Tantangan dan Peluang dalam Mengagas Visi dan Cetak Biru Bangsa Indonesia Masa Depan: Sebuah Pemikiran Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A 1

Menggagas sebuah  'blueprint' tidaklah mudah.  Sebagai contoh,  Bappenas membutuhkan  waktu lebih dari dua bulan untuk membangun blueprint bagi pemulihan kembali Aceh dan Nias. Disamping itu, dibutuhkan juga komitmen untuk membuat terobosan dan langkah yang kontributif. Walaupun komitmen tidak menyelesaikan masalah secara langsung, komitmen mewujudkan adanya harapan. Hal ini sejalan dengan pepatah dari Ibnu Kaldun bahwa bangsa akan mati jika tidak mempunyai harapan. Jika bangsa Indonesia tidak mempunyai harapan, bagaimana Indonesia akan berkontribusi baik terhadap  warga negaranya maupun terhadap dunia ? Tidak adanya harapan membuat keadaan menjadi lebih sempit dan mencemaskan hingga cara berpikir pun juga menjadi tidak sehat dan mencemaskan. Misalnya, terorisme dan ekstremisme muncul dari pihak-pihak yang berada dalam kecemasan.

Adanya harapan dalam kehidupan bangsa Indonesia digambarkan secara jelas dalam konstitusi Indonesia melalui :

Pembukaan  UUD 1945  yang  tak  terpisahkan  dari  konstitusi.  Dalam Pembukaan UUD terdapat  pernyataan  'Kemerdekaan adalah hak segala bangsa'. Dengan demikian bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Keberadaan bangsa Indonesia juga tidak untuk mengancam negara lain ataupun menjajah bangsa Indonesia sendiri. Kehadiran bangsa Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kesatuan, dan keadilan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri dan berkutat dengan permasalahan dalam negeri saja, namun juga ikut aktif berperan serta dalam peradaban dunia. Hal-hal tersebut tentunya memunculkan harapan.

Pasal 37 yang membuka  peluang adanya  amandemen  terhadap  UUD.

Kehidupan bangsa yang tidak matematis  membutuhkan  konstitusi yang memungkinkan dinamika sejalan dengan interaksi di dalam dan ke luar.

Amandemen  penting  yang  sudah  dilakukan antara  lain  pembatasan terhadap  masa jabatan  kepala negara.  Dimasa Orla dan Orba dimana jabatan presiden tidak dibatasi, kemajuan bangsa menjadi terhambat. Di kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang paling lama merdeka, mempunyai sumber daya alam paling kaya, dan sumber daya manusia paling banyak  namun  masih  banyak  tertinggal  dibandingkan  negara ASEAN lainnya.

Dengan adanya pembatasan  terhadap masa jabatan presiden, pergantian pimpinan pun terjadi dan tiap mantan presiden harus mempertanggungjawabkan  setiap kebijakan yang diambil selama masa pemerintahannya.

Pasal  28  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia.  Pasal  tersebut bukanlah sebagai respon atas trend dunia namun ini menandakan adanya kesadaran  yang mendalam  bahwa kita hadir sebagai masyarakat yang bermartabat dan berdaulat. Hal ini sejalan dengan kaidah dalam politik Islam bahwa kualitas rakyat menentukan  kualitas pemimpinnya. Rakyat yang bermartabat tentunya  akan memilih pemimpin yang bermartabat pula.

Pasal 31 yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Pasal ini ditujukan untuk menghadirkan masyarakat yang bermartabat dan terhormat  yang memiliki EQ  (emotional  quotient),  IQ (intelligence quotient),  dan  SQ (spiritual quotient) yang tinggi.

Pasal 33 dan 34 yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial baik untuk warga negara Indonesia dan Pemerintah.

Prinsip :  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hukum yang  tidak  dapat ditegakkan merupakan suatu masalah, namun akan lebih bermasalah lagi jika tidak ada hukum. Hukum memastikan adanya koreksi dan pengawasan.  Harapan  akan  muncul  jika pola  hubungan  antar  warga didasarkan atas hukum.

Prinsip kedaulatan rakyat dimana hak untuk membuat UU tidak lagi berada di  tangan  Pemerintah   namun  di  DPR. Rakyat yang  berdaulat   juga diwujudkan dalam pemilihan presiden secara langsung.

Selanjutnya, masa depan bangsa Indonesia ternyata  masih bisa diharapkan melalui berbagai hal:

Suksesnya penyelenggaraan KTT Asia Afrika. Hal ini menandakan Indonesia masih diharapkan keberadaannya oleh negara-negara lain. Jumlah negara yang hadir mencapai tiga kali lipat jumlah peserta KTT 1955. Malaysia dan Singapura sebagai negara yang lebih maju dari Indonesia pun hadir. Selama penyelenggaraan  KTT, terdapat  beberapa  kesepakatan  penting misalnya antara  PM Jepang dan  Presiden  Cina, antara  PM India dan  Presiden Pakistan berkaitan  dengan  masalah  Kashmir. Mereka  dapat  berdialog secara terbuka dan nyaman di Indonesia;

Masih tersedianya potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi dan dieksplorasi;

Kualitas sumber daya manusia yang masih bisa bangkit. Misalnya, baru- baru ini beberapa siswa Indonesia memenangkan Olimpiade Matematika;

Sekalipun masih ada pesimisme terhadap  penanganan  korupsi, harapan tetap muncul. Memang banyak hal perlu  diperbaiki namun  beberapa kebijakan  mengarah pada kemajuan. Misalnya, Presiden telah menugaskan BPK untuk mengaudit kantor kepresidenan,  wakil presiden dan Sekretariat Negara.Semua prinsip di atas merupakan dasar untuk mewujudkan 'blueprint' dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia.