USAHA MENINGKATKAN KETERAMPILAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL KELIPATAN DAN KELIPATAN PERSEKUTUAN SUATU BILANGAN MELALUI TURUS PERSEKUTUAN BAGI SISWA KELAS IV SD RAMBEANAK I KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2004/2005

<p style="text-align: center;"><strong>BA</strong><strong>B I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>P</strong><strong>EN</strong><strong>D</strong><strong>A</strong><strong>HULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>A</strong><strong>. Latar Belakang Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan diberlakukannya wajib belajar sembilan tahun yang terdiri 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP atau pendidikan yang sederajat, menjadikan pelajaran matematika mendapat sorotan atau perhatian yang sangat besar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Matematika Sekolah Dasar merupakan konsep dasar dalam mempelajari konsep-konsep di jenjang sekolah menengah. Menurut Herman Hudoyo (1990, h.4) secara singkat dapat dikatakan bahwa ”matematika berkenaan dengan ide-ide, konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis dan penalarannya deduktif”. Matematika disebut ilmu deduktif, karena kita ketahui bahwa baik isi maupun metode pencarian kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan umumnya. Metode pencarian kebenaran yang dipakai matematika adalah metode deduktif, namun dalam matematika mencari kebenaran bisa dimulai dengan cara induktif, tetapi semua keadaan harus dibuktikan secara deduktif. Menurut GBPP SD 2004 kelas IV semester II mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan Kelipatan dan Kelipatan Persekutuan memerlukan keterampilan khusus dari siswa, untuk itu diperlukan suatu alat bantu yang disebut sebagai media pembelajaran.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kurangnya nilai matematika dari sebagian besar siswa disebabkan karena siswa kurang menguasai materi. Hal ini dapat dilihat pada saat siswa mengerjakan soal ulangan atau tes, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai masalah KPK dengan menggunakan alat peraga turus persekutuan. Penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran sangat membantu proses komunikasi antara guru dan siswa, karena dapat menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya salah komunikasi dalam penyampaian materi. Mengingat pentingnya manfaat media pengajaran maka seorang guru harus berusaha mengembangkan keterampilan untuk membuat sendiri alat bantu pengajaran karena media pengajaran harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar dapat efektif dan mencapai sasaran. Dengan seringnya berlatih menggunakan alat peraga diharapkan keterampilan siswa meningkat sehingga hasil belajar meningkat. Permasalahan di atas menjadikan peneliti mengemukakan alasan pemilihan judul sebagai berikut.</p><br/><br/><ol><br/> <li style="text-align: justify;">Penelitian tindakan kelas berkaitan langsung dengan mata pelajaran matematika. Karena peneliti mengajar di SD Rambeanak I Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang maka dengan cepat dapat mengetahui hambatan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Sepandai-pandainya guru dalam menyampaikan pelajaran matematika namun jika tidak diimbangi dengan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran tersebut, maka tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan dalam menerima, memahami, dan mencerna informasi yang disampaikan oleh guru sebagai perubahan tingkah laku. Tinggi rendahnya daya tangkap siswa sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran.</li><br/> <li style="text-align: justify;">Minat belajar siswa kurang. Agar ada minat siswa dalam belajar, alangkah baiknya bila dalam mengajarkan matematika digunakan alat peraga atau model dan pengajarannya beraneka ragam serta sesuai dengan konsep yang akan ditanamkan. Salah satunya adalah dengan bermain mengingat dunia anak dunia bermain. Sekolah Dasar Rambeanak I berada di pedesaan. Latar belakang orang tua siswa yang berpendidikan rendah, mayoritas bermata pencaharian buruh tani. Hal ini menyebabkan perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya sangat kurang. Akibatnya minat belajar siswa sangat rendah.</li><br/> <li style="text-align: justify;">Keterampilan menyelesaikan soal rendah. Setiap Sekolah Dasar terdapat beberapa anak yang mengalami kesulitan belajar yang berarti keterampilan anak dalam menyelesaikan soal rendah dan kurang. Bila dibanding dengan pelajaran lain nilai rata-rata mata pelajaran matematika menduduki urutan bawah. Hal ini membuktikan betapa rendahnya keterampilan menyelesaikan soal matematika bagi siswa kelas IV SD Rambeanak I Kecamatan Mungkid. Ini disebabkan oleh kurangnya minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Di lain pihak, matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari besarnya fungsi dan tujuan matematika dalam standar kompetensi Depdiknas (2003:1) bahwa fungsi dan tujuan matematika adalah mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunkan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri, aljabar, dan trigonometri. Matematika juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik dan tabel.</li><br/> <li style="text-align: justify;"> Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah di Sekolah Dasar Negeri Rambeanak I Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Adapun peneliti memilih lokasi di sekolah ini karena peneliti bertugas sebagai guru kelas IV di SD Negeri Rambeanak I Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Kemungkinan hambatan dan kesulitan yang dihadapi siswa dapat terdeteksi secara jelas sehingga penelitian akan berjalan dengan lancar. Di samping itu kegiatan penelitian tindakan kelas belum pernah dilaksanakan di sekolah tempat peneliti mengajar.</li><br/> <li style="text-align: justify;"> Penggunaan alat peraga lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal. Pada hakekatnya belajar dan mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Sebagai komunikasi pembelajaran siswa menjadi komunikator terhadap siswa lain dan guru sebagai fasilitator. Maka akan terjadi proses interaksi dengan kader pembelajaran yang tinggi. Proses komunikasi tidak selalu dapat berjalan dengan lancar tanpa diimbangi dengan penggunaan alat peraga. Komunikasi dapat dijadikan sebagai alat kontrol komunikator untuk melakukan perbaikan. Untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan kemungkinan yang terjadi salah komunikasi maka diperlukan alat bantu (sarana) yang dapat membantu meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal matematika.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Menurut Anderson (Isti Hidayah, Sugiyarto 2003:5). Alat peraga sebagai media atau perlengkapan yang digunakan untuk membantu guru mengajar. Menurut Darhim (Isti Hidayah, Sugiyarto 2003:5) alat peraga yang penggunaanya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang telah tertuang dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p><br/><p style="text-align: justify;">Menurut Tim PKG (Isti Hidayah, Sugiyarto 2003:5) alat peraga merupakan benda konkret sebagai model dan ide-ide matematika dan untuk penerapannya. Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika lebih efektif bila menggunakan alat peraga maka strategi pendayagunaannya harus memperhatikan kesesuaian alat peraga dengan tujuan pembelajaran, materi Kelipatan dan Kelipatan Persekutuan, strategi (metode), kondisi (ruang kelas), dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu peneliti ingin meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penggunaan alat bantu turus persekutuan terutama pada pengerjaan hitung Kelipatan dan Kelipatan Persekutuan.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>B</strong><strong>. Permasalahan</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut.</p><br/><br/><ol><br/> <li style="text-align: justify;">Apakah keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal kelipatan dan kelipatan persekutuan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan alat peraga turus persekutuan bagi siswa kelas IV SD Rambeanak I tahun pelajaran 2004/2005?</li><br/> <li style="text-align: justify;">Apakah melalui pemanfaatan alat peraga turus persekutuan dapat menciptakan pembelajaran matematika yang aktif dan kreatif?</li><br/></ol>

BA B I P EN D A HULUAN A . Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting terutama di negara berkembang seperti Indo...

Baca selengkapnya »

STUDI EMPIRIS TENTANG INSTRUMEN MONETER PADA SISTEM DUAL BANKING DI INDONESIA PERIODE 1997.I-2003.1

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 </strong><strong>Latar Belakang Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Diantara kebijakan ekonomi yang paling penting di setiap negara adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal meliputi anggaran negara, pajak dan neraca pembayaran yang biasanya ditangani oleh kementrian keuangan. Sedangkan kebijakan moneter menjadi tanggung jawab bank sentral atau otoritas moneter dan bertujuan untuk memelihara stabilitas harga-harga, stabilitas nilai tukar mata uang negara tersebut serta mengembangkan dan mengendalikan lembaga-lembaga keuangan yang ada di suatu negara.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam rangka mewujudkan sistem lembaga keuangan atau perbankan yang sehat, bank sentral atau otoritas moneter menggunakan suatu perangkat kebijakan moneter seperti pengendalian tingkat bunga, pembatasan ekspansi kredit, penentuan rasio likuiditas atau cadangan minimum (<em>reserve requirement)</em>, penentuan bunga rediskonto, operasi pasar terbuka, <em>currency swap </em>dan sebagainya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan islami dalam tiga dasa warsa terakhir, maka bank sentral atau otoritas moneter di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim harus pula memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga-lembaga keuangan baru ini. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan dan perbankan islami. Sebagian negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem islami, seperti Iran dan Pakistan, dan sebagian negara muslim lainnya, seperti Indonesia, mengakomodasian perkembangan tersebut melalui “<em>dual banking system”</em>, dimana perbankan islami dapat beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional<a href="#_ftn1">[1]</a>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan,termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan alternatif yang memenuhi selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.</p><br/><p style="text-align: justify;">Setelah dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang pada intinya memberikan kewenangan dan pengawasan perbankan ke Bank Indonesia dan sekaligus diperkenalkan landasan hukum bank syariah. Selanjutnya dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setelah diberlakukannya UU tersebut perbankan nasional mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau <em>dual banking system</em> yang menuntut pengawasan yang lebih baik untuk menghindari  terjadinya krisis perbankan ke dua. <em>Dual banking system </em>yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara dalam penerapannya harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti kawasan Timur Tengah dan Malaysia, perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan awal. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia, baru dikembangkan sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia [BMI] yang diikuti oleh pendirian beberapa BPR syariah [BPRS]. Namun perkembangan bank syariah dalam tahun-tahun berikutnya berjalan sangat lambat dikaitkan dengan potensi pasar yang sangat besar bagi kegiatan usaha bank syariah mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang dominan.  Walaupun perkembangan perbankan syariah dalam kancah nasional masih kecil, tetapi telah menunjukkan perkembangan hampir dua kali lebih besar dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelum diberlakukannya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Peranan perbankan syariah dalam mobilisasi dana dan penyaluran pembiayaan walaupun masih kecil, namun mengalami peningkatan yaitu masing-masing dari 0.05% dan 0.08% pada tahun 1998 menjadi 0.07% dan 0.17% pada tahun 1999.</p><br/><p style="text-align: justify;">Peningkatan peran perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan yang sedemikian rupa, disebabkan terutama adanya peningkatan volume penyaluran  pembiayaan dari Rp.445 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 472 milyar pada tahun 1999 dan pada saat yang bersamaan penyaluran kredit oleh perbankan konvensional menurun dari Rp. 545 trilyun menjadi Rp. 227 trilyun.</p><br/><p style="text-align: justify;">Total aset bank syariah terus mengalami peningkatan. Semula aset bank syariah hanya mencapai Rp 1,71 triliun pada tahun 1998. Pada akhir 2002 angkanya telah mencapai Rp 4,04 triliun.Laporan Tahunan 2001 Bank Indonesia menyebutkan kenaikan aset itu menyebabkan persentase aset bank syariah terhadap aset perbankan nasional pun ikut naik. <strong> </strong></p><br/><br/><h1 style="text-align: justify;">Tabel 1.1. Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank</h1><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="429"><br/><tbody><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="176" valign="top"></td><br/><td colspan="2" width="163" valign="top"><strong>Perbankan Syariah</strong></td><br/><td rowspan="2" width="90" valign="top"><strong>Total Bank</strong></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="93" valign="top"><strong>Nominal</strong></td><br/><td width="69" valign="top"><strong>Pangsa</strong></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="176" valign="top"><strong>Total Aset</strong></td><br/><td width="93" valign="top">4,63</td><br/><td width="69" valign="top">0,42%</td><br/><td width="90" valign="top">1100</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="176" valign="top"><strong>Dana Pihak Ketiga</strong></td><br/><td width="93" valign="top">3,32</td><br/><td width="69" valign="top">0,40%</td><br/><td width="90" valign="top">833,4</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="176" valign="top"><strong>Kredit</strong></td><br/><td width="93" valign="top">3,66</td><br/><td width="69" valign="top">0,87%</td><br/><td width="90" valign="top">420,52</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="176" valign="top"><strong>LDR/FDR*)</strong></td><br/><td width="93" valign="top">110,22%</td><br/><td rowspan="2" width="69" valign="top"></td><br/><td width="90" valign="top">50,46%</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="176" valign="top"><strong>NPL</strong></td><br/><td width="93" valign="top">3,96%</td><br/><td width="90" valign="top">8,15%</td><br/></tr><br/></tbody><br/></table><br/><p style="text-align: justify;">*) FDR = Financing extended/Deposit Fund</p><br/><p style="text-align: justify;">LDR = Credit extended/Deposit Fund</p><br/><p style="text-align: justify;">Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Maret 2003</p><br/><p style="text-align: justify;">Biro Perbankan Syariah</p><br/><p style="text-align: justify;">Bank Indonesia</p><br/><p style="text-align: justify;">Peningkatan juga terjadi pada dana yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan. Masing-masing menjadi sebesar Rp 3,3 triliun dan Rp 3,66 triliun untuk posisi pada Maret 2003.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1.2. Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>(juta Rupiah)</strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="529"><br/><tbody><br/><tr><br/><td colspan="2" width="287" valign="top"><strong>DANA PIHAK KETIGA</strong></td><br/><td rowspan="2" width="81" valign="top"><strong>Jan-03</strong></td><br/><td rowspan="2" width="81" valign="top"><strong>Feb-03</strong></td><br/><td rowspan="2" width="81" valign="top"><strong>Mar-03</strong></td><br/></tr><br/><tr><br/><td colspan="2" width="287" valign="top"><strong><em>DEPOSIT FUND</em></strong></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top">Giro Wadiah</td><br/><td width="94" valign="top">Nilai (<em>Amount</em>)</td><br/><td width="81" valign="top">325,944</td><br/><td width="81" valign="top">321,18</td><br/><td width="81" valign="top">411,082</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top"><em>Wadiah currency account</em></td><br/><td width="94" valign="top">Pangsa (<em>Share</em>)</td><br/><td width="81" valign="top">10,47%</td><br/><td width="81" valign="top">10,19%</td><br/><td width="81" valign="top">12,37%</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top"></td><br/><td width="94" valign="top"></td><br/><td width="81" valign="top"></td><br/><td width="81" valign="top"></td><br/><td width="81" valign="top"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top">Tabungan Mudharabah</td><br/><td width="94" valign="top">Nilai (<em>Amount</em>)</td><br/><td width="81" valign="top">947,795</td><br/><td width="81" valign="top">982,511</td><br/><td width="81" valign="top">1,018,925</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top"><em>Mudharabah saving account</em></td><br/><td width="94" valign="top">Pangsa (<em>Share</em>)</td><br/><td width="81" valign="top">30,45%</td><br/><td width="81" valign="top">31,18%</td><br/><td width="81" valign="top">30,66%</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top"></td><br/><td width="94" valign="top"></td><br/><td width="81" valign="top"></td><br/><td width="81" valign="top"></td><br/><td width="81" valign="top"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top">Deposito Mudharabah</td><br/><td width="94" valign="top">Nilai (<em>Amount</em>)</td><br/><td width="81" valign="top">1,838,870</td><br/><td width="81" valign="top">1,846,914</td><br/><td width="81" valign="top">1,892,842</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="193" valign="top"><em>Mudharabah investment account</em></td><br/><td width="94" valign="top">Pangsa (<em>Share</em>)</td><br/><td width="81" valign="top">59,08%</td><br/><td width="81" valign="top">58,62%</td><br/><td width="81" valign="top">56,96%</td><br/></tr><br/><tr><br/><td colspan="2" width="287" valign="top"><strong>Total</strong></td><br/><td width="81" valign="top"><strong>3,112,60</strong></td><br/><td width="81" valign="top"><strong>3,150,60</strong></td><br/><td width="81" valign="top"><strong>3,322,84</strong></td><br/></tr><br/></tbody><br/></table><br/><p style="text-align: justify;">Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Maret 2003</p><br/><p style="text-align: justify;">Biro Perbankan Syariah</p><br/><p style="text-align: justify;">Bank Indonesia</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Kondisi ini sejalan dengan peningkatan jumlah kantor bank syariah dan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Sejalan dengan itu, jumlah kantor cabang bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah meningkat , menjadi 153 kantor bank. Rinciannya adalah 47 kantor cabang Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, 31 kantor cabang syariah dari enam bank umum konvensional. Yakni Bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Danamon dan Bank Bukopin. Serta tidak ketinggalan 85 Bank Perkreditan Rakyat [BPR] Syariah [<strong>Tabel 3</strong>].</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1.3.</strong> <strong>Jaringan Kantor Perbankan Syariah</strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="529"><br/><tbody><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><strong>Kelompok Bank</strong></td><br/><td colspan="4" width="288" valign="top"><strong>April 2003</strong></td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><em>Groups of Banks</em></td><br/><td width="97" valign="top"><strong>KP/UUS</strong></td><br/><td width="98" valign="top"><strong>KPO/KC</strong></td><br/><td width="55" valign="top"><strong>KCP</strong></td><br/><td width="38" valign="top"><strong>KK</strong></td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><strong>Bank Umum Syariah</strong></td><br/><td rowspan="2" width="97" valign="top">2</td><br/><td rowspan="2" width="98" valign="top">47</td><br/><td rowspan="2" width="55" valign="top">13</td><br/><td rowspan="2" width="38" valign="top">61</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><em>Islamic Commercial Banks</em></td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">1. PT Bank Muamalat Indonesia</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">13</td><br/><td width="55" valign="top">8</td><br/><td width="38" valign="top">45</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">2. PT Bank Syariah Mandiri</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">34</td><br/><td width="55" valign="top">5</td><br/><td width="38" valign="top">16</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><strong>Unit Usaha Syariah</strong></td><br/><td rowspan="2" width="97" valign="top">6</td><br/><td rowspan="2" width="98" valign="top">31</td><br/><td rowspan="2" width="55" valign="top">1</td><br/><td rowspan="2" width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><em>Islamic Banking Unit</em></td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">1. PT Bank IFI</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">1</td><br/><td width="55" valign="top">0</td><br/><td width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">2. PT Bank Negara Indonesia</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">12</td><br/><td width="55" valign="top">1</td><br/><td width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">3. PT Bank Jabar</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">3</td><br/><td width="55" valign="top">0</td><br/><td width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">4. PT Bank Rakyat Indonesia</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">8</td><br/><td width="55" valign="top">0</td><br/><td width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">5. PT Bank Danamon</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">5</td><br/><td width="55" valign="top">0</td><br/><td width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top">6. PT Bank Bukopin</td><br/><td width="97" valign="top">1</td><br/><td width="98" valign="top">2</td><br/><td width="55" valign="top">0</td><br/><td width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><strong>Bank Perkreditan Rakyat Syariah</strong></td><br/><td rowspan="2" width="97" valign="top">85</td><br/><td rowspan="2" width="98" valign="top">0</td><br/><td rowspan="2" width="55" valign="top">0</td><br/><td rowspan="2" width="38" valign="top">0</td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="241" valign="top"><em>Islamic Rural Banks</em></td><br/><td width="0" height="17"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="241" valign="top"><strong>TOTAL</strong></td><br/><td rowspan="2" width="97" valign="top"><strong>93</strong></td><br/><td rowspan="2" width="98" valign="top"><strong>78</strong></td><br/><td rowspan="2" width="55" valign="top"><strong>14</strong></td><br/><td rowspan="2" width="38" valign="top"><strong>61</strong></td><br/><td width="0" height="18"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="0" height="18"></td><br/></tr><br/></tbody><br/></table><br/><table style="text-align: justify;" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td width="258" height="112" bgcolor="white"><br/><table style="height: 62px;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="458"><br/><tbody><br/><tr><br/><td>Sumber : Statistik Perbankan Syariah,  Maret 2003 Biro Perbankan Syariah<br/><br/>Bank Indonesia</td><br/></tr><br/></tbody><br/></table><br/></td><br/></tr><br/></tbody><br/></table><br/><p style="text-align: justify;">Keterangan:</p><br/><p style="text-align: justify;">-    KP = Kantor Pusat</p><br/><p style="text-align: justify;">-    UUS = Unit Usaha Syariah</p><br/><p style="text-align: justify;">-    KPO = Kantor Pusat Operasional</p><br/><p style="text-align: justify;">-    KC = Kantor Cabang</p><br/><p style="text-align: justify;">-    KCP = Kantor Cabang Pembantu</p><br/><p style="text-align: justify;">-   KK = Kantor Kas</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam sistem perbankan syariah , nilai-nilai islami  yang melandasi operasi perbankan syariah merupakan hal yang membedakan dengan sistem perbankan konvensional. Pengembangan ketentuan dan instrumen bagi bank syariah tidak dapat dipersamakan dengan yang berlaku pada bank konvensional. Adanya sebuah instrumen atau ketentuan yang berlaku bagi bank konvensional tidak berarti Bank Indonesia harus selalu menciptakan instrumen dan mengatur ketentuan yang sama bagi bank syariah.</p><br/><p style="text-align: justify;">Instrumen maupun ketentuan tersebut dapat saja diperlukan oleh bank syariah dan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka hal tersebut harus diatur oleh bank sentral agar dapat berlaku bagi bank syariah. Bila instrumen dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, namun dibutuhkan bank syariah maka bank sentral harus menciptakan instrumen dan  mengatur ketentuan yang berbeda dengan yang berlaku bagi bank konvensional.</p><br/><p style="text-align: justify;">Sejak adanya penilaian terhadap perbankan islam, terdapat sejumlah kepustakaan teori yang telah diterbitkan untuk perkembangan sistem moneter dan perbankan islam (Uzair,1955, Khan, 1985). Tetapi tidak banyak penelitian secara empiris yang telah dibuat dalam perencanaan stabilitas moneter pada sistem keuangan islam (Khan,1980&1982, Ahmad & Khan,1990, Yousefi, 1996, Darrat, 1988), dengan alasan tersebut maka penulis mencoba untuk menganalisis secara empiris efektivitas dari instrumen moneter islam yang bebas bunga dalam kasus <em>dual banking system </em>di Indonesia, dengan judul penelitian:</p><br/><p style="text-align: justify;">“<strong>Studi Empiris Tentang Instrumen Moneter Pada Sistem <em>Dual Banking </em>di Indonesia Periode 1997.I – 2003.I”</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 </strong><strong>Identifikasi Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Tujuan utama dari penelitian ini adalah menguji secara empiris tentang perbandingan instrumen moneter bebas bunga dan instrumen yang berbasiskan bunga, dalam kasus pada sistem <em>dual banking</em> sehingga otoritas moneter dapat membuat kebijakan dan perencanaan dengan tujuan utama kestabilan moneter menggunakan kedua instrumen alternatif tersebut diatas.  Untuk mencapai tujuan tersebut , penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa masalah , diantaranya:<strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">1. Apakah Otoritas Moneter mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap instrumen moneter bebas bunga M1Islamic dan M2Islamic dibandingkan dengan instrumen moneter berbasiskan bunga M1 dan M2?</p><br/><p style="text-align: justify;">2. Apakah instrumen moneter  bebas bunga M1Islamic dan M2Islamic) mempunyai pengaruh yang lebih erat dalam memelihara stabilitas harga atau inflasi dibandingkan dengan dengan instrumen berbasiskan bunga M1 dan M2 ?</p><br/><p style="text-align: justify;">3. Apakah rasio likuiditas yang dapat dilihat dari hubungan antara instrumen kredit dan instrumen likuid yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter dapat diterapkan sama antara instrumen keuangan yang bebas bunga dan instrumen keuangan yang berbasiskan bunga?</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><br/><hr style="text-align: justify;" size="1" /><br/><p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, </em>(<em>Jakarta: Bank Indonesia, Februari 2001)</em></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><h4>Related Blogs</h4><ul class="pc_pingback"><li class="hdl" style="list-style: none">Related Blogs on <b>STUDI EMPIRIS TENTANG INSTRUMEN MONETER PADA SISTEM DUAL BANKING DI INDONESIA PERIODE 1997.I-2003.1</b></li></ul>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Diantara kebijakan ekonomi yang paling penting di setiap negara adalah kebijakan fiskal dan ke...

Baca selengkapnya »

PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI REGULER DAN NON REGULER TENTANG PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

<p style="text-align: justify;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Disiplin ilmu  akuntansi  semakin cepat mengalami perkembangan dari waktu ke  waktu  seiring  perubahan  lingkungan bisnis yang semakin cepat, baik secara teori akuntansi maupun praktik bisnis. Sebagai contoh, wacana mengenai <em>Human Resources Accounting </em>(akuntansi sumberdaya manusia) muncul sejalan pesatnya praktik bisnis di bidang jasa. Hal tersebut karena adanya kepentingan dari lingkungan bisnis yang merasa perlu mengkapitalisasi sumber daya paling berharga di dalam usahanya yang notabene manusia itu sendiri.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dunia praktik dan pendidikan akuntansi di negara Indonesia juga mengalami banyak  perubahan  semenjak  munculnya ilmu akuntansi pada era tahun 1960-an. Pendidikan akuntansi di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak awal tahun 1990-an (Machfoedz, 1999). Diawali dengan berubahnya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Kongres IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 1994 yang juga menyepakati kelahiran Kompartemen Akuntan Pendidik. Perubahan berikutnya yaitu diberlakukannya Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2001, melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional No 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), setiap mahasiswa yang lulus dari jurusan akuntansi tidak secara otomatis mendapatkan gelar akuntan (Ak) terhitung sejak 31 Agustus 2004. Jadi bagi mahasiswa yang  menginginkan  gelar  akuntan  (Ak) harus terlebih dahulu mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).</p><br/><p style="text-align: justify;">Reformasi pada wilayah sistem pendidikan akuntansi ini, bertujuan untuk mengejar kesenjangan antara <em>conceptual systems </em>dengan  <em>physical  systems </em>yang selama ini menjadi kelemahan dari lingkungan pendidikan. Selain itu, perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme akuntan dengan tingkat penguasaan yang memadai terhadap tiga syarat untuk profesional, yakni pengetahuan (<em>knowledge</em>), keahlian (<em>skill</em>), dan karakter (<em>character</em>) (Novin dan Tucker, 1993). Karena nantinya para akuntan harus mempunyai kredibilitas dalam menyusun dan melaksanakan <em>review </em>(audit) atas laporan keuangan, yang kemudian hasilnya akan digunakan oleh para pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambil keputusan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan adanya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) kita perlu mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi sebagai <em>stakeholder </em>utama atau calon pengguna jasa dalam proses pendidikan profesi tersebut. Persepsi positif akan berpengaruh terhadap perilaku dan sikap mahasiswa yang mendukung adanya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), begitu juga sebaliknya apabila  persepsi  yang  terbentuk  negatif. Calon peserta PPAk meliputi mahasiswa S1</p><br/><p style="text-align: justify;">Akuntansi, baik program studi reguler maupun non-reguler (ekstensi). Tentunya terdapat perbedaan karakteristik diantara kedua progran studi tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi tentang Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), termasuk didalamnya minat dan kemampuan mahasiswa untuk mengikuti PPAk.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tinjauan Pustaka</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Persepsi merupakan proses kognitif yang dipergunakan seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Sedangkan menurut Robbins (1993), <em>Perception can be defined as a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to  their  environment</em>.  Proses pembentukan persepsi dipengaruhi oleh:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Faktor  perhatian  dari  luar,  meliputi intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan.</li><br/> <li>Faktor dari dalam (<em>internal set factors</em>), yaitu faktor dari dalam diri seseorang yang memiliki proses perspsi antara lain proses belajar (<em>learning</em>), motivasi, dan kepribadian (Kiryanto dkk., 2001).</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Pendidikan akuntansi akan dapat dipersepsikan secara paralel dengan praktik akuntansi, termasuk di dalamnya profesi akuntan publik. Akuntan publik merupakan seseorang yang diberikan ijin oleh suatu negara bagian untuk menggunakan gelar PA (<em>Public Accountant</em>) atau AP (Akuntan Publik) dan mempraktekkan akuntansi publik. Di Indonesia, ijin sebagai akuntan publik dapat diberikan setelah lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP).</p><br/><p style="text-align: justify;">Menurut Kamus Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Profesi Akuntansi merupakan profesi yang dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan gelar BAP (Bersertifikat Akuntan Publik) atau CPA (<em>Certified Public Accountant</em>).  Beberapa  profesi  akuntansi yang telah mendapat sebutan BAP antara lain: Akuntan Publik (AP), Akuntan Sektor Publik (ASP), Akuntan Manajemen (AM), dan Akuntan Pendidik (AP). Mereka yang telah mendapatkan gelar tersebut, dapat mengajukan ijin untuk membuka praktek akuntan publik. Profesi akuntansi sebagai pemberi jasa dalam hal informasi keuangan memiliki tiga aspek yang terkait satu sama lain, yakni pendidikan, praktik, dan penelitian (Sterling, 1973: Bell dan Wright, 1991)</p><br/><p style="text-align: justify;">Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan yang diselenggarakan setelah menempuh pendidikan strata satu ekonomi jurusan akuntansi  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan gelar Akuntan (Ak). Hal ini sesuai dengan isi SK Mendiknas No. 179/U/2001, perihal pemberian gelar akuntan (Ak), yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2004 seluruh lulusan S1</p><br/><p style="text-align: justify;">Jurusan Akuntansi tidak  lagi bergelar Akuntan (Ak). Dasar hukum dari pelaksanaan PPA adalah:</p><br/><p style="text-align: justify;">1. Naskah Kerjasama  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI)</p><br/><p style="text-align: justify;">2. SK  Mendiknas  179/U/2001  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.</p><br/>PPAk adalah suatu usaha yang bertujuan untuk  menghasilkan akuntan profesional dengan standardisasi kualitas akuntan di Indonesia. Kurikulum dan silabus PPAk sudah didesain untuk untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi akuntan professional yang ditentukan oleh <em>International Financial Accounting Committee </em>(IFAC).<br/><p style="text-align: justify;">Adanya PPAk diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya akuntansi. Pendidikan akuntansi selayaknya diarahkan untuk memberi pemahaman konseptual yang didasarkan pada penalaran sehingga ketika akhirnya masuk ke dalam dunia praktik dapat beradaptasi dengan keadaan sebenarnya dan memiliki <em>resistance to change </em>yang rendah terhadap gagasan perubahan atau pembaruan yang men yangkut pr ofesin ya ter sebut (Suwardjono, 1992).</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) mengakibatkan perlu adanya kelanjutan dari pendidikan sarjana program studi akuntansi. Hal ini berpengaruh terhadap masa studi mahasiswa ketika ingin terjun sebagai akuntan publik. Dengan demikian pada saat mahasiswa telah menyelesaikan program S-1, maka mereka dihadapkan pada tiga alternatif. Pertama, bekerja atau terjun ke masyarakat sebagai sarjana ekonomi. Kedua, melanjutkan studi pasca sarjana untuk memperoleh gelar S-2. Atau ketiga, menempuh program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) untuk memperoleh gelar akuntan (Ak), yang notabene syarat untuk terjun sebagai akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP).</p><br/><p style="text-align: justify;">Menjawab SK Mendiknas No.179/U/2001 tersebut, maka beberapa perguruan tinggi berusaha menyelenggarakan Pendidikan Profesi Akuntansi. Berdirinya PPAk di berbagai perguruan tinggi ini tentunya diikuti dengan adanya sosialisasi kepada mahasiswa S1 akuntansi untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan profesi (<em>profession education</em>) bagi calon akuntan publik. Dalam kurun waktu lebih kurang lima tahun ini, proses sosialisasi baik melalui seminar, studium general, dan media lain diharapkan telah memberikan pemahaman yang masif. Tanpa adanya pemahaman yang masif maka akan berpengaruh pada orientasi dan keinginan mahasiswa akuntansi yang notabene sebagai calon pengguna jasa Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).</p><br/><p style="text-align: justify;">Selain itu, penelitian terdahulu (Icuk dkk., 2005) yang berjudul Persepsi Mahasiswa S1 Akuntansi Reguler Mengenai Pendidikan Profesi Akuntansi (Studi kasus pada Perguruan Tinggi Negeri di Purwokerto) menyatakan bahwa mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas  Ekonomi Universitas  Jenderal Soedirman mempunyai persepsi yang positif mengenai Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Hal tersebut menjadi landasan bagi pengembangan dari penelitian ini.</p>

PENDAHULUAN Disiplin ilmu  akuntansi  semakin cepat mengalami perkembangan dari waktu ke  waktu  seiring  perubahan  lingkungan bisnis yang ...

Baca selengkapnya »

PENGARUH IMPLEMENTASI E-MEDIA CD INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH FISIKA TEKNIK I DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT UNP

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><strong>A. </strong><strong>Latar Belakang</strong><br/><p style="text-align: justify;">Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangan teknologi informasi sangat cepat, sehingga perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi. Masyarakat tidak lagi terbatas pada informasi dari surat kabar dan majalah, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui media elektronik.</p><br/><p style="text-align: justify;">Salah satu bidang ilmu yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi adalah bidang pendidikan, misalnya penerapan <em>e-media </em>dalam pembelajaran. <em>E-media </em>adalah sarana teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Disini E-media bukan berarti hanya sekedar meletakkan materi ajar pada sebuah <em>Compact Disc</em> (CD) tetapi juga skenario pembelajaran perlu disiapkan dengan matang untuk mengundang keterlibatan peserta didik secara aktif dan konstruktif dalam proses belajar mereka.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kombinasi antara pertemuan secara tatap muka dengan pembelajaran elektronik dapat meningkatkan kontribusi dan interaksi antar peserta didik. Melalui tatap muka peserta didik dapat mengenal sesama peserta didik dan guru pendampingnya. Persiapan yang matang sebelum mengimplementasikan sebuah pembelajaran berbasis multimedia memegang peran penting demi kelancaran proses pembelajaran. Segala persiapan seperti penjadwalan sampai dengan penentuan teknis komunikasi selama proses pembelajaran merupakan tahapan penting dalam melaksanakan pembelajaran elektronik.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pembelajaran dengan media CD Interaktif dapat dilakukan di perguruan tinggi, karena media konvensional seperti slide/transparan  sudah mulai di tinggalkan. E-media CD Interaktif membuat waktu pembelajaran lebih singkat dan biaya studi lebih ekonomis. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi, peserta didik dengan dosen/guru/instruktur maupun sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian itu peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran.</p><br/><p style="text-align: justify;">Fisika Teknik I merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektro. Pembelajaran Fisika Teknik masih menggunakan media berupa transparansi OHP dan <em>slide,</em> serta menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan praktikum. Survei awal terhadap pelaksanaan perkulihan fisika teknik menunjukkan bahwa: mahasiswa pasif dan kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, masih banyak mahasiswa yang belum optimum dalam menyelesaikan tugas, rata-rata hasil belajar mahasiswa dalam Fisika Teknik I masih rendah. Fisika Teknik I merupakan dasar bagi mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektro untuk dapat mengikuti mata kuliah bidang studi Teknik Elektro. Namun kenyataannya hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Fisika Teknik I masih rendah. Kemungkinan penyebab dari rendahnya hasil belajar mahasiswa tersebut adalah penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif. Salah satu metode pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa adalah metode pembelajaran berbasis komputer dengan media CD interaktif. CD interaktif pembelajaran Fisika Teknik I terdiri dari informasi dirancang secara sistematis dan terprogram sesuai dengan kurikulum, CD interaktif ini dipaket ke dalam sebuah CD. Informasi tersebut terdiri dari materi yang terprogram, simulasi dan animasi, serta kumpulan soal-soal yang dan pembahasannya yang dibuat attraktif.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh e-media CD interaktif terhadap hasil belajar mahasiswa dalam kuliah Fisika Teknik I di Jurusan Teknik Elektro FT UNP.</p><br/><strong>B. </strong><strong>Identifikasi Masalah</strong><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Masih banyak mahasiswa yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga hasil belajar yang diinginkan belum tercapai.</li><br/> <li>Masih banyak mahasiswa yang kurang motivasi belajarnya sehingga belum tercapainya hasil belajar yang diinginkan.</li><br/> <li>Rata-rata hasil belajar mahasiswa dalam Fisika Teknik I masih rendah.</li><br/></ol><br/><strong>C. </strong><strong>Pembatasan Masalah</strong><br/><p style="text-align: justify;">Dari masalah yang sudah diidentifikasi maka perlu membatasi permasalahan pada penggunaan e-media CD intraktif untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. CD interaktif pembelajaran Fisika Teknik I terdiri atas informasi terprogram yang dipaket ke dalam sebuah CD. Informasi tersebut terdiri atas materi kuliah yang terprogram, simulasi dan animasi, serta  kumpulan soal-soal dan pembahasannya yang dibuat sedemikian rupa sehingga pembelajaran menjadi menarik dan bermakna.</p><br/><strong>D. </strong><strong>Rumusan Masalah</strong><br/><p style="text-align: justify;">E-media CD interaktif merupakan salah satu media pembelajaran berbasis elektronik. Pembelajaran dengan media ini dapat dilaksanakan di program studi Pendidikan Teknik Elektro karena tersedianya fasilitas berupa ruangan komputer sebagai tempat pembelajaran. Pembelajaran dengan penggunaan CD interaktif lebih menarik karena adanya media pembelajaran berupa animasi, <em>movie </em>(<em>slide</em> video), dan suara yang sudah diprogram. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh implementasi e-media CD interaktif terhadap hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Fisika Teknik I ? Untuk lebih operasional maka rumusan masalah dirinci menjadi pertanyaan penelitian, sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Fisika Teknik I setelah melaksanakan pembelajaran dengan e-media CD interaktif?</li><br/> <li>Bagaimana perbedaan peningkatan hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam mata kuliah Fisika Teknik I?</li><br/> <li>Bagaimana perbedaan hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam mata kuliah Fisika Teknik I?</li><br/> <li>Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap implementasi e-media CD interaktif?</li><br/></ol><br/><strong>E. </strong><strong>Tujuan Penelitian</strong><br/><p style="text-align: justify;">Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Fisika Teknik I setelah melaksanakan pembelajaran dengan e-media CD interaktif.</li><br/> <li>Perbedaan peningkatan hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam mata kuliah Fisika Teknik I.</li><br/> <li>Perbedaan hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam mata kuliah Fisika Teknik I.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Tanggapan mahasiswa terhadap implementasi e-media CD interaktif.</p>

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangan teknologi informasi sangat cepat, sehingga perkembangan...

Baca selengkapnya »

SINTESIS DAN UJI AKTIVITAS KATALIS BENTONIT TERPILAR NIKEL OKSIDA DAN MOLIBDENUM OKSIDA PADA REAKSI HIDROGENASI KATALITIK RBDPO MENJADI ALKANA CAIR

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 </strong><strong>Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Katalis merupakan suatu bahan yang dapat meningkatkan laju suatu reaksi kimia dalam mencapai keadaan ksetimbangan tanpa terlibat secara permanen. Mengingat begitu pentingnya peranan katalis dalam proses kimia, maka studi tentang katalis menjadi sangat menarik, terlebih terhadap lebutuhan katalis di Indonesia selama ini yang masih 90% mengandalkan produk luar negeri atau impor.</p><br/><p style="text-align: justify;">Salah satu jenis katalis yang banyak dimanfaatkan pada sejumlah reaksi kimia adalah katalis hidrogenasi. Katalis hidrogenasi adalah katalis yang digunakan untuk reaksi hidogenasi, yang pada umumnya berupa logam, seperti; nikel, palladium, platina, molibdenum, dan sebagainya. Kendala yang masih sering dihadapi saat ini adalah penggumpalan katalis pada suatu sisi tertentu, sehingga keaktifan katalis menjadi kurang maksimal. Untuk itu diperlukan suatu material penyangga dengan luas permukaan yang cukup luas sehingga katalis mampui terdispersi dengan lebih merata.</p><br/><p style="text-align: justify;">Katalis hidrogenasi yang sering digunakan adalah katalis nikel dan molibdenum, maupun gabungan antara keduanya. Agar kontak antara pusat aktif katalis dengan reaktan berlangsung demikian baik, maka pusat aktif perlu didistribusikan dengan baik di suatu permukaan material penyangga yang memiliki permukaan yang cukup luas sehingga permukaan kontak yang tersedia pada katalis bertambah luas dan diharapkan jumlah pusat aktif yang dapat berinteraksi dengan reaktan akan meningkat pula.</p><br/><p style="text-align: justify;">Material penyangga yang digunakan pada penelitian kali ini adalah bentonit teraktifasi asam. Bentoit merupakan nama yang digunakan untuk material sejenis lempung yang 85% komposisinya terdiri dari monmorillonit dan sisanya adalah mieral beidelit dan saponit. Dengan strukturnya yang terdiri dari silika dan alumina (Mg,Ca) O.Al₂O₃.5SiO₂.nH₂O, menjadikan lempung tipe monmorilonit yang diberi perlakuan asam dapat digunakan sebagai katalis, yaitu katalis yang sering digunakan sebagai inisiasi reaksi hidrogenasi katalitik pada tahun 1930-an (Thomas dan Thomas, 1997).</p><br/><p style="text-align: justify;">Pemilihan bentonit digunakan sebagai material penyangga telah diketahui bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa setelah mengalami aktifasi, bentonit akan memiliki luas permukaan yang lebih luas dan jumlah pori yang juga lebih banyak (Figueras, 1988).</p><br/><p style="text-align: justify;">Modifikasi katalis nikel dan katalis molibdenum ini dilakukan dengan memodifikasi ruang pada interlayer bentonit melalui pembentukan suatu pilar oksida logam melalui metode interkalasi ion keggin dari polioksokation logam sebagai agen pemilarnya. Modifikasi tersebut lebih dikenal dengan pilarisasi, sedangkan katalisnya lebih sering disebut dengan <em>pillared clay </em>(PILC)<em>, </em>atau PILC. Selain menambah kekuatan fisik pada struktur interlayer bentonit, proses pilarisasi juga merupakan salah satu metode dalam memperluas ruang distribusi pusat aktif katalis logam yang akan digunakan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pada pekerjaan kali ini, PILC digunakan untuk reaksi hidrogenasi katalitik RBDPO menjadi biofuel atau alkana cair. Pengujian dilakukan pada berbagai rentan tekanan dan suhu hingga diperoleh takanan dan suhu optimum reaksinya.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 </strong><strong>Rumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana karakter katalis hasil preparasi yang akan digunakan dalam konversi trigliserida RBDPO menjadi alkana cair melalui metode hidrogenasi katalitik?<strong> </strong></li><br/> <li>Jenis produk apa yang dihasilkan dari metode hidrogenasi katalitik dari katalis PILC ini?<strong> </strong></li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.3 </strong><strong>Tujuan Penelitian</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan katalis PILC sebagai katalis, khususnya untuk diaplikasikan sebagai katalis pada reaksi hidrogenasi katalitik RBDPO  menjadi alkana cair sebagai bahan bakar pada mesin disel sebagai bahan bakar alternatif yang relatif ramah terhadap lingkungan.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.4 </strong><strong>Batasan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Katalis PILC yang disintesis dibatasi dengan menggunakan dua agen pemilar yang berbeda, yakni nikel dan molibdenum yang dipilih sebagai agen pemilar pada penelitian ini untuk mendapatkan PILC yang memiliki tingkat kestabilan termal yang baik untuk digunakan sebagai katalis pada reaksi hidrogenasi katalitik minyak nabati, khususnya RBDPO minyak kelapa sawit menjadi alkana cair sebagai bahan bakar alternatif. Dengan menggunakan material penyangga berupa bentonit FB 325 mesh.</p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Katalis merupakan suatu bahan yang dapat meningkatkan laju suatu reaksi kimia dalam mencapai keadaan ks...

Baca selengkapnya »

Tafsir Mimpi Menurut Islam dan Barat

<strong>T</strong><strong>afsir mimpi menurut Islam:</strong><br/><br/>Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya <strong><em>Tafsir Mimpi Menurut Islam</em></strong>, berkata:<br/><br/>Tidak semua mimpi dapat ditafsirkan makna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi<br/><br/>bagaikan angin lalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yang bertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullah tidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkan mimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkan oleh syaitan.<br/><br/>Dalam suatu riwayat dikisahkan, seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bermimpi melihat sebahagian tubuh baginda berada di rumahku." Baginda menjawab, "Sesungguhnya Fatimah akan melahirkan seorang anak lelaki, kemudian engkau yang akan menyusukannya." Tidak lama kemudian Fatimah melahirkan Hussein dan disusukan oleh wanita tersebut.<br/><br/>Sesungguhnya mimpi itu dapat ditafsirkan, namun tidak semua orang mampu mentafsirkan kebenarannya. Semoga buku ini dapat membantu dalam menjawab makna mimpi anda, insya Allah.<br/><br/>Tambahan pula, mimpi diakui adanya dalam syariat Islam. Sedangkan ilmu untuk mentakwilkan, mentakbirkan atau mentafsirkannya diiktiraf oleh ramai ulama. Ramai ulama yang ingin mendalami masalah takwil atau tafsir mimpi tetapi tidak ramai yang mengetahuinya kerana susahnya.<br/><br/>Al-Imam Ibnu Syahin, dalam mukadimah kitabnya <strong><em>Al-Isyarat Fi Ilmi al-'Ibarat</em></strong>, berkata:<br/><br/>"Islam mencerca ilmu tenung kerana hanya Allah-lah yang mengetahui masalah ilmu ghaib. Saya menghindari ilmu-ilmu seperti itu dan tidak meminatinya, dan saya ingin membuat buku yang dapat mendedahkan perkara-perkara ghaib yang sememangnya diakui oleh syarak, iaitu ilmu takwil dan ta'bir mimpi."<br/><br/>Menurut ahli-ahli ta'bir, mimpi ada tiga macam:<br/><br/>1.   Peristiwa yang menggembirakan yang benar yang terjadi setelah bermimpi, dan ini tidak memerlukan penafsiran.<br/><br/>2.   Mimpi yang batil atau permainan syaitan, iaitu mimpi yang tidak dapat diperincikan oleh orang yang bermimpi. Ertinya orang yang bermimpi itu tidak sanggup mengingat tertib atau jalan cerita mimpi itu. Mimpi seperti ini dianggap batil dan tidak mempunyai sebarang makna atau takwil.<br/><br/>3.   Keinginan nafsu. Seperti kita ketahui nafsu ada tiga, iaitu nafsu mutmainnah, nafsu<br/><br/>lawwamah dan nafsu ammarah. Mimpi seperti ini terjadi kerana pengaruh fikiran seseorang. Sesuatu yang dia lakukan atau dia khayalkan siang hari atau menjelang tidurnya selalu menjelma ketika tidurnya.<br/><br/><strong>T</strong><strong>afsir mimpi menurut Barat</strong>:<br/><br/>Tafsir mimpi telah diamalkan sejak zaman Babilonia beribu-ribu tahun yang lalu. Aflatun, Aristu, Cicero, Kitab Injil, Shakespeare, Goethe dan Napoleon percaya bahawa mimpi tertentu meramalkan.<br/><br/>Manusia sudah mentafsirkan lambang dalam mimpinya menurut tamadun dan masyarakatnya. Tidak ada apa pun yang memuncul dalam mimpi secara kebetulan, tiap gambaran adalah lambang yang dihargai yang merujuk kepada kehidupan anda dan fikiran yang paling dalaman anda. Biasanya bahagian yang paling mengelirukan adalah juga bahagian yang paling penting untuk memahami.<br/><br/>Mimpi ada tiga macam:<br/><ol><br/> <li>Mimpi jasmaniah. Mimpi ini tidak penting dan disebabkan oleh fikiran yang bangun dan bimbang, demam, ramuan ubat dan dadah, penyakit. Mimpi ini tidak meramalkan.</li><br/> <li>Mimpi subjektif yang berdasarkan pandangan sendiri. Mimpi ini penuh lambang dan meramalkan, walau bagaimana pun makna betul tersembunyi di lambang dan kias.</li><br/> <li>Mimpi rohaniah. Mimpi ini dilaksanakan oleh roh sendiri dan meramalkan.</li><br/></ol><br/>Mimpi boleh melebih-lebihkan. Semua mimpi bukan menggembirakan atau meramalkan. Mimpi ngeri boleh meninggalkan tanggapan tahan lama yang menakutkan. Bila tertidur, fikiran taakulan tidak aktif, jadi fikiran mimpi melebih-lebihkan dan mengherotkan gambaran dalam mimpi sehingga merangsang atau menakutkan.<br/><br/>Mimpi-mimpi ngeri:<br/><br/>Jangan khuatir jika anda bermimpi ngeri. Mimpi-mimpi begitu biasanya hanya membesar-besarkan situasi yang anda sedang alami atau sesuatu kejadian yang akan berlaku. Mimpi ngeri biasanya mencerminkan sesuatu yang ada kena-mengena dengan situasi di masa lampau/masa kini atau<br/><br/>bakal kejadian tersebut akan terjadi. Malah oleh kerana anda sudah ditunjukkan adanya situasi/kejadian yang negatif tersebut dalam mimpi anda maka kesannya tidak akan menjadi begitu kuat bagi anda. Sudah tentu elemen kejutan itu akan lebih kurang. Jadi janganlah anda risau jika mimpi ngeri anda itu sangat menakutkan.

T afsir mimpi menurut Islam: Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya Tafsir Mimpi Menurut Islam , berkata: Tidak semua mimpi dapat ditafsirkan makna ...

Baca selengkapnya »

Tafsir Mimpi Menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah

<strong> </strong>Ustadz Abu Sa’ad al-Wa’izh berkata, “Pada prinsipnya mimpi yang baik itu bersumber dari aneka amal yang benar dan mengingatkan akan aneka akibat dari berbagai urusan. Dari mimpi yang baik itu muncullah aneka perintah, larangan, berita gembira, dan peringatan. Dikatakan demikian karena mimpi yang baik merupakan sisa dan bagian dari kenabian, bahkan ia merupakan satu dari dua bagian  kenabian,  sebab  ada  nabi  yang  wahyunya  berupa  mimpi.  Orang  yang menerima  wahyu melalui mimpi disebut Nabi. Adapun orang yang menerima ucapan malaikat saat dia terjaga disebut Rasul. Inilah yang membedakan antara nabi dan rasul.”<br/><br/>Abu Ali Hamid bin Muhammad bin Abdullah ar-Rafa` memberitahukan kepada kami, dari Muhammad  ibnul-Mughirah, dari Makki bin Ibrahim, dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “<em>Jika masa semakin dekat, mimpi seorang muslim nyaris tidak pernah dusta. Muslim yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur perkataannya. </em><em>M</em><em>impi seorang mukmin merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi ada tiga macam: mimpi yang baik sebagai berita gembira dari Allah ‘azza wa jalla, mimpi seorang muslim yang dialami oleh dirinya sendiri, dan mimpi sedih yang berasal dari setan. Jika salah seorang di antara kamu mengalami mimpi yang tidak disukai, janganlah menceritakannya kepada orang lain, bangunlah, kemudian shalatlah.” </em>(Muttafaq ‘alaih)<br/><br/>Beliau bersabda,<br/><br/><em>“</em><em>A</em><em>k</em><em>u menyukai mimpi ihwal rantai, tetapi tidak menyukai mimpi ihwal belenggu.” </em>(<em>Shahih al-Jami’</em>)<br/><br/>Rantai ditakwilkan dengan keteguhan pada agama.<br/><br/>Abu Abdullah al-Mahlabi dan Muhammad bin Ya’qub bin Yusuf menceritakan kepada kami dari al-‘Abbas ibnul-Walid bin Mazid, dari ‘Uqbah bin ‘Alqamah al-Mu’arifi, dari al-Auza’i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari ‘Ubadah ibnush-Shamit bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang ayat 63-63 surah Yunus, “<em>Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.    Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat.” </em>Maka, Rasulullah menjawab,<br/><br/><em>“Sungguh  kamu  telah  menanyakan  sesuatu  kepadaku  yang  belum  pernah  ditanyakan  oleh</em><br/><br/><em>seorang pun selainmu. Al-busyra ialah mimpi yang baik yang dialami oleh seseorang atau dianugerahkan Allah kepadanya.” </em>(<em>A</em><em>s-Silsilah ash-Shahihah</em>)<br/><br/>Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Hadits-hadits yang kami riwayatkan tersebut menunjukkan bahwa mimpi  itu memang sesuatu yang benar secara substansial dan bahwa mimpi itu memiliki ketentuan dan dampak.”<br/><br/>Di antara dalil yang menunjukkan kebenaran mimpi ialah bahwa saat Ibrahim tidur, Allah memperlihatkan kepadanya seolah-olah dia menyembelih putranya. Setelah bangun, dia pun melaksanakan apa  yang  diperintahkan kepadanya saat  tidur.  Allah Ta’ala  mengisahkan kejadian tersebut,<br/><br/><em>“Maka  tatkala anak itu mencapai  kesanggupan  berusaha  bersama-sama  Ibrahim,  Ibrahim</em><br/><br/><em>berkata, ‘Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, pikirkanlah apa pendapatmu!’ Dia menjawab, ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.’” </em>(ash-Shaaffat: 102)<br/><br/>Setelah Ibrahim a.s. memahami mimpinya dan berupaya melaksanakannya, lalu Allah memberinya jalan keluar karena kasih-sayang-Nya, dia mengetahui bahwa mimpi itu merupakan hukum. Demikian pula halnya dengan mimpi yang dialami Yusuf a.s., yang dikisahkan Allah dalam Al-Qur`an sebagai kisah yang populer dan terkenal.<br/><br/>Abu Sa’id Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Muhammad al-Waraq, dari Ahmad bin Muhammad bin Nashr, dari Yusuf bin Bilal, dari Muhammad bin Marwan al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas bahwa Aisyah berkata, “Rasulullah terkena sihir. Maka, beliau jatuh sakit, sehingga kami mengkhawatirkannya. Ketika beliau berada antara tidur dan terjaga, tiba-tiba turun dua malaikat: yang satu berada di dekat kepala Rasulullah dan yang lain berada di dekat kaki beliau. Malaikat yang berada dekat kepala berkata kepada malaikat yang berada dekat kaki, ‘Mengapa dia sakit?’  Malaikat bertanya demikian supaya Nabi saw. memahami persoalannya.<br/><br/>Temannya menjawab, ‘Terkena sihir.’<br/><br/>‘Siapa yang melakukannya?’<br/><br/>‘Lubaid bin A’sham, orang Yahudi.’<br/><br/>‘Di mana dia melakukannya?’<br/><br/>‘Di sumur Dzarwan.’<br/><br/>‘Bagaimana mengobatinya?’<br/><br/>‘Kirimlah orang ke sumur itu dan keringkan airnya. Jika tampak sebuah batu besar, singkirkanlah karena di bawahnya terdapat tali busur yang berpintal sebelas dan diletakkan di dalam kantong. Setelah itu bakarlah ia. Insya Allah dia sembuh. Jika dia menyuruh orang, hendaknya dia mengeluarkan kantong itu.’”<br/><br/>Ibnu Abbas melanjutkan, “Nabi pun bangun dan beliau telah memahami apa yang dikatakan kepadanya oleh malaikat. Beliau menyuruh ‘Ammar bin Yasir dan sekelompok sahabatnya ke sumur tersebut yang airnya telah berubah seperti inai. Kemudian sumur itu dikeringkan. Setelah tampak batu besar, ia pun digulingkan, dan tampaklah di bawahnya kantong yang berisikan tali busur bersimpul sebelas. Kemudian mereka membawanya kepada Rasulullah. Maka, turunlah surah al-Falaq dan surah an-Naas. Kedua surah ini berjumlah 11 ayat dan sama dengan banyaknya buhul yang berjumlah 11 pula. Setiap kali beliau membaca satu ayat, lepaslah satu buhul. Setelah seluruh buhulnya terbuka, Rasulullah dapat bangkit dan seolah-olah terlepas dari ikatan. Buhul itu pun dibakar. Nabi menyuruh kita berlindung kepada Allah melalui kedua surah tersebut. Lubaid mengunjungi Rasulullah.<br/><br/>Meskipun beliau menceritakan kejadian di atas, pada wajah Lubaid tidak tampak perubahan apa pun.” Hadits di atas menunjukkan kebenaran masalah mimpi dan keberadaannya di dalam banyak hadits, sehingga terlampau panjang untuk menceritakannya.<br/><br/>Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Aku melihat bahwa ilmu itu terdiri atas beberapa jenis, di antaranya ada yang bermanfaat bagi dunia, tetapi tidak bermanfaat bagi agama; ada yang bermanfaat bagi dunia dan agama. Ilmu tentang mimpi termasuk ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan agama. Kemudian aku shalat istikharah sebelum mengumpulkan apa yang berasal dari Allah dan menempuh<br/><br/>metode peringkasan seraya memohon pertolongan kepada-Nya dalam menyempurnakan apa yang diridhai dan dicintai-Nya. Juga berlindung kepada-Nya dari ujian dan fitnah-Nya. Allahlah Pemilik taufik. Cukuplah Dia bagi kami. Dia adalah sebaik-baik Pelindung.”<br/><br/>Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Orang perlu menegakkan tata kesopanan agar mimpinya mendekati kebenaran. Di antara adab kesopanan itu ialah membiasakan diri berkata jujur. Nabi bersabda dalam hadits muttafaq alaih, ‘<em>Orang yang paling benar mimpinya ialah yang paling benar perkataannya.’”</em><br/><br/>Adab lainnya ialah tidur dengan punya wudhu. Abu Dzar berkata, “Kekasihku (Muhammad saw.) memberikan tiga pesan kepadaku yang tidak pernah aku tinggalkan hingga mati. Yaitu, <em>puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat shalat fajar, dan tidak tidur kecuali punya wudhu.</em>” Demikian yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.<br/><br/>Adab lainnya ialah tidur dengan berbaring ke sisi kanan tubuh karena Nabi saw. menyukai bagian kanan dalam segala hal. Diriwayatkan bahwa beliau tidur pada sisi kanan tubuhnya seraya meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan, lalu berdoa,<br/><br/>“<em>Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada saat Engkau mengumpulkan hamba-hamba-Mu.” </em>(HR Tirmidzi dan Abu Dawud)<br/><br/>Mimpi terbagi dua: mimpi yang benar dan yang batil. Mimpi yang benar ialah yang dialami manusia tatkala kondisi psikologisnya seimbang dan keadaan cuaca sedang seperti ditandai oleh bergoyangnya pepohonan hingga berjatuhannya dedaunan. Mimpi yang benar tidak didahului dengan adanya pikiran dan keinginan akan sesuatu yang kemudian muncul dalam mimpi. Kebenaran mimpi juga tidak ternodai oleh peristiwa junub dan haid.<br/><br/>Adapun mimpi yang batil ialah yang ditimbulkan oleh bisikan nafsu, keinginan, dan hasrat.<br/><br/>Mimpi demikian tidak dapat ditakwilkan. Demikian pula mimpi “basah” dan mimpi lain yang mewajibkan mandi dikategorikan sebagai mimpi yang batil karena tidak mengandung makna. Sama halnya dengan mimpi yang menakutkan dan menyedihkan karena berasal dari setan. Allah Ta’ala berfirman,<br/><br/><em>“</em><em>Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicarana itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allahlah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.” </em>(al-Mujaadilah: 10)<br/><br/>Jika  seseorang  mengalami  mimpi  yang  tidak  disukai,  disunnahkan  melakukan  lima perbuatan. Yaitu, mengubah posisi tidur, meludah ke kiri sebanyak tiga kali, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bangun dan shalat, dan tidak menceritakan mimpinya kepada siapa pun.<br/><br/>Ustadz Abu Sa’ad berkata, “Pelaku mimpi hendaknya memelihara etika yang perlu dipegang teguh dan memiliki batasan-batasan yang selayaknya tidak dilampaui. Demikian pula halnya dengan pentakwil.”<br/><br/>Etika pelaku mimpi ialah, <em>pertama, </em>dia tidak menceritakan mimpinya kepada orang yang hasud sebagaimana dikatakan Ya’kub kepada Yusuf,<br/><br/><em>“Ayahnya berkata, ‘Hai anakku, janganlah kamu ceritakan  mimpimu itu  kepada  saudara-</em><br/><br/><em>saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu.’” </em>(Yusuf: 5)<br/><br/><em>K</em><em>e</em><em>dua, </em>jangan  menceritakan  mimpinya  kepada  orang  yang  bodoh.  Nabi saw.  bersabda,<br/><br/>“<em>J</em><em>anganlah kamu menceritakan mimpimu kecuali kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang pandai.”</em><br/><br/><em>K</em><em>e</em><em>tiga, </em>janganlah menceritakan mimpi kecuali secara rahasia karena dia pun melihatnya secara rahasia pula. Jangan menceritakannya kepada anak-anak dan wanita. Sebaiknya mimpi itu<br/><br/>diceritakan menjelang awal tahun dan pada pagi hari, bukan sesudah keduanya lewat. Adapun etika pentakwil ialah sebagai berikut.<br/><br/><em>Pertama, </em>jika  saudaranya  menceritakan  mimpi  kepadanya,  maka  katakanlah,  “Aku  kira mimpi itu baik.”<br/><br/><em>Kedua, </em>hendaknya menakwilkan mimpi dengan cara yang paling baik. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, <em>“Mimpi akan terjadi sebagaimana ia ditakwilkan.” </em>Juga diriwayatkan bahwa<br/><br/>beliau bersabda, “<em>Mimpi itu bagaikan kaki yang menggantung selama belum diungkapkan. Jika telah diungkapkan, maka terjadilah.” </em>Demikian yang disebut dalam <em>as-Silsilah ash-Shahihah.</em><br/><br/><em>Ketiga, </em>menyimak mimpi dengan baik, kemudian menjawab si penanya dengan jawaban yang mudah dipahami.<br/><br/><em>K</em><em>ee</em><em>mpat, </em>jangan tergesa-gesa menakwilkan mimpi. Lakukanlah dengan hati-hati.<br/><br/><em>K</em><em>e</em><em>lima, </em>menyembunyikan mimpi dan tidak menyebarkannya sebab ia merupakan amanat.<br/><br/>Jangan menakwilkan mimpi ketika matahari terbit, ketika tergelincir, dan ketika terbenam.<br/><br/><em>K</em><em>ee</em><em>nam, </em>memperlakukan pelaku mimpi secara berbeda. Janganlah menakwilkan mimpi raja<br/><br/>seperti menakwilkan mimpi rakyat, sebab mimpi itu berbeda karena perbedaan kondisi pelakunya.<br/><br/><em>K</em><em>e</em><em>tujuh, </em>merenungkan mimpi yang dikemukakan kepadanya. Jika mimpi itu baik, maka<br/><br/>takwilkanlah dan sampaikanlah kabar gembira kepada pelakunya sebelum mimpi itu ditakwilkan. Jika mimpi itu buruk, maka janganlah menakwillkannya atau takwilkanlah bagian mimpi yang takwilnya paling baik. Jika sebagian mimpi itu merupakan kebaikan dan sebagian lagi keburukan, maka bandingkanlah keduanya, lalu ambillah mimpi yang paling tepat dan paling kuat pokoknya. Jika pentakwil mengalami kesulitan, bertanyalah kepada pelaku mimpi ihwal namanya, lalu takwilkannya berdasarkan namanya itu.<br/><br/>Paparan singkat ini cukup kaya bagi orang yang mau merenungkannya dan mencermati maknanya. Kalaulah kami memaparkannya secara panjang lebar, niscaya menimbulkan kebosanan dan kejemuan. Kami berharap kepada Allah Ta’ala kiranya buku ini bermanfaat bagi kita dan kiranya Dia melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, perut yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak mau tunduk, doa yang tidak diterima, tabiat yang menyeret kepada ketamakan, dan ketamakan yang tidak pernah berakhir. Sesungguhnya Allah Ta’ala Mahakuasa atas segala yang dikehendaki- Nya, serta Maha melakukan apa yang dituju-Nya. Cukuplah bagiku Allah. Dialah sebaik-baik Pelindung

Ustadz Abu Sa’ad al-Wa’izh berkata, “Pada prinsipnya mimpi yang baik itu bersumber dari aneka amal yang benar dan mengingatkan akan aneka a...

Baca selengkapnya »

Penelusuran Dokumen Paten

<p style="text-align: justify;">Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, penting untuk  melakukan penelusuran  (searching) dokumen penemuan/teknologi terdahulu dalam bidang yang sama, yang berdekatan (prior art) dengan menggunakan semua informasi, baik dalam bentuk paten atau dokumen permintaan paten yang dipublikasikan maupun yang bukan paten seperti jurnal, tabloid,  majalah  dan  sebagainya.  Pentingnya  melakukan  penelusuran  ini, terutama  dokumen  paten,  karena  dokumen  paten  berisikan  publikasi  spesifik paten yang memuat rincian teknis yang mengungkapkan fungsi suatu penemuan. Sebagian besar informasi tersebut tidak dapat diperoleh dari sumber lain.</p><br/>Bagi peneliti maupun lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), penelusuran dokumen paten ini penting artinya baik itu dalam tahap:<br/><br/>a.   perencanaan strategi dan tujuan penelitian;<br/><br/>b.   selama pelaksanaan kegiatan penelitian;<br/><br/>c.   setelah kegiatan penelitian dilaksanakan.<br/><br/>Dalam  perencanaan  strategi  dan  tujuan  penelitian,  kegunaan  dari dokumen paten adalah untuk mendeteksi dan menghindari dari kemungkinan:<br/><br/>a.   Melaksanakan kegiatan penelitian dari teknologi yang telah dipatenkan orang lain;<br/><br/>b.   Melaksanakan    kegiatan    penelitian    terhadap    teknologi    yang    patennya<br/><br/>kadaluwarsa;<br/><br/>c.   Melanggar hak paten orang lain;<br/><br/>Adapun    kegunaan dokumen        paten    selama    pelaksanaan    kegiatan penelitian adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian akan layak untuk dipatenkan kelak,  dan juga untuk mengamati     kemungkinan  pengajuan permohonan paten oleh pesaing atau penemuan yang sama.<br/><br/>Manfaat dokumen paten setelah tujuan kegiatan penelitian dilaksanakan atau disempurnakan adalah untuk menentukan strategi perlindungan yang paling baik atas hasil-hasil penelitian tersebut.<br/><br/>Selain untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, penelusuran dokumen  Paten  merupakan  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  sebelum melakukan pendaftaran Paten. Selain mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan Paten adalah novelty (kebaruan). Untuk mengetahui kebaruan suatu invensi yang akan didaftarkan dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran dokumen paten.<br/><br/>Meskipun perlindungan hukum HKI berlaku di negara tempat HKI tersebut didaftarkan, tetapi syarat kebaruan suatu invensi bersifat global, berlaku secara internasional. Penelusuran dokumen paten dapat dilakukan melalui internet di situs-situs penyedia informasi Paten. Selain melalui  internet,  melakukan penelusuran dokumen Paten di Kantor Paten resmi di negara tempat Paten akan didaftarkan sangat diperlukan karena tidak semua informasi Paten dapat diakses melalui internet.<br/><br/>Pada Lampiran 10 dapat dilihat secara praktis langkah-langkah untuk melakukan penelusuran dokumen Paten melalui internet. Beberapa alamat situs web Paten yang dapat diakses dapat dilihat pada Lampiran 11.<br/><br/><strong>Pembiayaan</strong><br/><br/>Terdapat beberapa alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengajukan  permohonan  Paten,  yaitu  biaya  dari  IPB,  biaya  sendiri,  atau mengikuti program-program insentif yang disediakan oleh Pemerintah seperti program “Oleh Paten” Kementerian Riset dan Teknologi dan program “Uber HKI” Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.<br/><br/>Permohonan  Paten  yang  diajukan  dengan  biaya  dari  IPB  maupun mengikuti    program    insentif    dari    pemerintah,    harus    mengikuti    Peraturan Pemerintah  (PP)  dan  peraturan  yang  berlaku  di  IPB.  Ditingkat  nasional, kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI diatur dalam PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10. Kepemilikan KI yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tetapi pengelolaannya dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang.<br/><br/>Kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI di IPB diatur dalam SK Rektor IPB No. 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2). Pasal 5 pedoman tersebut menyatakan bahwa:<br/><br/>a.   KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh IPB secara otomatis menjadi milik IPB.<br/><br/>b.   KI/HKI  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  tridharma  yang  dilakukan  oleh<br/><br/>Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar IPB akan menjadi milik IPB, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.<br/><br/>Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa “apabila berdasarkan hasil pengkajian diputuskan suatu KI/HKI menjadi aset IPB, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor HKI-IPB”.<br/><br/>KI/HKI yang dihasilkan sivitas akademika IPB dapat diajukan dengan biaya sendiri oleh Pihak yang menghasilkan apabila KI/HKI yang dihasilkan tersebut diluar ketentuan Pasal 5 Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB seperti  disebutkan  di  atas.  Selain  itu,  sivitas  akademika  IPB  juga  dapat mengajukan permohonan pendaftaran HKI dengan biaya sendiri apabila sesuai dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (4)  Pedoman  Pengelolaan  KI  dan  HKI  di Lingkungan IPB yang menyatakan “Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh IPB, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.’’

Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, penting untuk  melakukan penelusuran  (searching) dokumen penemuan/teknologi terd...

Baca selengkapnya »

Prosedur Permohonan Paten di Ditjen HKI-Dephuk & HAM

1.  Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).<br/><br/>2.  Pemohon wajib melampirkan:<br/><br/>a.    surat  kuasa  khusus,  apabila  permohonan  diajukan  melalui  konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;<br/><br/>b.    surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;<br/><br/>c.    deskripsi permohonan Paten dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup :<br/><br/>-    Judul invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah<br/><br/>-    Bidang  teknik  invensi,  memuat  secara  umum  dimana  invensi  ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya<br/><br/>-    Latar belakang invensi, pada bagian ini harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya yang relevan dengan invensi tersebut<br/><br/>-    Ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yaitu ciri teknis yang diungkapkan dalam klaim<br/><br/>-    Uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat<br/><br/>-    Uraian lengkap invensi, merupakan suatu pengungkapan penemuan yang  selengkap-lengkapnya,  tidak  boleh  ada  yang  tertinggal  atau tidak diungkapkan<br/><br/>-    Klaim (dibuat pada halaman terpisah), memuat pokok invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel<br/><br/>rumus matematika atau reaksi kimia<br/><br/>-    Abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata<br/><br/>d.    gambar, apabila ada dibuat rangkap 3 (tiga) : hanya memuat tanda- tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari penemuan, tetapi tidak boleh terdapat kata-<br/><br/>kata penjelasan;<br/><br/>e.   bukti  prioritas  asli,  dan  terjemahan  halaman  depan  dalam  bahasa<br/><br/>Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas;<br/><br/>f.    terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris : rangkap 2 (dua);<br/><br/>g.    bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);<br/><br/>h.    bukti  pembayaran  biaya  permohonan  Paten  Sederhana  sebesar  Rp.<br/><br/>125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan untuk pemeriksaan substantif Paten  Sederhana  sebesar  Rp.  350.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu rupiah); dan<br/><br/>i.    tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim:Rp. 40.000,- per klaim.<br/><br/>3.  Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut:<br/><br/>a.    setiap  lembar  kertas  hanya  salah  satu  mukanya  saja  yang  boleh<br/><br/>dipergunakan untuk penulisan dan gambar;<br/><br/>b.    deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum<br/><br/>80 gram dengan batas sebagai berikut :<br/><br/>- dari pinggir atas    : 2 cm<br/><br/>- dari pinggir bawah : 2 cm<br/><br/>- dari pinggir kiri      : 2,5 cm<br/><br/>- dari pinggir kanan : 2 cm<br/><br/>c.    kertas  A-4  tersebut  harus  berwarna  putih,  rata  tidak  mengkilat  dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);<br/><br/>d.    setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada  bagian  tengah  atas  dan  tidak  pada  batas  sebagaimana  yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1);<br/><br/>e.    pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor  baris  dan  setiap  halaman  baru  merupakan  permulaan  (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3);<br/><br/>f.    pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam,  dengan  ukuran  antar  baris  1,5  spasi,  dengan  huruf  tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;<br/><br/>g.    tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;<br/><br/>h.    gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih<br/><br/>ukuran  A-4  dengan  berat  minimum  100  gram  yang  tidak  mengkilap dengan batas sebagai berikut:<br/><br/>- dari pinggir atas    : 2,5 cm<br/><br/>- dari pinggir bawah : 1 cm<br/><br/>- dari pinggir kiri      : 2,5 cm<br/><br/>- dari pinggir kanan : 1,5 cm<br/><br/>i.    seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;<br/><br/>j.    setiap  istilah  yang  dipergunakan  dalam  deskripsi,  klaim,  abstrak  dan gambar harus konsisten satu sama lain.<br/><br/>Prosedur permohonan Paten di Ditjen. HKI, Departemen Hukum dan HAM dapat dilihat pada Gambar 3.

1.  Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2...

Baca selengkapnya »

Pelanggaran dan Sanksi Paten

<strong>Pelanggaran dan Sanksi</strong><br/><p style="text-align: justify;">Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisa, termasuk  kegiatan  untuk  keperluan  uji  bioekivalensi  atau  bentuk  pengujian lainnya,  sepanjang  tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari  Pemegang Paten,  dianggap  bukan  merupakan  pelanggaran  pelaksanaan  Paten  yang dilindungi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten. Selain itu, ketentuan sanksi lainnya antara lain diatur sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li style="text-align: justify;">Menggunakan proses  produksi yang diberi  Paten,  atau membuat, menggunakan,  menjual,   mengimpor,  menyewakan,    menyerahkan,    atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkannya produk atau proses yang diberi Paten, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li><br/> <li style="text-align: justify;">Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan,</li><br/> <li style="text-align: justify;">atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkannya produk atau alat yang diberi Paten sederhana, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</li><br/> <li style="text-align: justify;">Tindak pidana dalam Paten merupakan delik aduan.</li><br/></ol>

Pelanggaran dan Sanksi Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisa, termasuk  kegiatan  untuk  keperluan  uji  bioekiv...

Baca selengkapnya »

Bentuk dan Lama Perlindungan Paten

<strong>Bentuk dan Lama Perlindungan</strong><br/><br/>Bentuk  perlindungan Paten adalah pemberian hak  eksklusif    bagi Pemegang Paten untuk:<br/><br/>a. Dalam hal Paten produk:<br/><br/>- membuat;<br/><br/>- menggunakan;<br/><br/>- menjual;<br/><br/>- mengimpor;<br/><br/>- menyewakan;<br/><br/>- menyerahkan; atau<br/><br/>- menyediakan untuk dijual; atau<br/><br/>- disewakan; atau<br/><br/>- diserahkan<br/><br/>b. Dalam hal Paten proses:<br/><br/>menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.<br/><br/>Jangka waktu perlindungan untuk Paten adalah 20 (dua puluh) tahun tidak dapat diperpanjang, dan untuk Paten Sederhana 10 (sepuluh) tahun juga tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi pemegang Paten atau Paten Sederhana.

Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk  perlindungan Paten adalah pemberian hak  eksklusif    bagi Pemegang Paten untuk: a. Dalam hal Paten pro...

Baca selengkapnya »

Pengertian dan Istilah Paten

<strong>1. Pengertian dan Istilah</strong><br/><br/>Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.<br/><br/>Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Paten antara lain:<br/><br/><strong><span style="text-decoration: underline;">Paten:</span></strong><strong> </strong>adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan  sendiri  Invensinya  tersebut  atau  memberikan  persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<br/><br/><strong><span style="text-decoration: underline;">Invensi:</span></strong><strong> </strong>adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<br/><br/><strong><span style="text-decoration: underline;">Inventor:</span></strong><strong> </strong>adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.<br/><br/><strong><span style="text-decoration: underline;">Pemegang Paten:</span></strong><strong> </strong>adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.<br/><br/><strong><span style="text-decoration: underline;">Paten Sederhana</span></strong>: adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat  baru  dalam  Paten  Sederhana  sama  dengan  Paten  biasa  yaitu  bersifat universal. Perbedaan Paten dengan Paten Sederhana dapat dilihat pada Tabel 1.<br/><br/><strong><span style="text-decoration: underline;">Hak  Prioritas</span></strong><strong>: </strong>adalah  hak  Pemohon  untuk  mengajukan  permohonan  yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of industrial property atau agreement establishing the world trade organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal  prioritas  di  negara  tujuan  yang juga  anggota  salah  satu  dari  kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.<br/><p style="text-align: justify;">Tabel 1. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana</p><br/><br/><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td width="39" valign="top"><strong>No.</strong></td><br/><td width="137" valign="top"><strong>K</strong><strong>eterangan</strong></td><br/><td width="159" valign="top"><strong>Paten</strong></td><br/><td width="151" valign="top"><strong>Paten Sederhana</strong></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="39" valign="top">1.</td><br/><td width="137" valign="top">Jumlah klaim</td><br/><td width="159" valign="top">1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi</td><br/><td width="151" valign="top">1 invensi</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="39" valign="top">2.</td><br/><td width="137" valign="top">Masa perlindungan</td><br/><td width="159" valign="top">20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan<br/><br/>permohonan paten</td><br/><td width="151" valign="top">10 tahun sejak tanggal penerimaan paten</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="39" valign="top">3.</td><br/><td width="137" valign="top">Pengumuman permohonan</td><br/><td width="159" valign="top">18 bulan setelah tanggal penerimaan</td><br/><td width="151" valign="top">3 bulan setelah tanggal penerimaan</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="39" valign="top">4.</td><br/><td width="137" valign="top">Jangka waktu pengajuan keberatan</td><br/><td width="159" valign="top">6 bulan terhitung sejak diumumkan</td><br/><td width="151" valign="top">3 bulan terhitung sejak diumumkan</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="39" valign="top">5.</td><br/><td width="137" valign="top">Pemeriksaan substantif</td><br/><td width="159" valign="top">Kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri</td><br/><td width="151" valign="top">Kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="39" valign="top">6.</td><br/><td width="137" valign="top">Lama pemeriksaan substantif</td><br/><td width="159" valign="top">36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif</td><br/><td width="151" valign="top">24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif</td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="39" valign="top">7.</td><br/><td width="137" valign="top">Objek paten</td><br/><td width="159" valign="top">Proses, penggunaan, komposisi, dan produk</td><br/><td width="151" valign="top">Produk atau alat kasat mata (tangible)</td><br/></tr><br/></tbody><br/></table><br/><p style="text-align: justify;">Sumber: Buku Panduan HKI, Ditjen. HKI-Dephuk & HAM, 2005</p>

1. Pengertian dan Istilah Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituang...

Baca selengkapnya »

Basis otonomi daerah adalah kabupaten bukan propinsi

<em>Selama ini basis otonomi daerah adalah kabupaten bukan propinsi sehingga di beberapa  daerah menimbulkan  masalah.  Banyak kabupaten  di  Indonesia berpenduduk  mayoritas  dari suatu  etnis  tertentu.  Hal ini menumbuhkan semangat kedaerahan yang kuat dan seringkali hanya untuk kepentingan etnis tersebut. </em><em>Jika basis dari otonomi daerah adalah propinsi, tentunya masalah ini akan banyak berkurang.</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Basis otonomi  daerah  semula  memang  propinsi.  Namun  karena  adanya pergantian pimpinan di Depdagri dan otonomi daerah sudah disosialisasikan hingga ada desakan dari para kepala daerah,  basisnya menjadi kabupaten. Namun masih terbuka kemungkinan untuk mengubahnya.

Selama ini basis otonomi daerah adalah kabupaten bukan propinsi sehingga di beberapa  daerah menimbulkan  masalah.  Banyak kabupaten  di  In...

Baca selengkapnya »

Sumber konflik penguasaan sumber daya alam

<em>Salah satu sumber konflik adalah penguasaan sumber daya alam baik itu di level pemerintah, di level masyarakat – pemerintah yang melibatkan perusahaan besar, dan di level antar warga masyarakat sendiri. Ini bermuara dari ketidakjelasan atas salah satu pasal di UUD yang menyatakan  bahwa sumber kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan bangsa.</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Pasal 33 dan 34 memang dijabarkan ke level implementasi melalui UU yang melibatkan Departemen Kehutanan, Pertanian dan Pertambangan. Dalam hal ini, memang  semua  pihak terkait  harus duduk bersama  agar tidak terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya. Tiap UU yang akan dibuat memerlukan masukan dari masing-masing departemen. Kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Hasil judicial review tersebut  bersifat final dan mengikat sehingga jika ada UU yang digugurkan, keputusan  tersebut  harus dipatuhi. Bila ada fakta terjadinya pertentangan/kontradiksi antara UU yang satu dengan lainnya, dapat mengajukan peninjauan.

Salah satu sumber konflik adalah penguasaan sumber daya alam baik itu di level pemerintah, di level masyarakat – pemerintah yang melibatkan ...

Baca selengkapnya »

Menjaga martabat bangsa itu bagaimana ?

<em>Label partai Islam atau non Islam tidak penting lagi. Yang lebih penting itu artikulasi politiknya. Apa artinya ? Yang disebut dengan menjaga martabat bangsa itu bagaimana ? Misalnya berkaitan dengan kasus Ambalat, apa yang harus dilakukan ?</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Sejarah partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa bukan hanya partai berasaskan  agama  yang ditinggalkan publik namun  juga partai  yang tidak berasaskan agama. Partai berasaskan agama yang tidak menjalankan agama dengan baik tentunya akan ditinggalkan publik. Sebaliknya jika ada partai yang tidak berkiblat pada agama tertentu namun mau memperjuangkan nilai-nilai kebenaran  yang universal tentunya  akan dipercaya publik. Artikulasi politik berkaitan dengan program politik yang diwujudnyatakan oleh partai tersebut.<br/><br/>Martabat  berkaitan  nilai moral atau  akhlak dimana  dengan  nilai tersebut martabat  ditegakkan. Indonesia bukanlah bangsa yang hidup sendirian. Dengan adanya martabat,  kita dapat meyakinkan dan menghormati bangsa lain; kita pun dapat mempertahankan kedaulatan dengan cara yang bermartabat. Sehubungan dengan kasus Ambalat, kita berharap  Malaysia dapat berbesar hati  untuk  mau  menyerahkan  pulau  Ambalat kepada  Indonesia.  Dengan demikian, Indonesia dapat  melunasi hutang  luar negerinya sebanyak + Rp1.400 trilyun karena di pulau Ambalat diperkirakan terdapat sumber daya alam senilai + Rp 5.000 trilyun. Sehingga kita tidak perlu mengirim TKI ke Malaysia dan Malaysia tidak akan direpotkan lagi dengan masalah TKI.

Label partai Islam atau non Islam tidak penting lagi. Yang lebih penting itu artikulasi politiknya. Apa artinya ? Yang disebut dengan menjag...

Baca selengkapnya »

Masalah warga negara Indonesia keturunan Cina

<em>Berkaitan dengan masalah warga negara Indonesia keturunan Cina yang tidak kunjung  selesai. Walaupun  mereka  sudah  lama  tinggal di Indonesia dan bahkan  menjadi  warga  negara  Indonesia namun  hak-hak  mereka  belum sepenuhnya diberikan. Tentunya ada keinginan dari mereka untuk bisa sama dengan warga negara lainnya.</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan untuk meninjau kembali segala UU yang diskriminatif. Proses ini sedang berjalan. Tentunya kita berharap bahwa transparansi ini akan memudahkan kita untuk mencari solusi bukannya menambah kontroversi.

Berkaitan dengan masalah warga negara Indonesia keturunan Cina yang tidak kunjung  selesai. Walaupun  mereka  sudah  lama  tinggal di Indone...

Baca selengkapnya »

Management and transparency pada grass root level

<em>Di Indonesia, management and transparency pada grass root level masih sulit untuk  dilakukan. Masih banyak hal yang belum  bisa dilaksanakan secara transparan karena adanya gray area. Untuk kasus KPU seharusnya ada aturan jelas tentang sumbangan/donasi terutama identitas penyumbang dan tujuan penggunaan sumbangan tersebut.</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Memang harus kita akui bahwa masih banyak yang belum transparan namun perkembangan  tetap  ada. Mengenai sumbangan, sudah ada aturan  bahwa untuk jumlah di atas Rp 5 juta harus disertai dengan jelas nama penyumbangnya.  Demikian juga untuk  laporan  kekayaan  pejabat  negara, masing-masing aset  harus disertai surat resmi kepemilikan. Bagaimanapun juga proses ini tetap  perlu diawasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.

Di Indonesia, management and transparency pada grass root level masih sulit untuk  dilakukan. Masih banyak hal yang belum  bisa dilaksanakan...

Baca selengkapnya »

Tantangan dan Peluang dalam Mengagas Visi dan Cetak Biru Bangsa Indonesia Masa Depan: Sebuah Pemikiran Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani

<p style="text-align: justify;">Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A 1</p><br/><p style="text-align: justify;">Menggagas sebuah  'blueprint' tidaklah mudah.  Sebagai contoh,  Bappenas membutuhkan  waktu lebih dari dua bulan untuk membangun blueprint bagi pemulihan kembali Aceh dan Nias. Disamping itu, dibutuhkan juga komitmen untuk membuat terobosan dan langkah yang kontributif. Walaupun komitmen tidak menyelesaikan masalah secara langsung, komitmen mewujudkan adanya harapan. Hal ini sejalan dengan pepatah dari Ibnu Kaldun bahwa bangsa akan mati jika tidak mempunyai harapan. Jika bangsa Indonesia tidak mempunyai harapan, bagaimana Indonesia akan berkontribusi baik terhadap  warga negaranya maupun terhadap dunia ? Tidak adanya harapan membuat keadaan menjadi lebih sempit dan mencemaskan hingga cara berpikir pun juga menjadi tidak sehat dan mencemaskan. Misalnya, terorisme dan ekstremisme muncul dari pihak-pihak yang berada dalam kecemasan.</p><br/>Adanya harapan dalam kehidupan bangsa Indonesia digambarkan secara jelas dalam konstitusi Indonesia melalui :<br/><p style="text-align: justify;">Pembukaan  UUD 1945  yang  tak  terpisahkan  dari  konstitusi.  Dalam Pembukaan UUD terdapat  pernyataan  'Kemerdekaan adalah hak segala bangsa'. Dengan demikian bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Keberadaan bangsa Indonesia juga tidak untuk mengancam negara lain ataupun menjajah bangsa Indonesia sendiri. Kehadiran bangsa Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kesatuan, dan keadilan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kemerdekaan Indonesia tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri dan berkutat dengan permasalahan dalam negeri saja, namun juga ikut aktif berperan serta dalam peradaban dunia. Hal-hal tersebut tentunya memunculkan harapan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal 37 yang membuka  peluang adanya  amandemen  terhadap  UUD.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kehidupan bangsa yang tidak matematis  membutuhkan  konstitusi yang memungkinkan dinamika sejalan dengan interaksi di dalam dan ke luar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Amandemen  penting  yang  sudah  dilakukan antara  lain  pembatasan terhadap  masa jabatan  kepala negara.  Dimasa Orla dan Orba dimana jabatan presiden tidak dibatasi, kemajuan bangsa menjadi terhambat. Di kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang paling lama merdeka, mempunyai sumber daya alam paling kaya, dan sumber daya manusia paling banyak  namun  masih  banyak  tertinggal  dibandingkan  negara ASEAN lainnya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan adanya pembatasan  terhadap masa jabatan presiden, pergantian pimpinan pun terjadi dan tiap mantan presiden harus mempertanggungjawabkan  setiap kebijakan yang diambil selama masa pemerintahannya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal  28  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia.  Pasal  tersebut bukanlah sebagai respon atas trend dunia namun ini menandakan adanya kesadaran  yang mendalam  bahwa kita hadir sebagai masyarakat yang bermartabat dan berdaulat. Hal ini sejalan dengan kaidah dalam politik Islam bahwa kualitas rakyat menentukan  kualitas pemimpinnya. Rakyat yang bermartabat tentunya  akan memilih pemimpin yang bermartabat pula.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal 31 yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Pasal ini ditujukan untuk menghadirkan masyarakat yang bermartabat dan terhormat  yang memiliki EQ  (emotional  quotient),  IQ (intelligence quotient),  dan  SQ (spiritual quotient) yang tinggi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal 33 dan 34 yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial baik untuk warga negara Indonesia dan Pemerintah.</p><br/><p style="text-align: justify;">Prinsip :  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hukum yang  tidak  dapat ditegakkan merupakan suatu masalah, namun akan lebih bermasalah lagi jika tidak ada hukum. Hukum memastikan adanya koreksi dan pengawasan.  Harapan  akan  muncul  jika pola  hubungan  antar  warga didasarkan atas hukum.</p><br/><p style="text-align: justify;">Prinsip kedaulatan rakyat dimana hak untuk membuat UU tidak lagi berada di  tangan  Pemerintah   namun  di  DPR. Rakyat yang  berdaulat   juga diwujudkan dalam pemilihan presiden secara langsung.</p><br/><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, masa depan bangsa Indonesia ternyata  masih bisa diharapkan melalui berbagai hal:</p><br/><p style="text-align: justify;">Suksesnya penyelenggaraan KTT Asia Afrika. Hal ini menandakan Indonesia masih diharapkan keberadaannya oleh negara-negara lain. Jumlah negara yang hadir mencapai tiga kali lipat jumlah peserta KTT 1955. Malaysia dan Singapura sebagai negara yang lebih maju dari Indonesia pun hadir. Selama penyelenggaraan  KTT, terdapat  beberapa  kesepakatan  penting misalnya antara  PM Jepang dan  Presiden  Cina, antara  PM India dan  Presiden Pakistan berkaitan  dengan  masalah  Kashmir. Mereka  dapat  berdialog secara terbuka dan nyaman di Indonesia;</p><br/><p style="text-align: justify;">Masih tersedianya potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi dan dieksplorasi;</p><br/><p style="text-align: justify;">Kualitas sumber daya manusia yang masih bisa bangkit. Misalnya, baru- baru ini beberapa siswa Indonesia memenangkan Olimpiade Matematika;</p><br/><p style="text-align: justify;">Sekalipun masih ada pesimisme terhadap  penanganan  korupsi, harapan tetap muncul. Memang banyak hal perlu  diperbaiki namun  beberapa kebijakan  mengarah pada kemajuan. Misalnya, Presiden telah menugaskan BPK untuk mengaudit kantor kepresidenan,  wakil presiden dan Sekretariat Negara.Semua prinsip di atas merupakan dasar untuk mewujudkan 'blueprint' dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia.</p>

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A 1 Menggagas sebuah  'blueprint' tidaklah mudah.  Sebagai contoh,  Bappenas membutuhkan  waktu lebih ...

Baca selengkapnya »

Sikap Positif Terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

<p style="text-align: justify;">Sikap positif berarti sikap yang mendukung terhadap sesuatu. Sikap positif bukan berarti sikap yang penurut, namun lebih dari pada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsipprinsip, asas-asas dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama adalah sikap kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bangsa Indonesia yang terlahir di bumi tanah air Indonesia kita harus menyadari akan mulia dan terpujinya perjuangan para pendiri negara ini. Dengan gigih mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Oleh karenanya apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh para pendiri negara, para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa tidak boleh disia-siakan dan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan nyata guna mencapai tujuan nasional bangsa. Inilah wujud sikap positif untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa, dan sikap positif terhadap suasana kebatinan dan nilai-nilai Konstitusi pertama berarti menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara dengan tata hukum bernegara di dalam kehidupan negara yang didirikan pada pada tanggal 17 Agustus 1945. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna menuju tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya agar kehidupan bernegara sesuai dengan tata aturan bernegara yang diharapkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan, aktivitas dan perbuatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan nasional dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan hukum dasar negara, dan ini dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas, diantaranya: 1. sebagai warganegara yang selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatannya; 3. belajar giat supaya menjadi warga negara yang cerdas berpendidikan yang maju setara dengan bangsa-bangsa dari negara-negara maju; 4. membangun negara dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia; 5. meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendirikan tempat-tempat usaha produktif untuk menampung tenaga kerja; 6. menunjukkan rasa kebersamaan seluruh suku bangsa yang ada untuk saling membantu dalam melakukan pembangunan di seluruh wilayah ne-gara Republik Indonesia; 7. memupuk tenggang rasa toleransi adanya perbedaan dengan tetap berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 8. selalu setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia; 9. selalu bekerja keras tanpa kenal menyerah untuk membangun negara; 10. menentang segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia; 11. menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku; 12. menghargai perbedaan pendapat, 13. berlaku adil dalam mengambil keputusan, 14. berperan serta dalam pelaksanaan pemilu, 15. mendukung segala kebijakan politik pemerintah yang merakyat, 16. rela berkorban untuk membela tanah air dari serangan musuh, 17. selalu setia mempertahankan keutuhan wilayah negara. 18. kritis terhadap kondisi kehidupan kesengsaraan rakyat;</p>

Sikap positif berarti sikap yang mendukung terhadap sesuatu. Sikap positif bukan berarti sikap yang penurut, namun lebih dari pada itu, yait...

Baca selengkapnya »