perbedaan antara dua ketentuan tersebut dalam hal penyajian laporan keuangan daerah? b. Bagaimana  teknik konversi untuk menyajikan laporan keuangan daerah dari ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ke ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005? c. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005?

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN MALANG

On 24 September 2011 Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ekonomi Pembangunan

BAB I PENDAHULUAN 1.1  Latar Belakang Indonesia negeri agraris dengan kepu1auan yang membujur sepanjang garis katulistiwa, tidak kurang 17.000 pulau besar dan kecil menjadikan peta negeri ini. Selat, laut, dan Samudra menghubungkan pulau-pulau itu untuk membentuk satu negara kesatuan yang berdaulat, iklim tropika yang dipengaruhi oleh daratan benua Asia dan benua Australia mendatangkan curah hujan yang berlimpah di kurun waktu tertentu dalam setahun. Tumbuh ribuan jenis tanaman yang menjadi kekayaan Indonesia dan mewujudkan habitat tropika basah, masyarakat dunia sangat berkepentingan dengan sumber daya alam ini baik untuk mempertahankan atmosfer dunia maupun untuk kepentingan berlanjutnya kehidupan dan pembangunan masyarakat dunia. Disamping memiliki sumberdaya alam yang cukup besar (baik yang berupa flora-fauna yang makro dan mikro maupun mineral yang berupa bahan bakar dan bijih, bahkan yang masih primer) Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar. Kedua sumber daya itu merupakan potensi bagi Indonesia untuk mampu mengupayakan pembangunan berkelanjutan, agar pembangunan dapat di gerakkan secara optimal untuk jangka waktu lima tahun diformulasikan Garis-Garis Besar  Haluan Negara (GBHN) dengan menuangkan langkah pembangunan di segala bidang baik material ataupun spiritual kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita). Arah pembangunan ekonomi Indonesia menggunakan landasan Trilogi Pembangunan yang isinya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan hasil pembangunan. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia guna menciptakan keselarasan. keserasian dan keseimbangan antara mewujudkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Selain itu pembangunan harus merata di segenap tanah air bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja dari masyarakat, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial. Dalam pembangunan pemerintah Indonesia di antaranya melaksanakan strategi pembangunan secara bertahap dimana setiap tahap berlangsung selama lima Tahun atau bisa disebut PELITA, pelaksanaan PELITA yang dilaksanakan secara bertahap tersebut tertuang dalam APBN untuk skala nasional atau APBD pada tingkat daerah dan pada cakupan yang Iebih khusus lagi seiring dilaksanakannya program otonomi daerah PAD juga mampu dijadikan sebagai indikator untuk memproyeksi pembangunan daerah. Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional (Propenas 2000-2004) dan sejalan dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran itu Propenas menggunakan sejumlah indikator yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi terkendali, menurunkan tingkat pengangguran, dan menurunnya jumlah penduduk miskin. Suatu negara dapat diketahui bagaimana tingkat kemakmurannya melalui Produk Dornestik Bruto Per Kapita (PDB Per Kapita) yang ada dinegara tersebut. berikut ini adalah data Produk Domestik Bruto Per Kapita Indonesia 1995-2003 atas dasar harga konstan (1993). Tabel 1.1 PRODUK DOMESTIK BRUTO PER KAPITA TAHUN 1995-2003 (Ribu Rupiah) <table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> TAHUN </td> <td valign="top"> PDB perkapita Harga Konstan 1993 </td> </tr> <tr> <td valign="top"> 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 </td> <td valign="top"> 1,983,6 2,102,6 2,212,6 1,874,8 1,870,3 1,933,6 1,971,1 2,013,9 2,065,8 </td> </tr> </tbody></table> Summer : BPS, Lap ran Perekonomian Indonesia 2003 Data Diolah Dalam Ribuan Dari data diatas dapat diketahui bahwa tiap tahun terjadi peningkatan dengan baik, namun pada tahun 1998-1999 telah terjadi penurunan akibat adanya krisis yang terjadi di beberapa negara termasuk negara indonesia, pada tahun 2000 mulai mengalami peningkatan bertahap sampai tahun 2003. Pembangunan jangka panjang tahap pertama yang dilaksanakan pemerintah telah berakhir yang selanjutnya diikuti oleh pembangunan jangka panjang kedua. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan jangka panjang ini pada dasarnya adalah upaya mempercepat proses transformasi struktural dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern. Tabel 1.2 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1999-2003 ( Persen) <table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> No </td> <td valign="top"> Lapangan usaha </td> <td valign="top"> 1999 </td> <td valign="top"> 2000 </td> <td valign="top"> 2001 </td> <td valign="top"> 2002 </td> <td valign="top"> 2003*) </td> </tr> <tr> <td valign="top"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 </td> <td valign="top">Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Pesewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa</td> <td valign="top"> 2.16 -1.62 3.92 8.27 -1.91 -0.06 -0.75 -7.19 1.94 </td> <td valign="top"> 1.88 5.51 5.98 7.56 5.64 5.67 8.59 4.59 2.33 </td> <td valign="top"> 1.68 1.30 3.13 8.17 4.42 3.66 7.80 5.40 3.14 </td> <td valign="top"> 2.01 2.25 3.43 6.00 4.86 3.81 8.03 5.73 2.13 </td> <td valign="top"> 2.48 0.46 3.50 6.82 6.70 3.74 10.69 6.28 3.44 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top">Produk Domestik Bruto </td> <td valign="top"> 0.79 </td> <td valign="top"> 4.92 </td> <td valign="top"> 3.45 </td> <td valign="top"> 3.69 </td> <td valign="top"> 4.10 </td> </tr> </tbody></table> Sumber : BPS, laporan perekonomian Indonesia Tahun 2003 (data diolah dalam persen) Catatan : *) Angka Sementara Laju pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2003 semakin membaik di banding tahun 2002, hal ini dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 1993 laju pertumbuhan ekonomi indonesia adalah sebesar 4.10 persen, nilai PDB atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2002 adalah 426,9 triliun rupiah dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 444,5 triliun rupiah. Keseluruhan sektor ekonomi pada PDB tahun 2003 mencatat pertumbuhan yang positif, bila diurutkan pertumbuhan PDB  menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar  10,69 persen, diikuti oleh sektor Listrik, Gas, dan Air bersih sebesar 6.82 persen. Sektor ekonomi ketiga tertinggi pertumbuhannya adalah sektor Bangunan yaitu sebesar 6,70 persen, keempat sektor Keuangan. Peersewaan dan Jasa perusahaan yaitu sebesar 6,28 persen, kelima sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 3,74 persen. Berikutnya adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Jasa-jasa, sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing sehesar 3,50 persen, 3,44 persen, 2,48 persen, dan 0,46 persen. Dan data diatas jelas terlihat bahwa sektor pertanian telah mengalami penurunan dalarn memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2000-2001. namun pada tahun selanjutnya telah kembali mengalami peningkatan yang diakibatkan adanya kemajuan tehnologi yang mengakibatkan jumlah produksinya meningkat, sehingga laju pertumbuhan sektor tersebut mengalami juga peningkatan. Untuk mencapai suatu pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sehingga makin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk Diversifikasi, lntensifikasi, dan Ekstensifikasi pertanian yang penyelenggaraannya di upayakan lebih terpadu dan disesuaikan dengan kondisi tanah, air, dan iklim, pola tata ruang, serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Lapangan usaha pertanian sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja, kegiatan produksi lapangan usaha pertanian sebagian besar masih mengikuti pola tradisional dengan tingkat produktifitas dan tingkat pendidikan tenaga kerjanya masih sangat rendah. Walaupun dengan karakteristik seperti ini karena perannya masih sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja maka pengembangan lapangan usaha ini masih perlu diprioritaskan dalarn perencanaan pembangunan terutama untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur akibat tidak tertampung pada sektor lain, berikut ini data tentang Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan jenis kelamin (Tahun 2000 dan 2001). Tabel 1.3 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2000 <table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> Lapangan pekerjaan </td> <td valign="top"> Laki-laki </td> <td valign="top"> Perempuan </td> <td valign="top"> Jumlah </td> </tr> <tr> <td valign="top">Pertanian Industri Bangunan Perdagangan Angkutan Keuangan Jasa Lainnya</td> <td valign="top"> 24,600 6,723 3,357 9,685 4,364 627 5,648 435 </td> <td valign="top"> 16,076 4,919 141 8,804 190 255 3,926 87 </td> <td valign="top"> 40,677 11,642 3,497 18,489 4,554 883 9,574 523 </td> </tr> <tr> <td valign="top"> jumlah </td> <td valign="top"> 55,439 </td> <td valign="top"> 34,399 </td> <td valign="top"> 89,838 </td> </tr> </tbody></table> Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2000 ( Data Diolah Dalam Ribuan Orang) Selama tahun 2000 lapangan usaha pertanian mempunyai peran yang sangat strategis bagi ketenaga kerjaan Indonesia, dimana pada tahun 2000 dari 89.838.000 orang yang bekerja sekitar 40.677.000 orang atau 45,28 persen diantaranya telah bekerja pada sektor pertanian (60,28 persen laki-laki dan 39,52 persen perempuan) serta sisanya tersebar di berbagai sektor lainnya. Tabel 1.4 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2001 <table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> Lapangan pekerjaan </td> <td valign="top"> Laki-laki </td> <td valign="top"> Perempuan </td> <td valign="top"> Jumlah </td> </tr> <tr> <td valign="top">Pertanian Industri Bangunan Perdagangan Angkutan Keuangan Jasa Lainnya </td> <td valign="top"> 24,750 6,954 3,725 8,991 4,279 852 6,671 910 </td> <td valign="top"> 14,994 5,113 112 8,478 169 276 4,332 181 </td> <td valign="top"> 39,744 12,086 3,838 17,469 4,448 1,128 11,003 1,091 </td> </tr> <tr> <td valign="top"> Jumlah </td> <td valign="top"> 57,131 </td> <td valign="top"> 33,676 </td> <td valign="top"> 90,807 </td> </tr> </tbody></table> Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2001 (Data Diolah Dalam Ribuan Orang) Namun pada tahun 2001 dari jumlah penduduk yang bekerja 90.807.000 orang telah mengalami penurunan menjadi 39.744.000 orang atau 43.77 persen (62.27 persen laki-laki dan 37,73 persen perempuan) yang bekerja pada sektor pertanian, dari sini kita bisa mengetahui meskipun penduduk yang bekerja pada sektor ini jumlahnya semakin turun namun sektor pertnian masih merupakan sektor yang merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi. Implikasi kebijaksanaan dari fakta ini jelas adalah tidak realistis jika lapangan usaha pertanian diabaikan dalam kerangka perencanaan pembangunan makro, lebih dari itu lapangan usaha pertanian terbukti paling lentur dan telah menjadi semacam katup pengaman bagi "kelebihan" tenaga kerja di sektor formal bukan pertanian yang mengalami pukulan keras dan krisis ekonomi. Penyerapan tenaga kerja ini tidak akan dapat direalisasikan apabila kebijakan, strategi, dan program pengembangan lapangan usaha pertanian tidak berbasis ketenaga kerjaan. Kebijaksanaan dan strategi itu menghendaki dipertahankannya konsep padat karya (labour intensive) dengan dukungan berupa kemudahan untuk rnengakses modal bagi petani penggarap serta sejumlah peraturan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir sektor pertanian kembali menjadi pusat perhatian nasional sebagai landasan pemulihan ekonomi yang sedang berada dalam titik nadir perkembangannya. Perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional, penurunan kemampuan lahan yang drastis dan persaingan global menyebabkan petani terpuruk ditambah dengan beban ekonomi perkotaan dari sektor  industri. Sebenarnya penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap  pendapatan nasional dan pangsa tenaga kerja nasional merupakan proses alamiah biasa dalam perekonomian yang sedang mengalami tranformasi struktural, penurunan kontribusi sektor pertanian tersebut berhubungan dengan transformasi struktural sektor perekonomian. Jika suatu negara tidak menghendaki penurunan kontribusi sektor pertanian maka biaya-biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dalam perekonomian akan sangat tinggi (Arifin, 2001: 9). Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,4 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB tahun 2000 sebesar 4,8 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada, seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi ketenaga kerjaan juga belum banyak menyerap tenaga kerja yang tersedia. Sejak tahun 2002 sesungguhnya perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan, tingkat pertumbuhan menjadi 4 persen sampai dengan 5 persen per tahun yang berarti bahwa peningkatan ini akan membawa dampak yang baik pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pertumbuhan sektor pertanian akibat kebijakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan mengakibatkan kontribusinya pada PDB menurun drastis dari tahun ke tahun. Sektor pertanian mencakup beberapa subsektor yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Selama hampir tiga dasawarsa terakhir kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan Di tengah tuntutan ketidak puasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah sentralistik tuntutan otonomi daerah semakin kuat. Menyikapi hal ini pemerintah menetapkan perangkat konstitusi herupa UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun pada tahun 2004 kedua Undang-Undang tersebut telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan kewenangan yang ada didaerah mencakup sebelas aspek yaitu: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Adapun pemerintah pusat masih memegang kewenangan pada: politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kebijakan strategis: perencanaan nasional, pengawasan dan standarisasi. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang pokok pemerintahan daerah menekankan bahwa titik berat otonomi ada pada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kabupaten/Kota yang Iangsung berhubungan dengan keadaan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat daerah bersangkutan. Menurut Undang-Undang diatas, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dibatasi oleh wilayah tertentu berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut: 1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang disatukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. 2. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah sendiri. 3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk mnyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi. 4. Mempunyai sumber keuangan daerah sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya. Melihat kondisi Kabupaten Malang yang cocok digunakan untuk lahan bercocok tanam maka berpotensi sekali untuk mengembangkan atau memajukan sektor petanian. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi pertanian dari tahun ke tahun masih menjadi sektor unggulan dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Malang di bandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian sebagai penghasilan terbesar merupakan salah satu sektor yang mendukung naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan. Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB daerah Kabupaten Malang, dari data BPS Kabupaten Malang disebutkan bahwa sejak beberapa tahun kebelakang sektor pertanian merupakan sektor terbesar sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang. Sehubungan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah oleh pemerintah pusat maka Kabupaten Malang telah melakukan banyak perubahan dalam upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbagai sektor telah mengalami perubahan khususnya pada sektor pertanian, sehingga hal inilah yang melatar belakangi penulis menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN MALANG (Periode 2000-2004)"

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia negeri agraris dengan kepu1auan yang membujur sepanjang garis katulistiwa, tidak kurang 17....

Baca selengkapnya »

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAANFOOD AND BEVERAGES YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (PeriodePenelitian 2002-2005)

On 21 September 2011 Posted by Win Solution Labels: Skripsi Akuntansi

<div style="text-align: center;">BAB I </div><div style="text-align: center;">PENDAHULUAN </div> 
<div style="text-align: justify;">1.1  Latar Belakang </div> 
<div style="text-align: justify;">Tujuan didirikannya suatu perusahaan umumnya adalah untuk memperoleh laba, meningkatkan penjualan, memaksimumkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Persaingan bisnis yang ketat seiring dengan perkembangan perekonomian mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerjanya, dan melakukan perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing.</div> 
<div style="text-align: justify;">Kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan. Agar kelangsungan hidup suatu perusahaan tetap terjaga, maka pihak manajemen harus dapat mempertahankan atau terlebih lagi memacu peningkatan kinerjanya. Secara umum kinerja suatu perusahaan ditunjukkan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan.</div> 
<div style="text-align: justify;">Kondisi kinerja perusahaan dapat diketahui berdasarkan hasil analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer dan investor. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan suatu perusahaan melalui laporan keuangan tersebut, dan dari laporan keuangan tersebut dapat dilakukan analisis berdasarkan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alternatif untuk menguji apakah informasi keuangan bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan penting untuk dianalisis karena rasio keuangan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang terbentuk dari unsur-unsur laporan keuangan yang bila diinterpretasikan dapat diperoleh informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sehingga dapat memberikan masukan dan saran bagi perusahaan. Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan keuangan dari suatu perusahaan.</div> 
<div style="text-align: justify;">Rasio menggambarkan suatu hubungan pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dan jumlah yang lain. Ukuran yang lazim dipakai dalam analisis laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang sering dipakai karena merupakan metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam penilaian kinerja perusahaan (Sulistiarsih, 2006). Penggunaan alat analisis berupa rasio dapat menunjukkan atau memberi gambaran tentang baik atau buruknya posisi keuangan perusahaan yang berakibat pada kegagalan, sehat atau tidaknya suatu perusahaan, apabila dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya atau dengan perusahaan sejenis yang lainnya.</div> 
<div style="text-align: justify;">Ada dua macam kegagalan, yaitu kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi suatu perusahaan dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Sementara itu, sebuah perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun aktiva total melebihi kewajibannya (Aryati dan Manao, 2000). Salah satu dari kebanyakan penyebab kebangkrutan perusahaan dimulai dari kegagalan keuangan. Indikator keuangan inilah yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kebangkrutan suatu perusahaan.</div> 
<div style="text-align: justify;">Studi mengenai rasio keuangan dalam menilai kinerja perusahaan dengan prediksi kebangkrutan dimulai oleh Beaver (1966) yang membuktikan bahwa secara empiris rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kegagalan perusahaan. Dalam studinya, Beaver membuat lima kelompok rasio keuangan dan membuat univariate analysis yaitu menghubungkan tiap-tiap rasio untuk menentukan rasio mana yang paling baik digunakan sebagai prediktor. Kelima kelompok rasio tersebut terdiri dari cash flows to total debt ratio, net income to total assets ratio, current assets to current liabilities ratio, total debt to total assets ratio, dan working capital to total assets ratio. Kelima rasio keuangan tersebut kemudian diuji tingkat kesalahannya yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengklasifikasian suatu perusahaan. Penelitian ini terlihat bahwa rasio-rasio keuangan memiliki kemampuan dalam memprediksi terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaan. Penelitian lainnya yang ditemukan juga buktinya dilakukan oleh Altman (1968), Altman, et al. (1977), dan Gilbert, et al. (1990).</div> 
<div style="text-align: justify;">Penelitian yang dilakukan oleh Altman (1968) dalam Aryati dan Manao (2000) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Altman menggunakan multiple discriminant analysis untuk menguji manfaat lima rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan. Kelima rasio keuangan tersebut adalah working capital to total assets, retained earnings to total assets, earnings before interests taxes to total assets, market value of equity to book value of total debts, dan sales to total assets. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan kekuatan prediksi rasio-rasio keuangan untuk periode waktu yang lama. Altman juga menemukan bahwa rasio-rasio tertentu terutama likuiditas dan leverage memberikan sumbangan terbesar dalam mendeteksi dan memprediksi kebangkrutan perusahaan.</div> 
<div style="text-align: justify;">Penelitian lain yang mengembangkan rasio keuangan dalam industri perbankan sebagai prediktor tingkat kesehatan dan kegagalan bank dibuktikan oleh Thomson (1991), Whalen dan Thomson (1988), dan Aryati dan Manao (2000). Penelitian yang menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi perkembangan laba perusahaan dilakukan oleh Machfoedz (1994), dan Zainuddin dan Hartono (1999).</div> 
<div style="text-align: justify;">Penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Manao (2000) bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank-bank di Indonesia dapat digunakan sebagai prediktor tingkat kesehatan dan kemungkinan kebangkrutannya melalui rasio CAMEL dan rasio keuangan lainnya, serta dapat diidentifikasi rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi kesehatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen dengan tingkat signifikansi = 5%. Model analisis yang digunakan adalah univariat analisis dan multivariat diskriminan analisis. Pengujian diskriminan menunjukkan variabel ROA (return on assets) dan rasio kredit terhadap dana yang diterima yang merupakan ukuran profitabilitas mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bank.</div> 
<div style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian dan berbagai penelitian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena dari bukti empiris yang mendukung analisis rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan yang sudah ada sebelumnya memberikan hasil yang beragam. Penelitian ini menindaklanjuti penelitian Aryati dan Manao (2000) dengan menggunakan metode analisis yang sama yaitu Univariate dan Multivariate Discriminant Analysis, namun sampel, periode penelitian dan variabel independen yang digunakan berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan perbankan, tahun sampel sebelum krisis ekonomi terjadi (1993-1997) dan variabel independennya menggunakan rasio CAMEL (Capital Adequacy Ratio, Return on Risked Assets, Net Profit Margin, Return on Assets, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Kewajiban Bersih call money terhadap Aktiva Lancar, Kredit terhadap Dana yang Diterima). Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan makanan dan minuman, tahun sampel setelah terjadinya krisis ekonomi (2002-2005), dan variabel independennya menggunakan rasio likuiditas (Current Ratio), solvabilitas (Debt To Asset Ratio, Debt To Equity Ratio, Equity Multiplier), profitabilitas (Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Equity), dan aktivitas (Inventory Turn Over, Total Assets Turn Over).</div> 
<div style="text-align: justify;">1.2  Rumusan Masalah </div>Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
 
<ol><li>Apakah analisis rasio keuangan dapat digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan guna memprediksi kebangkrutan pada perusahaan food and beverages yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada periode 2002-2005?</li>

<li>Rasio manakah yang paling dominan dalam penilaian tingkat kesehatan perusahaan guna memprediksi tingkat kebangkrutan perusahaan pada perusahaan food and beverages yang go public di BEJ?</li>
</ol> 
<ol style="text-align: justify;"></ol> 
<div style="text-align: justify;"></div>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tujuan didirikannya suatu perusahaan umumnya adalah untuk memperoleh laba, meningkatkan penjualan, m...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000

On 20 September 2011 Posted by Win Solution Labels: Skripsi Akuntansi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan menjalankan ro...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PENGARUH VARIABEL FREE CASH FLOW, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Manajemen

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi maupun dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun, menyebabkan permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus beroperasi dengan baik agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Saat ini perusahaan dituntut untuk dapat mengelola keuntungan atau laba yang diperoleh secara tepat dan optimal. Karena besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut dimasa yang akan datang. Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), laba yang diperoleh akan dialokasikan pada dua komponen yaitu dividen dan laba ditahan. Laba yang dialokasikan pada laba ditahan akan digunakan oleh perusahaan untuk diinvestasikan kembali pada ativa-aktiva yang menguntungkan, misalnya digunakan untuk membeli sekuritas. Sedangkan laba yang dialokasikan pada dividen akan dibagikan kepada investor sebagai return atas dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham. Berdasarkan data yang yang terdapat di Indonesian Capital Market Directory yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002 sampai dengan 2004 banyak perusahaan yang tidak membagikan dividen selama tiga tahun berturut-turut. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang jumlahnya paling banyak. Pada periode tahun 2002 sampai dengan 2004, terdapat 150 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dari 150 perusahaan manufaktur tersebut, hanya 24 perusahaan yang membagikan dividen selama tiga tahun berturut-turut. Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan merupakan hal yang kompleks karena melibatkan kepentingan berbagai pihak seperti pemegang saham, manajer, kreditor dan pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuan investasi pemegang saham adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memperoleh return dari dana yang telah diinvestasikan. Sedangkan manajemen perusahaan lebih berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. Kreditor memerlukan informasi tentang kebijakan dividen suatu perusahaan untuk menilai dan menganalisa tentang kemungkinan return yang akan ia peroleh apabila memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Kebijakan dividen pada dasarnya adalah penentuan besarnya porsi keuntungan yang akan diberikan kepada pemegang saham. Kebijakan keputusan pembayaran deviden merupakan hal penting yang menyangkut apakah arus kas akan dibayarkan kepada investor atau akan ditahan untuk diinvestasikan kembali. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan. Oleh karena itu pertimbangan manajemen mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen sangat diperlukan. Menurut Halim (2005:92) sampai saat ini terdapat kontroversi tentang dividen yang seharusnya dibayarkan. Ada pihak yang berpendapat bahwa dividen seharusnya dibayarkan setinggi-tinginya, dividen dibayarkan serendah-rendahnya, dan dividen seharusnya dibayarkan setelah semua kesempatan investasi yang memenuhi persyaratan didanai. Pihak yang mengatakan bahwa sebaiknya dividen dibayarkan setinggi-tingginya beranggapan bahwa harga saham dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan. Bagi investor, jumlah rupiah yang diterima dari pembayaran deviden resikonya lebih kecil dari pada keuntungan dari kenaikan harga saham (capital gain) dan deviden lebih dapat diperkirakan sebelumnya sedangkan capital gain lebih sulit diperkirakan. Disamping itu pembayaran dividen yang tinggi akan memberikan informasi yang baik tentang pertumbuhan laba perusahaan sehingga harga saham akan naik. Pihak yang mengatakan bahwa dividen sebaiknya dibayarakan serendah-rendahnya beranggapan bahwa biaya mengambang dan tarif pajak dividen lebih besar dari pada tarif pajak capital gain. Namun keputusan perusahaan untuk membayar dividen yang rendah akan menimbulkan pandangan pihak eksternal bahwa profitabilitas perusahaan buruk sehingga akan berdampak pada turunnya harga saham. Pihak yang mengatakan bahwa dividen dibayarkan setelah adanya kesempatan investasi yang menguntungkan yang memenuhi persyaratan didanai, beranggapan bahwa tidak ada pajak perseorangan atau perusahaan, tidak ada biaya mengambang, kebijakan dividen tidak mempengaruhi biaya modal sendiri dan keputusan investasi terpisah dari keputusan pendanaan. Bila dievaluasi secara mendasar dari tiga perbedaan pendapat tentang kebijakan dividen tersebut, sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti mengenai berapakah besarnya proporsi dividen yang menguntungkan bagi pemegang saham maupun bagi perusahaan. Uyara dan Tuasikal (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Moderasi aliran kas bebas terhadap rasio hubungan pembayaran dividen dan pengeluaran modal dengan earning response coefficients dengan menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1993-1996 bahwa free cash flow memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara rasio pembayaran deviden dengan earning response coefficients. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jensen (1986). Jensen menjelaskan bahwa apabila perusahaan memiliki aliran kas bebas, biasanya manajer perusahaan tersebut mendapat tekanan dari pemegang saham untuk membagikan dividen. Semakin besar aliran kas bebas yang dibayarkan kepada pemegang saham mengindikasikan bahwa manajer sebagai agen pemegang saham pada nilai perusahaan memiliki perhatian yang besar terhadap pemegang saham. Nuriningsih (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1995 sampai dengan 1996. Penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, return on asset (ROA), dan ukuran perusahaan dengan kebijakan dividen. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, variabel kebijakan hutang memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, dan variabel ROA memiliki pengaruh negatif dan sinifikan terhadap kebijakan dividen. Free cash flow atau aliran kas bebas merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak digunakan sebagai modal kerja. Free cash flow atau aliran kas bebas diperoleh dengan mengurangi Aliran kas operasi perusahaan dengan pengeluaran modal dan modal kerja bersih perusahaan. Manajer lebih menginginkan agar sisa dana tersebut dibagikan sehingga akan menambah kesejahteraan mereka. Pada tingkat managerial ownership yang tinggi manajer mengalokasikan pada  laba ditahan dari pada dividen. Alasan utamanya adalah karena sumber dana internal lebih hemat dari pada sumber dana eksternal. Hasil penelitian Ismiyanti dan Hanafi (2003) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang besar akan membayar dividen dalam jumlah yang kecil. Sedangkan persentase kepemilikan manajerial kecil menetapkan dividen pada jumlah yang besar. Dalam penelitian ini variabel kepemilikan manajerial diukur dengan membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan manajerial dengan total saham yang beredar. Menurut Wahidahwati (2002) apabila penggunaan hutang tinggi maka akan menyebabkan pembayaran  beban tetap berupa biaya bunga sehingga menyebabkan penurunan laba dan kemudian akan menyebabkan tingkat rasio pembayaran dividen menurun. Dalam penelitian ini, variabel kebijakan hutang diukur dengan membandingkan antara total hutang dengan total aktiva. Variabel Return On Assets (ROA) sebagai proksi profitabilitas digunakan sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang dimiliki perusahaan untuk menetapkan kebijakan dividen. Return On Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Ismiyanti dan Hanafi (2003)  menemukan bahwa Return On Assets (ROA) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Artinya pada tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan akan cenderung untuk menahan dividen agar memiliki sumber dana internal yang tinggi. Dengan cara ini perusahaan dapat menunda penggunaan hutang yang relatif lebih berisiko dari pada penggunaan dana internal. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang kebijakan deviden, diperoleh hasil yang berbeda-beda terhadap pengaruh variabel yang digunakan. Berdasarkan hal itu penelitian tentang variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen perlu untuk dilakukan kembali. Penelitian ini mengembangkan empat variabel independen yaitu free cash flow, kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan return on asset (ROA), yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Pemilihan keempat variabel tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Nuriningsih (2005) mengungkapkan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, return on asset (ROA), dan ukuran perusahaan. Penelitian lain dilakukan oleh Jensen (1986) yang mengungkapkan hubungan antara arus kas bebas terhadap rasio pembayaran dividen dan pengeluaran modal. 1.2 Rumusan Masalah <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Apakah variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan Return On Asset (ROA), berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2004?</li> 	<li>Apakah variabel dominan yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2004?</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi maupun ...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, DAN NILAI KURS DOLLAR AS TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM STUDI DI BURSA EFEK JAKARTA (PEREODE TAHUN 2003-2005)

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ekonomi Pembangunan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pertumbuhan investasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara terse...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PENGARUH PERSONAL SELLING DAN ADVERTISING TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN KARTUHALO PADA CV. MITRA SEJATI KOMUNIKA MALANG

On 19 September 2011 Posted by Win Solution Labels: Skripsi Manajemen

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Saat ini duinia bisnis menghadapi era baru persaingan yang semakin ketat. Salah satu penyebabnya ada...

Baca selengkapnya »

Jasa Skripsi Tesis Disertasi

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN UTANG JANGKA PANJANG PADA NILAI PERUSAHAAN

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Blitar)

ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN MALANG

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAANFOOD AND BEVERAGES YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (PeriodePenelitian 2002-2005)

ANALISIS PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000

ANALISIS PENGARUH VARIABEL FREE CASH FLOW, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN

ANALISIS PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, DAN NILAI KURS DOLLAR AS TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM STUDI DI BURSA EFEK JAKARTA (PEREODE TAHUN 2003-2005)

ANALISIS PENGARUH PERSONAL SELLING DAN ADVERTISING TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN KARTUHALO PADA CV. MITRA SEJATI KOMUNIKA MALANG

Blog Archive