DESENTRALISASI PUBLIC SERVICE DALAM ERA OTONOMI DAERAH

<p style="text-align: justify;"><strong>DESENTRALISASI PUBLIC SERVICE DALAM ERA OTONOMI DAERAH</strong></p> <p style="text-align: justify;">Oleh : <br />Sri Susilih</p> <p style="text-align: justify;">Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Indonesia. <br />Ada dua tema yang menjadi perhatian jika membahas tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi (sebagai penghalusan dari sentralisasi) diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen desentralisasi diterapkan. <br />Dekonsentrasi diberikan pengertian sebagai pelimpahan wewenang (delegation of authority), desentralisasi sebagai penyerahan wewenang (transfer of authority) . Dalam dekonsentrasi delegation of authority hanya menyangkut policy executing yakni melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat. Sedangkan dalam desentralisasi transfer of authority termasuk didalamnya policy making dan policy executing, yakni berwenang membuat kebijakan sendiri dan sekaligus melaksanakannya. <br />Jika dikatikan dengan pembagian wilayah negara Republik Indonesia, maka dekonsentrasi akan melahirkan wilayah administrasi atau B.C. Smith disebut Field Administration. Yaitu propinsi kabupaten/kota, kota administratif (sudah tidak dikenal berdasarkan UU No 22/1999), kecamatan. Pejabat-pejabat pusat didaerah yang menerima pelimpahan wewenang dalam yurisdikasi wilayah administrasi disebut Field Administrator. Ada dua tipe pejabat, yaitu pejabat pejabat yang disebut Kepala Wilayah : Gubernur, Bupati, Walikotamadya (Walokota Administratif), Camat. Pejabat-pejabat ini menjalankan pemerintahan umum (administrator generalist) seperti ketertiban umum, koordinasi. Disamping itu ada pejabat Kepala Instansi Vertikal yang berasal dari departemen teknis. Pejabat-pejabat ini menjalankan pemerintahan umum (administrator specialist) yakni memberikan public service kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab departemen masing-masing. Aabila diacu pendapat A.F. Leemans tentang penentuan batas-batas wilayah administrasi, maka dalam penyelenggaraan dekonsentrasi di Indonesia menganut sistem integrated field administration (B. Hossien ;2000) atau apabila dikaitkan dengan tipologi pemerintahan daerah menurut Robert C. Fried, maka Indonesia menganut integrated prefectoral system (B. Hossein; 1978) <br />Pada sisi lain, jika dikaitkan dengan pembagian wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, <br />36</p> <p style="text-align: justify;">37 Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02. Maret 2002 <br />maka akan melahirkan Daerah Otonom yaitu kesatuan masyarakat yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 22/1999). Di Indonesia berdasarkan UU No 5/1974 dikenal dua tingkatan daerah otonom, yaitu Daerah Tingkat I (Dati I) dan daerah Tingkat II (Dati II). Namun menurut UU No 22/1999 tidak dikenal sebutan/nomenklatur daerah Tingkat I dan DAERAH Tingkat II lagi mengingat Indonesia menganut integrated prefectoral system, maka batas-batas wilayah administrasi berhimpit dengan wilayah dari daerah otonomi (Fused Model menurut A.F. Leemans). Demikian juga elemen jabatan diintegrasikan di tangan pejabat dari orang yang sama. Seorang Kepalan Wilayah juga merangkap sebagai Kepala Daerah, dalam hal ini seorang kepala Wilayah lebih mengutamakan kepentingan pemerintahan pusat dari pada kepentingan masyarakat daerah. <br />Dari uraian tersebut, jika dekonsentrasi dan desentralisasi diperbandingkan maka terlihat masih kuatnya dominasi dekonsentrasi dari pada desentralisasi. Struktur hirarkhi wilayah administrasi yang lebih banyak dibandingkan dengan susunan daerah otonom. Akan menimbulkan birokratisasi yang melemahkan sendi-sendi demokrasi (B Hoessein;2000) yang hendak dikembangkan dalam penyelenggaraan desentralisasi. <br />Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No 22/1999). Dengan otonomi sesungguhnya daerah diberikan kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan otonomi diharpkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif – inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. <br />Desentralisai merupakan keharusan dan kebutuhan setiap masyarakat apapun bentuk dan ideologi negaranya. Praktek penyelenggaraan sentralisasi yang berlebihan terbukti menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap pemerintahannya. Desentralisasi sangat didambakan/disukai, dan karenanya memiliki nilai (value) baik sedangkan sentralisasi bernilai buruk sehingga cenderung ditolak. Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memprkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan (B.C. Smith : 1985) <br />Desentralisasi/otonomi adalah persoalan yang menyangkut hak asasi manusia, oleh karena dalam desentralisasi/otonomi individu diberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak atas dasar aspirasi masing-masing, tiap individu dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara dan kualitas yang terbaik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan <br />38 Sri Susilih – Desentralisasi Public Service <br />politik, dengan tidak ada kontrol langsung dari pemerintah pusat. <br />Dalam era otonomi daerah, dituntu peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan public services yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari good government menuju good governance (local governance), akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Dalam good governance harus ada keseimbangan antara publik, privat dan sosial/ masyarakat. Dengan demikian desentralisasi/otonomi tidak hanya berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga penyerahan wewenang kepada masyarakat (J.B. Kristiadi :1994). Berkiatan dengan ini, bagaimana posisi pemerintah daerah dalam penyediaan public services yang melibatkan partisipasi privat dan masyarakat. <br />Desentralisasi melahirkan local government. Konsep local government dapat mengandung tiga arti : (B. Hoessien : makalah). Pertama, penggunaan istilah local government sering kali saling dipertukarkan dengan istilah local authority. Namun kedua istilah tersebut mengacu pada council (DPRD) dan major (KDH) yang rekruitment pejabatnya atas dasar pemilihan. <br />Kedua, local government berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal (mengacu pada fungsi). <br />Ketiga, local government berarti daerah otonom. <br />Local government memiliki otonomi (lokal), dalam arti self governmet. <br />Di Indonesia istilah local government berarti pemrintah daerah yang memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah (KDH) selaku penyelenggara pemerintahan tertinggi. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KDH melaksanakan fungsi policy making dan sekaligus melakukan fungsi policy execuring dengan menggunak<br/>an instrumen perangkat birokrasi lokal (local burcaucracy). Dalam hal yang menyangkut public services dilaksanakan oleh d<br /> inas-dinas daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) <br />Public services (pelayanan publik) memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Olive Holtham (Leslie Willcocks dan Jenny Harraw : 1992).</p> <p style="text-align: justify;">1 Generally cannot choose customer <br />2 Roles limited by legislation <br />3 Politics institutionalizes conflict <br />4 complex accountability <br />5 very open to security <br />6 action must be justified <br />7 Objectives-outputs difficult to state /measure</p> <p style="text-align: justify;">Dengan karakteristik tersebut, pelayanan publik memerlukan organisasi yang berbeda dengan organisasi yang dapat memilih konsumennya secara selektif. Setiap terjadi kenaikan harga atas suatu public services harus dibicarakan atau harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislatif (Achmad Nurmadi :1999). <br />Terdapat jenis public service seperti penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur dan sebagainya tidak sepenuhnya dapat <br />39 Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02. Maret 2002 <br />diserahkan berdasarkan mekanisme pasar pasar. Ada kelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati public service tertentu (ini berkaitan dengan aspek pemerataan), jika ditangani oleh sistem pasar/privat. Gejala ini disebut kegagalan pasar (market failure). Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan penyediaan barang-barang publik (public goods). Public goods dicirikan oleh dua karakteristik yaitu (1) “non-exludability” dan (2) non-rivalry consumption”. Karakteristik non-excludability barang publik diartikan bahwa orang-orang yang membayar agar dapat mengkonsumsi barang itu tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang tidak membayar tetapi dapat mengkonsumsinya juga. Sedangkan karakteristik non rivalry consumption diartikan bahwa bila seseorang mengkonsumsi barang itu, orang lainpun mempunyai kesempatan mengkonsumsinya pula. <br />Oleh karena pihak swasta tidak bersedia menghasilkan barang publik (murni), maka pemerintahanlah yang harus menyediakannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan (Nurdjaman Arsjad, dkk :1992). Intervensi pemerintah akan lebih menonjol dilakukan oleh pemerintah daerah yang bercirikan pedesaan (rural). Ini disebabkan tuntutan masyarakat di perkotaan lebih mendesak daripada di pedesaan. Kenyataan yang tidak dihindari adalah terjadinya pergeseran barang/jasa privat berubah menjadi barang/jasa publik (dan sebaliknya), misal pemadam kebakaran. Di pedesaan pemadam kebakaran bersifat barang/jasa privat sehingga tidak diperlukan Dinas Pemadam Kebakaran, tetapi di Perkotaan berubah menjadi barang /jasa publik. Konsekuensinya adalah bila semakin banyak barang/jasa privat yang tidak dapat dihindari berubah sifat menjadi barang /jasa publik, maka beban pemrintah akan semakin tinggi. Hal ini sering dikatakan sebagai fenomena government growth (Sudarsono H:1997). Pertumbuhan beban pemerintah ini akan semakin berkebihan bukan hanya karena berubahnya barang privat menjadi barang publik saja, tetapi terurtama juga jika pemerintah tidak secara selektif menentukan batas-batas pekerjaannya. Adakalanya barang/jasa yang sebenarnya bercirikan barang/jasa privat masih di produksi atau subsidi oleh pemerintah kecenderungan munculnya beban tambahan pemerintah yang tidak dapat dihindari, maka efisiensi, efektifitas dan akuntubulitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sendirinya semakin menjadi kebutuhan. Itulah sebabnya di banyak negara dikembangkan paradigma reinventing government. (Sudarsoono H : 1997) <br />Dalam penyediaan public services oleh pemerintah, tidak tertutup kemungkinan terjadinya government failure. Dalam hal ini intervensi sektor privat dapat dimungkinkan. Beberapa alasan keterlibatan sektor privat/swasta dalam pelayanan publik : (Hendropronoto Susilo dan John L Taylor : 1995).</p> <p style="text-align: justify;">1 meningkatkanya penduduk di perkotaan sementara sumber keuangan pemerintah terbatas. <br />2 pelayanan yang diberikan sektor privat/swasta dianggap lebih efisien. <br />3 banyak bidang pelayanan (antara lain penyehatan lingkungan dan persampahan) idak ditangani pemerintah sehingga sektor privat/swasta dapat memenuhi kebutuhan yang belum tertangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. <br />4 akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewiraswastaan dalam pembangunan nasional.</p> <p style="text-align: justify;">40 Sri Susilih – Desentralisasi Public Service</p> <p style="text-align: justify;">Prinsip-prinsip yang tertuang dalam reinventing government, terutama prinsip catalytic government : steering rather than rowing (Osborne dan Gaebler :1992), mengisyaratkan perlunya dikembangkan privatisasi (debirokrasasi) atau public-private partnership.</p> <p style="text-align: justify;">Istilah privatisasi pertama kali muncul dalam kamus 1983 dan didefinisikan secara sempit sebagai “menjadikan privat”, mengalihkan kontrol dan kepemilikan dari publik ke privat. Namun istilah ini telah mendapatkan pengertian yang lebih laus ; istilah privatisasi melambangkan suatu cara baru dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemikiran kembali mengenai peranan pemerintah dalam : memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berarti memberikan kewenangan yang lebih besar pada institusi masyarakat dan mengurangi kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian privatisasi merupakan tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor privat dalam aktivitas atau kepemilikan asset publik. (E.S. Savas : 1986). <br />E.S. Savas mengajukan beberapa bentuk/model penyediaan barang dan jasa yang menghubungkan antara konsumen, produsen dengan pengatur. Dengan demikian dalam penyediaan /pelayanan barang dan jasa terdapat 3 partisipasi/pihak/aktor utama yang terlibat yaitu :</p> <p style="text-align: justify;">1 konsumen (service consumer) <br />2 produsen (service producer) <br />3 pengatur (service arranger or service provider).</p>

DESENTRALISASI PUBLIC SERVICE DALAM ERA OTONOMI DAERAH Oleh : Sri Susilih Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administr...

Baca selengkapnya »

KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN

KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN <br />Oleh : Bambang Supriyono <br />A. Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 menunjukkan luasnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan publik, sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip otonomi yang luas. Luasnya peranan tersebut tercermin dalam pasal yang menyebutkan adanya kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yaitu meliputi bidang : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Khusus untuk daerah kota yang bercorak urban terdapat pula kewenangan tambahan yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu menyangkut bidang : pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota. Berdasarkan kewenangan tersebut, setiap Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota sesuai dengan keinginan dan pilihan masyarakatnya (local choice dan local voice) dapat membentuk institusi Dinas, Badan, Kantor, maupun lembaga teknis lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya. Pemerintah Daerah dapat berperan besar (strong public sector) dalam bidang pelayanan publik. Di samping itu sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999, Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Kota juga dapat mengatur berperannya kelompok masyarakat maupun pihak swasta dalam pelayanan publik. Pengalaman di negara-negara maju hal ini memang dimungkinkan dengan adanya dukungan sistem pemerintahan daerah yang telah bergeser dari berperannya brirokrasi tradisional (traditional bureaucratic) ke arah <br />birokrasi modern (modern bureaucratic). Steve Leach, dkk (1994 : 238-244); mengemukakan adanya beberapa alternatif; apabila memungkinkan pelayanan publik dapat dikelola oleh masyarakat (community oriented enabler), dapat pula dikelola oleh sektor swasta (market oriented enabling authority), atau pemerintah mengelola pelayanan publik yang tidak memungkinkan ditangani oleh pemerintah maupun swasta (residual enabling authority). <br />Kapan pelayanan publik dikelola oleh masyarakat, swasta, atau pemerintah sangat dipengaruhi oleh beberapa dimensi; yaitu dimensi politik, ekonomi, sosial, maupun dimensi pemerintahan. Dalam hal ini dimensi pemerintahan memegang peranan penting sebagai regulator kapan pelayanan publik dapat dikelola oleh masyarakat sendiri, swasta, atau bahkan secara monopoli dikelola oleh pemerintah. Fenomena di Indonesia, dari hasil penelitian Moch Ichsan dkk (2003) diantaranya menunjukkan bahwa dengan birokrasi tradisional Pemerintah Daerah masih berperan besar dalam bidang pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pendapat Steve Leach, maka pelayanan publik di Indonesia cenderung menggambarkan besarnya peranan Pemerintah Daerah dengan model birokrasi tradisional. <br />Menurut kajian beberapa pakar; Osborn & Gabler (1992), Oakeshott (1994), Osborn & Plastrik (1997), mengemukakan bahwa dalam pelayanan publik sebenarnya tidak mempersoalkan tentang besar-kecilnya peranan pemerintah asalkan memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan McKevitt (199) menunjukkan beberapa variasi peranan pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik di bidang pendidikan tingkat menengah sebagai contoh; di Inggris peranan pemerintah cenderung dominan, di Jerman peran kelompok masyarakat yang cenderung dominan, dan di Selandia Baru peranan sektor swasta cenderung dominan. Di semua negara tersebut pendidikan tingkat menengah dapat memuaskan keinginan masyarakat. Demikian pula pelayanan street level public organization (SLPO) yang lain, bidang kesehatan, transportasi, kepolisian, dan pelayanan sosial. <br />Lain halnya yang terjadi di Indonesia. Survei Governance dan Desentralisasi yang dilakukan PSKK UGM diantaranya membuktikan bahwa praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten dan Kota di Indonesia masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan (Dwiyanto, 2003) yaitu ditandai dengan : <br />1 Tidak adanya kepastian biaya, waktu, dan cara pelayanan. Prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak warga sebagai pengguna. <br />2 Banyaknya biro jasa hampir di setiap instansi pelayanan publik yang menunjukkan besarnya oportunity cost bagi masyarakat untuk mengurus pelayanan publik. <br />3 Adanya diskriminasi pelayanan oleh para pejabat birokrasi baik menyangkut faktor pertemanan, afiliasi politik, etnis dan agama. Diskriminasi menurut etnis dan agama cenderung lebih buruk di luar Jawa-Bali daripada di Jawa-Bali. <br />4 Rendahnya peranan masyarakat dan stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah memonopoli pengaturan, penyelenggaraan, distribusi dan pemantauan dan masyarakat ditempatkan sebagai pengguna yang pasif. <br />5 Birokrasi dan para pejabatnya sering gagal menempatkan dirinya sebagai abdi masyarakat dan justru menjadikan dirinya sebagai penguasa yang lebih menuntut pelayanan daripada melayani masyarakat. <br /><br />Hasil penelitian tersebut menggambarkan masih belum berkualitasnya pelayanan publik di tingkat operasional, yang akan menjadi pokok bahasan dalam kajian ini. <br />Kajian ini lebih khusus akan mengulas tentang pelayanan publik di perkotaan karena beberapa pertimbangan. Pertama, masyarakat perkotaan memiliki struktur sosial yang heterogen baik menyangkut struktur horisontal maupun struktur vertikalnya. Ciri struktur horisontalnya ditandai dengan beragamnya suku bangsa (ethnic), agama, bahasa, mata pencarian, adat istiadat, maupun ciri sosial lainnya. Secara vertikal masyarakat perkotaan juga ditandai dengan adanya stratifikasi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Kondisi yang demikian menuntut adanya pelayanan publik di tingkat operasional yang lebih bervariasi. <br />Kedua, peranan Pemerintah Kota dalam pelayanan publik memiliki cakupan yang lebih luas. Di samping tercermin dari kewenangan wajib yang harus diselenggarakan sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 juga melaksanakan kewenangan tambahan di bidang pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota. Dapat dipahami bahwa fenomena kurang berkualitasnya pelayanan publik jauh lebih tampak di lingkungan masyarakat perkotaan, khususnya menyangkut operasionalisasi pelayanan di tingkat street level public organization, seperti halnya pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, maupun pelayanan di bidang sosial. <br />Mencermati fenomena tersebut, menurut pendapat penulis bukan berarti bahwa kualitas pelayanan publik melalui peran birokrasi Pemerintah Daerah tidak dapat ditingkatkan. Kasus-kasus di negara maju seperti yang diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler (1992), Chris Painter (1994), diantaranya menunjukkan bahwa terdapat hasil yang positif dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui restrukturisasi peran pemerintah ke arah privatisasi, maupun tetap melalui peningkatan/optimalisasi peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara efektiv dan efisien. Bahkan upaya tersebut dapat dilakukan oleh perangkat birokrasi dengan belajar dari kegagalan-kegagalan yang selama ini berlangsung pada sistem pemerintahannya (Robert D Behn, 1998). Atas dasar pertimbangan tersebut, tulisan ini akan menempatkan pentingnya kompetensi dan kemampuan Pemerintah Kota termasuk aparat birokrasinya di tingkat operasional dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di perkotaan. <br /><br />B. TANTANGAN PEMERINTAH KOTA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT OPERASIONAL <br />Saat ini telah terjadi perubahan perhatian dalam penelitian pelayanan publik (public services research) di perkotaan, terutama sejak diadakannya Anglo American conference pada tahun 1982 dengan thema Public Provision and Urban Development. Fokus pembahasan pada konferensi tersebut adalah : local public goods, urban service or collective consumption, dengan harapan dapat memberi penjelasan secara memuasakan mengenai pola public sector provision dan pengaruhnya terhadap pembangunan perkotaan baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. <br />Secara<br/><br/> umum dikemukakan adanya tiga pendekatan public services provision yang berperan dalam pembangunan perkotaan (Kirby, Knox and Pinch, 1984) yaitu : the public choice approach, the neo-Weberian approach, dan neo-Marxist approach. Di samping itu dalam pembangunan perkotaan juga tidak dapat mengabaikan peranan tata ruang (the role of space). Ketiga peran tersebut dapat saling dimanfaatkan dengan dukungan penataan ruang untuk penyediaan layanan publik. <br />Peranan teori public choice menyangkut kuatnya etos bisnis dan mementingkan masalah efisiensi dalam masalah perkotaan. Dalam kondisi masyarakat perkotaan hal tersebut ditandai dengan tingginya fragmentasi masalah perkotaan, luasnya devolusi kekuasaan, pemisahan eksekutif dan legislatif, tingginya isu politik lokal secara alamiah, dan tinngginya tingkat permainan politisi lokal dan tekanan kelompok. Kondisi yang demikian menuntut adanya keseimbangan antara peran Pemerintah Kota dalam menyediakan barang dan jasa, dengan alternatif pilihan publik sebagai pengguna dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. <br />Neo-Weberian atau pendekatan menejerialis adalah menekankan pada besarnya kekuasaan birokrasi Pemerintah Kota dalam mengelola pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan besarnya kebebasan mengalokasikan sumberdaya yang terbatas, mementingkan peranan tingkatan institusi, organisasi dan profesionalisasi. Besarnya peranan birokrasi berusaha ditempatkan dalam konteks yang luas menyangkut aspek sosial, ekonomi dan politik dalam lingkungan masyarakat perkotaan. Peran birokrasi di tingkat manajerial dan tingkat operasional dalam hal ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. <br />Peranan teori Neo-Marxist adalah menekankan pada pentingnya perkembangan hubungan klas dan direpresentasikan dalam berbagai bentuk local state. Dalam sistem negara federal terdapat peranan yang penting antara pemerintah federal dan terutama pemerintah negara bagian dalam penyediaan pelayanan publik di perkotaan. Demikian pula dalam negara kesatuan, terdapat peranan yang penting antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Demikian pula kategori kota besar memerlukan penyediaan layanan publik yang berbeda dengan kategori kota sedang maupun kota kecil, yang kesemuanya perlu disediakan secara memuaskan. <br />Penataan ruang (role of space) juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan karena menyangkut letak dan efektivitas jangkauan pelayanan. Secara ekologis pengembangan kawasan perkotaan dalam suatu wilayah tertentu perlu mempertimbangkan faktor lokasi, jarak dan ukuran permukiman perkotaan (the location, spacing and size of urban settlements). Hal tersebut adalah menyangkut adanya kawasan terpusat sebagai central places yang diperlukan oleh kawasan sekitarnya untuk memperoleh pelayanan (Johnson, 1977 : 170). <br />Norton (1994:47) mengemukakan bahwa karena masalah efisiensi ekonomi, batasan administratif kewenangan lokal perlu mempertimbangkan stabilitas yaitu seberapa jauh sistem akan berjalan baik dengan menghindari pertambahan biaya secara organisatoris; fleksibilitas dan dayatanggap yaitu seberapa jauh sistem memiliki potensi untuk melakukan penyesuaian secara inkremental. Karena itu atas pertimbangan stabilitas, fleksibilitas dan responsivitas, batasan wilayah dalam kawasan perkotaan memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Tentunya perubahan tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat. <br />Fenomena yang terjadi di Kota Malang sebagai contoh; ruang kota tertentu yang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dijadikan paru-paru kota dan hal ini telah disepakati masyarakat. Dalam perkembangannya terdapat keinginan dari Pemerintah Kota untuk merubah RUTRK tersebut menjadi kawasan pemukiman elit yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan. Pemerintah Kota dengan legitimasi kekuasaan berhadapan dengan masyarakat yang tidak menyetujui rencana perubahan RUTRK. Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah Kota berpihak pada kepentingan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang sebagai bentuk pelayanan publik. <br />Ketiga pendekatan tersebut (pengutamaan pilihan publik, kemampuan manajerial, mengurangi adanya kesenjangan sosial) dan penataan ruang kota perlu dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, bahwa dalam era reformasi pengaruh diskriminasi politik dan etnis justru menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kontrol terhadap birokrasi oleh masyarakat dan stakeholder, manajemen pelayanan yang jauh dari prinsip efektivitas dan efisiensi. Khususnya di negara berkembang, menurut Leonard Wrigly (1994 : 71) pelayanan publik di bidang health, education, welfare, and security (HEWS) perlu mendapatkan perhatian penting. Beberapa bidang tersebut dapat dijadikan contoh untuk menggambarkan penyelenggaraan pelayanan publik di perkotaan. <br />Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesui dengan kerangka pendekatan di atas menghadapi banyak tantangan di tingkat operasional. Tantangan utamanya adalah menyangkut tiga hal penting (McKevitt, 1998) yaitu : perlunya konsep sebagai upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (concept of progress or redress), menyamakan persepsi yang seringkali berbeda antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan (differential information) dan adanya agenda pemerintah yang jelas untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. <br />Konsep peningkatan kualitas pelayanan secara terus menerus diperlukan karena adanya tiga asumsi : <br /> 1. Masyarakat adalah personalitas historis yang menyatu dengan negara bangsa (nation state) , bekerja dan dilayani melalui rancangan-rancangan, memiliki tradisi dan adat istiadat yang beraneka ragam, <br /> sehingga dalam masyarakat yang demikian selalu terjadi dinamika dan perubahan. <br />2 Masyarakat dalam jangka panjang akan membutuhkan pengorganisasian dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara optimal. Terjadi pergeseran dari keadaan yang kurang/belum optimal ke keadaan optimal. <br />3 Keadaan yang optimal akan terpenuhi apabila terjadi aktivitas pengelolaan sumberdaya yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keadaan yang lebih sejahtera. <br /><br />Dengan asumsi tersebut, upaya perbaikan mutu layanan dalam masyarakat perkotaan yang heterogen perlu dilakukan secara terus menerus ke arah peningkatan partisipasi masyarakat. Dikatakan oleh Potter (1994 : 254) bahwa untuk menjamin kepuasan pelanggan maka upaya perbaikan (redress) perlu dilakukan secara terus menerus. Perbaikan tersebut adalah menyangkut beberapa dimensi; dimensi politik, dimensi pemerintahan; dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. <br />Dimensi politik adalah menyangkut perwujudan demokratisasi dalam pengelolaan pengaturan pelayanan publik di perkotaan. Pemerintah Kota secara demokratis dan aspiratif perlu memperhatikan keinginan obyektif dari masyarakat tentang penyediaan barang dan jasa yang diperlukan. Banyaknya anggota dewan yang diberhentikan (recalled) oleh partainya karena secara kritis membela kepentingan masyarakat, gerakan yang akhir-akhir ini muncul untuk menolak politisi busuk dan korup sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, diantaranya membuktikan bahwa selama ini anggota dewan sebagai elected member belum benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Kota. <br />Dimensi pemerintahan adalah menyangkut luas tidaknya kewenangan Pemerintah Kota untuk mengatur dan mengurus pelayanan publik. Pemerintah Kota memiliki kewenangan yang luas (general purpose) untuk mengatur dan mengurus penyediaan pelayanan publik, terbukti dengan adanya kewenangan wajib, kewenangan tambahan, dan kewenangan lainnya yang dikelola institusi Pemerintah Kota setingkat Dinas, Badan, Kantor, maupun BUMD. Pemerintah Kota lebih berperan dominan dalam inisiatif membentuk institusi pelayanan perkotaan (positive mode of operation). Masalahnya, selama ini banyak persoalan yang menunjukkan ketidakpuasan masy<br/><br/>arakat tentang pelayanan publik yang dikelola Pemerintah Kota, seperti halnya kelambanan dalam penataan pedagang pasar pasca kebakaran, penataan dan penggunaan ruang kota yang tidak konsisten, rendahnya subsidi dana pendidikan, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya. <br />Dimensi ekonomi, adalah menyangkut besarnya peran Pemerintah Kota dalam mengelola pelayanan publik yang bersifat monopoli atau semi monopoli, maupun pengaturan terhadap besarnya peran sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam dimensi ini, Pemerintah Kota menunjukkan peran yang besar (strong public sector) baik diwujudkan dalam bentuk berperannya institusi pemerintah maupun badan-badan usaha milik daerah. Masalahnya adalah banyaknya institusi dan badan usaha yang belum dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan pariwisata, pasar, unit-unit pelayanan sosial, dan lain-lain cenderung tidak berkualitas. <br />Dimensi sosial budaya, adalah menyangkut budaya masyarakat maupun budaya Pemerintah Kota dalam mengelola pelayanan publik. Masyarakat perkotaan memiliki struktur sosial yang heterogen di bidang lapangan kerja, perilaku sosial, stratifikasi sosial ekonomi dan lain-lain. Sementara dalam kondisi masyarakat yang demikian, pengelolaan pelayanan publik cenderung bersifat tradisional (traditional bureaucratic). Hal ini tentunya merupakan tantangan yang menuntut peran Pemerintah Kota untuk terus melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. <br />Menyamakan persepsi yang berbeda antara kemauan pemerintah dalam memenuhi pelayanan (termasuk perilaku aparat birokrasi) dengan keinginan masyarakat yang dilayani juga sangat diperlukan. Dalam bidang pelayanan kesehatan, masyarakat membutuhkan pelayanan dengan cepat waktu, biaya rendah, dan kualitas memadahi. Sementara, dokter sebagai tenaga profesional menginginkan efektivitas, efisiensi, dan keuntungan pribadi; sehingga terdapat perbedaan persepsi dan kepentingan antara dokter sebagai provider dan masyarakat sebagai consumer. Menurut McKevitt (1988) dalam hal ini diperlukan asosiasi profesional (professional associations) yang dapat menjembatani perbedaan persepsi melalui penerapan kode etik profesional. <br />Kejelasan tentang agenda pemerintah juga merupakan tantangan yang harus diwujudkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Agenda yang memadahi adalah mencakup berbagai bidang, utamanya bidang politik (political), ekonomi (economic), dan kesejahteraan sosial (social welfare). Sebagaimana dikemukakan McKevitt (1998 : 20) bahwa aktivitas pemerintah termasuk aparat birokrasinya dalam menyususn agenda untuk kepentingan publik adalah menyangkut : <br />1 Pertimbangan untuk sektor publik di bidang politik, isunya adalah menyangkut identitas dan kedaulatan. Aktivitas pemerintah disini adalah menyangkut pertahanan (defence), penegakan hukum dan peraturan (law and order), hubungan luar negeri (foreign affairs), perpajakan (taxation), perdagangan dan industri (trade and industry), dan lain-lain. <br /> 2. Pertimbangan untuk sektor publik di bidang ekonomi, isunya adalah <br /> menyangkut monopoli alamiah (natural monopolies). Aktivitas pemerintah disini adalah menyangkut bidang telekomunikasi (telephone), listrik (electricity), penyediaan air bersih (walter suply), gas, dan lain-lain. <br />2 Pertimbangan untuk sektor publik di bidang kesejahteraan sosial, isunya adalah menyangkut informasi yang selektif dan distribusi barang dan jasa secara adil dan merata. Aktivitas pemerintah disini adalah menyangkut bidang kesehatan (health), pendidikan (education), dan bidang-bidang sosial lainnya. <br /><br />Kinerja pemerintah dan perangkat birokrasinya di berbagai bidang tersebut dalam memberikan pelayanan publik memerlukan persyaratan utama yaitu adanya kemampuan untuk berkompetisi (competitive ability) maupun kemampuan untuk bersaing (competitive advantage). Kemampuan berkompetisi dan berdaya saing adalah baik dalam lingkungan internal organisasi Pemerintah Daerah Kota; antar institusi dalam lingkup pemerintahan daerah di tingkat Dinas, Badan, Kantor maupun antar lembaga teknis lainnya. Di samping itu, kompetisi dan daya saing juga diperlukan dengan lingkungan eksternalnya; yaitu antar Pemerintah Kota dalam suatu negara maupun antar Pemerintah Kota antar negara. <br />C. PENTINGNYA KETRAMPILAN INTI DALAM PELAYANAN PUBLIK <br />Sejak tahun 1970, terdapat konsep yang umum digunakan menyangkut inti pelayanan dalam sektor privat dengan pengertian yang hampir sama, seperti halnya kompetensi inti (core competence) atau kemampuan inti (core capability). Dalam kenyataannya dengan konsep tersebut perusahaan adalah sebagai entitas kehidupan, sebagai komunitas pekerjaan yang memiliki struktur dari dalam (inner structure), sebuah kekuatan dinamis dari dalam (inner dynamic force), ketrampilan inti (core skill) yang memungkinkan perusahaan tersebut berfungsi. Peusahaan tersebut memiliki rancangan organis yang mencerminkan kekuatan dalam lingkungan eksternal dan pasar yang kompetitif. <br />Apabila dicermati, hal yang paling penting adalah menyangkut core skill sebagai suatu konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja organisasi dalam pelayanan publik di tingkat operasional. Menurut Wrigley dalam McKevitt (1998 : 23), core skill adalah : <br />The colective knowledge, skills, habit of working together, as well as the collective experience of what the market and technology will bear, that is required in dhe cadre of managerial and technical personnel if the firm is to survive and grow in a competitive market ... It is a collective knowledge not just of a market or of a technology, but of one in relation to the other. <br />Berdasarkan pengertian di atas, core skills dapat dipahami sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan kolektif menyangkut kekuatan pasar dan teknologi yang saling terkait, yang diperlukan oleh kader manajerial dan teknik apabila perusahaan ingin bertahan dalam sebuah pasar yang kompetitif. <br />Konsepsi pentingnya core skill ini dapat dianalogikan dan digunakan untuk menjelaskan pentingnya peranan Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan publik. Penggunaan konsep tersebut secara teoritis dapat dilakukan sebagaimana pendapat McCallum (1983) bahwa pelayanan publik yang berkualitas perlu mengadopsi nilai-nilai privat (privat value) kedalam sektor publik demikian pula sebaliknya perlu pula mengadopsi nilai-nilai publik (public value) ke sektor privat. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa pelayanan publik dapat dikelola oleh organisasi publik, organisasi privat, dan organisasi publik quasi privat. <br />Karena itu Pemerintah Kota sebagai suatu organisasi pelayan publik perlu memiliki core skills pada institusi-institusi pelayanannya di tingkat Dinas, Badan, Kantor, maupun unit-unit pelayanan teknis lainnya. Apabila dikaitkan dengan pendapat McKevitt, terutama pelayanan yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, maupun kesejahteraan sosial. Bidang-bidang pelayanan ini melibatkan peran manajerial maupun para profesional yang seharusnya bekerja memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. <br />Dalam mengembangkan core skill adalah diawali dengan adanya fungsi dasar yang harus dimiliki organisasi (perusahaan) yaitu pemasaran, operasional, dan finansial. Atas fungsi dasar tersebut dapat dikembangkan core skills yang saling terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh McKevitt (1998 : 22) bahwa membangun dan menciptakan core skills adalah menyangkut berbagai substansi yang secara sinergis harus dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Beberapa substansi tersebut apabila digunakan untuk menjelaskan perlunya ketrampilan iti pada Pemerintah Kota adalah meliputi : <br />1 Core skills, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individual maupun profesionalisme kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan pasar secara kompetitif. <br />2 Technicians, adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek teknis secara profesional di bidang pekerjaan sehingga menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab (responsibility). <br />3 Management :<br/><br/> kemampuan birokrat untuk dapat mengelola pekerjaan secara professional baik menyangkut kinerja individual, kinerja tim, maupun aspek managerial dan leadership. <br /> 4. Business knowledge, tuntutan terhadap pemahaman tentang pengetahuan bisnis khususnya menyangkut nilai-nilai keuntungan (provit <br /> making) yang perlu diadopsi ke sektor publik dengan tidak mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan. <br />4 Skills, ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya menyangkut bidang pekerjaannya, termasuk penyesuaian terhadap proses perubahan. <br />5 Habits, membiasakan untuk bekerja secara profesional dengan tidak mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta kultur kinerja yang kondusif. <br />6 Cohesion, membiasakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan antara berbagai komponen yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. <br />7 Collective Experience; menjadikan pengalaman individu atau kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja sebagai pengalaman bersama. <br />8 Knowledge of environment, menyadari terjadinya perubahan setiap saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan tentang lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat diperlukan. <br /><br />10.Technology, diperlukan penguasaan teknologi sebagai persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat diibaratkan menguasai dunia dan perubahan. <br />Dengan bekal ketrampilan inti yang dimiliki Pemerintah Kota beserta perangkat birokrasinya secara sinergis sebagaimana dikemukakan di atas, akan tercipta kompetensi inti atau kapabilitas inti (core competence or core capability) yang memiliki daya saing dalam pelayanan publik di perkotaan. <br />Berkembangnya ketrampilan inti yang saling berkaitan dengan unsur lain dalam organisasi tidak terjadi tiba-tiba melainkan melalui prose pembelajaran (learning process for all), suatu perubahan yang bersifat gradual dan evolusi (a gradual evolution). Karena itu diperlukan adaptasi bagi manajer publik maupun tenaga profesional menghadapi ketrampilan baru, kooperasi baru, konsensus-konsensus baru menyangkut kinerja, termasuk relasi baru menyangkut hubungan antara pemerintah sebagai provider dengan masyarakat sebagai client.<br /><br />Berkembangnya ketrampilan inti juga berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jika lingkungan stabil, hubungan internal cenderung menjadi mekanis, tenang, dan tidak bergolak. Tetapi dalam lingkungan yang tidak stabil, hubungan internal cenderung organis, dinamis, tidak pasti, dan dikelola penuh dengan ketrampilan. Fenomena yang terjadi dalam pelayanan publik di perkotaan saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota berada dalam kondisi yang tidak stabil. Sebagaimana digambarkan; Pemerintah Kota mengahadapi banyak persoalan mengenai pelayanan publik yang belum berkualitas. <br />Menurut Flyn dan Mellon (1993 : 122-123) dalam lingkungan internal organisasi yang stabil bukan berarti tidak terjadi perubahan sama sekali. Perubahan tetap diperlukan dengan persyaratan sebagai berikut : <br />1 Menyediakan program dan kegiatan khusus yang dikategorikan sebagai perubahan kecil. <br />2 Terjadi komunikasi yang harmonis dengan stakeholder <br />3 Terdapat alasan-alasan yang mendasar tentang perlu dan tidaknya dilakukan perubahan dalam organisasi. <br />4 Pengaturan pelayanan secara terarah dengan komunikasi yang jelas <br />5 Meningkatkan aktivitas rutin secara berkualitas dan terus menerus <br /><br />Sedangkan dalam lingkungan yang tidak stabil dimana hubungan internal organisasi cenderung dinamis dan penuh ketidakpastian maka perubahan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan : <br />1 Mengetahui kebutuhan, harapan, dan pilihan masyarakat mengenai barang dan jasa yang yang harus disediakan. <br />2 Strategi dan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. <br />3 Apabila organisasi berada dalam kompetisi, harus diketahui posisi dan strategi pesaing, dan terjadinya perilaku persaingan <br />4 Apabila organisasi tidak berada dalam kompetisi, menentukan pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat <br />5 Melakukan perubahan dengan mempertimbangkan kemampuan internal dan pengaruh aspek eksternal; dan mengukur efektivitas dan efisiensi perubahan yang telah dilakukan. <br /><br />Demikian pula yang terjadi pada Pemerintah Kota dalam mengelola pelayanan publik, mereka dihadapkan banyak persoalan menyangkut konsistensi kebijakan dan kualitas pelayanan. Belum teratasinya saluran dan resapan air diperkotaan pencegah banjir yang diakibatkan inkonsistensi kebijakan tata ruang kota, tidak terealisasinya kebijakan bebas SPP untuk pendidikan dasar dan menengah, semakin beratnya beban Kantor Sosial dalam mengurus masyarakat tuna susila, gelandangan, dan lain-lain. Contoh-contoh tersebut menggambarkan betapa pentingnya Pemerintah Kota untuk melakukan perubahan visi, misi, dan strategi pelayanan dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas. <br />Di samping mempertimbangkan faktor lingkungan, berkembangnya core skill dalam organisasi pelayanan publik juga saling terkait dengan hubungan klien dengan warga negara dalam penyediaan pelayanan, berhubungan dengan kaum profesional, dan berhubungan dengan pemerintah menyangkut keuangan dan kontrol. Sebagaimana dapat dikemukakan dalam Gambar 1. <br /><br />Gambar 1 <br />CORE SKILLS AND THE ENVIRONMENT OF CORE PUBLIC SERVICES <br />(Source : McKevitt, 1996) <br /><br /> <br />Dalam Gambar 1 terlihat bahwa pengembangan core skill saling dipengaruhi oleh hubungan antara klien dengan warga negara dalam penyediaan layanan; berhubungan dengan kaum profesional; dan berhubungan dengan pemerintah menyangkut keuangan dan kontrol. Berkembangnya core skill juga dipengaruhi faktor lingkungan yang dapat menentuka apakah organisasi berada pada kondisi stabil atau berada dalam kondisi yang cepat berubah dan penuh persaingan. <br />Khususnya berkaitan dengan pengaruh lingkungan (McKevitt, 1998 : 26) mengidentifikasi dan mengkategorikan adanya 5 (lima) aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi pelayanan publik pada street level public organization (bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan), sebagaimana terdapat dalam Gambar 2. <br />Gambar 2 <br />THE STREET LEVEL PUBLIC ORGANIZATION IN ITS ENVIRONMENT <br />(Source : McKevitt, 1998) <br /><br /> <br />Dalam Gambar 2 terlihat bahwa pengembangan core skills dalam SLPO memiliki hubungan timbal balik dengan beberapa aspek yang sekaligus merupakan lingkungan yang berpengaruh terhadap SLPO. Aspek-aspek tersebut adalah pemerintah pusat, hubungan warga negara dengan klien, asosiasi-asosiasi profesional, SLPO terkait, dan pemasok-pemasok peralatan. <br />Hubungan timbal balik antara SLPO dengan Pemerintah Pusat sebagai lingkungan adalah terkait dengan politisi, departemen-departemen pusat, bendahara, pengadilan, dan auditor-auditor pusat. Hal yang berbeda dengan fenomena di Indonesia adalah adanya pengaruh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan wajib beberapa bidang SLPO seperti halnya bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Konsep yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini adalah diperlukannya keterlibatan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat terhadap SLPO menyangkut standarisasi kualitas pelayanan publik. Sebagai contoh; standar kualitas pendidikan dasar dan menengah yang berbeda antara Wilayah Kabupaten dengan Wilayah Kota, standar kualitas pelayanan kesehatan, maupun standar penanganan masalah sosial. <br />Hubungan warganegara-klien dan para komunitas keluarga juga mempengaruhi kinerja SLPO. Berdasarkan hubungan ini, kualitas pelayanan yang diberikan SLPO di lingkungan Pemerintah Kota harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi kelompok masyarakatnya sehingga masyarakat mendapatkan kesan (experience) yang positif terhadap pelayanan tersebut. Pengalaman postif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota akan menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan berikutnya. <br />Keberadaan asosiasi-asosiasi profesional yang didalamnya terdiri dari para ahli di bidangnya ju<br/><br/>ga sangat mempengaruhi kinerja SLPO. Dalam hal ini sering terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan kaum profesional. Sebagai contoh; para dokter menginginkan penghasilan yang tinggi dalam pelayanan kesehatan, sementara masyarakat menginginkan biaya yang murah dengan kualitas pelayanan yang memuaskan; analogi yang sama juga terjadi di bidang pendidikan maupun unit pelayanan sosial lainnya. Asosiasi profesional dalam hal ini bisa menjembatani antar kepentingan yang berbeda tersebut, dengan seperangkat peraturan yang disepakati dan tidak mengabaikan aspek etika profesionalitas. <br />Street Level Public Organization (SLPO) yang terkait; misalnya klinik-klinik kesehatan, perpustakaan untuk menunjang pendidikan, balaibalai latihan kerja untuk membekali para tuna sosial; adalah merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja SLPO. Demikian pula pemasok-pemasok peralatan seperti halnya perusahaan obat dibidang pelayanan kesehatan, penyedia buku ajar bagi sekolah-sekolah, pemasok peralatan mekanis untuk kepentingan pelatihan dibidang ketenagakerjaan. Semua itu adalah merupakan aspek-aspek penting yang saling mempengaruhi kinerja SLPO yang telah dikembangkan Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. <br />D. PENUTUP <br />Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di perkotaan tidak hanya ditentukan oleh perangkat birokrasi di tingkat eksekutif maupun di tingkat manajerial. Lebih dari itu, kualitas nyata pelayanan publik adalah sangat ditentukan oleh perangkat birokrasi di tingkat operasional. Pada tingkatan ini sangat diperlukan institusi Pemerintah Kota dengan dukungan perangkat birokrasinya yang memiliki kompetensi inti (core competence) dan ketrampilan inti (core skills) terutama menyangkut pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, maupun pelayanan sosial (street level public organization). Selama ini Pemerintah Kota melalui institusi Dinas, Badan, Kantor, maupun unit-unit pelayanan teknis lainnya memiiliki peran yang dominan dalam penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan publik. Dominannya peran tersebut ternyata belum diikuti dengan kualitas pelayanan yang memadahi. Hal ini menuntut perhatian Pemerintah Kota untuk mengembangkan institusi dan perangkat birokrasinya yang memiliki core skill. Hanya pemimpin yang memiliki komitmen besar yang mampu mewujudkannya karena mengembangkan core skill adalah terkait dengan beberapa aspek yang bersifat sinergis. <br /> <br /><br />DAFTAR PUSTAKA<br />Agus Dwiyanto; 2003; Peran Masyarakat Dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia; Forum Inovasi Vol 8; PPS-PSIA FISIP; Universitas Indonesia. <br />Behn, Robert D; 1988; What Right Do Public Managers Have to Lead ? dalam Public Administration Review. Nomor 3 Vol. 58 Mei-Juni 1998 <br />Flyn, Norman & Mellon, Elizabeth; 1990; Public Sector Management; Harvester Wheatsheaf; London. <br />Kirby, Andrew; Knox, Paul; and Pinch, Steven (edited); 1984; Public Service Provision and Urban Development; Croom Helm; London and Canberra. <br />McKevitt, David; 1998; Managing Core Public Service; Blackwell Publishers; USA. <br />-------------------; 1996; Strategic Managementin the Irish Civil Service : Prometheus unbound or Pkoenix redux?, Administration, Vol 43, No 4. <br />Moch Ichsan, dkk; 2003; Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi (Studi tentang Variasi Cakupan dan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Pada Beberapa Daerah di Indonesia); Hasil Penelitian. <br />Johnson, James H; 1977; Urban Geography, An Introductory Analysis; Pergamon Press; Oxford. <br />Leach, Steve; John Stewart, and Kieron Walsh; The Changing Organization and Management of Local Government; London; McMillan Press Ltd; 1994. <br />Norton, Alan; 1994; International Handbook of Local and Regional Government, A Comparative Analysis of Advanced Democratices; Edward Elgar; Cheltenham, UK. <br />Osborne, D. & Gaebler, T. 1992. Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading, Massachussetts : A William Patrick Book. <br />Osborn, David & Plastrik, Peter; 1997; Banishing Bureaucracy : The Five Strategies for Reinventing Government; Perseus Books Publishing; US> <br />Oakeshott, Michael; 1998; Rationalism in Politics; Dalam David McKevitt and Alan Lawton (ed); Public Sector Management, Theory, Criticue, and Practice; Sage Publication; London. <br />Potter, Jeny; 1988; Consumerism and the Public Sector : how well does the coat fit? Dalam David McKevitt and Alan Lawton (ed); Public Sector Management, Theory, Criticue, and Practice; Sage Publication; London.

KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN Oleh : Bambang Supriyono A. Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang No ...

Baca selengkapnya »

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota Bogor<br />Oleh : <br />Achmad Lutfi* <br />Abstrak <br />Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh daerah. Seluruh daerah di Indonesia seakan-akan berlomba untuk menerbitkan perda untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang diberikan daerah ini sangatlah tepat. Namun, respon yang berlebihan dapat menjadi bumerangt bagi daerah. Tulisan ini mengulas respon yang diberikan oleh Kota Bogor dalam rangka diimplementasikannya UU Bno. 34/2000 berikut peraturan pelaksanaannya. <br />Key word : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Desentralisasi Fiskal. <br />Pendahuluan <br />Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi fiskal. Salah satu aspek penting yang terjadi akibat dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah kemampuan yang diberikan kepada daerah untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru sejalan dengan diamendemennya peraturan perundangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <br />*<br /> Penulis adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, untuk Mata Kuliah Keuangan Daerah serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain mengajar, penulis juga memiliki perhatian yang besar pada kajian pemerintahan daerah, khususnya keuangan daerah. <br />(untuk selanjutnya disebut UU No. 34/2000). Dalam peraturan perundang-undangan yang baru ini secara jelas tercantum bahwa dengan peraturan daerah (untuk selanjutnya disebut perda), daerah diperkenankan untuk menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah baru selain yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut sepanjang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. <br />Diimplementasikannya kebijakan desentralisasi fiskal, sejalan dengan diberikannya otonomi yang lebih luas kepada daerah kabupaten dan daerah kota melalui pemberlakukan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, telah membuka peluang bagi para pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah memaksimalkan pendapatan yang berasal dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah. <br />Kedua komponen ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara itu, pemerintah daerah dapat menyempurnakan perda yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta membuat perda baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. <br />Tabel 1. <br />Jumlah Perda Pungutan Setelah Otonomi Daerah di Beberapa Daerah<br /><br />Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Simalungun Karo Jumlah Perda Pungutan pada Tahun 2001 51 26 21 Perda Pungutan Baru Setelah Otonomi Daerah 21 0 0 Perda Pungutan Baru dalam Proses -32 4 <br />Sulawesi Utara Minahasa Bolmong Gorontalo 18 21 32 103 10 89 23 75 <br />Jawa Barat Cirebon Garut Ciamis 22 38 34 2 1713 18 10 0 <br /><br />Sumber: Harian Umum Kompas, 14 Agustus 2003, Hlm. 15. Dikutip dan diolah dari hasil penelitian Tim SMERU. <br />Dilihat dari data tabel diatas, maka jelas terlihat sejumlah daerah melakukan upaya untuk memanfaatkan peluang yang terdapat dalam kebijakan desentralisasi fiskal untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah baru. Jika dikaji lebih jauh, sebenarnya hampir semua daerah, baik daerah propinsi, daerah kabupaten, maupun daerah kota memiliki kecenderungan yang sama. Mereka semua seakan berlomba-lomba untuk membentuk perda yang pada akhirnya bertujuan untuk menambah pundi-pundi pendapatannya dengan menarik pajak daerah dan retribusi daerah baru. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa mereka memerlukan penerimaan asli daerah yang cukup untuk membiayai kewenangan yang didesentralisasikan kepadanya. Membuat suatu perda memang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kepala daerah dapat menetapkan perda dengan persetujuan dewan perwakilan daerah. Keduanya dapat mengajukan raperda untuk selanjutnya dibahas sebelum pada akhirnya disetujui dan ditetapkan. <br />Permasalahan <br />Terjadinya desentralisasi fiskal, sejalan dengan implementasi kedua undang-undang tersebut, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi keuangan yang ada di daerahnya guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diterima oleh daerah otonom. Salah satu potensi keuangan yang menarik untuk diperhatikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menggali penerimaan melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun pokok permasalahan yang akan diajukan dalam tulusan ini adalah bagaimana pemanfaatan kebijakan desentralisasi fiskal berdasarkan UU No. 34/2000 oleh pemerintah daerah untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah ? Dalam rangka penelitian dalam penyusunan ini, penelitian akan difokuskan pada studi di Daerah Kota Bogor. <br />Kerangka Teori <br />Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara. Desentralisasi fiskal ini dapat didefinisikan sebagai devolusi (penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya, sub-national levels of government, seperti negara bagian, daerah, propinsi, distrik, dan kota.1 Namun demikian, sebenarnya definisi ini tidaklah cukup komprehensif. Pada kenyataannya, isu yang berkembang dan menarik dalam kajian desentralisasi fiskal atau federalisme fiskal adalah pemberian tanggung jawab fiskal yang lebih jelas pada tingkatan pemerintahan yang tepat. Tanggung jawab ini, mencakup mulai dari merancang hingga menerapkan beragam aspek yang terkait dalam hubungan keuangan intrapemerintahan, menimbulkan sejumlah pertanyaan menarik, seperti: <br />1 Jenis pengeluaran apa yang harus dilakukan oleh suatu tingkatan pemerintahan tertentu ? (expenditure assignment) <br />2 Jenis penerimaan apa yang harus dipungut dan berapa tarif pajak yang harus dibuat oleh tingkatan pemerintahan tertentu ? (revenue assignment) <br />3 Bagaimana seharusnya bantuan intrapemerintahan dan bagi hasil harus digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan di tingkat pemerintahan daerah dan dapat memberikan insentif yang tepat bagi daerah ? <br />4 Tingkatan pemerintahan yang mana yang tepat untuk membiayai pengeluarannya melalui pinjaman yang berasal dari dalam atau luar negeri, swasta, atau publik ? <br />5 Tingkatan pemerintahan yang mana yang bertanggung jawab terhadap sistem administrasi perpajakan dan manajemen pengeluaran publik ? <br />6 Tingkatan pemerintahan yang mana yang harus mendesain dan menjalankan seluruh peraturan ? <br />7 Bagaimana seharusnya peraturan-peraturan seharusnya dapat diharmonisasikan dengan baik dan secara menyeluruh, komprehensif, didalam tingkatan pemerintahan yang berbeda ? <br /><br />1 Hamid R. Davaodi, Http;//.www.imf.org/external.Pubs/FT/irb/2001/eng/02/ indeks.htm #sum2. <br />Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki<br/><br/> oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (local source). Yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (local tax, sub national tax), retribusi daerah (local retribution, fees, local licence) dan hasil-hasil badan usaha (local owned enterprises) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Seorang pakar dari World Bank2 berpendapat bahwa batas 20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20 %, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. <br />Tanzi berpendapat bahwa desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan kemampuan daerah untuk untuk membiayai sejumlah pengeluaran yang dialihkan kepadanya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jalan memberikan kewenangan untuk menarik pajak yang telah dialihkan kepadanya, menarik pajak yang telah di-assign kepadanya. <br />Sejalan dengan Tanzi, Mc Lure3, sebagai mana dikutip oleh Bird, mengemukakan bahwa ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan tax assignment kepada daerah. <br />2 Glynn Cochrane. “Policies For Strengthening Local Government In Developing Countries”. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington D.C.: The World Bank, 1983. <br />3 Charles E. McLure, Jr. “The Tax Assignment Problem: Conceptual and Administrative Considerations in Achieving Subnational Fiscal Autonomy”. Paper presented at the Seminar on Intergovernmental Fiscal Relations and <br />Indeed, the simple rule he posess is, it may be argued, the key to unraveling the whole tangled mess of “what be taxed and by whom”. That rule is simply that (1) subnational government need to control their own revenues in order to facilitate effective decentralized control of spending, but that (2) control in this sense simply requires that they can affect the volume of own revenues significantly at the margin through their own policy choice, in particular, by choosing tax rates. That is, if subnational government are expected to act responsibly, such government must be able to increase or decrease their revenues by means that make them publicly responsible for the consequences of their actions. <br />Pajak daerah yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal <br />diharapkan mampu memberikan penerimaan yang signifikan dan berdampak pada <br />kemampuan daerah dalam membiayai tanggung jawab fiskalnya. Untuk memperoleh <br />penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan dalam rangka desentralisasi fiskal, maka <br />daerah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah yang tepat. <br />Subnational taxes should thus in principle satisfy two main criteria. First, they should provide sufficient revenue for the richest subnational units to be essentially fiscally autonomous. Second, they should clearly impose fiscal responsibility at the margin on subnational governments. As noted earlier, the simplest and probably best way to achieve this goal is by allowing this governments to establish their own tax rates.4 <br />Selain pemberian kewenangan untuk menarik pajak daerah baru, elemen kedua <br />yang sangat direkomendasikan dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi fiskal <br />dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah adalah <br />penerapan retribusi daerah. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa dimanapun <br />pemerintah dapat mengenakan retribusi kepada masyarakatnya sejalan dengan usaha <br />yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mengintrodusir mekanisme pasar dalam <br />pembiayaan pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya. <br />Perhaps the most obvious recommendation with respect to revenue structures at any level of governments that appropriate user charges should be employed whenever possible. Not only does this accord with the conventional view of tax assignment, but it also has all virtues usually <br />Local Financial Management organized by the National Economic and Social Development Board of the Royal Thai Government and World Bank, Chiang Mai (Thailand), February 24 - March 5, 1999. 4 Richard M. Bird. “Rethinking Subnational Taxes: A New Look at Tax Assignment”. IMF Working Paper No. 165/1999. Washington D.C.: International Monetary Fund, 1999. Hlm. 10. <br />associated with introducing market elements into public sector decision <br />process.5 <br />Penerapan retribusi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berati bagi penerimaan daerah, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah (own resources). Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa pemerintah daerah harus mempu mendisain retribusi daerah yang baik sehingga ia dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta memberikan arahan apa yang harus diperbuat daerah. Dalam kenyataannya, seperti yang dipraktekkan di negara-negara berkembang, penerapan retribusi daerah dapat berdampak bagi masyarakat lokal sehingga penerapannya harus dilakukan secara bijaksana. <br />Retribusi daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang sangat potensial, dan merupakan ide yang tepat untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah mengingat sumbangannya yang diharapkan cukup signifikan dalam memenuhi pembiayan pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah juga harus harus diperhatikan juga aktifitas-aktivitas yang dilakukannya. <br />Keterkaitan antara implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retrinbusi daerah akan berdampak pada peningkatan perolehan pendapatan daerah, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponennya. Implementasi kebijakan fiskal ini akan berwujud pada pemberian keleluasaan kepada daerah dari pemerintah atasnya untuk memperoleh penerimaan (earning), serta kewenangan untuk membelanjakannya (spending), sebesar kewenangan fiskal yang didesentralisasikan kepadanya yang berwujud pada otonomi fiskal. Derajat otonomi ini tentunya ditentukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada. <br />Aturan hukum yang mengatur derajat otonomi fiskal tidaklah terlepas dari dasar hukum yang mengatur mengenai hubungan antar tingkatan pemerintahan yang ada. Aturan yang mengatur hubungan antar tingkatan pemerintahan ini mengatur segala aspek pemerintahan termasuk fungsi-fungsi pemerintahan, baik fungsi rutin maupun <br />5 Richard M. Bird. Ibid.. Hlm. 11 - 12. <br />pembangunan, yang didesentralisasikan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Salah satu aspek yang harus diatur didalamnya adalah fungsi-fungsi pembiayaan dan pembelanjaan (aspek keuangan). Aturan-aturan ini haruslah memberikan kerangka hukum transparan dan memberikan kejelasan atas fungsi-fungsi serta peranan masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada. <br />Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah akibat diimplementasikannya kebijakan daerah, tentunya harus disusun kerangka hukum (legal framework) yang jelas. Kerangka hukum ini merupakan seperangkat aturan yang saling kait mengkait, melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan yang ada, dan tentunya tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya. Di tingkat pusat, seperangkat peraturan perundang-undangan perlu dibuat untuk mengatur atau memberikan kerangka acuan yang jelas bagi daerah dalam upayanya untuk meningkatan penerimaan dari sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Operasionalisasi dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi harus dapat dijabarkan dalam peraturan yang lebih rendah, dan tentunya lebih operasional, oleh tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya dengan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. <br />Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh penerimaan dan derajat otonomi fiskal yang dimilikiny<br/><br/>a dapat mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. <br />Temuan dan Pembahasan Hasil Studi <br />Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemda Kota Bogor merespon kebijakan ini dengan melakukan penyempurnaan pada sejumlah perda maupun menebitkan beberapa perda baru untuk menarik jenis pajak daerah maupun retribusi daerah yang baru. Sejumlah perda telah ditetapkan sebagai bentuk pemanfaatan ketentuan di dalam UU No. 34/2000 yang telah membuka peluang bagi daerah untuk menarik sejumlah jenis pajak daerah maupun retribusi daerah yang baru. <br />Sejumlah keuntungan dapat diperoleh Pemda Kota Bogor akibat diimplementasikannya UU No. 34/2000. Dengan diimplementasikannya peraturan perundang-undangan ini, pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk menarik pajak daerah dan retribusi yang baru. Mekanisme pengawasan atas perda-perda baru yang mengatur penarikan pajak daerah dan retribusi daerah juga mengalami penyederhanaan yang sangat menguntungkan pemerintahan daerah. Kedua hal ini dapat disebut sebagai anugrah yang diberikan oleh pemerintah untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari perolehan pendapatan daerah, khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. <br />Sejalan dengan diimplementasikannya UU No. 34/2000, pemerintah daerah memiliki keleluasaan ruang gerak yang lebih baik dalam menyusun dan menetapkan pungutan berbentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Keleluasaan ini ditandai dengan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk memungut jenis-jenis pajak daerah serta retribusi daerah selain yang telah secara tegas dicantumkan dalam UU No. 34/2000. Pemerintah Daerah Kota Bogor merespon hal ini dengan menetapkan sejumlah perda baru. Perda-perda yang terkait dengan pemanfaatan keleluasaan ini dicerminkan dengan ditetapkannya Perda No. 3/2001 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Perda No. 4/2001 tentang Retribusi Pemasukan dan Penampungan serta Pengeluaran Hewan/Ternak, Perda No. 5/2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Susu Murni, Perda No. 6/2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Pemotongan dan Pemasaran Daging Ayam, Perda No. 7/2001 tentang Retribusi Pemakaian Jalan untuk Angkutan Barang, Perda No. 11/2002 tentang Retribusi Pengujuan Kendaraan Bermotor, dan Perda No. 13/2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Seluruh perda ini merupakan perda baru yang mengatur pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bogor. Namun demikian, walaupun sebenarnya baru, beberapa perda tersebut merupakan perda yang melahirkan kembali sejumlah retribusi yang telah dipungut pada pada era pemberlakuan UU Drt. No. 11/1957 dan UU Drt. No. 12/1957 dan sempat dicabut pemberlakuannya pada masa penerapan UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <br />Reinkarnasi pemungutan perda yang sempat dicabut pada masa pemberlakuan UU No. 18/1997 bukanlah suatu hal yang tidak diperkenankan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan keleluasaan yang dibenarkan dalam undang-undang serta dilakukan oleh Pemda Kota Bogor. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh pemahaman bahwa hal ini tidak bisa dipungkiri dan terhindarkan. Alasan ini terkait dengan sulitnya mencari potensi penerimaan retribusi daerah yang dapat dikenakan. Peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah reinkarnasi retribusi daerah ini adalah Perda No. 4/2001 tentang Retribusi Pemasukan dan Penampungan serta Pengeluaran Hewan/Ternak, Perda No. 5/2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Susu Murni, Perda No. 6/2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Pemotongan dan Pemasaran Daging Ayam, dan Perda No. 7/2001 tentang Retribusi Pemakaian Jalan untuk Angkutan Barang. Seluruh perda ini sebenarnya pernah diberlakukan dalam periode pemberlakukan undang-undang pajak daerah dan retribusi sebelumnya (masa pemberlakuan UU Drt. No. 11/1957 dan UU Drt. No. 12/1957). Pengenaan retribusi daerah yang diatur dalam perda-perda tersebut terkait dengan pelayanan yang sejak dahulu sebenarnya telah diberikan oleh jajaran Pemda Kota Bogor bagi warga masyarakat, sehingga adalah tepat untuk selanjutnya pemda memungut retribusi atas jasa layanan yang diberikannya. Dalam pengenaan retribusi daerah, Pemda kota Bogor sangat memperhatikan apakah pungutan retribusi itu terkait dengan layanan yang diberikan dan kewenangan yang dimilikinya, kalau tidak mereka tidak akan mengada-adakan pungutan retribusi daerah yang tidak terkait dengan layanan yang mereka berikan serta kewenangan yang sebenarnya bukan dimiliki oleh tingkatan pemerintahan kota. <br />Sejumlah perda memang baru disusun oleh Pemda Kota Bogor untuk memanfaatkan potensi pendapatan yang dimilikinya. Peraturan-peraturan daerah ini adalah Perda No. 3/2001 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Perda No. 6/2001 Retribusi Pengujuan Kendaraan Bermotor, dan Perda No. 13/2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Pengenaan retribusi daerah ini oleh Pemda Kota Bogor terkait dengan adanya pelimpahan wewenang yang diterimanya (Perda No. 13/2002), adanya pemanfaatan asset milik daerah (Perda No. 3/2001), serta melakukan formalisasi pungutan yang telah dipungut sebelumnya namun belum diatur dalam suatu perda (6/2001). <br />Selain memanfaatkan keleluasaan dengan bentuk-bentuk tersebut, Pemda Kota Bogor juga melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap sejumlah perda yang telah diberlakukan sebelumnya. Alasan utama yang dikemukakan dalam kaitan dilakukannya penyempurnaan ini adalah perlunya secara terus menerus perda-perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini disesuaikan substansinya, terutama tarif, agar perolehan yang diterima dari pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat tetap memberikan penerimaan yang baik bagi perolehan pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kota Bogor. Mengenai penyesuaian tarif bagi pajak daerah dan retribusi daerah, alasan penyesuaian tarif lebih ditujukan agar perolehan hasil yang diterima dapat mengikuti laju inflasi dan sesuai dengan perkembangan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menyediakan layanan. <br />Hal lain yang terkait dengan penarikan retribusi daerah, Pemda Kota Bogor juga melakukan pemisahan pengaturan antara aturan tentang obyek yang dikenakan pungutan retribusi dengan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengenaan retribusi yang dikenakan terhadap obyek retribusi tertentu. Sepanjang periode 2000-2003, Pemda Kota Bogor telah mengeluarkan sejumlah peraturan “payung” yang menjadi landasan atas pengenaan sejumlah retribusi. Sejumlah aturan tersebut antara lain adalah : <br />Tabel 2. Ilustrasi Keterkaitan Perda yang Memayungi Penarikan Retribusi Daerah dengan Perda yang Mengatur tentang Penarikannya <br />No. Jenis Retribusi Daerah Peraturan Daerah <br /> Dasar Penarikan Retribusi Daerah Mekanisme Penarikan Retribusi daerah <br />1. Izin Mendirikan Bangunan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2002 Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2002 <br />2. Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan Perda Kota Bogor No. 4 Tahun 2002 Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2002 <br />3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2002 Perda Kota Bogor No. 13 Tahun 2002 <br /><br />Sumber : Data primer, diolah kembali <br />Langkah pemisahan ini dilatarbelakangi keinginan Pemda Kota Bogor untuk melakukan pengaturan yang lebih komprehensif atas sejumlah urusan/kewenangan atau pelayanan yang diberikan oleh Pemda kepada warganya. Khusus tentang perda yang mengatur mengenai dasar penarikan retribusi daerah, sebagaimana dicontohkan dalam tiga perda diatas, Pemda Kota Bogor berupaya untuk lebih komprehensif mengeluarkan peraturan yang memuat aturan mengenai : <br />1 Pembangunan pemukiman/perumahan, jasa perdagangan, dan pusat keramaian umum yang kesemuanya memerlukan pengendalian terkait dengan perkembangan pembangunan di Kota Bogor yang demikian pesat (Perda No. 2/2002). <br />2 Pengaturan yang dibuat oleh Pemda kota Bogor dalam rangka penyelenggaran kewenangan di bidang kependudukan agar ter<br/><br/>capai tertib administrasi pendaftaran penduduk serta memperlancar pelayanan kepada masyarakat (Perda No. 4/2002). <br />3 Pengaturan yang dibuat dalam rangka mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi serta untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi dengan cara peningkatan kualifikasi dan kinerja bagi para pengusaha jasa konstruksi. <br /><br />Sedangkan ketiga peraturan berikutnya, Perda No. 10/2002, Perda No. 12/2002, dan Perda No. 13/2002, lebih banyak mengatur tentang hal-hal yang teknis menyangkut mekanisme penarikan retribusi daerah yang terkait dengan ketiga perda yang mengatur dasar penarikan retribusi daerah tersebut diatas. <br />Sebenarnya, kedua jenis perda tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penarikan retribusi daerah di Kota Bogor. Pengaruh hanya terjadi akibat pemisahan pengaturan suatu penarikan retribusi tertentu yang tadinya hanya satu perda menjadi dua perda. Namun demikian, jajaran Pemda Kota Bogor menganggap bahwa pemisahan perda ini dapat bermanfaat karena dasar pengenaan dapat diatur lebih komprehensif pada satu perda yang “memayungi” penarikan retribusi daerah. Sementara mekanisme penarikan retribusi daerah, seperti penarikan retribusi-retribusi daerah lainnya, dapat diatur dalam perda lainnya yang terpisah. <br />Khusus mengenai pajak daerah, pemanfaatan keleluasaan dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah baru ini tidaklah optimal dilakukan oleh Pemda Kota Bogor. Hal yang dilakukan oleh Pemda Kota Bogor dalam periode 2001-2004 hanya memisahkan pengaturan tentang pajak hotel dan pajak restoran serta mengantisipasi dengan menyampaikan raperda tentang pajak parkir kepada pihak legislatif. Untuk pajak parkir, Pemda Kota Bogor yanya memanfaatkan peluang yang diberikan untuk menarik jenis pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. <br />Tidak ada inovasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Bogor dalam menarik jenis-jensi pajak daerah yang baru. Mereka hanya menarik pajak-pajak daerah yang telah secara tegas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memang merupakan pajak daerah yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah kota. Ketiadaan inovasi ini terkait dengan sulitnya mengidentifikasi objek-objek pajak daerah yang baru. Hasil temuan dilapangan mengindikasikan bahwa Pemda Kota Bogor merasakan sangat sulit untuk memperoleh objek yang dapat dikenakan pajak daerah di wilayah Daerah Kota. Selain itu, hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan Pemda Kota Bogor adalah mereka tidak ingin membebankan warga masyarakat dengan beragam pajak daerah baru yang dapat mengganggu aktivitas warga masyarakat, terutama pajak daerah yang dapat mendistorsi kegiatan ekonomi di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor beranggapan bahwa penerapan beragam pajak daerah baru belum tentu tepat untuk dikenakan, karena potensi masing-masing daerah berbeda serta masing-masing daerah berhak dan memang diperkenankan untuk menarik beragam pajak daerah sepanjang sesuai, tidak bertentangan, dengan peraturan perundang-undangan yang ada. <br />Dalam memanfaatkan peluang yang tersedia dengan diimplementasikannya UU No. 34/2000, Pemda Kota Bogor dapat saja melakukan hal serupa dengan menetapkan dan menarik beragam jenis pajak daerah dan retribusi baru. Namun demikian pemanfaatan ini hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Sebagai ilustrasi, pemanfaatan ini dapat dikenakan terhadap sektor-sektor yang masih memiliki potensi dan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Bogor.6 <br />6 Rincian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Tahun 1999-2001 terlampir pada lampiran. <br />Tabel 3. Persentase Kontribusi Sektor menurut Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Bogor atas dasar Harga Konstan Tahun 1999-2001<br />No. Jenis Sektor Tahun <br /> 1999 2000 2001* 2002** <br />1. Pertanian 0,40 0,41 0,41 0,39 <br />2. Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 <br />3. Industri Pengolahan 25,66 25,89 26,07 26,16 <br />4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 4,45 4,45 4,50 4,55 <br />5. Bangunan 8,66 8,44 8,28 8,07 <br />6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 29,92 29,59 29,34 29,01 <br />7. Pengangkutan dan Komunikasi 10,74 10,87 10,94 11,04 <br />8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 10,89 11,30 11,69 12,14 <br />9. Jasa-jasa 9,28 9,05 8,78 8,64 <br /> Total 100,00 100,00 100,00 100,00 <br /><br />Sumber : Bogor dalam Angka 2002, diolah kembali. Keterangan: * Angka Perbaikan. <br />** Angka Sementara. <br />Dari data kontribusi diatas, maka dapat dilihat bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi yang ada di Kota Bogor. Secara berturut-turut tiga sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi diatas 10 % terhadap kegiatan ekonomi di Kota Bogor adalah Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; dan Sektor Jasa-jasa. Dari kontribusi yang diberikan dari sektor-sektor tersebut pada PDRB Kota Bogor, kiranya Pemda dapat memanfaatkan peluang yang ada di sektor-sektor dimaksud untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengenakan sejumlah retribusi daerah maupun pajak daerah yang relevan dan terkait dengannya7. Kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perolehan PDRB Kota Bogor yang cukup besar ini sangat terkait dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bogor dan posisi Kota Bogor yang relatif dekat dengan Ibukota Negara. <br />Hal lain yang menjadi peluang yang memberikan keleluasaan daerah dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah baru sejalan dengan diberlakukannya UU No. <br />7 Sebagai Informasi saat ini Pemda Kota Bogor sedang menunggu pengesahan sejumah retribusi yang terkait dengan sektor-sektor yang memberikan kontribusi cukup besar pada PDRB, seperti Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan, dan Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. <br />22/1999, UU No. 25/1999 serta UU No. 34/2000 adalah mengenai mekanisme pengawasan atas perda-perda baru yang mengatur penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Mekanisme pengawasan ini mengalami penyederhanaan yang sangat menguntungkan pemerintahan daerah. Dalam hal penetapan perda-perda baru, termasuk didalamnya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah tidak perlu lagi melakukan mekanisme pengesahan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini terkait dengan perubahan mekanisme pengawasan preventif menjadi mekanisme pengawasan yang represif. Dalam mekanisme yang berlaku sesuai dengan UU No. 22/1999, peraturan daerah perlu disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan serta tidak ada mekanisme pengesahan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. <br />Walaupun terjadi perubahan mekanisme pengawasan atas peraturan-peraturan daerah, pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tetap dijalankan. Untuk perda jenis ini, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan perda yang telah dibuat dan siap diterapkan oleh daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan pertimbangan rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka memberikan rekomendasi ini, Menteri Keuangan telah mengeluarkan sejumlah surat rekomendasi, antara lain: <br />Tabel 4. Beberapa Surat Rekomendasi Menteri Keuangan dalam rangka Pembatalan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br />No. Nomor Surat Menteri Keuangan Tgl. Surat Jumlah perda yang direkomendasikan untuk dibatalkan <br />1. S-486/MK.07/2001 2 November 2001 69 <br />2. S-523/MK.07/2001 12 Desember 2001 12 <br />3. S-70/MK.07/2002 14 Maret 2002 40 <br />4. S-26/MK.07/2002 18 Desember 2002 52 <br />5. S-006/MK.07/2003 17 Januari 2003 1 <br />6. S-184/MK.07/2003 20 Mei 2003 1 <br />7. S-018/MK.07/2003 30 Juni 2003 33 <br />8. S-025/MK.07/2003 29 Agustus 2003 3 <br />9. S-026/MK.07/2003 29 Agustus 2003 11 <br />10. S-030/MK.07/2003 12 November 2003 1 <br />11. S-0<br/><br/>31/MK.07/2003 12 November 2003 2 <br />12. S-011/MK.07/2004 14 April 2004 1 <br />Jumlah 226 <br /><br />Sumber : data primer, diolah. <br />Sejumlah alasan telah diberikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan perda pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibuat dan siap diimplementasikan oleh daerah kabupaten/kota. Beberapa alasan pembatalan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut antara lain adalah :8 <br />1 Pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah dapat menghambat/merintangi arus barang dan jasa, baik antar daerah maupun untuk kepentingan ekspor-impor. <br />2 Pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, karena dapat menambah unsur biaya yang berpotensi meningkatkan harga jual barang dan jasa yang dikenakan kepada konsumen. <br />3 Pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tumpang tindih dengan pungutan resmi lainnya, baik yang dikenakan oleh pemerintah pusat maupun tingkatan pemerintahan daerah lainnya (seperti Provisi Sumber Daya Hutan, PPN, dan PBB). <br /><br />8 Analisis terhadap Surat Rekomendasi Menteri Keuangan No. S-486/MK.07/2001, No. S-523/MK.07/2001, No. S-70/MK.07/2002, No. S-26/MK.07/2002, No. S-006/MK.07/2003, No. S-184/MK.07/2003, No. S-018/MK.07/2003, No. S-025/MK.07/2003, No. S-026/MK.07/2003, No. S-030/MK.07/2003, No. S-031/MK.07/2003, dan No. S-011/MK.07/2004. <br />1 Pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih teknis, perundang-undangan sektoral (misalnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). <br />2 Pengenaan retribusi daerah tidak terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. <br />3 Pengenaan retribusi daerah yang satu tumpang tindih dengan retribusi lainnya. <br />4 Pengenaan retribusi daerah tumpang tindih dengan pengenaan pajak daerah. <br />5 Retribusi daerah dikenakan terhadap pelayanan umum yang seharusnya dibiayai oleh penerimaan umum. <br />6 Pengenaan pungutan retribusi tidak terkait dengan pengendalian dan pemberian izin oleh pemerintah daerah karena tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi. <br />7 Pungutanretribusi daerah lebih bersifat pajak dibandingkan dengan sifat atau karakteristik retribusi. <br />8 Pungutan yang bersifat retribusi terhadap beragam bentuk sumbangan bertentangan dengan kepentingan umum, sebab seharusnya sumbangan itu bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. <br />9 Pengenaan pungutan, baik berbentuk pajak daerah maupun retribusi daerah, tidak efektif. <br />10 Jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang dikenakan retribusi daerah, tidak memberikan manfaat secara langsung (nyata) dan/atau khusus bagi pembayar retribusi daerah. <br /><br />Dalam proses penetapan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, Pemda Kota Bogor beserta lembaga legislatif di daerah memanfaatkan mekanisme pengawasan ini dengan optimal. Keleluasaan yang diperoleh terkait dengan proses pengawasan dipergunakan dalam melakukan proses penyusunan perda. Walaupun ada keleluasaan, rambu-rambu perundang-undangan tetap diperhatikan oleh eksekutif maupun legislatif di Daerah Kota Bogor. Dalam melakukan proses penyusunan raperda maupun pembahasannya sehingga dapat menghasilkan perda, mereka memperhatikan ketentuan yang ada yang terkait dengan pajak daerah maupun retribusi daerah yang akan dikenakan kepada warga masyarakat. Mereka tidak ingin perda yang dihasilkan akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Mereka melakukan interpretasi yang cukup cermat atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perda yang sedang mengalami pembahasan. <br />Terdapat sejumlah hal yang menjadi patokan bagi Pemda Kota Bogor untuk menerbitkan perda baru yang mengatur jenis-jenis pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal ini didasari pertimbangan agar perda yang telah ditetapkannya tidak bertabrakan dengan peraturan dan kebijakan nasional, terutama di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sejumlah parameter itu antara lain adalah : <br />1 Peraturan daerah harus mengatur dengan jelas jenis pungutan yang akan dikenakan. <br />2 Pungutan yang dikenakan, terutama terkait dengan retribusi daerah, harus dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. <br />3 Pelayanan yang dikenakan maupun mekanisme perizinan yang dikenakan retribusi bukanlah pelayanan atau mekanisme perizinan yang diada-adakan, namun memang merupakan pelayanan dan mekanisme perizinan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemda. <br />4 Dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah diberlakukan selama ini. <br /><br />Pemda Kota Bogor terlihat sangat hati-hati dalam mengeluarkan perda dalam rangka merespon kebijakan yang memberi keleluasaan dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun sudah memiliki tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi, masih saja terjadi mis-interpretasi. Hal ini ditandai dengan dibatalkannya dua produk perda yang mengatur tentang retribusi daerah. <br />Walaupun telah memiliki sejumlah parameter seperti telah disebutkan diatas, dalam dua kasus perda (Perda No. 4/2001 dan Perda 7/2001) Pemda Kota Bogor harus melakukan pembatalan pemberlakuan perda yang telah ditetapkannya. Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa penyebab utama dari pembatalan kedua perda ini adalah ketidaksamaan persepsi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Ketidaksamaan pemahaman ini terutama terjadi dalam memahami kriteria untuk menetapkan dan menarik jenis-jenis retribusi daerah baru selain yang secara tegas telah digolongkan ke dalam tiga kategori yang ada. <br />Berdasarkan analisis terhadap sejumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang ada dan surat rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan, terdapat suatu fenomena menarik. Fenomena ini juga terlihat di Daerah Kota Bogor. Dimana fenomena tersebut adalah semangat daerah yang sangat menggebu-kebu, bahkan cenderung kebablasan, dalam memanfaatkan keleluasaan yang diberikan kepadanya untuk menarik beragam jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sementara di pihak lain terjadi ketidaksepahaman antara pemerintah pusat daerah kabupaten/kota dalam melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten kota untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua hal ini menyebabkan terjadinya benturan antara perda yang telah ditetapkan oleh daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang ada lebih tinggi tingkatannya. <br />Besarnya semangat ini terlihat dari beragamnya perda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Keberagaman yang sangat nyata dapat dilihat dari beragamnya jenis-jenis retribusi daerah dipungut oleh daerah kota/kabupaten dalam kurun waktu 2001-2004. Sedangkan untuk pajak daerah, sejumlah daerah juga menerapkan beragam jenis pajak, namun tidak seberagam jenis-jenis retribusi daerah yang ada. Beragam jenis retribusi daerah dan pajak daerah ini banyak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah daerah kabupaten/kota berpendapat dengan diberikannya keleluasaan seluas-luasnya, mereka dapat menarik jenis-jenis pajak daerah serta retribusi daerah yang sesuai dengan potensi yang ada dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan rambu-rambu yang dapat dilihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada untuk membatasi keleluasan yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota dalam menarik jenis-jenis pajak daerah serta retribusi daerah. Pemerintah pusat berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut perlu diindahkan agar jenis-jenis pajak daerah serta retribusi daerah tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak perlu dalam penerapannya, misalnya perda-perda tersebut mendistorsi kegiatan ekonomi di daerah dan memberatkan beban yang harus dit<br/><br/>anggung oleh masyarakat. <br />Untuk mencegah terjadinya ketidaksamaan pemahaman antara daerah kabupaten/kota terhadap pengaturan tentang penarikan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberlakukan saat ini, perlu diambil langkah yang tepat. Salah satu langkah yang tepat adalah melakukan pembenahan institusional dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan sosialisasi yang tepat terhadap produk-produk hukum tersebut. Penyempurnaan dilakukan dengan cara semakin memperjelas aturan main (rules of the games) dalam menetapkan serta menerapkan jenis-jenis retribusi baru maupun jenis-jenis pajak baru. Kejelasan ini pun harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas disertai dengan konsistensi pelaksanaan aturan main. Setelah kerangka institusional ini disempurnakan, aturan-aturan main ini harus disosialisasikan dengan baik kepada daerah-daerah. <br />Penyusunan ataupun penyempurnaan rules of the game ini bukanlah dalam artian kembali membatasi jumlah pajak daerah maupun retribusi daerah yang dapat dipungut maupun mempersulit daerah dengan mempersempit ruang geraknya dalam memungut jenis-jenis pajak daerah maupun retribusi daerah baru. Daerah tetap perlu diberikan kemampuan dan ruang gerak yang lebih bebas untuk memungut jenis-jenis pajak daerah maupun retribusi daerah baru. Namun, aturan yang memungkinkan hal ini perlu semakin diperjelas. <br />Penutup <br />Dari hasil analisis semua perda yang mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu 2001-2003 di Kota Bogor, sejumlah kesimpulan dapat dibuat, yaitu : <br /> 1. Pola yang terjadi dan dilakukan oleh Pemda Kota Bogor dalam merespon kebijakan desentralisasi fiskal dalam memungut jenis-jenis pajak daerah maupun retribusi daerah baru dapat dikategorisasi dalam tiga kategori. Pembagian kategori tersebut adalah (a) Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah yang diatur dalam UU No. 34/2000 serta <br /> peraturan pelaksananya, seperti memisahkan pengaturan yang mengatur pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran; (b) Menyusun perda baru untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 34/2000 serta peraturan pelaksananya, antara lain dengan menyusun perda yang mengatur pemungutan kembali jenis retribusi yang telah dicabut pada saat diimplementasikannya UU No. 18/1997 serta menyusun perda retribusi daerah baru yang terkait dengan kewenangan yang didesentralisasikan kepada daerah kabupaten/kota; dan (c) Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan dilahirkannya perda baru yang memayungi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. <br />2 Dalam memanfaatkan pelaksanaan kebijakan fiskal berdasarkan UU No. 34/2000, Pemerintah Daerah Kota Bogor masih melakukan penyimpangan dalam menetapkan peraturan daerah guna merespon kesempatan yang ada untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. <br />3 Dari data yang diperoleh, Pemda Kota Bogor masih dimungkinkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan yang diberikan untuk menarik pungutan pajak daerah dan retribusi daerah baru. <br />4 Di sejumlah daerah, masih terjadi ketidaksamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah atas pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengaturnya dalam suatu peraturan daerah. <br /><br />Daftar Pustaka <br />Buku-buku <br />Bird, Richard & Francois Vaillancourt (Ed.)., Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama 2000. <br />Devas, Nick. et.al.. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989 <br />Iksan, M. dan Salomo, Roy V.. Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Press, 2002. <br />Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995. <br />Koswara, E.. Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba, 2001. <br />Patersen, John F. dan Strachoto, Dennis F. (Eds.). Local Government Finance: Concepts and Practices. Chicago, Illinois, USA: Government Finance Officers Association, 1991. <br />Smith, B. C.. Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: George Allen & Unwin. 1985. <br />Artikel dan Makalah <br />Azfar, Omar. et. all.. “Decentralization, Governance, and Public Services The Impact of Institutional Arrangement: A Review of the Literature”. Working Paper. Maryland, USA: IRIS Center, University of Maryland, College Park, September 1999. <br />Bird, Richard dan Wallich, Christine. “Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economies: Toward a systemic framework of analysis”. Working Paper. Washington: World Bank Working Paper No. 1122 WPS, March, 1993. <br />Bahl, Roy. “Implementation Rules for Fiscal Decentralization”. Working Paper. Atalanta, Georgia: International Studies Program, School of Policy Studies, Georgia State University, Working Paper No. 99-1, January, 1999. <br />B?ntjen, Cludia. Fiscal Decentralization in Indonesia: The Challenge of Designing Institutions. Laporan. Laporan P4D 1988-11. Proyek Pendukung Pemantapan Penataan Desentralisasi (P4D)/Support for Decentralization Measures (SfDM), Kerjasama antara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft f?r Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 1998 <br />Bird, Richard M.. “Rethinking Subnational Taxes: A New Look at Tax Assignment”. Working Paper. International Monetary Fund Working Paper No. 165/1999. Washington D.C.: International Monetary Fund, 1999. <br />Cochrane, Glynn. Policies For Strengthening Local Government In Developing Countries. Working Paper. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington D.C.: The World Bank, 1983 <br />Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Serdar. “Intergovernmental Relations: Issues in Public Policy”. Paper, presented at Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management, A Partnership of The Asian Development Bank and World Bank Institute in Manila, October 11-15 1999. Washington D.C.: World Bank Institute, 1999. <br />McLure, Jr., Charles E.. “The Tax Assignment Problem: Conceptual and Administrative Considerations in Achieving Subnational Fiscal Autonomy”. Paper presented at the Seminar on Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management organized by the National Economic and Social Development Board of the Royal Thai Government and World Bank, Chiang Mai (Thailand), February 24 - March 5, 1999 <br />North, Douglass C.. “Institution and a transaction-cost: Theory of exchange.” Dalam James E. Alt dan Kenneth A. Shepsle (Eds.). Perspective on Positive Political Economy. New York: Cambridge University Press, 1994. <br />Rondinelli, Dennis A.. “Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience”. Paper. World Bank Working Paper Series No. 581, Management and Development Series No. 8, July 1983. Washington D.C.: The World Bank, 1983. <br />__________________. What Is Decentralization ?. Dalam Jennie Litvack dan Jessica Seddon (Eds.). Decentralization: Briefing Note. World Bank Institute. 2nd Printing. Washington D.C.: The World Bank, 2000. <br />Vito Tanzi. “Pitfalls on the Road to Fiscal Decentralization”. Working Paper. Working Paper No. 19, Global Policy Program, Economic Reform Project. Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2001. <br />United Nations (DDMS and UNDP). Report. Report of The United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Gothenburg, Sweden, 23-27 September 1996. <br />Prud’homme, Remy. The Dangers of Decentralization. Dalam The World Bank Research Observer. Vol. 10, No. 2 (August 1995). Washington D. C.: International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 1995.

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu St...

Baca selengkapnya »