Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Pensiun (Studi Kasus Pada BRI Cabang Sidoarjo)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1. Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Saat ini masyarakat sedang mengalami tekanan ekonomi yang berat akibat melambungnya tingkat inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Oktober tahun lalu. Menurut Bank Indonesia kenaikan itu menyebabkan timbulnya Inflasi <em>Administered Prices </em>yaitu Inflasi yang disebabkan oleh <em>shocks </em>berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka inflasi bulanan pada Oktober  2005  yang  mencapai  8,7%,  padahal  sebelumnya  inflasi  bulanan  hanya sebesar 0,69% dan 0,55% pada bulan September dan Agustus 2005 seperti terlihat pada grafik di bawah ini:</p><br/><p style="text-align: justify;">Gambar 1.1</p><br/><p style="text-align: justify;">Inflasi Bulanan</p><br/><br/>Sumber: BPS<br/><p style="text-align: justify;">Inflasi bulanan yang tinggi tersebut memicu inflasi tahunan hingga titik 17 % lebih sehingga harus memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 12,75 % guna mengendalikan inflasi. Seperti   kita   tahu   Inflasi   adalah   kecenderungan   dari   harga-harga   untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Nilai inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (<em>uncertainty</em>) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Tak ayal lagi hal ini sangat memberatkan masyarakat terutama golongan menengah kebawah yang pendapatannya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhannya. Belum lagi adanya kebutuhan dana tambahan seperti kebutuhan berobat, biaya sekolah, modal usaha dan sebagainya. Salah satu golongan masyarakat yang harus memikul beban inflasi yang tinggi ini adalah para pensiunan. Apalagi dengan tipe pensiunan yang berusia lanjut dan memiliki uang pensiun yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan besar gaji ketika mereka masih dinas, padahal masih banyak dari mereka yang masih harus menanggung  kehidupan  keluarganya.  Kondisi  ini  menyebabkan  para  pensiunan sangat rentan terhadap defisit anggaran. Karena itu mereka dituntut untuk mencari sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi menurut survei BPS kebutuhan hidup minimum akan meningkat seiring naiknya tingkat inflasi. Saat ini inflasi tahunan sudah menembus angka 17 % lebih, sehingga dapat dipastikan kebutuhan hidup masyarakat akan naik pula termasuk kebutuhan hidup para pensiunan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Banyak sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pensiuanan untuk  menutupi  defisit  anggarannya  seperti  BPR,  pegadaian,  bank  dan  lain-lain. Tetapi untuk mendapatkan kredit secara konvensional tersebut mereka harus menyerahkan barang jaminan dengan resiko harus kehilangan barang tersebut apabila tidak mampu melunasi kreditnya. Namun khusus bagi pensiunan terdapat kredit cepat tanpa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kredit pensiun adalah kredit yang diberikan kepada pensiunan atau jandanya yang menerima uang pensiun secara tetap setiap bulannya. Pensiunan ini meliputi Pensiunan PNS/Pensiunan Pekerja BUMN/BUMD/Swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun/Pensiunan TNI/POLRI.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kredit pensiun dapat dipergunakan sesuai keperluan nasabah, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif.  Prosedur pengajuan kredit pensiun cukup sederhana dan mudah serta cepat.  Jangka waktu kredit antara 1 sampai 4 tahun sesuai dengan usia pada saat pengajuan kredit dan dilakukan angsuran secara tetap setiap bulannya  dengan  maksimum  besarnya  angsuran  80%  dari  <em>take  home  pay </em>hasil pensiun.</p><br/><p style="text-align: justify;">kredit ini dapat direalisasikan dengan proses cepat dengan hanya memberikan hak kepada bank untuk melakukan pemotongan uang pensiun untuk cicilan pelunasan setiap  bulannya.  Pensiunan hanya diwajibkan menyerahkan  surat  keputusan pensiunan kepada bank yang bersangkutan sebagai bukti penyerahan wewenang pemotongan tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;">Namun sebenarnya faktor sosial ekonomi apa yang mempengaruhi besar permintaan jumlah kredit pensiun? Oleh karena itu penulis ingin mengetahui faktor sosial  ekonomi  apa  saja  yang  mempengaruhi  permintaan  jumlah  kredit  pensiun dengan melakukan penelitian pada nasabah kredit pensiun di BRI Cabang Sidoarjo. Alasan melakukan penelitian di Sidoarjo adalah karena penulis mengenal daerah tersebut  sehingga lebih mudah dalam melakukan penelitian.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2. Rumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Faktor  sosial  ekonomi  apa  saja  yang  mempengaruhi  permintaan  kredit pensiun pada BRI Cabang Sidoarjo?</li><br/> <li>Faktor sosial ekonomi mana yang dominan mempengaruhi permintaan kredit pensiun pada BRI Cabang Sidoarjo?</li><br/></ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Saat ini masyarakat sedang mengalami tekanan ekonomi yang berat akibat melambungnya tingkat inflasi ya...

Baca selengkapnya »

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK MENGEVALUASI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000 (Studi Kasus Pada PERUM JASA TIRTA I Malang)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Suatu perubahan besar terjadi di lingkungan pasar yang menuntut adanya kecenderungan pertumbuhan,    penggunaan    teknologi,   penggabungan    sistem administrasi dan pengendalian. Mekanisme ini membutuhkan standarisasi yang diakui secara luas dan akurat serta mempunyai keunggulan daya saing. Tuntutan terhadap adanya suatu jaminan mutu yang diberikan pemasok terhadap pelanggan, telah melahirkan suatu standar yang lebih berorientasi pada sistem dan proses, yaitu apa yang kita kenal dengan standar sistem manajemen mutu. Untuk itu perusahaan perlu menuju pada tatanan standar mutu dan pengendalian mutu yang dikenal dengan ISO 9001:2000.</p><br/><p style="text-align: justify;">ISO   9001:2000    adalah    suatu    standar    internasional    untuk    Sistem Manajemen Mutu yang merupakan standar ISO 9000 terbaru dan paling relevan untuk saat ini. ISO 9001:2000 juga merupakan edisi revisi untuk menggantikan ISO 9001, 9002, dan 9003 versi 1994. Dibandingkan dengan ISO 9000 versi 1994, banyak persyaratan standar mutu yang telah disempurnakan dalam ISO 9001:2000.</p><br/><p style="text-align: justify;">Implementasi ISO 9001:2000 untuk sementara ini dianggap sebagai suatu jaminan kualitas bagi suatu perusahaan. Semua fungsi berdampak terhadap mutu dikendalikan secara sistematik dengan pengendalian yang dirancang dan distandarisasikan, sehingga jika diterapkan dengan benar maka keputusan mutu yang merupakan faktor yang signifikan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan dapat dicapai. Pada awalnya, standar ini hanya dianggap sebagai tuntutan   pasar   (<em>market   driven</em>),   namun   dalam   perkembangannya,   ternyata memberikan  banyak  sekali  nilai  tambah  bagi  perusahaan  yang  menerapkan. Standar  Sistem  Manajemen  Mutu  ISO  9001:2000  mempunyai  pengaruh  baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang dan mempunyai penerapan taktis ataupun strategis, seperti peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, penurunan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Sertifikat    ISO   yang    telah    diperoleh    tidaklah   berlaku    selamanya. Perusahaan dituntut kerja keras dalam menerapkan klausul-klausul standar yang akan diaudit oleh pemberi sertifikat selama tiga tahun, yaitu masa berlakunya sertifikat ISO     9001:2000  tersebut.   Apabila      auditor      (assesor)                            menemui penyimpangan-penyimpangan dari persyaratan standar sistem manajemen mutu yang ada, maka sertifikat akan dicabut. Sekalipun kebijakan mutu dan prosedur disiapkan dengan baik, tidak ada jaminan bahwa semua itu akan dipatuhi. Audit merupakan cara bagi organisasi untuk melakukan verifikasi bahwa prosedur telah dilaksanakan.  Pemeriksaan  teratur  (audit)  dibuat  secara  sistematis  dan  khusus untuk mengenali apakah prosedur ditaati. Salah satu kegiatan penting untuk melaksanakan pemeriksaan adalah Audit Mutu Internal (AMI).</p><br/><p style="text-align: justify;">Audit Mutu Internal merupakan salah satu dari 26 klausul yang ada di ISO 9001:2000. Dengan dilaksanakannya Audit Mutu Internal akan dapat diperoleh temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan yang terjadi antara prosedur dan instruksi kerja dengan kenyataan yang ada di lapangan, untuk kemudian diidentifikasi langkah perbaikan tindakan  koreksinya.   Temuan-temuan  ini merupakan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pihak-pihak yang berkepentingan  (<em>Stakeholder</em>),  Perum  Jasa  Tirta  I  Malang  telah  menerapkan sistem manajemen mutunya dan telah menerima sertifikat ISO 9001:2000. Untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Manajemen Mutunya, Perum Jasa Tirta I Malang melakukan Audit Mutu Internal. Melalui Audit Mutu Internal tersebut diharapkan akan ditemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dan dicari peluang untuk perbaikan-perbaikan menuju penyempurnaan sistem. Untuk mempertahankan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu tersebut agar benar-benar sesuai dengan standar maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul <strong>"Analisis atas Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk Mengevaluasi Efektifitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 (Studi Kasus Pada Perum Jasa Tirta I Malang)".</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2  Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.1 Perumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana pelaksanaan Audit Mutu Internal di Perum Jasa Tirta I Malang?</li><br/> <li>Apakah  Sistem  Manajemen  Mutu  yang  diterapkan  di  Perum  Jasa  Tirta  I Malang sudah efektif dan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu yang ada dalam standar ISO 9001:2000 ?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.2 Pembatasan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dari perumusan masalah tersebut, peneliti perlu membatasi permasalahan agar tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik sesuai dengan pemahaman yang mendasari penelitian, menghindari kesalahan penafsiran, serta untuk memperjelas gambaran dan arah pembahasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini  adalah  bahwa  penelitian  dan  analisis  hanya  dilakukan  pada  Audit  Mutu Internal (klausul  8.2.2)  yang telah  dilaksanakan oleh  perusahaan    yang memperoleh sertifikat standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000.</p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Suatu perubahan besar terjadi di lingkungan pasar yang menuntut adanya kecenderungan pertumbuhan,    pe...

Baca selengkapnya »

Analisis Tingkat Kesesuaian antara Harapan dan Kinerja Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh Hotel Herlingga Jaya Blitar

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1     Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dewasa ini dalam sektor perekonomian telah mengakibatkan adanya perubahan dan kemajuan disegala aspek kehidupan. Dilain pihak kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk semakin meningkat, maka akibatnya timbulah  persaingan untuk  menjadi  pemenang dibidang masing-masing persaingan yang semakin ketat. Perusahaan harus dapat mengantisipasi segala perubahan yang terjadi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Ditinjau dari aspek bisnis hal ini biasa dipahami karena setiap perusahaan akan selalu berusaha agar terus beroperasi dan mendapatkan keuntungan yang optimal, memperluas pangsa pasar maupun untuk  menutup biaya operasinya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Tersedianya produk yang memenuhi berbagai kebutuhan akan gaya hidup sekarang ini merupakan persaingan didalam suatu bisnis yang melibatkan kualitas jasa yang baik. Adanya perkembangan pengetahuan pasar serta kebutuhan akan gaya hidup dan keinginan konsumen yang kompleks menyebabkan konsumen semakin kritis terhadap kinerja pelayanan perusahaan. Konsumen menginginkan pelayanan  jasa  berkualitas  yang  mendeskripsikan  kinerja perusahaan  dan keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Konsep kualitas yang akan  dianut  oleh  perusahaan  harus  lebih  dari  sekedar  memenuhi  spesifikasi barang, namun juga harus mengaplikasikan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari harapan atau ekspetasi konsumen.</p><br/><p style="text-align: justify;">Persaingan tidak lagi efektif tanpa didukung dengan kualitas jasa yang baik dan kualitas pelayanan yang memadai, persaingan dapat lebih diutamakan apabila semua aspek bisnis dapat mendukung kualitas jasa dengan melihat <em>performance </em>suatu produk dari tiap-tiap perusahaan. Kualitas jasa tidak sekedar spesifikasi terhadap suatu <em>performance </em>suatu produk akan tetapi kualitas jasa merupakan kunci utama untuk memikat dan menarik perhatian dari pandangan konsumen terhadap perusahaan tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;">Perhotelan Indonesia saat ini memiliki kecenderungan untuk meningkatkan tampilan fisik dan fasilitas yang mereka tawarkan, tetapi amat kurang memahami dimana mereka berdiri di mata pelanggan dan calon pelanggannya. Mereka terlalu sibuk  bersaing  di  aspek  <em>tangibilitas </em>dan  terlupa  bahwa  sebenarnya  sebagai perusahaan jasa, masih ada aspek lain yang memerlukan perhatian karena preferensi konsumen telah berubah. Konsumen menginginkan kepuasan atas kualitas layanan jasa yang mereka peroleh, bukan hanya tempat yang baik, bersih dan berfasilitas lengkap rasanya hal ini kurang seimbang jika dibanding dengan perkembangan hotel yang sangat pesat dan adanya pertumbuhan permintaan akan jasa hotel yang meningkat. Selain itu jasa yang bersifat <em>inseparability </em>dimana proses   produksi   dan   konsumsi   terjadi   pada   saat   bersamaan   akan   sealalu melibatkan konsumen sebagai patner, sehingga hotel harus mencari cara agar konsumen dalam hal ini tamu merasa puas.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kota Blitar sebagai daerah pariwisata dan bisnis menarik bagi para wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara, tetapi juga para pelaku bisnis.  Persaingan  perhotelan  di  kota  Blitar  saat  ini  semakin  ketat  dengan banyaknya hotel yang berdiri. Setiap hotel akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan menghasilkan suatu kepuasan. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap hotel untuk meningkatkan kualitas jasa yang mereka hasilkan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Implikasinya terhadap perusahaan adalah hotel tidak hanya mampu memenangkan <em>market share </em>dari konsumennya melainkan juga <em>heart share, </em>yang terwujud melalui kepuasan konsumen dengan adanya pengalaman yang diterima oleh konsumen melalui kualitas jasa yang diperoleh.</p><br/><p style="text-align: justify;">Oleh karena itu usaha meningkatkan kualitas pelayanan, perusahaan harus mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap tamu hotel. Dengan mengetahui besarnya pengaruh tersebut, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan pelayanan yang cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta keadaan yang dihadapi. Berdasarkan uraian tersebut, maka skripsi ini berjudul : <strong><em>"</em>Analisis Tingkat Kesesuaian antara Harapan dan Kinerja Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh Hotel Herlingga Jaya Blitar </strong><strong><em>"</em></strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2       Perumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka dapat dirumuskan masalah senagai berikut:</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>"Sejauh  mana  Tingkat  Kesesuaian  antara  Harapan  dan  Kinerja  Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh Hotel Herlingga Jaya Blitar."</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1     Latar Belakang Dewasa ini dalam sektor perekonomian telah mengakibatkan adanya perubahan dan kemajuan disegala asp...

Baca selengkapnya »

ANALISIS PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM INDEKS LQ45 (Periode 2002 – 2004)

<p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1.</strong><strong> Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perekonomian bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan yang <em>go public. </em>Suatu indikator yang cukup jelas adalah semakin meningkatnya kinerja suatu bursa efek yang berfungsi sebagai mediator atau perantara dalam perdagangan saham, yang mana dalam hal ini adalah saham-saham yang <em>listing</em> di bursa. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat mulai melakukan perekonomian secara terbuka dan siap bersaing secara kompetitif. Pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan <em>borrower </em>dan pihak lain, para <em>lender </em>menyediakan dana tersebut tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ke arah yang lebih baik, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Sedangkan dalam fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari <em>lender</em> ke <em>borrower</em>. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang ia miliki pihak <em>lender</em> mengharapkan imbalan dari penyerahan dana tersebut yang sangat berperan dalam menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian, yaitu dengan cara berinvestasi di pasar modal melalui pembelian saham perusahaan yang <em>go public</em>. Manfaat yang diterima <em>borrower</em> dengan aliran dana tersebut adalah dapat digunakan sebagai kegiatan yang bersifat produktif.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa pasar modal merupakan sarana yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal dapat menggalang pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat (para investor), yang kemudian disalurkan pada sektor-sektor produktif dengan harapan sektor-sektor tersebut dapat berkembang dan menghasilkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Karena pasar modal sangat penting peranannya terhadap perekonomian, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung perkembangan pasar modal, antara lain paket 27 Desember 1987 dimana pada saat itu pemerintah memberikan kemudahan syarat bagi perusahaan yang <em>go public</em> yang berupa penghapusan pungutan-pungutan seperti <em>fee</em> pendaftaran, dan pencatatan dibursa yang sebelumnya dipungut oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sebagai penyempurnaan paket Desember 1987, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi yang dikenal dengan sebutan paket oktober 1988 yang menetapkan pajak yang sama bagi bunga deposito dan deviden saham sebesar 15 %. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi pilihan investasi yang lebih kompetitif bagi para investor, dengan kemampuan memilih antara saham dan deposito.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam melakukan investasi, para investor perlu mengetahui dan memilih saham-saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal bagi dana yang diinvestasikan dengan menggunakan berbagai informasi-informasi yang relevan dan memadai. Informasi yang diperlukan tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu serta hasil operasi pada waktu tertentu secara wajar, sehingga informasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemakai agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan investasi saham dipasar modal. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bapepam mewajibkan para <em>emiten</em> untuk menyampaikan laporan tahunan atau annual report agar terdapat transparansi dalam pengungkapan berbagai informasi yang berhubungan dengan kinerja <em>emiten</em> yang bersangkutan. Dengan diwajibkannya para <em>emiten</em> untuk secara periodik melaporkan hasil keuangannya kepada masyarakat maka diharapkan dapat tercapai pasar perdagangan efek yang likuid  dan transparan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembelian suatu surat berharga. Laporan keuangan juga digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi investor mengenai kapan sebaiknya membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan bisa dijadikan cerminan kinerja perusahaan dan merupakan dasar dari perhitungan rasio-rasio keuangan untuk menilai keadaan perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan dimasa yang akan datang, sehingga diharapkan dapat membantu menilai kondisi perusahaan secara realistis, khususnya bagi para pemilik modal dalam memilih alternatif terbaik dalam mengelola modalnya. Dengan analisis tertentu atas laporan keuangan, masyarakat dapat menentukan pilihan untuk berinvestasi pada saham perusahaan yang menurut penilaiannya memiliki prospek yang menguntungkan. Perilaku investor ini pada akhirnya menciptakan mekanisme pasar yaitu terjadinya kesesuaian antara permintaan dan penawaran saham yang merupakan dasar terbentuknya harga saham masing-masing perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh investor dalam melakukan analisis surat berharga salah satunya adalah dengan menggunakan analisis fundamental dan teknikal untuk memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang. Variabel-variabel tersebut secara bersama-sama akan membentuk kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham perusahaan sehingga harga saham perusahaan akan mengalami berbagai kemungkinan kenaikan maupun punurunan harga.</p><br/><p style="text-align: justify;">Di Bursa Efek Jakarta (BEJ), saham-saham yang cenderung stabil antara lain adalah saham-saham indeks LQ 45. Indeks LQ 45 berisi 45 saham yang sering diperdagangkan atau sangat likuid (saham-saham tersebut aktif diperdagangkan setiap hari) dan mempunyai kapitalisasi pasar yang sangat besar. Di BEJ ada dua kelompok kriteria dalam penentuan saham mana yang bisa masuk indeks LQ 45, kriteria tersebut antara lain : <em>seleksi pertama</em>, suatu <em>emiten </em>harus berada pada top 95 % dari total rata-rata tahunan nilai transaksi di pasar reguler, berada di top 90 % rata-rata tahunan kapitalisasi pasar, dan tercatat di BEJ minimal 30 hari kerja. <em>Seleksi kedua</em>, suatu <em>emiten</em> harus merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi industri di BEJ sesuai kapitalisasi pasarnya, memiliki porsi yang sama dengan sektor-sektor lain, dan merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi. Saham-saham LQ 45 nantinya akan dijadikan populasi dalam penelitian ini, mengingat saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ 45 memiliki likuiditas yang tinggi (sering diperdagangkan) dan memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi (mampu mewakili pasar), sehingga menarik untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham jika dilihat dari fundamental dan teknikal perusahaan pada saham-saham tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel fundamental dan teknikal terhadap harga saham dengan judul :</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> "ANALISIS PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM INDEKS LQ45 (Periode 2002 - 2004)" </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.</strong><strong> Perumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Apakah variabel fundamental, yaitu <em>Earning Per Share (EPS),</em> <em>Return On Equity (ROE)</em>, <em>Return On Asset (ROA</em>), dan variabel teknikal (harga saham masa lalu) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya masuk dalam kelompok LQ 45?</li><br/> <li>Dari variabel-variabel tersebut diatas, yaitu <em>Earning Per Share (EPS), Reutrn On Equity (ROE), Return On Asset (ROA)</em> dan harga saham masa lalu, variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya masuk dalam kelompok LQ 45?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perekonomian bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah memperlihatkan perkembangan ya...

Baca selengkapnya »

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR DI UTAMA

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>Pendahuluan</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>I.1.  Latar Belakang Penelitian</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan bersifat sangat tidak pasti mengharuskan organisasi-organisasi yang ada dalam suatu sektor industri untuk senantiasa berusaha meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kreatifitas (Bogler and Somech, 2005; Sweeland and Hoy, 2000). Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kreatifitas ini sangat bergantung pada kesediaan para karyawan untuk berkontribusi secara positif dalam menyikapi perubahan (Bogler and Somech, 2005). Perilaku untuk bersedia memberikan kontribusi positif pekerja ini diharapkan tidak hanya terbatas dalam kewajiban kerja secara formal, melainkan idealnya lebih dari kewajiban formalnya (Bowler, 2006). Dalam literature organisasi modern, perilaku dalam bentuk kerelaan untuk memberikan kontribusi yang lebih dari kewajiban formal bukanlah merupakan bentuk perilaku organisasi yang dapat dimunculkan melalui basis kewajiban-kewajiban peran formal karyawan (VanYperen, Berg, and Willering, 1999). Bateman and Organ (1983) menyebut perilaku ini sebagai <em>organizational citizenship behaviors</em> atau disingkat <em>OCB</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Para pakar organisasi menyatakan pentingnya OCB bagi keberhasilan sebuah organisasi, karena pada dasarnya organisasi tidak dapat mengantisipasi seluruh perilaku dalam organisasi hanya dengan mengandalkan deskripsi kerja yang dinyatakan secara formal saja (George, 1996).  Dengan demikian, pentingnya OCB secara praktis adalah pada kemampuannya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kreatifitas organisasi melalui kontribusinya dalam transformasi sumber daya, inovasi, dan adaptabilitas (Organ, 1988; Podssakoff, MacKenzie; Paine, and Bacharach, 2000; Williams and Anderson, 1991).</p><br/><p style="text-align: justify;">Beberapa penelitian dalam bidang organisasi menemukan bahwa salah satu faktor terpenting dalam membentuk <em>organizational citizenship behavior</em> adalah kepemimpinan dalam organisasi (Netemeyer, Boles, McKee, and McMurrian, 1997; MacKenzie, Podssakoff, and Ahearne, 1998; Bettencourt, Meuler, and Gwinner, 2001; Pawar, 2003; Chen, 2004; MacKenzie, Podssakoff, and Rich, 2001; Benjamin and Flyinn, 2006).  <em>Leadership</em> merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok orang kearah pencapaian suatu tujuan, dan dalam dunia yang sangat dinamis seperti saat ini, organisasi memerlukan pimpinan-pimpinan yang mampu menantang <em>status quo</em>, untuk menciptakan visi-visi masa depan dan menginspirasi para anggota organisasi untuk memiliki keinginan mencapai visi-visi tersebut (Robbins, 2001; Appelbaum et al., 2004). Mungkin tidak seorangpun dapat membantah pentingnya <em>leadership</em> bagi keberhasilan suatu organisasi.  Kemampuan pimpinan organisasi merupakan faktor utama dalam membangun etos kerja dalam organisasi (Bass & Avolio, 1994). Motivasi kerja orang dalam organisasi sangat ditentukan oleh iklim dan lingkungan yang tercipta dalam organisasi itu sendiri. Iklim dan lingkungan dalam organisasi akan menentukan apakah seseorang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan atau tidak (Bersona & Avolio, 2004). Jika iklim dan lingkungan organisasi dipersepsikan positif dan kepentingan serta minat orang dapat terakomodasi, orang mungkin akan bersedia secara sukarela melaksanakan pekerjaannya dalam organisasi melebihi apa yang diharapkan dapat dia laksanakan (Organ, 1988).  OCB merupakan perilaku yang pekerja yang sangat positif, yang bersifat informal, yang dilakukan secara sadar untuk berkontribusi lebih terhadap organisasi (Bateman & Organ, 1983).</p><br/><p style="text-align: justify;">Penurunan jumlah calon mahasiswa baru yang secara nasional mencapai 40% hingga tahun 2005 (Sutoko, 2005) berakibat pada meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi dalam menjaring mahasiswa baru. Bagi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta (PTS), yang sumber pendanaannya terutama berasal dari mahasiswa hal ini tentu dirasakan sangat memberatkan. Dengan demikian kemampuan PTS menjaring mahasiswa baru akan sangat menentukan kelangsungan PTS itu sendiri dimasa yang akan datang.  Hal ini juga dirasakan oleh Universitas Widyatama (UTAMA) yang selama beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan jumlah peminat untuk mengikuti ujian saringan masuk. Penelitian niat siswa SMU di kota Bandung yang dilakukan oleh Zulganef & Lasmanah (2004) menemukan bahwa minat siswa SMU untuk memasuki UTAMA belum muncul.</p><br/><p style="text-align: justify;">Meningkatnya persaingan antar PTS untuk mendapatkan mahasisawa baru yang memenuhi kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh masing-masing PTS tentunya menuntut UTAM untuk mampu merancang dan mengimplementasikan strateji-strateji baru yang adaftif dengan perubahan yang sedang tejadi.  Strateji-strateji baru yang dirancang dan diimplementasikan ini pada dasarnya akan sangat tergantung pada sejauh mana strateji-strateji tersebut mampu mendiferensiasikan UTAMA dari pesaing-pesaing UTAMA. Kemampuan UTAMA dalam perancangan dan implementasi strateji-strateji adaptif ini sangat tergantung pada keterlibatan semua orang dalam organisasi UTAMA.</p><br/><p style="text-align: justify;">Hasil penelitian Brahmana & Sofyandi (2006) menemukan bahwa orientasi belajar di lingkungan dosen dan karyawan sangat lemah, dan temuan penelitian ini juga menemukan bahwa performa dosen dan karyawan juga kurang baik. Lemahnya orientasi untuk belajar akan dapat menghambat UTAMA berorientasi pada lingkungan yang selalu berubah. Salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi belajar orang-orang dalam organisasi adalah kepemimpinan (Brahmana & Sofyandi, 2006).</p><br/><p style="text-align: justify;">Pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahan melalui gaya atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola orang (Benyamin and Flyinn, 2006). Dalam masa dua dekade terakhir ini, ada dua gaya kepemimpinan yang menjadi perhatian utama para pakar organisasi, yaitu: <em>transactional</em> dan <em>transformational leadership</em> (Benjamin and Flyinn, 2006). <em>Transactional leadership</em> merupakan suatu dinamika pertukaran antara pimpinan dan bawahan, dalam mana pimpinan menetapkan sasaran-sasaran khusus, memonitor perkembangan, dan mengidentifikasi <em>rewards</em> yang dapat diharapkan oleh bawahan bilamana sasaran dapat dicapai (Bass, 1999; Burns, 1978). <em>Transformational leadership</em> menyangkut bagaimana mendorong orang lain untuk berkembang dan menghasilkan performa melebihi standar yang diharapkan (Bass, 1999). Pimpinan yang memiliki gaya transformasional mampu menginspirasi orang lain untuk melihat masa depan dengan optimis, memproyeksikan visi yang ideal, dan mampu mengkomunikasikan bahwa visi tersebut dapat dicapai (Benjamin and Flyinn, 2006). Menurut Benjamin & Flyinn (2006) dan Judge & Piccolo (2004) <em>transformational leadership</em> lebih efektif dibanding <em>transactional leadership</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Para pakar <em>transformational leadership</em> (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994; Burns, 1978) berargumen bahwa kepemimpinan transformasional lebih proaktif dan lebih efektif dibanding kepemimpinan transaksional dalam hal memotivasi bawahan untuk mencapai performa yang lebih baik. Argumen ini banyak didukung oleh sejumlah temuan-temuan penelitian seperti Dumdum, Lowe & Avolio (2002), Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam (1996). Para pimpinan transformasional lebih mampu dan lebih sensitif merasakan lingkungannya, dan untuk selanjutnya membentuk dan mendiseminasi sasaran-sasaran stratejis yang mampu menangkap perhatian serta minat para bawahannya (Bersona & Avolio, 2004). Para pengikut pimpinan transformasional memperlihatkan tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap misi organisasi, kesediaan untuk bekerja lebih keras, kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pimpinan, dan tingkat kohesi yang lebih tinggi (Avolio, 1999). Seluruh efek kepemimpinan transformasional diharapkan akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pemahaman serta diseminasi visi stratejis, misi, dan sasaran-sasaran, serta tingkat penerimaan bawahan yang lebih baik (Bersona & Avolio, 2004).</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat persepsi dosen dan karyawan administrasi di lingkungan UTAMA atas gaya kepemimpinan dan <em>organizational citizenship behavior</em> dosen dan karyawan administrasi UTAMA, yang ditujukan untuk mencoba menjelaskan variasi performa dosen dan karyawan administrasi dilihat dari <em>organizational citizenship behavior,</em> dengan <em>transformational leadership </em>sebagai prediktor.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>I.2. Identifikasi Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian di atas, masalah utama penelitian ini adalah mengenai persepsi dosen dan karyawan administrasi UTAMA atas <em>leadership</em> dan <em>organizational citizenship behavior</em> di UTAMA, dan hubungan antar keduanya. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Apakah gaya kepemimpinan di UTAMA cenderung transformasional atau transaksional.</li><br/> <li>Bagaimana <em>organizational citizenship behaviour</em> dosen dan karyawan administrasi UTAMA.</li><br/> <li>Bagaimana hubungan antara <em>transformational leadership</em> di UTAMA dengan <em>organizational citizenship behaviour</em> dosen dan karyawan administrasi.</li><br/></ol>

BAB I Pendahuluan I.1.  Latar Belakang Penelitian Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan bersifat sangat tidak pasti mengharuskan...

Baca selengkapnya »

SUATU TINJAUAN TENTANG SALURAN DISTRIBUSI YANG DIGUNAKAN PADA PT. BARATA INDONESIA CABANG BANDUNG

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1. Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pengunaan alat-alat baru terutama dalam proses produksi dapat menghasilkan produksi lebih banyak, lebih berkualitas dan waktu pembuatan yang relatif singkat. Oleh karena itu bagi perusahaan yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan usahanya akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam dunia perekonomian dewasa ini pada umumnya produsen tidak menjual langsung barang produksinya kepada konsumen akhir. Diantara produsen dan konsumen terdapat lembaga-lembaga perantara. Lembaga-lembaga perantara ini memegang peran penting dalam menyalurkan barang-barang hasil produksi. Untuk itu setiap produk yang telah selesai harus ditentukan bagaimana cara pendistribusiannya ke pasar-pasar yang ada, agar sampai kepada konsumen, dengan jumlah dan waktu yang tepat.</p><br/><p style="text-align: justify;">Ketepatan perusahaan dalam menentukan saluran distribusinya akan sangat mendukung lancarnya penyaluran produk sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu jelas diperlukan beberapa perantara dalam saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk tersebut. Kesalahan dalam memilih saluran distribusi dapat memperlambat, bahkan akan menghambat usaha penyaluran produk dari produsen kepada konsumen, walaupun produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan konsumen</p><br/><p style="text-align: justify;">Sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan kelapangan menyangkut saluran distribusi yang dilaksanakan oleh PT. Barata Indonesia, yang bergerak di dalam bidang pembuatan alat-alat berat dan konstruksi baja. PT. Barata Indonesia cabang Bandung dalam melaksanakan penyaluran produknya, memiliki tujuan mendekatkan produk sedekat-dekatnya pada konsumen. Dengan demikian, diharapkan konsumen menjadi lebih  mudah di dalam mendapatkan produk-produk perusahaan, dengan adanya kemudahan tersebut kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian akan lebih besar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa saluran distribusi mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan penjualan. Volume penjualan dapat meningkat jika saluran distribusi yang dijalankan perusahaan tersebut tepat. Untuk itu penulis ingin mengungkapkan tentang tema diatas untuk dijadikan judul dalam penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul <strong>"Suatu Tinjauan tentang Saluran Distribusi yang digunakan Pada PT. Barata Indonesia cabang Bandung." </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2. Identifikasi Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah pokok yang akan dilaporkan dipenelitian ini, antara lain :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana pelaksanaan saluran distribusi yang digunakan PT. Barata Indonesia cabang Bandung?</li><br/> <li>Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan saluran distribusi ?</li><br/> <li>Masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh PT. Barata Indonesia cabang Bandung dalam menyalurkan produknya kepada konsumen ?</li><br/> <li>Bagaimana cara penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi PT. Barata Indonesia cabang Bandung dalam menyalurkan produknya kepada konsumen?</li><br/></ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengunaan alat-alat baru terutama dalam proses produksi dapat menghasilkan produksi lebih banyak, leb...

Baca selengkapnya »

SUATU TINJAUAN TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENJUALAN PADA PT.ASTRA INTERNASIONAL, Tbk.-DAIHATSU CABANG BOGOR

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perusahaan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas  yang dijalankan oleh perusahaan. Pertumbuhan perkembangaan suatu perusahaan menuntut kemampuan dan kecakapan para pengelola dalam menjalankan perusahaannya, termasuk didalamnya kemampuan dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Keputusan - keputusan yang tepat oleh manajer berdasarkan hasil pengukuran dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan aktivitas yang dijalankan  oleh perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang optimal sebagai sumber pembiayaan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan perusahaan yang menghasilkan pendapatan pada umumnya adalah dalam bidang penjualan, baik dalam hal penjualan jasa maupun barang, sesuai dengan bidang perusahaannya masing-masing.</p><br/><p style="text-align: justify;">Upaya yang tepat agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik adalah menyusun sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang memadai bagi perusahaan tersebut. Dengan adanya sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian, perusahaan diharapkan dapat menyusun perencanaan yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta dapat mengendalikan serta dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Untuk menjabarkan rencana tersebut diperlukan suatu alat manajemen yaitu anggaran.</p><br/><p style="text-align: justify;">Anggaran ini diperlukan untuk semua jenis usaha tanpa anggaran suatu perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasinya, Kesulitan ini antara lain dalam hal pengelolaan. Dalam perusahaan keberadaan anggaran sangat diperlukan sebab perusahaan bertujuan mencari laba yang optimum, sehingga perusahaan harus membuat perencanaan bertujuan mencari laba yang optimum, dan perusahaan harus membuat perencanaan dan penyusunan program secermat mungkin, apalagi jika perusahaan tersebut berada dalam persaingan yang ketat dengan perusahaan lain yang sejenis.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penulis memilih anggaran penjualan sebagai alat pengendalian karena anggaran penjualan selain berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran yang ada dalam perusahaan, juga merupakan salah satu alat pengendalian terhadap kegiatan penjualan yang sedang berjalan. Bagi perusahaan yang menghadapi persaingan pasar, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain, yang ada dalam perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut:</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>"Suatu tinjauan tentang penyusunan anggaran penjualan  pada PT. Astra International,Tbk.-Daihatsu Cabang Bogor  " </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 Identifikasi Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  Bagaimana penyusunan anggaran penjualan pada PT. Astra International,Tbk.-Daihatsu Cabang Bogor ?</p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul Perusahaan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas  yang d...

Baca selengkapnya »

PENGARUH PRODUCT IMAGE TERHADAP MINAT MEMBELI KONSUMEN PADA CELANA FORMAL MEREK CARDINAL

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang Penelitian </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan bertambah maraknya dunia fashion di Indonesia akibat semakin banyaknya mode-mode fashion, maka dapat melengkapi masyarakat Indonesia dalam hal memilih baju atau celana yang akan dipakainya. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia, jenis pakaian yang senantiasa mengikuti akan keinginan konsumen lebih diminati, oleh sebab itu hal ini mendorong pertumbuhan industri-industri garmen untuk dapat memenuhi keinginan konsumennya, sehingga banyak bermunculan produsen-produsen baru dan industri yang mendorong tingkat persaingan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan adanya persaingan tersebut, maka dapat memberikan manfaat yang positif pada masyarakat Indonesia yaitu dengan tersedianya berbagai macam pilihan merek, ukuran, bentuk dan harga sehingga memberikan banyak alternatif daiam menentukan suatu pilihan. Hal tersebut akhirnya membuat para calon pembeli menghadapi kesulitan saat akan memilih produk mana yang akan dibeli, persepsinya pada citra suatu produk atau merek akan muncul dan akan menjadi salah satu rangsangan atau stimulus daiam menentukan suatu produk yang akan dibeli. Citra merek atau produk yang paling ia ingat dan ia yakini baik yang akan ia pilih. Dalam hal ini citra atau merek memegang peranan cukup penting, oleh karena itu saat ini banyak perusahaan saling bersaing mempengaruhi para calon pembeli untuk memiiih produk mereka dengan berupaya melakukan promosi, dengan jalan : periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, usaha penjualan, pemasaran langsung. Hal tersebut digunakan untuk memperkenalkan produk baru mereka agar diketahui, diterima, diingat, dan selanjutnya diharapkan bisa dikonsumsi. Promosi bertujuan pertama untuk menciptakan pengenalan akan merek <em>brand awareness </em>di masyarakat yang kemudian diharapkan membentuk suatu citra <em>(image). </em>Jika citra yang baik itu terbentuk akan menjadikan suatu keuntungan bagi perusahaan karena diharapkan masyarakat akan semakin mengetahui dri atau sifat yang ada pada produk merek tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;">Promosi yang dilakukan juga berguna bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada sejak tama dan sudah memilikl nama baik, yaitu membangun citra jangka panjang untuk suatu produk, untuk mengingat kembaii keberadaan produk mereka serta terus melakukan komunikasi sehingga citra produk mereka dapat tetap terjaga dan konsumen diharapkan semakin loyal kepada merek tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;">Demikian juga yang terjadi dengan perusahaan P.T. MULTI GARMENJAYA sebagai salah satu produsen pakaian yang cukup terkenal di Indonesia yang memproduksi pakaian dengan merek Cardinal yang terus berupaya untuk melakukan promosinya dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis. Dalam upaya untuk terus melakukan promosinya dan dalam upaya menghadapi persaingan perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">P.T. MULTI GARMENJAYA didalam memproduksi celana merek Cardinal senantiasa melihat akan kebutuhan para konsumennya, misalnya bentuk atau desainnya, pilihan warna, kualitas atau mutu yang baik, serta harga yang tidak terlalu mahal dan juga jaringan distribusi yang luas.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perusahaan P.T. MULTI GARMENJAYA didalam memproduksi celana dengan merek Cardinal diharapkan dapat memenangkan persaingan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : <strong>"Pengaruh Produk Image Terhadap Minat Membeli Konsumen Pada Produk Celana Formal Merek Cardinal". </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 Identifikasi Masalah </strong></p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana tanggapan konsumen tentang Product Image celana formal merekCardinal?</li><br/> <li>Bagaimana perusahaan P.T. MULTI GARMENJAYA membangun Product Imageterhadap produknya yaitu celana formal merek Cardinal?</li><br/> <li>Seberapa besar pengaruh Product Image terhadap Minat Membeli Konsumen?</li><br/></ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Dengan bertambah maraknya dunia fashion di Indonesia akibat semakin banyaknya mode-mode fash...

Baca selengkapnya »

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Anggota Koperasi Karyawan Omedata (K2O) di PT Omedata Electronics Bandung

<p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1. </strong><strong>LATAR BELAKANG PENELITIAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perekonomian pada masa kini yang lebih mengarah kepada ekonomi global, memungkinkan semua perusahaan bisa memasuki pasar di luar batas-batas negara. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha jika kita mampu memanfaatkannya atau ancaman jika kita tidak bisa memanfaatkannya. Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan proses liberalisasi perdagangan dan investasi ekonomi pasar bebas, mengharuskan setiap elemen ekonomi untuk melakukan perubahan. Disadari atau tidak kenyataan akan datangnya era tsb, mengharuskan setiap negara untuk mengubah arah kebijakan ekonominya. Era globalisasi dalam skema perdagangan bebas cepat atau lambat mengakibatkan perubahan ekonomi dunia (Adhitya Wardhono, 2001). Akibat yang diterima oleh negara berkembang adalah ketidakstabilan ekonomi dalam negeri, karena keharusan melakukan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dunia tidak dapat terelakkan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Daya dukung perekonomian suatu negara terletak pada efektifitas perilaku ekonomi negara yang bersangkutan. Pelaku ekonomi utama yang sering menjadi perdebatan dalam konteks era perdagangan bebas adalah koperasi ( Adhitya Wardhono, 2001). Di kebanyakan negara berkembang peranan pemerintah nampak menonjol, yang mengakibatkan ketergantungan dan kegagalan koperasi untuk mandiri (Soetrisno, Noer, 1992). Sebagai bagian dari sistem ekonomi, koperasi memerlukan kesempatan untuk bekerja sebagai suatu sistem dalam upaya memberikan gerakan untuk mandiri (otonomi) (Scholz and Walsh, 1992). Karena secara tidak langsung otonomi merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menegakkan prinsip koperasi, demokarasi dalam koperasi, dan kemandirian dalam koperasi berikut implikasinya (Nasution, 1992).</p><br/><p style="text-align: justify;">Prospek masa depan koperasi sebagai suatu badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian seperti amanat konstitusi negara (UUD 45) sangat ditentukan oleh mampu tidaknya kemandirian dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan ancaman (Adhitya Wardhono, 2001). Sementara dilihat dari fungsi badan usaha ketangguhan koperasi diukur oleh kemampuannya dalam mengembangkan dan menguasai pasar. Koperasi harus mampu memberi alternatif rasional bagi pelanggannya (anggota) melalui berbagai kebijakan insentif usaha maupun perbaikan dalam teknis pelayanan pelanggan (Adhitya Wardhono, 2001). Koperasi Karyawan Omedata (K2O) yang terletak di Jl. Soekarno - Hatta beranggotakan 1765 orang, bergerak dalam bidang penyediaan barang-barang dan simpan pinjam. Dalam hal penyediaan barang-barang K2O posisinya diapit oleh dua toserba yaitu Alfa di Leuwipanjang dan Griya di Sumbersari. Kedua toserba tersebut menawarkan tempat berbelanja yang nyaman dan relatif murah, sehingga keberadaannya disinyalir bisa mengundang karyawan Omedata untuk berbelanja di kedua toserba tersebut. Selain itu jasa simpan pinjam juga mendapat persaingan dari adanya para rentenir yang ada di dalam perusahaan maupun oleh dua lokasi tempat berdirinya Bank yang mengapit K2O yaitu di Sumbersari dan Caringin, dan para salesman kartu kredit yang datang ke perusahaan. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitian pada unit usaha dagang saja karena aktifitas atau frekuensi pelayanannya dilakukan setiap hari kerja. Baik toserba maupun Bank keduanya bisa memberikan suatu pelayanan yang dapat kita rasakan, baik dilihat dari segi bangunan fisik, produk yang ditawarkan, maupun pelayanan dari para petugasnya. Berbeda sekali dengan K2O dimana ruang kantor unit usaha dagang berukuran sekitar 9 m2.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pengadaan barang untuk jenis tertentu harus melalui pesanan terlebih dahulu. Petugas koperasi mayoritas adalah karyawan PT. Omedata Electronics, dan hanya 3 orang karyawan yang direkrut dari luar, yaitu untuk manager koperasi 1 orang dan staff 2 orang. Namun demikian K2O dalam operasional berusaha secara profesional dan ditunjang oleh suatu sistem informasi data yang dikomputerisasi yang berhubungan dengan sistem penggajian karyawan. Memang kita tidak bisa begitu saja membandingkan kedua jenis usaha tersebut dengan K2O, tapi dalam hal ini konteks dari pelayanan customer tetap harus menjadi perhatian, terlepas dari apakah itu perusahaan besar maupun kecil, semuanya ditujukan untuk memuaskan kebutuhan customer.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam pemasaran tradisional bertumpu hanya pada kepuasan pelanggan, namun sekarang pelanggan menuntut pelayanan dan kualitas yang lebih (Adhitya Wardhono, 2001). Selain itu terdapat sekitar 10% anggota koperasi yang tidak melakukan aktifitas atau tidak melakukan pembelian di koperasi selama satu tahun penuh (K2O, 2002). Target usaha dagang tahun 2002 adalah sebesar Rp. 1.182.600.000,- dan hanya tercapai sebesar Rp. 1.036.728.875,- atau sekitar 12,33 % target tidak tercapai (K2O, 2002). Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis mencoba untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh K2O terhadap anggotanya sehingga memungkinkan mereka tetap loyal terhadap K2O.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2. </strong><strong>IDENTIFIKASI MASALAH </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan penjelasan yang diutarakan pada latar belakang penelitian, maka hasil perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;" type="1"><br/> <li>Bagaimana penilaian anggota terhadap kualitas pelayanan K2O.</li><br/> <li>Bagaimana Harapan anggota terhadap kualitas pelayanan K2O.</li><br/> <li>Bagaimana loyalitas anggota K2O. 4. Sejauh mana kualitas pelayanan K2O berpengaruh terhadap loyalitas anggota.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN Perekonomian pada masa kini yang lebih mengarah kepada ekonomi global, memungkinkan semua...

Baca selengkapnya »

LEVEL IMPLEMENTASI MARKET ORIENTATION DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERFORMA PADA UNIVERSITAS WIDYATAMA

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><br/><p style="text-align: center;"><strong>Pendahuluan<br/></strong><br/><p style="text-align: justify;"><strong>I.1. Latar Belakang Penelitian</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi memahami dan memuaskan kebutuhan konsumen. Hal ini merupakan inti filosofi <em>marketing concept </em>(Ruekert, 1992; Webster, 1988). Ada dua hal yang tersirat dalam filosofi ini. Pertama, adanya keharusan bagi organisasi untuk mencari informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh konsumen, baik itu kebutuhan yang ekspresif maupun kebutuhan yang <em>latent</em>. Kedua, keharusan untuk melakukan inovasi sebagai konsekuensi usaha organisasi untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang teridentifikasi.  Drucker (1954) dengan tegas mengatakan bahwa fungsi perusahaan hanya dua, yaitu <em>marketing</em> dan inovasi.  Dalam kondisi persaingan, alasan yang melatar belakangi eksistensi suatu organisasi ada dua, yaitu: menciptakan nilai (inovasi) dan memenangkan persaingan (Ma, 1999).</p><br/><p style="text-align: justify;">Penurunan jumlah calon mahasiswa baru yang secara nasional mencapai 40% hingga tahun 2005 (Sutoko, 2005) berakibat pada meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi dalam menjaring mahasiswa baru. Bagi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta (PTS), yang sumber pendanaannya terutama berasal dari mahasiswa hal ini tentu dirasakan sangat memberatkan. Dengan demikian kemampuan PTS menjaring mahasiswa baru akan sangat menentukan kelangsungan PTS itu sendiri dimasa yang akan datang.  Hal ini juga dirasakan oleh Universitas Widyatama (UTAMA) yang selama beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan jumlah peminat untuk mengikuti ujian saringan masuk. Penelitian niat siswa SMU di kota Bandung yang dilakukan oleh Zulganef & Lasmanah (2004) menemukan bahwa minat siswa SMU untuk memasuki UTAMA belum muncul.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dampak jangka pendek dari kondisi ini terutama adalah meningkatnya tekanan pada arus dana, sedangkan dalam jangka panjang, dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan kualitas.  Jika disatu sisi jumlah peserta ujian saringan masuk menurun, dan disisi lain ada keinginan untuk mempertahankan arus dana dengan jalan mempertahankan jumlah mahasiswa yang diterima, maka konsekuensinya adalah <em>passing grade </em>calon mahasiswa baru yang diterima harus diturunkan.  Mungkin ini pilihan pahit yang harus diambil, tetapi dalam jangka panjang, apakah pilihan ini bijaksana atau tidak, mungkin akan menimbulkan banyak perdebatan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Seperti halnya organisasi lain yang berada dalam kondisi persaingan, keberadaan suatu lembaga PTS termasuk UTAMA adalah untuk menciptakan nilai dan memenangkan persaingan (Ma, 1999).  Dalam konteks persaingan, lembaga PTS termasuk UTAMA harus mampu menciptakan dan mengeksploitasi <em>advantages</em> yang diharapkan mampu menjadi <em>competitive advantage </em>dalam menghadapi tekanan persaingan yang ada (Ma, 1999). Lebih jauh, lembaga PTS termasuk UTAMA tentunya berharap <em>competitive advantages </em>yang dimiliki dapat menjadi <em>sustainable</em> <em>competitive advantage.</em> Masalahnya adalah apakah UTAMA sebagai sebuah organisasi yang berada di tengah-tengah situasi persaingan memiliki <em>advantages</em> yang dapat dijadikan <em>competitive adavantages</em> yang diarahkan kepada <em>sustainable competitive advantage</em>? Hal ini mungkin sangat perlu untuk diuji.</p><br/><p style="text-align: justify;"><em>Resource-based view</em> (RBV) yang diperkenalkan oleh Wernerfelt pada tahun 1984, berargumen bahwa sumber daya organisasi yang  unik akan mampu menghasilkan <em>advantages</em> (Wernerfelt, 1984).  Dalam waktu lima belas tahun terakhir, RBV berkembang menjadi sebuah teori yang yang sangat berpengaruh pada bidang manajemen stratejik (Cohen, Wesley & Levinthal, 1990; Dixon, 1992; Henri, 2005), dan bidang pemasaran stratejik (Day, 1994; Matear, Morgan, 2004; Santos-Vijande, Sanzo-Perez; Alvarez-Gonzalez, and Vazquez-Casielles, 2005). RBV didasarkan pada prinsip bahwa kemampuan bersaing organisasi merupakan fungsi dari keunikan serta nilai dari <em>resources</em> serta kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi tersebut (Henri, 2005). RBV menganggap bahwa kapabilitas merupakan sumber utama untuk mencapai <em>sustainable competitive advantage</em> (Henri, 2005). Kapabilitas terbukti merupakan sumber daya yang sangat sulit untuk digambarkan, bahkan sering disebut sebagai <em>invisible assets</em>, dan dengan demikian kapabilitas menjadi sulit untuk diduplikasi (Henri, 2005).  Pada intinya, kapabilitas merupakan <em>skills</em> individu atau kelompok yang bersifat <em>tacit</em>, interaksi-interaksi dimana terjadi koordinasi antar <em>resources</em>, dan budaya organisasi (Barney, 1991; Day, 1994; Hult, Ketchen, and Nicholsl., 2002; Henri, 2005).</p><br/><p style="text-align: justify;"><em>Market orientation</em> merupakan salah satu budaya organisasi, yang terbukti jika terimplementasi dengan baik dalam organisasi, akan menjadi salah satu kapabilitas utama yang diperlukan untuk mencapai <em>sustainable competitive advantage</em> (Baker & Sinkula, 1999; Day, 1994; Henri, 2005; Hurley & Hult, 1998; Hurley, Hult & Knight, 2005; Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). <em>Market orientation</em> merupakan operasionalisasi dari <em>marketing concept </em>(Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990) yang berfokus tiga hal, yaitu: pertama, usaha untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen, baik kebutuhan ekspresif maupun yang laten; usaha untuk memahami pesaing, dan ketiga, usaha untuk menciptakan kordinasi antar fungsi dalam organisasi yang ditujukan untuk menghasilkan sinergi sumber daya organisasi (Narver & Slater, 1990; Narver, Slater, and MacLachlan, 2000). Implementasi <em>market orientation</em> yang baik akan memampukan organisasi memahami lingkungannya, dan dari pemahaman ini organisasi akan mampu berkreasi menghasilkan inovasi yang digunakan sebagai alat untuk menghantarkan <em>values and benefits</em> bagi konsumen.</p><br/><p style="text-align: justify;">Mengingat pentingnya <em>marketing</em> dan inovasi sebagai alat agar organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungannya (Drucker, 1954), tentunya akan menjadi menarik dan sangat penting untuk memahami bagaimana level implementasi di UTAMA, dan bagaimana dampaknya terhadap performa UTAM.A. Penelitian ini mengukur level implementasi <em>market orientation</em> UTAMA, yang ditujukan untuk mencoba menjelaskan terjadinya <em>gap</em> berupa penurunan jumlah peserta ujian saringan masuk serta dampaknya terhadap performa UTAMA sebagai sebuah organisasi yang berada di tengah-tengah persaingan.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>I.2. Identifikasi Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian di atas, masalah utama penelitian ini adalah: <strong>"Bagaimana hubungan level implementasi <em>market orientation</em> dengan performa UTAMA, dan apakah level implementasi tersebut dapat menjelaskan kemampuan UTAMA menjaring calon mahasiswa baru?"</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I Pendahuluan I.1. Latar Belakang Penelitian Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi memahami dan memu...

Baca selengkapnya »

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik (Studi Survei pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1. Latar Belakang Penelitian</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Kemajuan usaha suatu perusahaan menuntun kinerja perusahaan yang terus menerus ditingkatkan. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat dari pertanggung jawaban keuangan perusahaan yang bersangkutan. Pertanggung jawaban keuangan perusahaan yang bersangkutan harus didasarkan pada catatancatatan yang dibuat oleh perusahan itu sendiri. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil pencatatan dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyebabkan diragukannya laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam keadaan ini para pemakai laporan keuangan dapat beranggapan bahwa laporan keuangan yang disajikan dibuat "lebih bagus" dari yang sebenarnya. Berdasarkan hal di atas, laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik yang berwenang dan independen, yang dari hasil auditnya dapat memberikan pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam pelaksaan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik, hasilnya bukan hanya untuk kepentingan klien tetapi juga untuk pihak ketiga meliputi investor, kreditor, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat dan lain-lain yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit oleh akuntan publik karena hasil ini menyangkut kepentingan banyak pihak dan sangat tergantung pada mutu hasil audit, akuntan publik haruslah independen, artinya bahwa ia tidak boleh memihak baik terhadap klien yang membayarnya maupun kepada pihak ketiga.</p><br/><p style="text-align: justify;">Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat dalam menilai mutu jasa audit, independensi akuntan publik menjadi suatu hal yang sangat penting. Independensi akuntan publik memiliki dua aspek yaitu: 1). Independensi sikap mental (independence in fact) 2). Independensi penampilan (independence in appearance) Independensi sikap mental akan ada apabila dalam kenyataannya akuntan publik sebagai auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Sedangkan sikap independensi akuntan publik dalam melaksanakan tugas harus menghindari keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berminat meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi khususnya independensi penampilan akuntan publik yang dituangkan dalam judul penelitian : <strong>"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik." (Studi Survei pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.)</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam penelitian ini akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi independensi menurut Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung. Faktorf-aktor tersebut antara lain :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;" type="1"><br/> <li>Hubungan keluarga akuntan berupa suami/istri, saudara sedarah semenda dengan klien ;</li><br/> <li>Besar <em>audit fee </em>yang dibayar klien tertentu.</li><br/> <li>Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian</li><br/> <li>yang terkait dengan usaha klien.</li><br/> <li>Pemberian fasilitas dan bingkisan <em>(gifts) </em>oleh klien.</li><br/> <li>Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai.</li><br/> <li>Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2. Identifikasi Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;" type="1"><br/> <li>Apakah faktor-faktor seperti hubungan keluarga,besar audit <em>fee </em>yang dibayarkan oleh klien, hubungan usaha dan keuangan dengan klien, pemberian fasilitas dan bingkisan, ketrlibatan usaha yang tidak sesuai dan pelaksanaan jasa lain dapat mempengaruhi independensi Akuntan Publik.</li><br/> <li>Apakah faktor-faktor seperti hubungan keluarga,besar audit <em>fee </em>yang dibayarkan oleh klien, hubungan usaha dan keuangan dengan klien, pemberian fasilitas dan bingkisan, ketrlibatan usaha yang tidak sesuai dan pelaksanaan jasa lain tidak dapat mempengaruhi independensi Akuntan Publik.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Kemajuan usaha suatu perusahaan menuntun kinerja perusahaan yang terus menerus ditingkatkan...

Baca selengkapnya »

Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja pada Kelompok Industri Tekstil dari Tahun 2003-2005

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang Penelitian</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Baik dalam perusahaan yang berskala besar maupun kecil, ataupun bersifat profit motif maupun non-profit motif akan mempunyai perhatian yang sangat besar dibidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, menimbulkan persaingan antara perusahaan pun semakin ketat, khususnya antara perusahaan sejenis. Belum lagi karena kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyaknya perusahaan yang mengalami keruntuhan. Oleh karena itu agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan dapat tumbuh berkembang maka perusahaan harus mencermati kondisi dan kinerja perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Untuk mengetahui dengan tepat kondisi dan kinerja perusahaan maka perlu dilakukan analisis yang tepat. Media yang dapat dipakai untuk menilai kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Setiap perusahaan akan menyusun suatu laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan pada akhir pembukuan. Laporan keuangan yang disusun oleh setiap perusahaan di Indonesia harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), disamping itu harus memenuhi pula aturan perpajakan dan aturan lainnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan ataupun ikhtisar lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat.</p><br/><p style="text-align: justify;">Laporan keuangan dapat dianalisis untuk melihat kondisi perusahaan, jenis analisis bervariasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisis. Salah satu teknis analisis laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan adalah analisis rasio keuangan karena penggunaanya yang relatif mudah. Analisis laporan keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka keuangan dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut dapat berupa, standar internal yang ditetapkan oleh manajemen, perbandingan historis atau membandingkan angka-angka keuangan dengan masa sebelumnya, membandingkan dengan perusahaan atau industri sejenis.</p><br/><p style="text-align: justify;">Analisis laporan keuangan secara garis besar meliputi dua jenis perbandingan,yaitu : 1. Dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. 2. Perbandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Salah satu alasan dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan adalah menilai kinerja perusahaan. Dimana penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efesiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis dua aspek, yaitu kinerja financial dan kinerja non-financial. Kinerja financial dapat dilihat melalui data-data laporan keuangan, sedangkan kinerja non- financial dapat dilihat melalui aspek-aspek non-finansial diantaranya aspek pemasaran, aspek teknologi maupun aspek manajemen.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pengukuran kinerja suatu perusahaan sangat berguna untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang sejenis sehingga dapat dilakukan suatu tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaikinya. Tanpa perbandingan, tidak akan diketahui apakah kinerja atau perusahaan mengalami perbaikan atau sebaliknya yaitu menunjukkan penurunan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, <strong>"Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja pada Kelompok Industri Tekstil dari Tahun 2003-2005".</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 Identifikasi Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;" type="1"><br/> <li>Bagaimana analisis laporan keuangan perusahaan pada kelompok industri tekstil.</li><br/> <li>Bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari hasil analisis laporan keuangan pada kelompok industri tekstil.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam su...

Baca selengkapnya »

TIPOLOGI WAJIB PAJAK PPh 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK TULUNGAGUNG

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1. Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Seiring dengan perubahan waktu, pembangunan di Indonesia membutuhkan dana yang semakin besar. Pengelolaan APBN yang berimbang dan dinamis, mengkondisikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor migas. Untuk itu usaha peningkatan penerimaan dalam negeri di luar migas menjadi penting. Salah satunya adalah penerimaan dari sektor pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan dapat dijadikan sebagai <em>instrument</em> untuk memacu partisipasi masyarakat serta mendistribusikan pembangunan. Pajak juga merupakan sumber daya yang dapat diperbarui <em>(renewable resource)</em> sesuai dengan perkembangan ekonomi yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat luas dalam bentuk lain.<strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dengan adanya kenaikan realisasi tersebut maka dapat dijadikan daya pacu bagi Ditjen Pajak untuk melaksanakan tugas yang diemban dari negara secara optimal dalam hal perpajakan.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Gambar 1 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Berikut ini adalah grafik realisasi penerimaan pajak Tahun 2000-2005 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;">Dari grafik di atas dapat kita lihat perkembangan sektor pajak dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2000 penerimaan pajak mencapai Rp 115.951,5 milyar. Jumlah itu meningkat menjadi Rp 185.540,9 milyar di tahun 2001, tahun 2002 mencapai Rp 210.087,5 milyar dan tahun 2003 sebesar Rp 242.048,1 milyar. Untuk tahun 2004 sebesar Rp 280.897,6 milyar dan terus mengalami peningkatan di tahun 2005 yaitu sebesar Rp 346.819,2 milyar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem <em>self assessment</em>. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah <em>voluntary compliance</em> dari masyarakat, tinggi rendahnya <em>compliance</em> masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara.</p><br/><p style="text-align: justify;">Sejak reformasi perpajakan, kinerja penerimaan pajak secara umum meningkat secara konsisten. Yang menjadi pertanyaannya apakah keberhasilan ini merupakan indikasi dari suksesnya penerapan sistem <em>self assessment</em> yang mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ataukah faktor lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (Harahap, 2004:44):</p><br/><p style="text-align: justify;">Bahwa keberhasilan sistem <em>self assessment</em> akan ditentukan oleh (i) kesadaran pajak dari wajib pajak,(ii) kejujuran wajib pajak, (iii) <em>tax mindedness</em> yaitu hasrat untuk membayar pajak dan (iv) <em>tax discipline</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Menurut pendapat ini bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu dengan adanya proporsi yang tepat antara pajak dengan pendapatan Wajib Pajak dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jika peningkatan penerimaan pajak ini disebabkan oleh kian membaiknya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka reformasi perpajakan itu sungguh-sungguh berhasil dan sejalan dengan konsep yang dicanangkan. Namun jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan persoalan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman yang cukup Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai pada masa-masa selanjutnya.</p><br/><p style="text-align: justify;"><em>Tax compliance</em> Indonesia saat ini masih dibawah 50 % dari Wajib Pajak yang terdaftar, selain itu jumlah Wajib Pajak yang ada jika dibandingkan dengan</p><br/><p style="text-align: justify;">penduduk Indonesia saat ini masih relatif kecil. Dengan jumlah Wajib Pajak 5.385.491 (WP Badan, OP, PPh Psl 21,PPN, dan Bendaharawan) dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 220 juta orang, potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Hal ini disebabkan beberapa faktor internal Wajib Pajak misalnya kurangnya kesadaran  Wajib Pajak terhadap kewajiban dirinya sebagai warga negara dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan juga proporsi yang tidak tepat antara jumlah pajak dengan pendapatan Wajib Pajak.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung merupakan salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Keuangan yang menangani masalah perpajakan baik penerimaan pajak maupun sebagai tempat penyampaian SPT.  Daerah yang termasuk dalam wilayah pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tulungagung adalah Blitar, Tulungagung serta Trenggalek. Penerimaan pajak di wilayah tersebut selalu mencapai target yang ditetapkan terutama Pajak penghasilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi dengan melihat potensi yang dimiliki wilayah Tulungagung seharusnya masih dapat dioptimalkan. Berikut ini merupakan salah satu tabel  target dan realisasi Pajak Penghasilan tahun 2005 yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan telah mencapai target.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Tahun 2005 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Di KPP Tulunggagung </strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td valign="top"><strong>NO. </strong></td><br/><td valign="top"><strong>JENIS PAJAK </strong></td><br/><td valign="top"><strong>TARGET </strong></td><br/><td valign="top"><strong>REALISASI </strong></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">1.</td><br/><td valign="top">PPh 21</td><br/><td valign="top">24.554.120.000</td><br/><td valign="top">32.810.536.919</td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">2.</td><br/><td valign="top">PPh Pasal 22</td><br/><td valign="top">8.399.870.000</td><br/><td valign="top">5.468.631.534</td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">3.</td><br/><td valign="top">PPh Pasal 22 Impor</td><br/><td valign="top">577.030.000</td><br/><td valign="top">630.727.405</td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">4.</td><br/><td valign="top">PPh Pasal 23</td><br/><td valign="top">6.511.340.000</td><br/><td valign="top">3.327.190.662</td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">5.</td><br/><td valign="top">PPh Pasal 25/29 OP</td><br/><td valign="top">2.374.030.000</td><br/><td valign="top">2.140.973.777</td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">6.</td><br/><td valign="top">PPh Pasal 25/29 Badan</td><br/><td valign="top">6.926.430.000</td><br/><td valign="top">6.247.872.332</td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">7.</td><br/><td valign="top">PPh Pasal 26</td><br/><td valign="top">15.700.000</td><br/><td valign="top">-</td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">8.</td><br/><td valign="top">PPh Final dan Fiskal Luar Negeri</td><br/><td valign="top">38.928.930.000</td><br/><td valign="top">24.078.806.719</td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;">Di sini Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah penerimaan  sektor pajak di wilayah KPP Tulungagung bila dibandingkan dengan jenis pajak lain. PPh 21 menyumbangkan penerimaan lebih besar karena pajak tersebut diperoleh dari para pegawai. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tersebut merupakan obyek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut dipotong oleh pemberi kerja dan diatur dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.  Dengan adanya faktor intenal Wajib Pajak yang dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengemban tanggung jawab penerimaan pajak tersebut di tuntut untuk bekerja semaksimal mungkin. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan seperti meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, penyempurnaan sistem perpajakannya dan peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai pajak. Dengan dasar pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil topik tentang <strong>"Tipologi Wajib Pajak PPh 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung" </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2. Rumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Mendeskripsikan tipologi yang merupakan faktor-faktor internal Wajib Pajak PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung?</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan perubahan waktu, pembangunan di Indonesia membutuhkan dana yang semakin besar. Pengelo...

Baca selengkapnya »

ANALISA PENGARUH PERSONAL SELLING DAN ADVERTISING TERHADAP PENDAPATAN SEWA KAMAR (Pada Hotel Montana I Malang)

<p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>ABSTRAKSI </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perkembangan dunia bisnis di Indonesia khususnya dalam sektor jasa menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat tidak terkecuali pada industri perhotelan. Dengan adanya persaingan yang ketat tersebut perusahaan harus mampu menembus dan merebut pasar sasaran yang ada. Syarat awal perusahaan dapat menembus dan merebut pasar sasaran yang ada adalah adanya kegiatan pengenalan produk. Pengenalan produk atau jasa yang dimiliki perusahaan, harus memperhatikan salah satu bagian dari konsep bauran pemasaran yaitu promosi. Bauran promosi yang digunakan dalam penelitian ini adalah <em>personal selling</em> dan <em>advertising</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh dari <em>personal selling</em> dan <em>advertising</em> yang dilakukan oleh Hotel Montana I Malang baik secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan sewa kamar. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menganalisa antara <em>personal selling</em> dan <em>advertising</em>, yang berpengaruh dominan terhadap pendapatan sewa kamar pada Hotel Montana I Malang.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dari hasil analisa penelitian diperoleh nilai R sebesar 0,843 yang artinya variabel personal selling (X1) dan variabel advertising (X2) mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel pendapatan sewa kamar (Y). Nilai R <em>square</em> sebesar 0,711 menunjukkan bahwa 71,1% variasi dari pendapatan sewa kamar dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel bebas. Pengujian dari biaya personal selling dan biaya advertising didapatkan nilai F hitung > F tabel, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H₀ dan menerima H₁. Artinya bahwa biaya <em>personal selling</em> dan biaya <em>advertising</em> secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu pendapatan sewa kamar. Dari hasil uji t ketahui nilai t hitung > t tabel sehingga keputusan yang diambil untuk kedua variabel bebas adalah menerima H₁ dan menolak H₀, artinya secara individual (parsial) variabel bebas yang terdiri dari biaya <em>personal selling</em> dan biaya <em>advertising</em> berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu pendapatan sewa kamar. Dari persamaan regresi dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel advertising lebih besar dibandingkan dengan personal selling. Dapat disimpulkan bahwa advertising mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pendapatan sewa kamar, sehingga hipotesa kedua dalam penelitian ini diterima.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Kata Kunci : Promosi, Personal Selling, Advertising, Pendapatan Sewa Kamar.</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>P E N D A H U L U A N </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1</strong><strong> </strong><strong>LATAR BELAKANG </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Fenomena perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dewasa ini  menimbulkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memiliki usaha sejenis. Hal tersebut menciptakan munculnya iklim persaingan yang semakin ketat. Dengan adanya kondisi yang demikian, produsen dituntut untuk mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Selain itu produsen diharuskan memiliki rencana dan strategi bisnis yang tepat dalam usaha mewujudkan tujuan dari perusahaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam perkembangannya, bisnis jasa menunjukkan peningkatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan bisnis manufaktur. Payne (2001:1) mengatakan bahwa saat ini lebih dari 60 persen perekonomian negara-negara barat sekarang berada di sektor jasa. Lebih lanjut dalam Payne (2001:3) dijelaskan bahwa angka pengeluaran yang meningkat dalam jasa-jasa konsumsi pribadi cukup mengesankan, meningkat dari kurang lebih 30 persen hingga lebih dari 50 persen dalam 30 tahun terakhir. Para individu menghabiskan proporsi pendapatan, lebih banyak dalam jasa perjalanan, perhotelan, restoran dan jasa hiburan untuk menyempurnakan kualitas hidup. Perkembangan perekonomian sampai saat ini telah menunjukkan bahwa sektor jasa telah mendominasi kehidupan. Menurut Scoell dan Gultinan dalam Tjiptono (2002:3) ada beberapa faktor yang memicu perkembangan sektor jasa hingga sedemikian pesat, antara lain :</p><br/><br/><ol><br/> <li>Adanya peningkatan pengaruh sektor jasa dalam perekonomian.</li><br/> <li>Waktu santai yang semakin banyak.</li><br/> <li>Persentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar.</li><br/> <li>Tingkat harapan hidup semakin meningkat.</li><br/> <li>Produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan semakin kompleks.</li><br/> <li>Adanya peningkatan kompleksitas kehidupan.</li><br/> <li>Meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya.</li><br/> <li>Perubahan teknologi berlangsung cepat.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Perkembangan dunia bisnis di Indonesia khususnya dalam sektor jasa menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat tidak terkecuali pada industri perhotelan. Melihat keadaan tersebut, perusahaan diharuskan dapat mengatasi iklim persaingan dipasar. Salah satu fungsi vital perusahaan yang mendukung perusahaan dalam memenangkan persaingan dan mewujudkan pencapaian tujuan perusahaan adalah pemasaran. Pemasaran merupakan sistem dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.</p><br/><p style="text-align: justify;">Perusahaan harus mampu menembus dan merebut pasar sasaran yang ada, oleh karena itu perusahaan harus memiliki suatu strategi pemasaran yang efektif agar produk dan jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen. Strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dapat berpedoman pada konsep bauran pemasaran (<em>marketing mix</em>). Bauran pemasaran tersebut terdiri dari produk (<em>product), </em>harga<em> (price), </em>promosi<em> (promotion) </em>dan tempat<em> (place)</em>. Sedangkan pada jasa ditambahkan orang <em>(people), </em>fasilitas penunjang<em> (physical evidence), </em>proses<em> (process)</em> dan layanan pelanggan <em>(costumer  service)</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pengenalan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai fungsi yang sangat penting, karena berhubungan dengan keputusan konsumen untuk membeli. Pengenalan produk atau jasa yang dimiliki perusahaan, harus memperhatikan salah satu bagian dari konsep bauran pemasaran yaitu promosi. Kegiatan promosi tersebut meliputi: <em>advertising, personal selling, </em>publisitas, promosi penjualan,<em> </em>(Rismiati dan Suratno  2001:255 )</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Hotel Montana I, dikarenakan terletak di pusat kota Malang dengan iklim sejuk, pemandangan yang indah dan dikelilingi pegunungan. Hal tersebut menjadikan kota Malang sangat potensial untuk daerah pariwisata. Selain itu Hotel Montana I memiliki pemasukan yang cukup besar dibandingkan dengan hotel lain pada klasifikasi hotel yang sama (bintang 2). Saat ini banyak berdiri hotel-hotel lain di Malang dan itu akan memperketat persaingan. Untuk itu, hotel dengan segala keunggulannya perlu dikomunikasikan dengan promosi yang berkesinambungan untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada <em>personal selling </em>dan <em>advertising</em> karena kedua bauran promosi tersebut lebih efektif untuk industri perhotelan dibandingkan dengan bauran promosi lainnya. Selain itu Hotel Montana I yang dipilih sebagai obyek penelitian, menggunakan <em>personal selling </em>dan <em>advertising</em> dalam kegiatan promosinya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan penjabaran di atas penulis mengambil judul <strong>"Analisa Pengaruh <em>Personal Selling</em> dan <em>Advertising</em> Terhadap Pendapatan Sewa Kamar Pada Hotel Montana I Malang". </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2</strong><strong> </strong><strong>RUMUSAN MASALAH </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Untuk memperoleh hasil yang efektif dari kebijakan promosi yang dilakukan perusahaan, perlu perencanaan  yang matang mengenai produk yang akan ditawarkan serta strategi promosi yang akan digunakan untuk mengenalkan produk yang dihasilkan perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan produk secara keseluruhan pada masyarakat luas sehingga perumusan masalah yang diambil adalah :</p><br/><br/><ol><br/> <li>Bagaimana pengaruh <em>personal selling</em> dan <em>advertising</em> yang dilakukan oleh Hotel Montana I Malang baik secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan sewa kamar ?</li><br/> <li>Antara <em>personal selling</em> dan <em>advertising, </em>manakah yang berpengaruh dominan terhadap pendapatan sewa kamar pada Hotel Montana I Malang ?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.3</strong><strong> </strong><strong>TUJUAN PENELITIAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :</p><br/><br/><ol><br/> <li>Untuk menganalisa<em> </em>pengaruh dari <em>personal selling</em> dan <em>advertising</em> yang dilakukan oleh Hotel Montana I Malang baik secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan sewa kamar.</li><br/> <li>Untuk menganalisa antara <em>personal selling</em> dan <em>advertising,</em> yang berpengaruh dominan terhadap pendapatan sewa kamar pada Hotel Montana I Malang.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.4</strong><strong> </strong><strong>MANFAAT PENELITIAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :<strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1. Bagi Mahasiswa</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">a. Dapat memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi dan kecerdasan intelektual.</p><br/><p style="text-align: justify;">b. Berkesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di program pendidikan dalam berbagai kasus riil di perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">c. Dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental dengan kualitas yang tinggi dalam menghadapi dunia kerja.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>2. Bagi Perusahaan</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">a. Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masa depan generasi muda, serta menunjukkan keterbukaan perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai atau citra perusahaan di kalangan akademisi maupun publik.</p><br/><p style="text-align: justify;">b. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk belajar.</p><br/><p style="text-align: justify;">c. Memperoleh sumbangan pemikiran dan tenaga, dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>3. Bagi Fakultas / Perguruan Tinggi</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">a. Memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan dan lembaga lain yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.</p><br/><p style="text-align: justify;">b. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas Ekonomi dengan dunia kerja.</p><br/><p style="text-align: justify;">c. Sebagai media aplikasi bahan pengajaran materi kuliah manajemen pemasaran.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

ABSTRAKSI Perkembangan dunia bisnis di Indonesia khususnya dalam sektor jasa menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat tidak terkecu...

Baca selengkapnya »

PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 PADA PERUSAHAAN PLASTIK MULYO AGUNG MALANG

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1.</strong><strong> Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Keuntungan perusahaan akan dapat diperoleh apabila harga jual lebih tinggi daripada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi, baik meliputi biaya operasional maupun non-operasional.</p><br/><p style="text-align: justify;">Sesuai dengan kegiatan produksinya, perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis perusahaan, yaitu: perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Perusahaan Plastik Mulyo Agung Malang merupakan salah satu jenis perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang yang berbahan dasar plastik.</p><br/><p style="text-align: justify;">Di lain pihak, Perusahaan Plastik Mulyo Agung Malang merupakan pabrikan yang menjadi subyek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi obyek pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdasar pada Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 1994, lebih disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).</p><br/><p style="text-align: justify;">Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri (dalam Daerah Pabean). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada tiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen yang dipungut secara tidak langsung.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pada saat perusahaan, yang berlaku sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan pembelian bahan-bahan baku, yang diberlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP), perusahaan membayar pajak yang disebut Pajak Masukan (PPN Masukan). Sedangkan perusahaan memungut Pajak Keluaran (PPN Keluaran) pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). PPN Keluaran timbul pada saat penerimaan pembayaran, baik berupa termin atau uang muka atau pada saat penyerahan barang atau jasa. Setiap bulan perusahaan harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta telah diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).</p><br/><p style="text-align: justify;">Karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian negara, maka perhitungan dan pelaporannya harus dilakukan dengan benar. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam membuat perencanaan dan mencari langkah-langkah yang tepat untuk masa yang akan datang.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang bagaimana Perusahaan Plastik Mulyo Agung menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetorkan. Atas dasar hal tersebut, maka penulis menjadikannya sebagai topik dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) dengan judul :</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>"PROSEDUR  PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 PADA PERUSAHAAN PLASTIK MULYO AGUNG MALANG"</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.</strong><strong> </strong><strong>Tujuan dan Kegunaan Penulisan Laporan Hasil PKN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.1.</strong><strong> Tujuan Penulisan Laporan Hasil PKN </strong></p><br/><br/><ul><br/> <li><strong></strong>Untuk mengetahui prosedur penghitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Plastik Mulyo Agung Malang.</li><br/></ul><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksan...

Baca selengkapnya »

POVERTY ALLEVIATION BY SOCIETY of NGEBRONG (Case Study at Ngebrong Sub Village, Tawangsari Village, Pujon Sub District, Malang District)

<p style="text-align: center;"><strong>CHAPTER I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>INTRODUCTION </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1.1.</strong><strong> The Background of the Research</strong>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Poverty has always been becoming the phenomenon problem along history of Indonesia as a nation state, history of a state which was wrong to manage problems of poverty. In a state which poverty is mismanaged, there is no other bigger problem beside poverty problem itself. Poverty has made millions of children cannot experience quality education, difficulty to defray health, lack of saving, investment inexistence, lack of public service access, lack of job opportunities, lack of social security and protection to family, higher current urbanization, moreover, poverty has caused millions of people cannot fulfill needs of food, board and clothing in proper manner. Poverty has made rural society sacrifices any kind of things voluntarily for the shake of their life safety (Scott in Sahdan, 2005), allowing the release of physical energy to produce profit for local wholesaler and accept mismatch fee with expense of energy which they have released. All of farm labor work all day long, but they accept very few fee.</p><br/><p style="text-align: justify;">BAPPENAS defined poverty as a condition where a person or a group of people, both men and women, could not fulfill their basic rights to retain and develop prestigious life. The basic rights of rural people for instance,<strong> </strong>they need of food sufficiency, health, education, job, housing, clean water, land, natural resources and rights to participate in social politic<strong> </strong>life, both for men and women. In order to fulfill basic rights of poor people, BAPPENAS used several prominent approaches namely; <em>basic needs approach</em>, <em>income approach</em>,<em> basic</em> <em>human capability approach</em>, and <em>objective</em> and <em>subjective </em>approach.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong><em>The basic needs approach</em></strong> discerned poverty as someone, family and society lack of capabilities, to fulfill minimum needs, such as foods, clothes, housing, health service, education, clean water and sanitation inventory.  Based on <strong><em>income approach</em></strong>, poverty is caused by the lowering of asset ownership, productive tools, as land, agriculture and plantation that directly affect their income in society. This approach determined rigidly the standard of income in society to differ their social class. <strong><em>Basic human capability approach</em></strong> assessed poverty as basic ability limitation like ability to read and write to drive minimum function in society. This limitation caused impossibility for poor people to get involved in decision making activities. <strong><em>Objective approach</em> </strong>or often called <em>the welfare approach</em> which emphasizing on normative assessment and requisite that should be complied to<strong> </strong>be detached from poverty. On the contrary, <strong><em>subjective approach</em> </strong>assessed<strong> </strong>poverty based on opinion or point of view of poor people itself (Stepanek(ed.) in Sahdan, 2005).</p><br/><p style="text-align: justify;">Fact indicates that poverty cannot be considered unpretentious, because it is not only related to the ability to fulfill needs of material matters, but it is also related to another human life dimensions. Hence, poverty can only be overcome if other dimensions are not considered. There are some indicators of poverty (World Bank in Sahdan, 2005): the ownership of limited capital and land, limited required facilitations and infrastructure, different opportunity among member of society, different human resource and economic sector, low of productivity, bad cultural of life, and abundant management of natural resources.</p><br/><p style="text-align: justify;">Beside that, the growth amount of residents which grew quickly formerly, causing difficult situation which befall in Java rural society. This Matter was discerned from fact to the number of potency of natural resource which becomes lower; decreasing agricultural land tenure; and worse exchange rate between agricultural productions with industry. The impact of this situation, make human resource pauperization process. Amount of impecunious group can not be avoided, even tend to be bigger in rural society.</p><br/><p style="text-align: justify;">What was written by (Geertz in Wattiheluw, 2004), entitled "Agriculture Involution in Java Island," depicted one part of poverty portraits that was collectively multiplied concurrent with the declining of productivity and fragmentation of agricultural land that occurred in the village. Infected society with the disease of involution inherits low potency of resource. Generally in the long term, it will cause disability on the people, they do not have bravery to account risk, lack of initiative, less of ability to see potency/ existing opportunity, blind and finally become fatalist.</p><br/><p style="text-align: justify;">And perhaps some indicators which were defined by World Bank above, we capture in our state. It is true and it has become knowledge of public that in Indonesia, most of poverty enclaves are concentrated in village. The reason is absolutely clear, because majority of Indonesian people live there. During the time, village was only considered as marginal region, so that village always stayed in retardation<strong> </strong>and continued in the circle of poverty.</p><br/><p style="text-align: justify;">Referred to study and observation that were conducted by the expertise in social sciences area, in the reality, absolute poverty occurred mostly in agricultural sector particularly in food crop sub sector. Poverty itself represents resultant interaction among technology, natural resource, access toward capital sources, human resource, access to the market, low level of society participation in natural resources cultivation, and institution/ policy (Wattiheluw, 2004).</p><br/><p style="text-align: justify;">To observe the interval<strong> </strong>of household income from on-farm activity toward household expenditure as depicted in the table 1.1</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Table 1.1. </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>The Interval</strong><strong> Household On-Farm Income Toward Household Expenditure Per Year </strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">No.</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Land tenure (ha)</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">On-Farm Income (%)</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Household Expenditure (%)</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Interval</p><br/><p align="center">(%)</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">1</p><br/><p align="center">2</p><br/><p align="center">3</p><br/><p align="center">4</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">0</p><br/><p align="center">≤ 0,5</p><br/><p align="center">0,5 - 1</p><br/><p align="center">> 1</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">100</p><br/><p align="center">100</p><br/><p align="center">100</p><br/><p align="center">100</p><br/><p align="center"></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">88,2</p><br/><p align="center">207,6</p><br/><p align="center">107,1</p><br/><p align="center">53,6</p><br/><p align="center"></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">11,8</p><br/><p align="center">-107,8</p><br/><p align="center">-14,5</p><br/><p align="center">46,4</p><br/><p align="center"></p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center"></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Total</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">100</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">114,1</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">18,9</p><br/></td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong><em>Source: Researcher Tabulation, 2006 </em></strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Process of society alleviation from the phenomenon of agricultural involution will be success if society as a whole component is dynamic. Beside that, new adaptation pattern will be passed by society if there is no barricade which able to hamper the occurring of development. This matter can only be conducted if there is an existence of direct governmental intervention, which is addressed for the poverty alleviation, and through development which is instructed by the government for the accomplishment of people basic needs.</p><br/><p style="text-align: justify;">It is excessively precise if the construction of society and development in a village become the priority to reach the target of national development, because village and its society represent national economy bases. Village also represents solidarity among groups of society with their activity in the environment. This integrity forms elements of physiographic, social, economics, political, and cultural interaction (Daniel, 2002). The result of integrity expresses society life that truly depends on natural resources potency and quality of society itself, where the earning acquisition is dominated by agricultural sector. This fact depicts a problem but at the same time it is indeed promising the national development.</p><br/><p style="text-align: justify;">On that account, the execution of development which becomes priority is absolutely precise matter. Main challenge to reach is to race development of economics, specifically in rural areas through efficacy in giving a different, better assessed situation, and more perfect is, healthier, and more humane than before it was conducted development program for rural society in certain region or environment. Even sometimes each rural society also gives certain development characteristic, which might was not possessed by other rural society.</p><br/><p style="text-align: justify;">If it was leaned on what was illustrated above, the perspective of this research comprehend that the existence of equation of poverty atmosphere based on the empirical and factual reference with the location of the research is very large. Supported phenomenon and mapped condition becoming strong base in the language of equality in this research. As the location of the research, Pujon sub district has various symmetrical attribute as a neglected and poor area. Main activity which conducted by the most of society is agricultural sector. Where the width of farm is 3741 ha, farm which is benefited for agriculture equal to 2684 ha, and only 471 ha that is used for residence.</p><br/><p style="text-align: justify;">Total amount of the residents are 59.610 people, 9381 people are categorized poor (Pujon in Numbers, 2005). Moreover several villages that exist in this sub district, its agricultural pattern have the characteristic of subsistent. One of its sub villages, represent an area that is terribly isolated from various accessibilities, such communications, transportation and other facilities and infrastructures. Farmers tend to be disabled to do productive activity in agricultural sector. They have to deal with complex problems beyond their power and ability. Like problems of wholesalers and uncertain market situation. Moreover, generally the typical of the agricultural sector in this sub village is rain cistern farm thus it become more complicated problem that should be overcome by the farmers.</p><br/><p style="text-align: justify;">Such situation, creating multi effects toward the pattern and way of life in the society. The worst possibility of this fatalist condition, might possibly instruct farmer to a deep hidden condition, or on the contrary, the farmers are progressively struggle to retain their life.</p><br/><p style="text-align: justify;">Life portrait of Ngebrong sub village, considered to be a unique phenomenon to be lifted to become social reality which exist in our midst, with its local uniqueness which can be interpreted in so many perspectives. Though the existence of this sub village is very isolated, underdeveloped and buried<strong> </strong>but however, in a practical matter the life of the society in this sub village does not seem showing weaknesses, moreover if we observe it from the economic side.</p><br/><p style="text-align: justify;">If we capture some conclusions from what were identified by BAPPENAS above, it is obvious indeed that some poverty realities we could observe in this sub village. For example, narrow ownership of land, limited capital, worsening of accessibility, and lack of education contribution to the society could be some indicators of poverty problems. But the unique thing is, with this limited situation, it did not make all the residents (read: farmers) in this sub village surrender, but on the other hand the spirits that they have are more excelsior from time to time. After three generations elapsed in a state of poverty, life of the society in this sub village (discerned from social structure and institution), is experienced some arrangement although in a slow way.</p><br/><p style="text-align: justify;">Starting with the awareness to build dwelling house which bricking up concrete with its equipment, indicated that spirit and awareness for competent life is excelsior. One of the forms of the spirit to escape from buried situation with built <em>makadam </em>road which used for path of its agricultural production distribution and transportation. The establishment of the <em>makadam</em> road spent almost a quarter f century. It was because in one year they could only finish 50 m2 of <em>makadam</em>. Nowadays the <em>makadam</em> road could be accessed and used by either local resident or people surrounding this sub village.</p><br/><p style="text-align: justify;">By relying on the empirical fact and real condition that occurred, hence as form of appreciation to such condition and situation, where spirit and hard work of the society of Ngebrong in fighting against retardation in assorted aspects economics, then it is important to conduct contemplation of dynamics of local society life as a study and discourse in settlement of poverty problem through research with title "<em>Poverty Alleviation by Ngebrong Society" </em>Case Study at Ngebrong Sub Village, Tawangsari Village, Pujon Sub District, Malang District.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.      Problem Statements </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Based on the background of the research which have been stated above, hence this research wish to lift some assumed problems which are very relevant in illustrating the poverty matters that faced by society Ngebrong  sub village to be searched its solution</p><br/><p style="text-align: justify;">As statements of the problems of this research shall be as follows:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>What kind of problems which the society of Ngebrong sub village faces in the effort to fulfill their needs of life?</li><br/> <li>What kind of matters which support the society of Ngebrong sub village in fulfilling theirnNeeds of life?</li><br/> <li>How far is the role of facility in supporting productive economics activity to alleviate the society of Ngebrong sub village from poverty?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

CHAPTER I INTRODUCTION 1.1.1. The Background of the Research . Poverty has always been becoming the phenomenon problem along history of I...

Baca selengkapnya »