Sebenarnya apa yang diinginkan oleh para politisi Islam?

<em>Di Malaysia dimana  mayoritas masyarakat  Melayu menganut  Islam, ada kejelasan dalam kebijakan yang mereka ambil di bidang ekonomi, politik, dst. Sementara di Indonesia, hal ini tidak terjadi. Banyak partai berasaskan Islam yang tidak secara jelas menyatakan  apa yang ingin dicapai dan ini menimbulkan ketidakpastian ataupun  kekhawatiran dari warga non-Islam. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh para politisi Islam ?</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Sebagai pimpinan PKS, sikap dan keinginan itu jelas diwujudkan melalui<br/><br/>1. Aturan tertulis yang ada yaitu mewujudkan keadilan<br/><br/>2. Perilaku politik<br/><br/>Kami berusaha mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan yang dapat  menghadirkan  suasana  yang baik bagi para pelaku ekonomi seperti pekerja, pengusaha, ataupun  konsumen sehingga semua pihak diuntungkan dan tidak saling merugikan. Misalnya pembinaan  kepada para petani. Kami membeli gabah dari petani dengan harga wajar, kemudian menggiling sendiri hingga menjadi beras, dan menjualnya dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, petani, konsumen, dan kami sendiri pun diuntungkan karena harga yang dipakai tidak terdistorsi oleh mark-up. Dengan demikian, perilaku politik ini sudah sangat jelas dan berangkat dari keinginan. Partai politik sebenarnya mempunyai program tertentu yang dapat dimplementasikan  pada  saat  para  anggota  partai  politik menjadi  pejabat pemerintah ataupun anggota lembaga negara. Namun hal ini belum menjadi tradisi/perilaku di Indonesia.

Di Malaysia dimana  mayoritas masyarakat  Melayu menganut  Islam, ada kejelasan dalam kebijakan yang mereka ambil di bidang ekonomi, politik...

Baca selengkapnya »

Kemungkinan dilakukannya amandemen terhadap pembukaan?

<em>Amandemen yang dilakukan selama ini hanya menyentuh pasal-pasal dalam batang  tubuh  UUD. Apakah ada kemungkinan  dilakukannya amandemen terhadap pembukaan ? Hal ini terutama  yang berkaitan dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Apakah ada kemungkinan penegakan syariat Islam? Bagaimana tanggapan Bapak jika Bapak dicalonkan sebagai presiden pada Pemilu 2009 ?</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Amandemen  memang  tidak  menyentuh  pembukaan.  Ini sejalan  dengan kesepakatan  bahwa  pembukaan  UUD dan  bentuk  negara  kesatuan  tidak diubah.              Secara  tekstual,   amandemen   terhadap  pembukaan   dapat dimungkinkan namun  jika merujuk kembali kepada  kesepakatan  tersebut, hampir tidak ada kemungkinan ke arah sana. Hal ini juga untuk merealisir negara kesatuan.<br/><br/>Memang sempat  ada  polemik tentang  usulan untuk mengubah  pasal 29. Sebaiknya kita tidak perlu menyita waktu dan tenaga untuk berpolemik. Masih banyak problem dan masalah lain yang lebih membutuhkan perhatian seperti sumber  daya manusia  yang rendah,  kemiskinan, korupsi. Jika  agama  kita laksanakan dengan baik, tentunya ini akan memberikan dasar untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Mengenai jabatan  presiden, saya sudah dua kali menjadi mantan  presiden yaitu mantan presiden PK dan PKS.

Amandemen yang dilakukan selama ini hanya menyentuh pasal-pasal dalam batang  tubuh  UUD. Apakah ada kemungkinan  dilakukannya amandemen ter...

Baca selengkapnya »

Harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik diformulasikan juga dalam pemilu

<em>Harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik diformulasikan juga dalam pemilu. Namun harapan tersebut  sedikit terganggu dengan adanya kasus korupsi di KPU, Aburizal Bakrie dan Yusuf Kalla. Apakah harapan tersebut masih bisa dipertahankan ?</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Proses tersebut sesungguhnya manusiawi dan rasional. KPU kita hargai karena telah berperan serta atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan baik. Namun jika ada penyimpangan dan kesalahan, kita tidak boleh menutup mata karenanya.  Penanganan   atas  penyimpangan  ataupun   kesalahan  itu  kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Hukum sangat penting dalam proses koreksi dan rehabilitasi. Disamping itu, yang bersalah  dalam hal ini adalah oknumnya bukan institusinya. Sehingga hasil pemilu tetap kita terima dengan baik dan kita hargai.

Harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik diformulasikan juga dalam pemilu. Namun harapan tersebut  sedikit terganggu dengan adanya ...

Baca selengkapnya »

Sumber konflik penguasaan sumber daya alam

<em>Salah satu sumber konflik adalah penguasaan sumber daya alam baik itu di level pemerintah, di level masyarakat – pemerintah yang melibatkan perusahaan besar, dan di level antar warga masyarakat sendiri. Ini bermuara dari ketidakjelasan atas salah satu pasal di UUD yang menyatakan  bahwa sumber kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan bangsa.</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Pasal 33 dan 34 memang dijabarkan ke level implementasi melalui UU yang melibatkan Departemen Kehutanan, Pertanian dan Pertambangan. Dalam hal ini, memang  semua  pihak terkait  harus duduk bersama  agar tidak terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya. Tiap UU yang akan dibuat memerlukan masukan dari masing-masing departemen. Kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Hasil judicial review tersebut  bersifat final dan mengikat sehingga jika ada UU yang digugurkan, keputusan  tersebut  harus dipatuhi. Bila ada fakta terjadinya pertentangan/kontradiksi antara UU yang satu dengan lainnya, dapat mengajukan peninjauan.

Salah satu sumber konflik adalah penguasaan sumber daya alam baik itu di level pemerintah, di level masyarakat – pemerintah yang melibatkan ...

Baca selengkapnya »

Menjaga martabat bangsa itu bagaimana ?

<em>Label partai Islam atau non Islam tidak penting lagi. Yang lebih penting itu artikulasi politiknya. Apa artinya ? Yang disebut dengan menjaga martabat bangsa itu bagaimana ? Misalnya berkaitan dengan kasus Ambalat, apa yang harus dilakukan ?</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Sejarah partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa bukan hanya partai berasaskan  agama  yang ditinggalkan publik namun  juga partai  yang tidak berasaskan agama. Partai berasaskan agama yang tidak menjalankan agama dengan baik tentunya akan ditinggalkan publik. Sebaliknya jika ada partai yang tidak berkiblat pada agama tertentu namun mau memperjuangkan nilai-nilai kebenaran  yang universal tentunya  akan dipercaya publik. Artikulasi politik berkaitan dengan program politik yang diwujudnyatakan oleh partai tersebut.<br/><br/>Martabat  berkaitan  nilai moral atau  akhlak dimana  dengan  nilai tersebut martabat  ditegakkan. Indonesia bukanlah bangsa yang hidup sendirian. Dengan adanya martabat,  kita dapat meyakinkan dan menghormati bangsa lain; kita pun dapat mempertahankan kedaulatan dengan cara yang bermartabat. Sehubungan dengan kasus Ambalat, kita berharap  Malaysia dapat berbesar hati  untuk  mau  menyerahkan  pulau  Ambalat kepada  Indonesia.  Dengan demikian, Indonesia dapat  melunasi hutang  luar negerinya sebanyak + Rp1.400 trilyun karena di pulau Ambalat diperkirakan terdapat sumber daya alam senilai + Rp 5.000 trilyun. Sehingga kita tidak perlu mengirim TKI ke Malaysia dan Malaysia tidak akan direpotkan lagi dengan masalah TKI.

Label partai Islam atau non Islam tidak penting lagi. Yang lebih penting itu artikulasi politiknya. Apa artinya ? Yang disebut dengan menjag...

Baca selengkapnya »

Management and transparency pada grass root level

<em>Di Indonesia, management and transparency pada grass root level masih sulit untuk  dilakukan. Masih banyak hal yang belum  bisa dilaksanakan secara transparan karena adanya gray area. Untuk kasus KPU seharusnya ada aturan jelas tentang sumbangan/donasi terutama identitas penyumbang dan tujuan penggunaan sumbangan tersebut.</em><br/><br/>Jawaban :<br/><br/>Memang harus kita akui bahwa masih banyak yang belum transparan namun perkembangan  tetap  ada. Mengenai sumbangan, sudah ada aturan  bahwa untuk jumlah di atas Rp 5 juta harus disertai dengan jelas nama penyumbangnya.  Demikian juga untuk  laporan  kekayaan  pejabat  negara, masing-masing aset  harus disertai surat resmi kepemilikan. Bagaimanapun juga proses ini tetap  perlu diawasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.

Di Indonesia, management and transparency pada grass root level masih sulit untuk  dilakukan. Masih banyak hal yang belum  bisa dilaksanakan...

Baca selengkapnya »

Tantangan dan Peluang dalam Mengagas Visi dan Cetak Biru Bangsa Indonesia Masa Depan: Sebuah Pemikiran Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani

<p style="text-align: justify;">Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A 1</p><br/><p style="text-align: justify;">Menggagas sebuah  'blueprint' tidaklah mudah.  Sebagai contoh,  Bappenas membutuhkan  waktu lebih dari dua bulan untuk membangun blueprint bagi pemulihan kembali Aceh dan Nias. Disamping itu, dibutuhkan juga komitmen untuk membuat terobosan dan langkah yang kontributif. Walaupun komitmen tidak menyelesaikan masalah secara langsung, komitmen mewujudkan adanya harapan. Hal ini sejalan dengan pepatah dari Ibnu Kaldun bahwa bangsa akan mati jika tidak mempunyai harapan. Jika bangsa Indonesia tidak mempunyai harapan, bagaimana Indonesia akan berkontribusi baik terhadap  warga negaranya maupun terhadap dunia ? Tidak adanya harapan membuat keadaan menjadi lebih sempit dan mencemaskan hingga cara berpikir pun juga menjadi tidak sehat dan mencemaskan. Misalnya, terorisme dan ekstremisme muncul dari pihak-pihak yang berada dalam kecemasan.</p><br/>Adanya harapan dalam kehidupan bangsa Indonesia digambarkan secara jelas dalam konstitusi Indonesia melalui :<br/><p style="text-align: justify;">Pembukaan  UUD 1945  yang  tak  terpisahkan  dari  konstitusi.  Dalam Pembukaan UUD terdapat  pernyataan  'Kemerdekaan adalah hak segala bangsa'. Dengan demikian bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Keberadaan bangsa Indonesia juga tidak untuk mengancam negara lain ataupun menjajah bangsa Indonesia sendiri. Kehadiran bangsa Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kesatuan, dan keadilan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kemerdekaan Indonesia tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri dan berkutat dengan permasalahan dalam negeri saja, namun juga ikut aktif berperan serta dalam peradaban dunia. Hal-hal tersebut tentunya memunculkan harapan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal 37 yang membuka  peluang adanya  amandemen  terhadap  UUD.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kehidupan bangsa yang tidak matematis  membutuhkan  konstitusi yang memungkinkan dinamika sejalan dengan interaksi di dalam dan ke luar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Amandemen  penting  yang  sudah  dilakukan antara  lain  pembatasan terhadap  masa jabatan  kepala negara.  Dimasa Orla dan Orba dimana jabatan presiden tidak dibatasi, kemajuan bangsa menjadi terhambat. Di kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang paling lama merdeka, mempunyai sumber daya alam paling kaya, dan sumber daya manusia paling banyak  namun  masih  banyak  tertinggal  dibandingkan  negara ASEAN lainnya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan adanya pembatasan  terhadap masa jabatan presiden, pergantian pimpinan pun terjadi dan tiap mantan presiden harus mempertanggungjawabkan  setiap kebijakan yang diambil selama masa pemerintahannya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal  28  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia.  Pasal  tersebut bukanlah sebagai respon atas trend dunia namun ini menandakan adanya kesadaran  yang mendalam  bahwa kita hadir sebagai masyarakat yang bermartabat dan berdaulat. Hal ini sejalan dengan kaidah dalam politik Islam bahwa kualitas rakyat menentukan  kualitas pemimpinnya. Rakyat yang bermartabat tentunya  akan memilih pemimpin yang bermartabat pula.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal 31 yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Pasal ini ditujukan untuk menghadirkan masyarakat yang bermartabat dan terhormat  yang memiliki EQ  (emotional  quotient),  IQ (intelligence quotient),  dan  SQ (spiritual quotient) yang tinggi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasal 33 dan 34 yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial baik untuk warga negara Indonesia dan Pemerintah.</p><br/><p style="text-align: justify;">Prinsip :  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hukum yang  tidak  dapat ditegakkan merupakan suatu masalah, namun akan lebih bermasalah lagi jika tidak ada hukum. Hukum memastikan adanya koreksi dan pengawasan.  Harapan  akan  muncul  jika pola  hubungan  antar  warga didasarkan atas hukum.</p><br/><p style="text-align: justify;">Prinsip kedaulatan rakyat dimana hak untuk membuat UU tidak lagi berada di  tangan  Pemerintah   namun  di  DPR. Rakyat yang  berdaulat   juga diwujudkan dalam pemilihan presiden secara langsung.</p><br/><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, masa depan bangsa Indonesia ternyata  masih bisa diharapkan melalui berbagai hal:</p><br/><p style="text-align: justify;">Suksesnya penyelenggaraan KTT Asia Afrika. Hal ini menandakan Indonesia masih diharapkan keberadaannya oleh negara-negara lain. Jumlah negara yang hadir mencapai tiga kali lipat jumlah peserta KTT 1955. Malaysia dan Singapura sebagai negara yang lebih maju dari Indonesia pun hadir. Selama penyelenggaraan  KTT, terdapat  beberapa  kesepakatan  penting misalnya antara  PM Jepang dan  Presiden  Cina, antara  PM India dan  Presiden Pakistan berkaitan  dengan  masalah  Kashmir. Mereka  dapat  berdialog secara terbuka dan nyaman di Indonesia;</p><br/><p style="text-align: justify;">Masih tersedianya potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi dan dieksplorasi;</p><br/><p style="text-align: justify;">Kualitas sumber daya manusia yang masih bisa bangkit. Misalnya, baru- baru ini beberapa siswa Indonesia memenangkan Olimpiade Matematika;</p><br/><p style="text-align: justify;">Sekalipun masih ada pesimisme terhadap  penanganan  korupsi, harapan tetap muncul. Memang banyak hal perlu  diperbaiki namun  beberapa kebijakan  mengarah pada kemajuan. Misalnya, Presiden telah menugaskan BPK untuk mengaudit kantor kepresidenan,  wakil presiden dan Sekretariat Negara.Semua prinsip di atas merupakan dasar untuk mewujudkan 'blueprint' dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia.</p>

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A 1 Menggagas sebuah  'blueprint' tidaklah mudah.  Sebagai contoh,  Bappenas membutuhkan  waktu lebih ...

Baca selengkapnya »