Article Archive For Month : 2010 | Jasa Skripsi Tesis Disertasi

Home > Archives for 2010

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM AKAD NIKAH

On 17 March 2010 Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ilmu Syariah

BAB I PENDAHULUAN A.  Pendahuluan Hukum   agama   yang   sahih   dan   pikiran   yang   sehat   mengakui perkawinan sebagai suatu hal yang suci dan kebisaan yang baik dan mulia. Jika  diukur  dengan  neraca  keagamaan,  perkawinan  menjadi  dinding  yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram.1 Pernikahan  adalah  landasan  bangunan,  dan  kedudukan  keluarga sangatlah penting dalam pandangan al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan fondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang.2 Apabila  dua  orang  pria  dan  wanita  terikat  dalam  perkawinan, keduanya  akan  hidup  nyaman  dan  tentram  dua  sejoli,  hidup  sebagaimana suami isteri dengan hak dan kewajiban bersama membangun suatu rumah tangga yang sejahtera, saling tolong-menolong, saling kasih dan mencintai. Apabila akad itu telah dilangsungkan maka landasan kukuh untuk berpijak 1  H.S. M. Nasruddin Latif, Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Bandung : Pustaka Hidayat, 2001, hlm. 4 2 Lynn Wilcox, Women and the Holy Qur’an : A Sufi Perspektive, (tarj.) Dictia“ Wacana dan al-Qur'an dalam Perspektif Sufi”, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hlm. 125. dalam  membangun  suatu  keluarga  sejahtera  telah  terpancang,  sehingga tercapailah suatu kelurga sejahtera, aman dan tentram.3 Islam menganjurkan perkawinan mengandung manfaat baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Di antara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan dapat menentramkan jiwa, menahan emosi,  menutup  pandangan  dari  segala  yang  dilarang  Allah  dan  untuk menjaga kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah.4 Sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 : Artinya : Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. ar-Rum :21).5 Perkawinan merupakan ikatan yang kuat “ mitsaqan ghalidhan” antara pria dan wanita untuk selamanya. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah membentuk tatanan yang diliputi rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab I Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 3  Kaelany HD, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 141. 4  H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, (tarj.) Agus Salim, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Pustaka, 1998, hlm. 16. 5 Departeman Agama RI, al-Qur'an  dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1998, hlm. 644. antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.6 Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sebab kalau tidak dengan nikah tentu anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggungjawab atasnya. Dari perkawinan itu akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan keluarga yang  baru. Tidak diragukan bahwa perzinaan merupakan bahaya terburuk dalam perkembangan hidup manusia, betapa tidak, dan bagaimana akibatnya jika perzinaan itu merajalela dalam masyarakat, akan bertebaran manusia-manusia yang lahir dari pasangan pria dan wanita zina. Terlahir keturunan yang tidak sah, lalu muncul lagi masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah waris, masalah perwalian, pemeliharaan anak, dan sebagainya. Karena itulah, Islam  menggariskan suatu aturan akad nikah untuk menghalalkan  pergaulan pria  dan wanita,  yang    sekaligus dapat menyelamatkan pasangan tersebut dari kebinasaan hawa nafsunya.7 1019 6 Redaksi Sinar Grafika, UU Pokok Perkawinan, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 1 7 Kaelani Ahmad, loc. cit. 8  Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz. II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th., hlm. Artinya : “Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata : Telah bersabda kepada kita Rasulullah Saw Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk      menikah,      karena      sesungguhnya      pernikahan      itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.” (H.R Bukhari Muslim). Dengan   perkawinan   terjaga   dan   terpeliharalah   perempuan   yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Alangkah malang nasib wanita yang menyia-nyiakan kecantikannya waktu muda dengan berfoya-foya dan bergaul bebas tanpa batas. Kemudian setelah habis manis sepah dibuang maka wanita itu tinggal seorang diri, tidak ada suami yang memeliharanya dan tidak ada anak yang menyayanginya.9 Suatu kenyataan yang harus diingat ialah bahwa dengan perkawinan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami dan isteri guna ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat atau merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengkap, yang dapat berdiri sendiri. Organisme cucu Adam tidak bisa berfungsi dengan sempurna jika makhluk lain yang membantunya. Nyata bahwa perkawinan adalah jalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Pemenuhan kebutuhan jasmani jika dialirkan  pada  saluran  yang  halal,  niscaya  tidak  mangandung  perasaan bersalah atau dosa dilakukan di jalan yang  haram.10 Ayat tentang poligami dibolehkan dengan bersyarat, pada surat an-Nisa ayat 3, secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan 9 Kaelany HD, op. cit, hlm. 143 10 H. S. M., Nasruddin Latif, op. cit., hlm. 17 kepada anak-anak yatim. Ayat ini diturunkan segera setelah perang Uhud ketika masyarakat muslim dibebankan dengan banyaknya anak yatim serta tawanan perang,  maka    perlakuan itu diatur  dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan bila seorang ingin menikahi lebih dari seorang isteri : -     Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi -     Dia harus memperlakukan semua isterinya itu dengan adil. Setiap isteri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya.11 Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3 : Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terahdap (hak- hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  dua,  tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” ( Q. S. an-Nisa ayat 3).12 Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang  dapat menjamin  keadilan  suami  kepada  isteri-isteri  terpenuhi.  Namun  demikian, 11 Abdurrahman I. Doi, Perkawinan dan Syari’at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 14 12 Departemen Agama RI, op. Cit., hlm. 115 hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristeri dapat dipenuhi dengan baik.13 Dalam kitab Abu Daud dari harits bin Qais, berkata : Artinya : “saya masuk  Islam  bersama-sama dengan delapan isetri saya, lalu saya menceritakan kepada Nabi Saw”. maka sabda beliau “ maka pilihlah empat orang di antara mereka”. Sebelum perkawinan dilangsungkan terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orang tua mempelai yang tujuannya demi kebaikan calon mempelai, karena untuk membina rumah tangga selanjutnya. Di dalam kitab-kitab fiqh telah membahas mengenai syarat-syarat tersebut. Adapun pengertian syarat dalam perkawinan ialah : Artinya : “Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan “. Ada akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa syarat, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad. Ada syarat yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, dan ada pula 170. 13 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 14 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (tarj.), Muh. Thalib, Bandung: al-Ma’arif, 1997, hlm. 150. 15 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam, juz, VII,  Beirut : Dar al-Fikr, 1997, hlm. 53 yang  dilarang  oleh  syara’  masing-masing  syarat  itu  mempunyai  hukum tersendiri.16 Ulama fiqh sepakat bahwa syarat yang sesuai dengan tujuan akad harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Misalnya syarat akan mempergauli isteri dengan baik, pakaian, tempat tinggal dan akan minta izin pada suami apabila isteri bepergian dan syarat lain yang sifatnya tidak menyeleweng dari hukum Allah. Mereka juga sepakat tentang melarang syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad, misalnya syarat bahwa suami tidak akan memberikan nafkah kepada  isteri, tidak akan memberi maskawin atau isteri harus memberi nafkah kepada suami atau isteri hanya akan dipergauli pada siang hari, tidak malam hari atau syarat lain yang bertentangan dengan tujuan akad. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang tidak sejalan tetapi tidak berlawanan dengan tujuan akad. Artinya syarat tersebut memang bermanfaat bagi salah satu calon mempelai, misalnya syarat bahwa isteri tidak akan diusir dari rumah atau kampungnya, tidak berpergian bersama (isteri), tidak akan kawin lagi dan sebagainya.17 Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah bahwa perkawinannya sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya,18 mereka beralasan dengan hadits : 16 H. S. A. Al-Hamdani, op. cit., hlm. 59 17 Wahbah al-Zuhaily, op. cit., hlm. 34 18   H. S. A. Al-Hamdani, op. cit., hlm. 33 Artinya : “Dari Umar r.a : Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabulllah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat”. Mereka  berpendapat  bahwa  syarat-syarat  di  atas  bukan  dari  kitab Allah, karena syari’at tidak menghendakinya dan syarat tersebut tidak akan menambahkan kebaikan akad dan tujuan akad.20 Artinya :     Dari    Umar    bin    Auf    al-Mazani    r.a    bahwa   Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda : “Orang Islam itu terikat dengan syarat  yang  mereka  buat,  kecuali  syarat  menghalalkan  yang haram dan mengharamkan yang halal. (HR. Turmudzi dan hadits ini Shahih) Mereka     berpendapat    bahwa     syarat-syarat     di     atas    dianggap mengharamkan yang halal, seperti  kawin lagi (poligami) dan bepergian kedua hal itu adalah halal.?? Sebagian ulama lainnya. Hambaliyah mewajibkan dipenuhinya syara- syarat  terhadap  wanita.  Apabila  tidak  dipenuhi  maka  perkawinanya  dapat difasakhkan.23 Mereka beralasan dengan hadits Nabi : 19  Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, hlm. 251. 20 H. S. A. Al-Hamdani, op. cit., hlm. 34. 21 Ismail al-Kahlani, Subu al-Salam, juz III, Semarang: Toha Putra, hlm. 59. 22 Sayid Sabiq, op, cit, hlm. 72 23 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. VII, Dar al-Kutb al-Alamiyah, hlm. 448. 24 Imam Muslim, op. cit., hlm. 1036. Artinya :  Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah berabda Rasulullah Saw: Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormata perempuan. (HR Riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir). Pendapat yang mangatakan kalau syarat tidak berpoligami dalam akad nikah dianggap mengharamkan yang halal terbantah, sebab syarat itu tidak mengharamkan yang halal tetapi memberikan pilihan bagi si perempuan untuk minta fasakh apabila syarat itu tidak dipenuhi.25 Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi, khususnya mengenai masalah ”Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah   Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah”. B.  Permasalahan Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang  hendak  dikembangkan dan dicari  pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : <ol> 	<li style="text-align: justify;">Bagaimana  metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dengan perempuan lain dalam akad nikah ?</li> 	<li style="text-align: justify;">Bagaimana  pendapat  Ibnu  Qudamah  tentang  perjanjian  untuk  tidak berpoligami dalam akad nikah dalam perspektif keadilan gender ?</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN A. Pendahuluan Hukum agama yang sahih dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai suatu hal yang s...

Baca selengkapnya »

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJIAN MUJAHADAH DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI PONDOK PESANTREN AL-ISTIQOMAH KEMBANGAN BINTORO DEMAK TINJAUAN KOMUNIKASI DAKWAH

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Dakwah

BAB I PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Nilai-nilai dan renungan-renungan tentang hakekat abadi atau Ilahi (hidup beragama) itu bisa memberikan kekuatan dan stabilitas bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai metafisik ini memberikan kemampuan/daya tahan dan tambahan energi untuk berjuang. Sebab, semua nilai religius, spiritual dan transendental  yang  tersembunyi  di  balik  atau  jauh  di  belakang  nilai-nilai materil dan bersifat indrawi itu, pada hakekatnya selalu mengandung unsur kebenaran serta keabadian sepanjang masa. Dan selalu akan memberikan kebahagiaan sejati kepada segenap umat manusia. Barang siapa bisa menangkap arti serta nilai-nilai abadi tersebut, pasti akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan sejati. Imannya akan teguh dan kokoh sentausa menghadapi segala cobaan hidup serta macam-macam kesulitan, karena ia bersikap pasrah menerima segala ujian hidup, dan penuh keyakinan pada kekuasaan Ilahi. Ia akan selalu tawwakal kepada Yang Maha Kuasa, serta memberikan amal dan beribadah setiap hari, sehingga sehatlah lahir batinnya.1 Di era globalisasi dan informasi, kebutuhan tentang agama sangatlah besar  dikarenakan muncul  kebudayaan-kebudayaan aru,    banyak    dari kalangan manusia yang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, seperti gangguan jiwa, tindak kekerasan dan penyakit-penyakit sosial. Dampak  kebudayaan  baru  ini  antara  lain  berwujud  mesin-mesin otomat yang dikontrol oleh termostat, sel-sel foto elektrik, motor-motor diesel, pesawat turbo jet, radio dan TV, radar, roket terkendali, bom atom dan hidrogen, kapsul kuaman dan lain-lain. Muncul gaya hidup baru, satu tipe civilisasi  baru,  dan  satu  kelas  pemimpin-pemimpin  baru  yang  memiliki 1  Dr. Kartini Kartono, dr. Jenny Andari, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam, CV. Mandar Maju, bandung, 1989, hlm. 257-258. ambisi-ambisi dan ideologi baru. Semua kejadian di atas merombak secara total pola hidup dan pola kemasyarakatan manusia pada abad akhir-akhir ini.2 Agama sangat dibutuhkan di   dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat multidimensional, agama membangkitkan kebahagiaan iman kepada Allah dan perangai yang baik. Agama adalah cara yang ampuh dalam memperbaiki perasaan,  menghaluskan  jiwa,   membetulkan   pergaulan, menerapkan perundang-undangan keadilan, agama memegang peranan yang positif, berkesan yang dalam di dalam kehidupan masyarakat, karena agama itu mengikat hati pemeluknya dengan cinta dan kasih sayang yang tidak terdapat pada ikatan lain, baik dari kebangsaan, bahasa, ataupun kepentingan bersama.3 Untuk mengenalkan agama, maka perlu adanya dakwah Islam yang mengkhususkan orientasi dakwahnya pada penggarapan segi mentalitas manusia, yang salah satunya dengan melalui pengajian mujahadah yang memberikan semangat keagamaan secara transcendental, agar lebih memiliki daya spiritual dan mampu memahami kebenaran agama Islam itu sendiri dan bersungguh sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Agama Islam termasuk golongan agama dakwah, maksudnya adalah usaha menyebarkan kebenaran,  mengajak orang-orang yang belum mempercayainya.4  Dan salah satu tujuan utama gerakan dakwah keagamaan adalah untuk membangkitkan serta memelihara keimanan. Iman manusia pada prinsipnya bisa berubah-ubah kadang-kadang ia bertambah tapi kadang juga berkurang, sedang bertambahnya iman karena taat kepada Allah dan berkurangnya iman karena berbuat maksiat kepada Allah. Maka dengan rutinitas Pengajian Mujahadah diharapkan iman seseorang bisa selalu bertambah. 2 Ibid, hlm. 190. 3  Dr. Abdullah Syatam, Dakwah Islamiyah. Terj. Prof. Ibrahim Husein, MA. Proyek Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam/IAIN  di  Jakarta  Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986. hlm 2 4 Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah Islam, Terj. Drs. H. A. Nawawi Rambe, Widjaya. Jakarta, 1981, hlm. 1 Untuk itulah peluang dakwah dan peran dalam mengantisipasi kemerosotan  iman  seseorang,  karena  suatu  kerugian  besar  bagi  manusia apabila iman dari seseorang mengalami degradasi, yang pada akhirnya menjurus pada kejahatan dan penyakit sosial. Apalagi sains dan teknologi yang berkembang sekarang ini ikut mempengaruhi keimanan seseorang, maka disinilah peran dakwah dalam hal ini pengajian mujahadah sangat dibutuhkan oleh setiap umat Islam. Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  pemisahan  sains  dari  keimanan telah menyebabkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki lagi. Keimanan mesti dikenali lewat sains, agar keimanan bisa tetap aman dari berbagai takhayul melalui pencerahan sains. Keimanan tanpa sains akan berakibat fanatisme dan kemandekan. Apabila kita melihat lingkungan sehari-hari banyak sekali menawarkan suatu   perubahan   kehidupan,   sementara   dalam   perspektif   agama   dunia hanyalah sebuah kehidupan yang sementara. Oleh karena itu, barang siapa mencintai   dunia   (hubb     al-dunya)           maka sangat  dikhawatirkan                    akan memutuskan hubungan dengan Allah, dan apabila ini benar-benar menjadi kenyataan dimana manusia terpengaruh oleh kondisi lingkungannya maka kehidupan manusia sudah tak beraturan. Sehingga muncullah mentalitas karahat al-maut (takut menghadapi kematian/post-life syndrome). Sebagaimana telah disadari bersama bahwa dampak dari sains dan teknologi, informasi sangatlah kompleks. Ada dampak positif tapi juga banyak dampak negatifnya. Dampak positif dari kemajuan teknologi adalah bersifat fasilitatif ( memudahkan ) kehidupan manusia. Dampak negatif dari sains dan teknologi modern telah mulai menampakkan diri didepan mata kita, yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilan gaya-gayanya. Tidak hanya nafsu muthmainah  yang  dapat  diperlemah  oleh  rangsangan  negatif  dari  sain teknologi elektronika dan informatika, melainkan juga fungsi-fungsi kejiwaan lainya  seperti  kecerdasan  fikiran,  ingatan,  kemauan  dan  perasaan  (emosi) diperlemah kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologi elektronik dan informatika.5 Sementara itu dakwah Islam yang terus berjalan secara tradisional seperti pengajian mujahadah adalah merupakan salah satu benteng untuk menghadapi gejolak kemerosotan moral dan krisis akidah yang diderita oleh umat Islam. Salah satunya adalah Pengajian Mujahadah di Pondok Pesantren Al-Istiqomah kembangan Bintoro Demak yang secara aktif telah terbukti memberikan  pengarahan  dan  bimbingan  kepada  manusia  secara  aktif  dan positif sekaligus mampu memberikan alternatif kepada masyarakat.6 Disinilah  akan  kita  lihat  peran  dari  Pengajian  Mujahadah  tersebut dalam  perspektif  amaliahnya.  Apalagi  bahwa  agama  Islam  sebagai  suatu ajaran tidaklah berarti, manakala ia tidak dimanifestasikan dalam action amaliah. Ini dikarenakan agama tersebut, bukanlah agama yang semata-mata menyoroti satu sisi dari kehidupan manusia saja, tetapi Islam meliputi dan menyoroti semua persoalan hidup manusia secara total.7 Untuk mengetahui peran Pengajian Mujahadah di Pondok Pesantren Al-Istiqomah  kembangan  Bintoro  Demak,    penulis  angkat  sebagai  kajian skripsi yang    berjudul “EKSISTENSI PELAKSANAAN PENGAJIAN MUJAHADAH DI PONDOK PESANDATREN AL-ISTIQOMAH KEMBANGAN BINTORO  DEMAK DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM (Tinjauan Komunikasi Dakwah)”. B.  Alasan Pemilihan Judul Sedangkan yang menjadi alasan mengapa penulis memilih judul “Eksistensi Pelaksanaan Pengajian Mujahadah Dalam Pengembangan Dakwah Islam di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kembangan Bintoro Demak Ditinjau dari Komunikasi Dakwah” adalah : 5  Prof. H. M. Arifin M. ED, Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat, PT. Golden Terayon, Perss. Jakarta, 1994. hlm. 12 6 K.H. M. Isa Anshary, Mujahid Dakwah, CV. Diponegoro, Bandung, 1995, hlm. 30 7 Drs. Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 33 1.   Melihat lebih dekat   keberadaan pengajian mujahadah Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kembangan Bintoro Demak dalam pengembangan dakwah Islam. 2.   Melihat  fungsi  pengajian  mujahadah  ditinjau  dari  aspek  komunikasi dakwah di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kembangan Bintoro Demak C.  Penegasan Judul Sebelum pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu diterangkan segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  judul  skripsi  ini,  skripsi  ini  berjudul ”Eksistensi Pelaksanaan Pengajian Mujahadah Di Pondok Pesantren Al- Istiqomah Kembangan Bintoro Demak Dalam Pengembangan Dakwah Islam (Tinjauan Komunikasi Dakwah)”. Untuk menghindari kesalahan, salah pengertian, maka penulis perlu menjelaskan yang dimaksud judul tersebut sebagai berikut : 1.   Eksistensi artinya “adanya atau keberadaan” 8 2.   Pelaksana  Pengajian  Mujahadah  adalah  nama  suatu  organisasi  yang didirikan pada tahun 1977 di Pondok Pesantren Al Istiqomah Kembangan Bintoro Demak 9 3.   Pengajian merupakan sistem pendidikan  di pondok pesantren yang sangat tradisional.10 4.   Mujahadah artinya selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal perbuatan, maksudnya bersungguh-sungguh dalam beramal, bekerja, beribadah yang meruapakan bukti keimanan kepada Allah.11 5.   Pesantren artinya “Asrama tempat santi atau tempat murid belajar mangaji. 6.   Pengembangan dakwah: artinya “mengukuhkan atau menguatkan dakwah dalam suatu penyampaian” hlm. 267 8  W.J.S. Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, 9  Wawancara dengan Bapak Abdullah Mukti, Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqomah Kembangan Bintoro Demak, pada tanggal 2 September 2003. 10 Dr. Nur Cholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta, 1997, hlm. 17 7.   Tinjauan yaitu “pandangan atau pendapat” 8.   Komunikasi Dakwah artinya “merupakan suatu bentuk yang khas dimana seseorang muballigh (komunikator) menyampaikan pesan (message) yang bersumber sesuai ajaran Al Quran dan Sunah dengan tujuan agar orang lain (komunikator) dapat berbuat amal soleh sesuai dengan pesan yang disampaikan.12 Dari uraian dan penjelasan tersebut penulis membatasi hal-hal yang akan diteliti adalah keberadaan pelaksanaan Pengajian mujahadah dalam pengembangan dakwah Islam  di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kembangan Bintoro Demak ditinjau dari komunikasi dakwah. D.  Pokok Permasalahan Dari judul penelitian diatas permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, dirumuskan sebagai berikut : <ol> 	<li>Bagaimana  proses  penyelenggaraan  pengajian  mujahadah  di  Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kembangan Bintoro Demak</li> 	<li>Bagaimana    keberadaan    pengajian    mujahadah    dalam   pengembangan dakwah Islam ditinjau dari perspektif komunikasi dakwah</li> 	<li>Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang mengahambat dalam pelaksanaan pengajian mujahadah.</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN A . Latar Belakang Nilai-nilai dan renungan-renungan tentang hakekat abadi atau Ilahi (hidup beragama) itu bisa memberika...

Baca selengkapnya »

Analisis Pesan Dakwah Melalui Media Cetak (Kajian Terhadap Buletin Jumat Al Wustho Tahun 2002)

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Dakwah

BAB I PENDAHULUAN A.  LATAR BELAKANG MASALAH Sebagai agama dakwah, Islam merupakan tata nilai yang senantiasa bergerak menyesuaikan terhadap sebuah kondisi yang senantiasa dinamis. Karena itu dakwah yang dilakukan akan selalu mempertimbangkan aspek materi  yang  menjadi  substansi  informasi  dalam  proses  tersebut.  Dakwah sendiri pada hakikatnya merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia untuk melakukan proses rekayasa sosial melalui usaha mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.1 Secara makro, eksistensi dakwah akan senantiasa bersentuhan dengan gerak masyarakat yang mengitarinya, sehingga pada tahap tertentu, proses dakwah dapat saja melahirkan tuntunan baru berkenaan dengan proses yang dinamis, dan pada gilirannya merupakan pendorong terbentuknya sistem sosial di mana dakwah itu dilaksanakan. Dalam lingkup yang lebih kecil, pelaksanaan dakwah akan terlihat sebagai sebuah sistem yang terkait antar komponen-komponen dakwah. Menurut M. Syafaat Habib dalam tulisannya yang berjudul Buku Pedoman Dakwah, komponen dakwah meliputi: 1. Materi da’wah, 2. Pelaksana atau penyampai  da’wah  atau  da’i,  3.  Sasaran  yang  dituju  da’wah,  4.  Tujuan da’wah, 5. Sarana dan peralatan dakwah, 6. Sistem dan methoda da’wah, 7. Organisasi dan management dakwah, 8. Peranan dan pengaruh da’wah, 9. hlm.3 1  Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: PLP2M, 1985), Hubungan da’wah dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain, 10. Peranan penelitian, pengembangan dan latihan da’wah, 11. Evaluasi da’wah. 2 Jika dikaitkan dengan fenomena semakin maraknya aktifitas dakwah, maka  para  aktifis  dakwah  akan  berlomba  untuk  memberikan  serangkaian materi yang akan disampaikan pada setiap kesempatan dakwah dilakukan. Hal ini sangat terkait dengan pemilihan materi terhadap pola pengembangan dakwah, yang akan dilakukan juru dakwah, baik secara individual maupun kelembagaan. Dengan demikian, pentingnya perumusan sebuah pendekatan alterrnatif dalam memperkenalkan Islam secara komprehensif sangatlah diperlukan. Pers dalam hal ini dibatasi pada media cetak, merupakan salah satu media alternatif, yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Sebagai saluran informasi, pers dianggap memiliki kelebihan dalam efektifitas dan efisiensi dalam menyalurkan sebuah pesan. Efektif, karena daya persuasinya yang mampu menembus daya rasa dan daya pikir pembacanya. Sedangkan efisien, karena luas terpaannya yang dapat menjangkau massa dari berbagai tempat dan suasana, serta dapat dinikmati kapan saja.3 Dengan keefektifannya, pembaca akan merasa mendapat pengetahuan setelah memahami isi pesan dari materi dakwah. Pers juga merupakan media yang efisien karena dalam waktu yang singkat materi dakwah dapat disampaikan kepada pembaca, dan pesan yang ingin disampaikan dapat dikaji dalam waktu dan tempat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, pers memiliki peran yang cukup besar dalam merekayasa pola kehidupan suatu  masyarakat.  Salah   satunya adalah memberikan pengetahuan keagaman. Dari sisi kepentingan ini, pers merupakan media transformasi yang relatif lebih mampu untuk menyebarkan informasi  pesan-pesan  keagamaan  hingga  upaya  pembentukan  sikap  dan pelurusan prilaku. 2 M. Syafaat Habib, Buku Pedoman Da’wah,(Jakarta: Widjaya, 1982) hlm. 93-94 3 Asep S. Muhtadi, dkk, Dakwah Kontemporer: Pola Alternatif Dakwah Melalui Televisi (Bandung: Pusdai Press, 2000)  hlm. 66 Dalam dataran riil, sebuah media massa juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat. Ini terbukti dengan adanya sebuah alternatif dakwah agar materi tersebut dapat dengan mudah disampaikan. Dalam hal yang demikian, pers memiliki kehendak dalam mensiasati kecenderungan massa yang ada di sekelilingnya. Ada semacam keharusan bagi media untuk melakukan  perubahan orientasi,  dan  merekonstruksi  ulang  terhadap  materi yang disampaikan terhadap kecenderungan masyarakat yang berubah. Jadi, pada  saatnya  masyarakat  juga  akan  mewarnai  serta  ikut  menentukan  arah suatu media cetak yang tumbuh di tengah-tengah kehidupannya. Munculnya buletin jumat Al Wustho, merupakan salah satu indikator sedang berlangsungnya upaya menyahuti kecenderungan masyarakat dalam kehidupan beragama. Dengan memanfaatkan media ini para ulama mampu merumuskan pesan  agama secara universal dan tidak lagi eksklusif untuk dikomunikasikan  kepada  masyarakat.  Dengan  media  ini  pula,  masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya dalam menterjemahkan pesan–pesan tersebut dalam bahasa mereka sendiri yang tentu saja lebih membumi dan mengena dalam diri masyarakat. Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pesan Dakwah Melalui Media Cetak (Kajian Terhadap Buletin Jumat Al Wustho Tahun 2002)”. B.  PENEGASAN ISTILAH Untuk menghindari kasalahpahaman dalam memahami judul “Analisis Pesan Dakwah Melalui Media Cetak (Kajian Terhadap Buletin Jumat Al Wustho Tahun 2002)” maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut: 1.   Analisis Kata analisis berasal dari bahasa Inggris “analysis”   yang berarti “pemeriksaan yang teliti”.4  Adapun menurut istilah, analisis adalah penguraian  suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.5 Analisis yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penelaahan terhadap buletin Jumat Al Wustho yang terbit selama tahun 2002. Buletin- buletin tersebut dikumpulkan menjadi satu, dan diklasifikasikan sesuai dengan tema materi dakwah yang disampaikan. Dari pengelompokkan itu, kemudian penulis menelaah masing-masing bagian untuk menemukan pesan dakwah yang terdapat dalam materi dakwah buletin Jumat Al Wustho. 2.   Pesan Menurut  bahasa,  pesan  berarti     perintah,  nasehat,  permintaan, amanat, yang harus dilakukan atau disampaikan kepada orang lain.6 Dalam Ilmu Komunikasi, pesan mengandung arti keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan.7 Dari kedua pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pesan dalam penelitian ini adalah serangkaian materi dakwah yang disampaikan oleh  da’i  atau  komunikator  yang  dalam  hal  ini  adalah  penulis  dalam buletin  Jumat  Al  Wustho  yang  terbit  pada  tahun  2002,  di  dalamnya 4 John M. Eschols dan Hassan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 28. 5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),  hlm. 37. 6 W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.745. 7  Prof. Drs. H. A. W. Widjaya, Ilmu Komunikasi; Pengantar Studi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.32. terdapat pesan keagamaan yang dapat dijadikan sebagai pengarah dalam merubah tingkah laku dan sikap pembacanya, 3.   Dakwah Menurut    Djohan    Efendi   dalam    buku   Ensiklopedi    Nasional Indonesia,  dakwah  adalah  ungkapan  di  kalangan  umat  Islam  yang mengajak memeluk agama dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam pelaksaannya dakwah dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, dakwah bi lisani’l – maqal, yaitu dakwah yang bersifat verbal baik melalui lisan maupun tulisan. Kedua, dakwah bi lisani’l – hal, yaitu dakwah yang dilakukan  dengan  kegiatan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  sasaran dakwah.8 Dakwah dalam penelitian ini adalah dakwah yang dilakukan melalui media cetak dalam bentuk tulisan yang disampaikan dalam buletin Jumat Al Wustho. 4.   Buletin Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga.9 Buletin yang dimaksud adalah buletin Al Wustho. Buletin ini diedarkan  setiap hari  Jumat dan diterbitkan oleh masjid  Raya Baiturrahman Semarang selama tahun 2002 5.   Media Cetak Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.10 Sedangkan yang dimaksud dengan penyampaian pesan dakwah melalui  media  cetak adalah   penyampaian  pesan dakwah beserta metodenya  dalam  surat  kabar,  majalah,  buku,  buletin,  risalah,  edaran, 8 Djohan Efendi dalam buku Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 218. 9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI , op. cit., hlm. 153. 10 Ibid., hlm. 640 diktat,  spanduk,  dan  sebagainya  yang  bersifat  bacaan  atau  yang  dapat dibaca.11 Dari definisi setiap kata di atas maka yang dimaksud dengan judul “Analisis  Pesan  Dakwah  Melalui  Media  Cetak  (Kajian  Terhadap  Buletin Jumat Al Wustho Tahun 2002)”   adalah penelaahan terhadap isi materi dan pesan dakwah yang disampaikan dalam buletin Jumat Al Wustho tahun 2002. C.  POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: <ol> 	<li>Apa  saja  materi  dakwah  yang  disampaikan  oleh  buletin  Jumat  Al Wustho tahun 2002?</li> 	<li>Bagaimana tampilan materi dakwah yang disampaikan oleh buletin Jumat Al Wustho tahun 2002?</li> 	<li>Bagaimana bentuk penulisan materi dakwah dalam buletin Jumat Al Wustho?</li> 	<li>Apa tujuan disampaikannya materi tersebut?</li> 	<li>Dalam kondisi seperti apa materi dakwah itu disampaikan?</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN A . LATAR BELAKANG MASALAH Sebagai agama dakwah, Islam merupakan tata nilai yang senantiasa bergerak menyesuaikan terhada...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PENDAPAT NURCHOLIS MAJID DKK TENTANG HUKUM WARIS MEWARISI ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ilmu Syariah

BAB I PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Masalah Membicarakan faraidh atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian fiqh Mawarits mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.1 TM.Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan fiqh mawaris sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".2 Dalam istilah sehari-hari fiqh mawaris disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum 1 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147 2 TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 6. 1 Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".3 Menurut Ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana tentang fiqh mawaris dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.4 Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawani’ al-irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (al-qatl), 2). Berlainan agama (ikhtilaf al-din), 3). Perbudakan (al-‘abd), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.5 Dalam hubungannya dengan waris mewarisi antara muslim dengan non muslim (waris beda agama) telah ditentukan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan almuwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, 3 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm.13 4 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.4 5 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 13. ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah. Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:6 Artinya:   Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih). Hadits riwayat Ashhab al-Sunan (penulis kitab-kitab al-Sunan) yaitu Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah sebagai berikut:7 6Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98 7Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth, hlm. 196. Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Nasa’i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid). Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat l4l surat al-Nisa' sebagai berikut: Artinya:    Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: l4l).8 Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.9 Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli 8Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, 1986, hlm.  103 99 Ahmad Rofiq, op. cit, hlm.36 waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.10 Terhadap kesepakatan mayoritas ulama di atas, ternyata ada cendekiawan muslim Indonesia yaitu Nurcholis Madjid, dkk, justru mengemukakan pendapat yang menyentak sebagian umat Islam. Pendapatnya ia ungkapkan dalam buku yang berjudul Fiqih Lintas Agama, dengan mengatakan: Dalam pandangan yang lebih mendasar, ayat yang digunakan para ulama fikih merupakan ayat yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadits yang bersifat umum, karenanya, ayat tersebut tidak bisa serta merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shab’ah) dan mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti. Dengan demikian, sejatinya hukum waris harus dikembalikan pada semangat awalnya yaitu dalam konteks keluarga (ulu al-arham), keturunan (nasab) dan menantu (shakhr), apapun agamanya. Yang menjadi tujuan utama dalam waris adalah mempererat hubungan keluarga. Dan Logikanya, bila Islam menghargai agama lain, maka secara otomatis waris beda agama diperbolehkan.11 Menariknya pendapat di atas adalah karena Nurcholish Madjid, dkk, berani membuat terobosan baru yang kontroversil dan bersedia mengambil resiko dihujat secara bertubi-tubi. Padahal masalahnya sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama bahwa waris beda agama merupakan penghalang untuk waris mewarisi. Dari sini muncul masalah apa yang melatar belakangi 10 Ibid, hlm. 36 11 Nurcholish Madjid, et al., Fiqih Lintas Agama, Jakarta: Paramadina, cet ke-5, 2004,hlm. 167 pemikiran Nurcholish Madjid sehingga membolehkan waris mewarisi antara muslim dan non muslim. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: Analisis Pendapat Nurcholis Madjid Tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim  Dan Non Muslim B. Perumusan Masalah Permasalahan  merupakan  upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.12 Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan: <ol> 	<li>Bagaimana pendapat Nurcholis Majid tentang hukum waris mewarisi muslim dan non muslim?</li> 	<li>Bagaimana Metode istinbath hukum Nurcholish Madjid?</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Membicarakan faraidh atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang ...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PENDAPAT IBN MAS’UD AL-KASANI TENTANG DIBOLEHKANNYA THAWAF BAGI WANITA HAID

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ilmu Syariah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembentukan hukum Islam tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Masla...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PEMIKIRAN NASIONALISME SOEKARNO DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Tarbiyah

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan kesadaran seluruh komponen bangsa tanpa mempersoalkan latar belakang agama, suku dan bahasa. Kesadaran itu lahir dari kehendak bersama untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan kolonialisme yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Semangat ini menjadi modal dasar dan landasan kuat untuk menyatukan dan meleburkan diri dengan penuh kerelaan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan untuk bernegara ini tercermin secara nyata dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang melahirkan nasionalisme Indonesia yang sekaligus mampu mendorong dalam proses pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan masyarakat Indonesia untuk menyatukan berbagai bentuk kepentingan yang ada pada saat itu, terutama pada masa kerajaan sangatlah tidak mudah. Hal ini karena berbagai corak pemikiran maupun cita-cita masing-masing daerah dipengaruhi oleh karakteristik budaya dan prilaku pemimpin daerah masing-masing. Jika dilihat dari dimensi Sejarah bangsa Indonesia pada awalnya terdiri dari beberapa kerajaan, yang masing-masing kerajaan mempunyai hukum ketatanegaraan sendiri-sendiri, misalnya kerajaan Sriwijaya (+ abad ke-7 s/d abad 13) dan kerajaan besar lainnya yakni, kerajaan Majapahit (+ abad ke-13 s/d abad 15)1 serta masih banyak kerajaan yang timbul pada masa itu termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang muncul pada abad-abad sesudahnya. 1G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm 15. 1Setelah VOC ( Verenigde Oost Indische Compagnie) masuk pada tahun 16022 maka kerajaaan-kerajaan Islam yang kokoh dan kuat satu persatu jatuh ke tangan VOC dan pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga terciptalah kesatuan Indonesia di bawah rezim penjajahan Belanda. Inilah yang sering dikenal dengan nama Pax Neerlandica (Perdamaian Neerlandika) yang mengandung arti Unification and Pasification (Penyatuan dan Penentraman).3 Dengan masuknya VOC ke Indonesia, maka imperialisme terhadap negara Indonesia dimulai. Dengan membawa misi dagang hingga finishnya menjadi eksploitasi ekonomi, dominasi politik dan pemaksaan kebudayaan. Kondisi seperti ini akhirnya membawa rakyat Indonesia kepada misi perlawanan. Namun perlawanan rakyat Indonesia itu masih secara sektarian dan masih bersifat primordial, belum ada inisiatif untuk mengadakan perlawanan secara kolektif. Misalnya perang Diponegoro, perang Pattimura, perang Imam Bonjol, perang Goa (perang yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin) dan lain-lain.4 Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional,5 yang juga disebut sebagai angkatan perintis, yaitu merintis dan mengevaluasi kembali perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya yang masih bersifat sektarian, saat itu pulalah mereka menunjukkan misi perlawanannya yang revolusioner. Gerakangerakan nasional yang mulai mengembangkan sayapnya pada awal abad 20, dimana Budi Utomo (dengan gendang kaum priyayi konservatifnya) serta Serikat Islam (dengan punggawa kaum intelektual muslimnya) sebagai 2 VOC adalah kongsi dagang yang didirikan pada tahun 1602 dengan mendapat hak-hak kedaulatan antara lain: a. Hak mengadakan perjanjian dengan negara lain, b. Hak memerintah daerahdaerah di luar Nederland dan mendirikan badan-badan pengadilan, c. Hak membentuk tentara dan mendirikan benteng, d. Hak mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Peletakan dasar penjajahan VOC di Indonesia adalah J.P. Coen, Gubernur Jenderal pada tahun-tahun 1619-1623 dan 1627-1629, yang membangun kota Batavia pada tahun 1619 menjadi pusat kegiatan VOC di Asia. (Baca, Ibid., hlm 16.) 3 Ibid, hlm. 15. 4 Mohamad Sidky Daeng Materu, S.H., Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 2.5 Op. Cit., hlm 28. dominator pergerakan nasional lainnya mulai mengalami keberhasilan dalam upaya menggempur kekuatan imperialisme Barat (kaum penindas). Dengan propaganda pergerakan dan perjuangan menuju kemerdekaan yang dikumandangkan oleh para tokoh pergerakan tersebut telah membawa organisasi-organisasi nasional Indonesia pada umumnya meniti benang emas menuju puncak pergerakan sesuai dengan visinya serta meninggalkan semua atribut kesederhanaannya, sehingga hampir mendekati garis keberhasilan. Ternyata memang tidak ada gading yang tak retak. Kolektifisme yang dipropagandakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional belum mampu memporak porandakan imperialisme Belanda yang masih terlalu kuat. Sehingga pada waktu tahun 1927-an nyaris pergerakan nasional mengalami kemandegan (stagnan). Hal ini diantaranya karena PKI (Partai Komunis Indonesia) yang memberontak pada tahun 1926 dan 1927 terhadap Pemerintah Hindia Belanda telah dikebiri sama sekali sehingga tidak berdaya. Organisasi Politik dan Sosial Islam yang pernah jaya dimasa Serikat Islam dengan para pemimpinya H.O.S. Cokroaminoto dan H. Agus Salim sudah letih terkulai.6 Kondisi bangsa yang fakum tersebut tidak disia-siakan oleh para tokoh nasionalis dan sekuler serta sosial demokrat, seperti Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Sutomo, Moh. Hatta, Mr. Syahrir dan lain-lain yang segera tampil di tengah pergulatan politik. Sehingga kondisi yang demikian dapat dinetralisir dengan rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Pupuk nasionalisme yang ditaburkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya telah menumbuh suburkan pemikiran dan jiwa Soekarno bersama kawan-kawan yang lain. Bagi tokoh-tokoh nasionalisme tersebut secara simbolik ide nasionalisme yang dimunculkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya, secara implisit telah memberikan sebuah kontribusi pendidikan patriotisme yang nantinya akan mendasari gerakan tersebut. 6 W.H. Frederick dan S. Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 430-431. Tampilnya Soekarno dengan nasionalismenya disadari sebagai pembuka kran-kran idiologis bangsa guna merefleksikan dan mengaktualisasikan ke dalam konsep pendidikan humanistis agar dapat mengalir sesuai dengan arus perjuangan. Soekarno adalah sosok pribadi yang kompleks. Lewat atribut revolusionernya, dia berusaha untuk memodernisasikan kaum konservatif dengan tidak bisa lari jauh dari eksistensi manusia sendiri yang secara kodrati sebagai makhluk yang dikarunia oleh Tuhan beberapa hak yang tidak bisa dimonopoli, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Soekarno sendiri sebagai orang yang jauh di bawah elitisme. Bagi Soekarno, bangsa, kebangsaan atau nasionalisme dan tanah air merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 7 Nasionalisme menurut Soekarno merupakan kekuatan bagi bangsabangsa yang terjajah yang kelak akan membuka masa gemilang bagi bangsa tersebut. Dengan nasionalismelah bangsa Indonesia akan mendirikan syaratsyarat hidup mereka yang bersifat kebatinan dan kebendaan.8 Kecintaan kepada bangsa dan tanah air merupakan alat yang utama bagi perjuangan Soekarno. Nasionalisme Soekarno dapat dikatakan sebagai nasionalisme yang komplek, yaitu nasionalisme yang dapat beriringan dengan Islamisme yang pada hakekatnya non-natie dan relatif bergerak secara leluasa di dataran marginalitas yang mengenyampingkan pada intrik ras dan etnisitas. Nasionalisme telah memegang peranan penting dan bersifat positif dalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai demokratisasi yang pada gilirannya akan mampu melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan rakyat. Hal ini karena konsep nasionalisme merupakan dorongan yang mendasar dalam pengaktualisasian 7 Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek., (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hlm. 38. 8 Ibid. pendidikan humanisme yang mengarah pada eksistensi manusia merdeka, merdeka geraknya, merdeka lahir batinnya, sekaligus merdeka alam fikirnya. Konsep nasionalisme Soekarno yang demikianlah, diharapkan mampu mengimplementasikan makna pendidikan wawasan kebangsaan ke dalam sistem birokrat yang demokratis, sehingga terciptalah sistem interdependensi perkembangan antar pulau, suku dan etnik, dengan tetap mengembangkan secara empirik disentralisasi dan demokratisasi ke segala bidang. Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan telah terbukti mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan karunia Allah SWT, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kehidupan manusia semakin beradab. Bagi bangsa Indonesia tujuan ideal yang hendak dicapai lewat proses dan sistem pendidikan nasional ialah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian dan mandiri serta bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan tersebut telah tercermin dengan apa yang dicitakan-citakan dalam pendidikan Islam, yakni terbentuknya Insan Kamil. Pendidikan Islam pada hakekatnya adalah pendidikan yang berdasarkan atas Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, bertujuan untuk membantu perkembangan manusia menjadi lebih baik. Islam yang sejati tidaklah mengandung asas anti-nasionalisme, Islam yang sejati mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang ia diami. Nasionalisme merupakan ungkapan rasa cinta terhadap tanah air dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Islam.9 Dalam mengkritisi masalah 9 Ibid. hlm. 49 ini penulis menemukan semacam dimensi visi yang dianggap sebagai singkronisasi dari kedua dinamika ideologi diatas (Nasionalisme Soekarno dan Islam): Pertama : Kandungan pendidikan dalam nasionalisme Soekarno adalah pemberdayaan manusia merdeka, merdeka fikirnya, merdeka geraknya, merdeka tenaganya serta merdeka lahir batinnya. Hal ini tidak menyimpang dari orientasi Pendidikan Islam sendiri, yaitu, membentuk manusia menjadi “Insan Kamil”.10 Kedua, Paradigma Pendidikan Nasionalisme Soekarno yang salah satu esensinya adalah pendidikan patriotisme telah menyelaraskan diri terhadap konsep Islamiyah, yaitu khubbul wathan minal Iman dengan tetap didasarkan pada bangsa Indonesia yang notabene sebagai bangsa tertindas. Ketiga, Paradigma nasionalisme Soekarno lebih mengacu pada Pluralisme, konsep pemakluman eliminasi kasta, singkretisasi terhadap paham sukuisme, rasial, etnis, agama dan struktur sosial dalam satu integritas. Hal ini relevan dengan ajaran Islam yang menyatukan umat dalam satu wadah “ummatan wahidah”. Berdasarkan analisa di atas, ada sedikit relevansinya antara nilai-nilai nasionalisme Soekarno dengan paradigma Islam. Secara implisit maupun eksplisit di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia. Berangkat dari pemikiran yang sederhana inilah penulis mencoba menganalisa lebih detail tentang bagaimana keberadaan Pemikiran Nasionalisme Soekarno dalam pandangan Pendidikan Islam.

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan kesadaran seluruh komponen bangsa tanp...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PASAL 8 DAN PASAL 21 TENTANG KEWAJIBAN DAN PENERAPAN TA’ZIR BAGI YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM’AT DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ilmu Syariah

BAB I PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Masalah Semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan syari’at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nangroe Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Makkah. Bagi masyarakat Aceh, semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Aceh. Apabila pembicaraan tentang syari’at Islam pada saat penyusunan UU Perkawinan dan Peradilan Agama mengundang sinisme dari sebagian anggota masyarakat, maka pada era reformasi sekarang ini pembahasannya dilakukan dengan kewajaran, “nuchter”, dan lebih objektif.1 Pada  tanggal  19  Juli  1999,  RUU  tentang  Propinsi  Nangroe  Aceh Darussalam disahkan oleh DPR, melengkapi UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam kedua undang-undang tersebut dinyatakan diberlakukannya syari’at Islam di Propinsi Aceh. Misalnya pasal 4 UU No. 44 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah Istimewa Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari’at  Islam bagi    pemeluknya  dalam 1 Moh. Zahid, (ed), Syari’at Islam, UU NAD dan Hukum Nasional, dalam Republika, Edisi 25 Mei, 2002, hlm. 6. 1 bermasyarakat. Dalam pengembangan dan pengaturannya, daerah tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.2 Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam. Disamping itu pada tingkat daerah, pelaksanaan syari’at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001, juga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari’at Islam. Pada tanggal 1   Muharram   1424   Hijriyah,   bertepatan   dengan   4   Maret   2003,   telah diumumkan berlakunya syari’at Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Peristiwa ini merupakan kabar terbaik bagi masyarkat Aceh, yang sekaligus menandai babak baru perjalanan syari’at Islam di Indonesia. 3 Pemberlakuan  yang  dimaksud  adalah  melalui  Mahkamah  Syari’ah (MS) yang berwenang memeriksa perkara-perkara umat Islam di propinsi tersebut berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum nasional. Selain itu, akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan berbagai  qanun Nangroe  Aceh  Darusalam  yang  dirumuskan  dari  syari’at 2   Abdurrahman  Wahid,  ketika  masih  menjabat  sebagai  presiden,  menyatakan  bahwa syari’at Islam di Aceh hanya diberlakukan untuk orang Islam, bukan untuk orang non Islam. Mereka tetap dikenai hukum nasional. Artinya, orang-orang yang tidak menganut agama Islam diberi kebebasan untuk menerapkan atau dikenai hukum nasional. Lihat Kompas, Edisi 4 Mei, 2001, hlm. 3. Islam. Sampai saat ini Pemerintah Daerah dan DPRD Nangroe Aceh Darussalam telah mengesahkan dua qanun yang berhubungan dengan syari’at Islam, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’ah Islam dan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’ah Islam bidang akidah, ibadah dan syari’ah Islam.4 Dengan demikian akan ada dua bentuk hukum positif Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syari’ah di Aceh. Pertama, adalah peraturan perundang-undangan syari’at Islam yang berlaku secara nasional seperti sekarang diterapkan melalui Peradilan Agama (PA) dengan kompetensi dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan kewakafan. Kedua, adalah peraturan perundang-undangan  syari’at  Islam  yang  disusun  dalam  bentuk  berbagai qanun oleh DPRD Propinsi dan Pemerintah Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sesuai amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Dalam berbagai kasus di dunia modern, sering terjadi kesalahpahaman dalam penerapan syari’at Islam tentang apa yang dimaksud dengan syari’at Islam karena perbedaan sudut pandang,5 tidak terkecuali di Propinsi Nangroe Aceh  Darussalam.  Secara  umum  syari’at  Islam  yang  dimaksud  di  Aceh meliputi aspek akidah, muamalah dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut 3Rifyal Ka’bah, “Pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh”, dalam Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2003, hlm. 46. 4Qanun Propinsi NAD Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, dalam Mahkamah Agung RI, Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2003, hlm. 76, 101. 5Menurut Mahmud Syaltut bahwa yang dimaksud syari’at Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungan manusia dengan Allah, dam hubungan manusia dengan sesamanya. Lihat Mahmud Syaltut, al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, Mesir:  Daar  al-Qalam,  1966,  hlm.  2.  Sementara  menurut  Ahmad  Rofiq  bahwa  al- syari’ah al-Islamy dalam wacana ahli hukum Barat digunakan Islamic Law. Dalam jabaran selanjutnya dari kata syari’at kemudian lahir istilah fiqh. Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 3. untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur akidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan takwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan oleh kualitas iman dan takwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua  jenis  sanksi  tersebut  mendorong  masyarakat  untuk  patuh  pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakkan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain, negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan. Upaya legislasi pelaksanaan syari’at Islam di bidang akidah, ibadah (shalat  dan  puasa  ramadhan)  serta  syi’ar  Islam  bukanlah  upaya  untuk mengatur substansi dari akidah dan ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh nash dan dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu ke- Islaman. Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana diatur dalam qanun Nangroe Aceh Darussalam adalah upaya membina,  menjaga,  memelihara  dan  melindungi  akidah  orang  Islam  di Nangroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan aliran sesat. Pelanggaran akidah yang diancam hukuman di dalam qanun hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari akidah Islam dan atau menghina atau  melecehkan  agama  Islam,  ancaman  hukumannya  akan  diatur  dalam qanun tersendiri tentang hudud.6 Demikian    pula    dengan    pengaturan    aspek    ibadah,    baik    shalat fardhu/Jum’at maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdiannya yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut sangat perlu didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan syari’at Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah. Misalnya saja dalam pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan shalat Jum’at. Pasal 8 qanun Nangroe Aceh Darussalam dalam bidang akidah, ibadah dan syari’at Islam menyatakan bahwa: “Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan shalat Jum’at. Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib  menghentikan  kegiatan  yang  dapat  menghalangi  atau  mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum’at”.7 Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan qanun tersebut, maka yang meninggalkan ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi. Dalam pasal 21 disebutkan: “Barangsiapa tidak melaksanakan shalat Jum’at tiga kali berturut- turut tanpa uzur syar’i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum 114. 6Mahkamah Agung RI, Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2003, hlm. 7Qanun Propinsi NAD Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, op.cit., 105. dengan  ta’zir berupa  hukuman  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.8

BAB I PENDAHULUAN A . Latar Belakang Masalah Semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memb...

Baca selengkapnya »

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI’AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ilmu Syariah

BAB I PENDAHULUAN <ol style="text-align: justify;"> 	<li>A. Latar Belakang Permasalahan </li> </ol> Sebagai agama rahmat, sejak diturunkan di tengah-tengah umat, Islam telah mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial (muamalah). Peran hukum muamalah ini menjadi penting jika melihat fitrah manusia sebagai mahkluk sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, mereka akan saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kehidupan ini, sejak mulai dilahirkan hingga sampai meninggal dunia. Naluri interaksi pada diri manusia itu telah diberikan Allah sejak lahir, karena dengan itulah manusia dapat bertahan, berkembang dan memenuhi kebutuhan dirinya, baik kebutuhan jasmani misalnya: sandang, pangan, papan maupun kebutuhan rohani. Di antara perintah muamalah dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lain. Yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat al–Maidah:1 Artinya;     Dan tolong -menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. al-Maidah:2)1 Banyak cara dan bentuk bagaimana manusia dapat menolong antar sesamanya, di antaranya adalah dengan jual beli atau pembelian dan pinjaman atau utang-piutang. Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai di antara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur (murtahin) meminta barang (marhun) dari debitur (rahin) sebagai jaminan atas utangnya (rahn), sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.2 Kebolehan gadai dalam hukum Islam itu didasarkan pada firman Allah, seperti dalam surat al-Baqarah dan al-Muddatstsir: Artinya:  Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berhutang ). (Q.S. al-Baqarah: 283) 3 1 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan terjemahnya, Semarang: CV: Al-Wa’ah, , 1993, hlm, 215. 2Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Buku Ketiga), Jakarta: LSIK, 1997, hlm 57. 3Moh Rifai, Moh Zuhri, Salomo, Terjemah Khulashah Akhyar, Semarang: CV. Toha Putra, , 1978, hlm 196. Artinya:     Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. al-Muddatstsir: 38).4 Selain itu hukum gadai juga didasarkan pada hadis riwayat Aisyah r.a; Artinya:  Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW, telah membeli pada seseorang bangsa Yunani berupa makanan dengan pembayaran yang waktunya berjangka, setelah menggadaikan baju besinya kepada yahudi itu. 5 Secara fiqhiyyah definisi rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan atas utang yang diberikan.6 Dalam hukum Islam, gadai atau rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, hanya saja, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berhutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya 4 Departemen Agama RI. op. cit, hlm 71. 5 Muhammad dan Sholikul Hadi, Pegadaian Syari’ah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm 40. 6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari,ah Suatu Pengenalan Umum, Kata Pengantar Ketua Umum MUI Gubernur Bank Indonesia, Jakarta: Penerbit Tazkia Institute, 1999, hlm. 182. sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang, rahin). Dengan demikian agar tidak terjadi kesalahfahaman antara penggadai dengan penerima gadai, maka Islam sendiri memberikan aturan-aturan yang prinsip dan tepat dalam mengatur akad gadai agar sesuai dengan praktek muamalah yang ditetapkan oleh syari’. Sedang menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbok), yaitu pada Buku II: Bab XX, Pasal 1150, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang lainnya. Dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan.7 Gadai yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang dan dapat mengarahkan pada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan dari gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada saat membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak penggadai (rahin). Karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan dilihat dari segi komersial pihak 7 Sebagaimana dinukil oleh Muhammad dan Sholikul Hadi, op. cit., hlm. 17, dari Marzuki Utsman, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: CV. Intermedia, 1995, hlm. 357. penerima gadai (murtahin) juga akan merasa dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan yang berlarut-larut. Sementara barang jaminan tidak laku. Kenyataan tersebut merupakan salah satu permasalahan kekinian yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Oleh karena itu sangatlah diperlukan pemikiran yang obyektif tanpa harus memihak serta diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan. Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat, ijon, dan pelepas uang lainnya Namun kenyataan yang ada dan berkembang di lingkungan lembaga pegadaian sekarang ini, menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan telah mengarah kepada suatu tindakan eksploitasi terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara tetap menentukan adanya “bunga gadai” yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya (waktu yang telah ditentukan), sebab jika pembayarannya terlambat sehari saja, maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya. Jadi setiap keterlambatan satu hari pembayaran bunga gadai tersebut, maka pembayarannya menjadi dua kali lipat. Praktek seperti ini jelas akan merugikan pihak penggadai, sebab kebanyakan orang yang menggadaikan barang adalah untuk kebutuhan konsumtif. Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam prakteknya belum bebas dari berbagai persoalan. Persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah komplek. Apabila ditinjau dari syari’at Islam, dalam aktifitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara’ di antaranya yaitu masih terdapat unsur riba, gharar (spekulasi) yang cenderung merugikan salah satu pihak. Unsur-unsur tersebut akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan dari pada kemaslahatan. Hal ini juga akan mengakibatkan timbulnya praktek-praktek ketidakadilan serta munculnya kedzaliman yang lain. Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi terhadap sistem operasionalnya. Dengan merekonstruksi sistem operasional pegadaian yang ada saat ini -(pegadaian konvensional) yang dalam prakteknya masih menerapkan bungayaitu dengan menjadikan mekanisme operasionalnya sesuai dengan syari’at Islam, maka diharapkan pegadaian yang selama ini sudah berlaku di tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar akan dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Berangkat dari uraian di atas itulah penulis bermaksud untuk menganalisis secara kritis gejala umum praktek di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang dari sudut pandang kajian hukum Islam, dengan melakukan penelitian pada lembaga tersebut. <ol style="text-align: justify;"> 	<li>B. Pokok Permasalahan </li> </ol> Dalam penelitian ini penulis membahas beberapa permasalahan tentang gadai syari’ah sebagai berikut: <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Bagaimana pelaksanaan gadai syari’ah di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang ?</li> 	<li>Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad gadai syari’ah di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang ?</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Sebagai agama rahmat, sejak diturunkan di tengah-tengah umat, Islam telah mengatur hukum-...

Baca selengkapnya »

AKTUALISASI HUMANISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Paulo Freire dengan A.doc

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Tarbiyah

BAB I PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Masalah Pendidikan,  kata ini telah didefinisikan  secara berbeda-beda  oleh berbagai kalangan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pandangan dunia (weltanschauung) masing-masing. Pada dasarnya, pendidikan berbeda dengan pengajaran.  Jika pendidikan  berorientasi  pada transformasi  nilai (value) dan pembentukan   kepribadian,   pengajaran   hanya   mempunyai   orientasi   pada transformasi ilmu saja.1 Secara   lebih   filosofis,   menurut   Noeng   Muhajir,   pendidikan diartikan sebagai upaya terprogram mengantisipasi perubahan sosial oleh pendidik dalam membantu subyek didik dan satuan sosial untuk berkembang ke tingkat normatif yang lebih baik. Bukan hanya tujuannya, tetapi juga cara dan jalannya.2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bab I, pasal I ayat (1) menyatakan bahwa : Pendidikan  adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan   yang  diperlukan   dirinya,  masyarakat,   bangsa  dan negara.3 Pendidikan yang dihubungkan dengan kata “Islam” sebagai suatu sistem keagamaan, kemudian menimbulkan pengertian-pengertian  baru, yang secara eksplisit menjelaskan beberapa karakteristik yang dimilikinya. Dalam kontek Islam, pengertian  pendidikan  merujuk pada istilah tarbiyah,   ta’lim, dan  ta’dib yang  harus  difahami   secara  bersama-sama. Rekomendasi konferensi dunia tentang pendidikan Islam pertama di makkah 1Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 3. 2Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial ; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), cet. V, hlm. 7-8. tahun  1977  yang  menyebutkan  bahwa  : “The  meaning  of  education  in its totality in the context of Islam is inherent  in the connotations  of the terms tarbiyah, taklim and ta’dib taken together” .4 Dalam rangka merumuskan  pendidikan  Islam yang lebih spesifik lagi, para tokoh pendidikan Islam kemudian memberikan konstribusi pemikirannya bagi dunia pendidikan Islam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan  jika  banyak  dijumpai  horizon  pemikiran  tentang  pendidikan Islam diberbagai literatur.5 Secara lebih umum, pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan untuk membentuk manusia Muslim sesuai dengan cita-cita Islam. Pendidikan Islam memiliki komponan-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya pembentukan Muslim yang diidealkan. Oleh karena itu,  kepribadian  Muslim  merupakan  esensi  sosok  manusia  yang  hendak dicapai.6 Sedangkan  secara lebih khusus, sebagaimana  dikutip Ismail SM, Syed Muhammad Naquib Al-Attas menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan upaya peresapan dan penanaman adab pada diri manusia (peserta didik) dalam proses pendidikan sebagai suatu pengenalan atau penyadaran terhadap            manusia  akan posisinya  dalam  tatanan kosmik. Al-Attas berpendapat: 3Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 2. 4Tim Dosen  IAIN Sunan Ampel, Dasar-Dasar Kependidikan Islam : Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Surabaya: Karya Abdiyatama, 1996), hlm. 13. Lihat pula Ahmad Ludjito, “Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama Pada Sekolah di Indonesia” dalam Chabib Thoha, dkk, Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 21. Untuk memperjelas pengertian, analisa maupun perbedaan ke-tiga term tersebut, lihat Mustofa Rahman, “Pendidikan Dalam Pespektif Al-Qur’an” dalam Ismail SM (eds.), Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2001),  hlm.  56-65.  Lihat  pula  Jalaludin,  Teologi  Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113-122. 5Beberapa pemikiran para tokoh tersebut, bisa dibaca dalam Darmu’in (eds.), Pemikiran Pendidikan Islam ; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Bisa juga dibaca dalam Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam ; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 6Ibnu Hadjar, “Pendekatan Keberagamaan Dalam Pemilihan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam” dalam Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: Kerjasama Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3. Pendidikan merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur  ditanamkan  ke dalam  manusia  tentang  tempat- tempat dari segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga dapat membimbing  ke  arah  pengenalan  dan  pengakuan  tempat  Tuhan secara tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaaannya.7 Muhammad  ‘Atiyah Al-Abrashy  menerangkan  bahwa pendidikan Islam bukanlah sekedar pemenuhan  otak saja, tetapi lebih mengarah kepada penanaman   akhlak,   fadhilah (keutamaan), kesopanan,   keikhlasan   serta kejujuran bagi peserta didik.8 Sementara   itu,    pendidikan   Islam    oleh    Hassan    Langgulung sebagaimana dikutip Azyumardi Azra merupakan suatu proses penyiapan generasi muda, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia sebagai khalifah fil ardl untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akherat.9 Dengan demikian, pada hakekatnya pendidikan adalah suatu proses “humanisasi” (memanusiakan  manusia)  yang mengandung  implikasi  bahwa tanpa pendidikan, manusia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya.10 Dalam pendidikan Islam, muara pembentukan manusia mencakup dimensi  imanesi (horizontal)  dan  dimensi  transendensi (vertikal).11    Oleh karena itu, aspek mendasar  dari pendidikan  Islam adalah upaya melahirkan Insan Kamil. Dunia pendidikan Islam terkejut, ketika asumsi bahwa setiap usaha pendidikan  Islam  sebagai  suatu  kegiatan  yang  mulia,  sakral,  mengandung 7Ismail SM, “Konsep Pendidikan Islam ; Studi Pemikiran Pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-Attas”, Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002), hlm. 52-69, t.d. 8Muhammad ‘Atiyah Al-Abrashy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 15. 9Azyumardi Azra, Pendidikan Islam….., op.cit., hlm. 5. Lihat juga dalam Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 5. 10Ahmad Ludjito, “Filsafat Nilai Dalam Islam” dalam Chabib Thoha, dkk, Reformulasi Filsafat…, op.cit., hlm. 21. 11M.  Rusli  Karim, “Pendidikan Islam  Sebagai Upaya  Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa (ed.), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 31. kebijakan, dalam kenyataanya masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, dunia pendidikan Islam belum mampu melahirkan sosok manusia yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan (humanisme) nya. Humanisme dimaknai sebagai potensi (kekuatan) individu untuk mengukur dan mencapai ranah ketuhanan (transendensi) serta mampu menyelesaikan   persoalan-persoalan   sosial.  Humanisme   dalam  pendidikan Islam  adalah  proses  pendidikan  yang  lebih  memperhatikan  aspek  potensi manusia  sebagai  makhluk  berketuhanan  dan makhluk  berkemanusiaan  serta individu yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan  potensi-potensinya.12    Disinilah    urgensi     pendidikan    Islam     sebagai     proyeksi kemanusiaan (humanisasi).

BAB I PENDAHULUAN A . Latar Belakang Masalah Pendidikan, kata ini telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan. Perbed...

Baca selengkapnya »

Blog Archive