PERSEPSI ATAS UNETHICAL BEHAVIOR DALAM SISTEM INFORMASI : FAKTOR JURUSAN STUDI DAN GENDER

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I<br/>PENDAHULUAN<br/><br/></strong><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pergerakan dunia menuju dunia tanpa batas <em>(borderless world)</em> telah banyak merubah berbagai aspek kehidupan. Proses ini menggerakkan perdagangan bebas antar benua, perpindahan manusia, barang dan modal yang semakin leluasa, serta pemakaiaan sumber daya - sumber daya diseluruh dunia menuju efisiensi yang lebih tinggi. Salah satu penyebab hal ini adalah kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan manusia.</p><br/><p style="text-align: justify;">Salah satu pilar globalisasi yaitu penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi telah menawarkan berbagai macam kemudahan seperti kecepatan akses data dan informasi, pemecahan masalah serta otomatisasi pekerjaan dan sebagainya. Penggunaan secara intensif maupun ekstensif atas komputer, internet, telepon seluler dan ATM telah mengatasi batasan ruang dan waktu. Negroponte (1995), seorang visionaris teknologi digital dari MIT Media Lab menyebut fenomena dramatis ini sebagai digitalisasi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan pesatnya pergerakan globalisasi ekonomi, berkembangnya teknologi dan informasi, kompetisi di berbagai bidang profesi semakin ketat. Penguasaan atas perkembangan teknologi informasi menjadi sesuatu yang mutlak seiring semakin mengglobalnya industri modern, baik manufaktur maupun jasa.</p><br/><p style="text-align: justify;">Maurisi P Purba (2002) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi akan mengakibatkan perubahan ekonomi global dari model <em>industrial economy</em> menjadi <em>networked economy</em>. <em>Networked economy</em> ini pula menurut Jac Fitzz-enz (Purba, 2002) didasari <em>knowledge</em>, sehingga disebut juga <em>knowledge economy</em>. Lebih lanjut <em>networked economy</em> didefinisikan sebagai suatu kombinasi antara hubungan-hubungan ekonomi baru <em>(new economy)</em> dan yang ditransformasikan berdasarkan jaringan komputer dan <em>human knowledge</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Perspektif manajemen strategi memandang bahwa ada harapan yang besar terhadap perkembangan dibidang teknologi informasi ini. Robinson (1997) mengelompokkan faktor terobosan teknologi ini ke dalam faktor lingkungan eksternal yang harus diwaspadai dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil, jika entitas bisnis ingin mendapatkan keunggulan bersaingnya. Hal ini mengakibatkan peramalan kemajuan teknologi memperoleh porsi yang cukup luas dalam strategi bisnis selain faktor politik, ekonomi makro serta sosial dan budaya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pada perkembangannnya, beberapa faktor negatif terjadi berkaitan dengan penggunaan sistem informasi oleh manusia, mengingat dalam menggunakan komputer, pengguna berhubungan dengan sesuatu yang tidak tampak yaitu bit-bit. Dibalik kecepatan, kecermatan dan keotomatisan dalam memproses pekerjaan, ternyata teknologi informasi memuat dilema-dilema etis sebagai akibat sampingan dari adanya unsur manusia sebagai pembuat, operator dan sekaligus penggunanya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa mayoritas penjahat komputer adalah mereka yang masih muda, cerdas dan kebanyakan laki-laki (Wolk & Luddy, 1986 dalam Kazanchi, 1995). Kemampuan mereka dalam menerobos bahkan merusak sistem semakin maju seolah kejar-mengejar dengan perkembangan proteksi yang dibuat untuk melindungi sistem tersebut. Berbagai macam bentuk <em>fraud </em>mengiringi pemakaian sistem informasi semisal pembelian barang melalui internet dengan menggunakan kartu kredit bajakan (Anonim, Kompas, 2002).</p><br/><p style="text-align: justify;">Manusia sebagai pembuat, operator dan sekaligus pengguna sistem tersebutlah yang akhirnya menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran dan keamanan sistem. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannya dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer, mengingat salah satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum (Bartens, 1993). Faktor etika disini menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap <em>unethical behavior</em> dalam penggunaan sistem informasi berbasis komputer.</p><br/><p style="text-align: justify;">Identifikasi terhadap <em>unethical behavior</em> melibatkan unsur-unsur didalam dan diluar diri manusia sebagai atribut-atribut yang mempengaruhi perilaku manusia. Atribut-atribut karakteristik demografi manusia seperti umur, gender, tingkat kecerdasan, disamping nilai-nilai agama dan keluarga adalah unsur internal yang dimaksud. Sedangkan lingkungan sekitar seperti struktur organisasi, budaya dan situasi sekitar adalah faktor eksternal yang ikut menentukan perilaku manusia (Kazanchi, 1995).</p><br/><p style="text-align: justify;">Riset yang dilakukan Kazanchi di Amerika Serikat meneliti perbedaan gender sebagai faktor yang dianggap berpengaruh terhadap persepsi etika pada penggunaan sistem informasi. Kazanchi mengadakan penelitian terhadap 134 mahasiswa (65 laki-laki dan 69 wanita) di Universitas Mid-Western, Amerika Serikat. Kazanchi ingin meneliti apakah perbedaan gender mempengaruhi perilaku etis mahasiswa dalam penggunaan sistem informasi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian yang dilakukan Kazanchi ini kemudian diulangi oleh Andrianto pada tahun 2003. Penelitian yang dilakukan Andrianto bukan hanya replikasi namun juga perluasan (ekstensi) dari penelitian yang dilakukan oleh Kazanchi (1995). Andrianto menambahkan unsur perbedaan jurusan studi di perguruan tinggi sebagai salah satu variabel. Selanjutnya penelitian Andrianto direplik oleh Muchammad Saleh pada tahun 2006. Penelitian yang dilakukan M. Saleh adalah replikasi dengan sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2003), yaitu perbedaan jurusan studi yang dipilih dalam penelitian. Namun pada dasarnya penelitian oleh Andrianto (2003) dan M. Saleh (2006) memiliki dasar kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan variabel jurusan studi di perguruan tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andrianto dan M. Saleh, faktor jurusan studi diduga juga menimbulkan perbedaan persepsi atas <em>unethical behavior</em> dalam sistem informasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perbedaan jurusan studi di universitas menimbulkan perbedaan persepsi atas <em>unethical behavior</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan (replikasi) dari penelitian yang telah dilakukan oleh Andrianto (2003) dan Muchamad Saleh (2006). Menurut Andrianto, perbandingan jurusan studi dapat dilakukan pada para mahasiswa akuntansi dan para mahasiswa teknik informatika pada universitas negeri yaitu universitas brawijaya. Menurut Muchamad Saleh, perbandingan jurusan studi dapat dilakukan pada para mahasiswa jurusan akuntansi dan para mahasiswa jurusan administrasi bisnis pada universitas brawijaya. Menurut peneliti, perbandingan jurusan akan lebih baik apabila dilakukan pada para mahasiswa akuntansi dan mahasiswa teknik informatika, dengan menambah sampel tidak hanya terbatas pada universitas negeri saja tetapi juga universitas swasta yang berdiri di area kota Malang. Sampai sejauh ini, peneliti belum menemukan riset sejenis dimana perbandingan jurusan akan lebih baik bila dilakukan tidak hanya pada universitas negeri saja tetapi juga universitas swasta. Atas dasar itu pula penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki keterbatasan atas penelitian sebelumnya, dimana keterbatasan pada penelitian sebelumnya (Andrianto (2003) dan M. Saleh (2006)) terletak pada sampel yang hanya terbatas pada universitas brawijaya saja.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pemilihan variabel jurusan studi ini (Akuntansi dan Teknik Informatika) penting mengingat bahwa keduanya dalam berbagai tingkatan mempunyai posisi yang sangat menentukan terhadap perkembangan (pembuatan sekaligus pengoperasian) sistem informasi berbasis komputer. Penambahan sampel pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan atas keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Terdapat sebuah fakta baru tentang tren konvergensi peran antara profesi programmer (ahli) komputer dan akuntan untuk bidang-bidang bisnis dewasa ini. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti faktor jurusan studi sebagai salah satu dari dua variabel dalam penelitian yang akan dilakukan, karena disadari mereka adalah calon-calon subyek profesi yang mempertaruhkan kepercayaan publik. Revolusi digitalisasi menyadarkan pentingnya transformasi nilai-nilai etika ke dalam budaya profesi sebagai penopang kepercayaan publik, sebagaimana diperkuat oleh fakta terjadinya krisis kepercayaan terhadap akuntan selama masa krisis ekonomi melanda indonesia.</p><br/><p style="text-align: justify;">Meskipun terdapat keraguan bahwa atribut individu berhubungan dengan kesadaran moral dan perilaku etik; tetapi dapat dijelaskan bahwa faktor individu dapat sangat mempengaruhi dalam penilaian standar etika individu (Kazanchi, 1995). Atribut-atribut individu ini juga bisa dilihat sebagai variabel yang menentukan tingkat standar etik individu. Hal ini membuat peneliti berpendapat bahwa dua faktor tersebut, yaitu jurusan studi dan gender (jenis kelamin), merupakan variabel yang menarik untuk diteliti dalam hubungan dengan etika dalam pemakaian sistem informasi berbasis komputer ini. Terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa mayoritas penjahat komputer adalah mereka yang masih muda, cerdas dan kebanyakan laki-laki (Wolk & Luddy, 1986 dalam Kazanchi, 1995). Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul:</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>PERSEPSI ATAS <em>UNETHICAL BEHAVIOR</em> DALAM SISTEM INFORMASI : FAKTOR JURUSAN STUDI DAN GENDER  (Perbandingan antara mahasiswa Akuntansi dan Teknik Informatika) </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 Rumusan Masalah </strong></p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Apakah terdapat perbedaan tingkat pengindahan (identifikasi) terhadap <em>unethical behavior</em> dalam sistem informasi berbasis komputer dengan mempertimbangkan perbedaan atribut jurusan studi yang ditempuh?</li><br/> <li>Apakah terdapat perbedaan tingkat pengindahan (identifikasi) terhadap <em>unethical behavior</em> dalam sistem informasi berbasis komputer dengan mempertimbangkan perbedaan atribut gender?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pergerakan dunia menuju dunia tanpa batas (borderless world) telah banyak merubah berbagai aspek kehid...

Baca selengkapnya »

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA PERJANJIAN LEASING YANG MENGALAMI TERMINASI (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Malang)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1</strong><strong> </strong><strong>LATAR BELAKANG </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pembangunan nasional merupakan sarana bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merata materiil dan spiituil serta meningkatkan pendapatan dan produktivitas negara sesuai yang tercantum dalam UUD 1945. Pembangunan suatu negara merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, berkelanjutan dan merata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu negara memerlukan sumber daya yang memadai dan menunjang, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Seperti halnya negara-negara lain di dunia, saat ini di Indonesia sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang baik bidang fisik maupun bidang non fisik. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan dana yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri berasal dari penerimaan migas dan non migas. Namun penerimaan dalam negeri dari migas perannya semakin menurun karena volume penjualan berdasarkan kuota dan harganya sangat tergantung dari harga migas di pasar internasional, sedangkan penerimaan dari non migas meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Apabila penerimaan ini diringkatkan pencapaiannya, maka akan menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.</p><br/><p style="text-align: justify;">Indonesia sendiri menganut prinsip APBN yang berimbang dan dinamis, yaitu pajak dipungut olek pemerintah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang sebagian besar disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu penerimaan pajak di Indonesia diupayakan harus selalu meningkat karena penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus meningkat. Penerimaan pajak diharapkan dapat mengganti peranan pinjaman luar negeri dan menghindari ketergantungan kepada pihak luar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari sektor pajak harus diikuti dengan kerja keras melalui penggalian potensi pajak, hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan dasar pengenaan pajak, menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kinerja para aparat pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan rakyat harus tetap diatas segala-galanya, oleh karena itu pemerintah harus menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi secara menyeluruh.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik dimana pemindahan sumber daya ini akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat pada dewasa ini menuntut setiap badan usaha yang bergerak dalam sektor perekonomian untuk dapat mengantisipasi semua perubahan yang banyak terjadi. Dan salah satu kendala yang mungkin terjadi pada perusahaan yang akan melakukan pengembangan usahanya adalah saat perusahaan tersebut memerlukan tambahan investasi baru. Misalnya saja dengan pengadaan barang-barang modal.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pengadaan barang-barang modal perusahaan ini tentunya membutuhkan dana yang relatif besar. Jarang ada perusahaan yang langsung menyediakan dana dari dalam perusahaan sendiri untuk mendapatkan barang-barang modal tersebut. Dan untuk menyediakan barang-barang modal yang dibutuhkan, perusahaan mempunyai beberapa alternatif pilihan yang biasa digunakan, antara lain adalah sebagai berikut :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Membeli dengan dana yang tersedia (modal sendiri).</li><br/> <li>Membeli dengan fasilitas kredit bank.</li><br/> <li>Membiayai dengan cara <em>leasing</em>.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Untuk pembiayaan dengan dana sendiri seringkali terbentur pada masalah keterbatasan dana perusahaan yang tersedia. Demikian pula apabila perusahaan menggunakan fasilitas kredit dari bank dimana perusahaan biasanya terbentur pada prosedur yang rumit dari pihak perbankan dan juga adanya pembatasan jumlah kredit yang diperoleh yang biasanya dikenal dengan sebutan 3L yaitu : <em>Legal, Limit, </em>dan <em>Lending. </em>Oleh karena itu, pembiayaan secara <em>leasing</em> merupakan alternatif yang sangat tepat dan menguntungkan bagi perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Namun dalam perkembangannya, kegiatan <em>leasing</em> seringkali dihadapkan pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah tentang terminasi atau pemutusan terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya terminasi dalam transaksi <em>leasing</em>, yaitu :</p><br/><p style="text-align: justify;">1. <em>Force Majeur</em></p><br/><p style="text-align: justify;"><em>Force majeur </em>adalah terputusnya transaksi <em>leasing</em>, seperti misalnya karena kebakaran, bencana alam dan lain-lain.</p><br/><p style="text-align: justify;">2. <em>Default</em></p><br/><p style="text-align: justify;"><em>Default </em>adalah terputusnya transaksi <em>leasing </em>karena <em>lease</em> tidak dapat memenuhi pembayaran <em> lease payment</em> serta kewajiban lainnya sehingga kontrak <em>finance lease</em> berakhir lebih cepat.</p><br/><p style="text-align: justify;">3. Sebab ekonomis</p><br/><p style="text-align: justify;">Maksudnya adalah apabila <em>lessee</em> mengakhiri masa <em>lease</em> sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis semata dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pada kenyataannya, dalam transaksi <em>lease</em> tidak semua berakhir dengan kesepakatan, seperti dijelaskan bahwa terminasi atau pemutusan atas transaksi <em>leasing </em>tersebut atau <em>lessor</em> harus dibukukan baik keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat adanya penjualan tersebut dimuka.</p><br/><p style="text-align: justify;">PT. <em>Federal International Finance</em> merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Pada PT. <em>Federal International Finance</em> ini juga terdapat beberapa kasus terminasi dimana yang paling sering terjadi adalah kasus terminasi yang disebabkan oleh sebab ekonomis dimana kebanyakan dari para konsumen mengakhiri masa <em>lease</em> sebelum pada waktunya dengan cara membayar sekaligus kewajiban yang tersisa.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memilih judul skripsi yaitu :</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>"PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA PERJANJIAN <em>LEASING</em> YANG MENGALAMI TERMINASI (Studi Kasus Pada PT. <em>Federal International Finance</em> Malang)" </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2</strong><strong> </strong><strong>PERUMUSAN MASALAH </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perjanjian <em>lease</em> menjadi salah satu alternatif pembiayaan barang-barang modal yang tidak terlepas dari masalah terminasi atau pemutusan perjanjian <em>leasing</em> sehingga kontrak <em>leasing</em> menjadi lebih pendek dari masa <em>leasing</em> yang disepakati. Dari penelitian, diketahui bahwa beberapa tahun terakhir permintaan pembiayaan modal kerja melalui lembaga non bank sangat meningkat pesat.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana perlakuan akuntansi <em>lessor</em> bila terjadi terminasi atau pemutusan kontrak<em> lease</em> dalam perjanjian<em> leasing</em> yang telah disepakati ?</li><br/> <li>Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) <em>lessor</em> bila terjadi terminasi atau pemutusan kontrak<em> lease</em> dalam perjanjian<em> leasing</em> yang telah disepakati?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan nasional merupakan sarana bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yan...

Baca selengkapnya »

PERILAKU PRODUKSI PADA PEDAGANG ETNIS CINA DI KYA-KYA KEMBANG JEPUN SURABAYA

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1.</strong><strong> </strong><strong>Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Keberadaan etnis Cina di Surabaya telah dimulai sejak abad ke-15, dan dalam perjalanannya etnis Cina telah ikut proses asimilasi dan akulturasi dengan kebudayaan bangsa Indonesia asli maupun dengan golongan etnis lainnya yang juga bertempat tinggal. Orang-orang Cina sudah bergaul (ada pula yang menikah dengan penduduk setempat dan juga tidak sedikit yang berpindah keyakinan), tinggal menetap bahkan banyak dari mereka telah beralih kewarganegaraan yang disebut WNI keturunan Cina. Seperti yang dikatakan oleh Murbandono dalam Hamzah (1998):</p><br/><p style="text-align: justify;"><em>"Pendatang-pendatang baru dari Tiongkok pada masa sesudahnya juga menjadi bagian integral proses pembentukan masyarakat baru. Itu berlangsung berabad-abad, menjadi "bangsa" yang stabil dan final secara kultural dengan proses pembauran alamiah</em>".</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Kehadiran mereka di Surabaya telah memberikan banyak manfaat. Kontribusi yang mereka berikan, jika diamati sejauh ini banyak yang menuai kesuksesan. Meskipun merupakan bangsa pendatang, akan tetapi sepertinya mereka tidak memandang hal itu sebagai hambatan, bahkan mereka selalu bisa terkemuka dalam bidang perekonomian. Mayoritas bidang perekonomian yang dikuasai oleh etnis Cina di Surabaya adalah pada sektor swasta, mereka memang lebih inovatif dalam memproduksi atau menciptakan produk-produk baru dan yang lebih unggul.</p><br/><p style="text-align: justify;">Jumlah penduduk etnis Cina di Indonesia merupakan minoritas, menurut hasil sensus penduduk Tahun 2000, yang terlihat pada tabel dibawah ini :</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1: Jumlah Etnis Cina di 11 Propinsi di Indonesia </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tahun 2000 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td valign="top">Propinsi</td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Jumlah</p><br/><p align="center">Etnis Cina</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Total Keseluruhan Penduduk</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Prosentase</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Jawa Timur</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">190.968</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">34.756.400</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">0,55</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Jawa Tengah</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">163.531</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">30.917.006</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">0,54</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Jawa Barat</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">163.255</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">35.668.374</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">0,46</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Yogyakarta</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">9.942</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">3.119.397</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">0.32</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Banten</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">90.053</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">8.079.938</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">1.11</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Jakarta</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">460.002</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">8.324.707</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">5.53</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Bangka Belitung</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">103.736</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">898.889</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">11.54</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Sumatra Barat</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">15.029</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">4.241.256</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">0.35</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Riau</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">176.853</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">4.750.068</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">3.72</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Bali</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">10.630</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">3.145.368</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">0.34</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Kalimantan Barat</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">352.937</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">3.732.419</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">9.46</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">Total</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">1.738.936</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">101.965.448</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">-</p><br/></td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;"><em>Sumber</em> : Leo Suryadinata, 2002</p><br/><p style="text-align: justify;">Data dari tabel diatas, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Surabaya. Jumlah etnis Cina di Surabaya sendiri menurut Ridwan (2004), adalah sebesar 300.000 dari 3.000.000 keseluruhan penduduk kota Surabaya. Dengan jumlah populasi yang tergolong minoritas tersebut, etnis Cina mampu menunjukkan jati diri sebagai komponen kota Surabaya yang berperan aktif, atau dengan kata lain etnis Cina mampu mendongkrak sisi perekonomian Surabaya dengan serangkaian perilaku ekonomi yang sangat mengagumkan melalui sektor swasta.</p><br/><p style="text-align: justify;">Meski cukup berhasil terutama dalam bidang perekonomian, etnis Cina tidak terlepas dari tekanan yang datang dari segi politis, terutama ketika Orde Baru berjaya, F. R. Wulandari (2000), mengemukakan bahwa para etnis Cina di Surabaya mengalami diskriminasi, yang disebabkan adanya beberapa peraturan yang mengatur eksistensi etnis Cina di Indonesia , yaitu:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 tentang masalah ganti nama.</li><br/> <li>Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan Bakin.</li><br/> <li>Instruksi Presiden No.14/1967, yaitu tentang pembatasan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.</li><br/> <li>Surat Edaran Presidium Kabinet RI no. SE-06/PresKab/6/1967, tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia.</li><br/> <li>Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/Indonesia/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina disekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak murid-murid WNA Cina .</li><br/> <li>Insrtuksi Menteri Dalam Negari No. 455.2-360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia.</li><br/> <li>Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/ iklan beraksen dan berbahasa Cina.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Meski peraturan yang dikeluarkan pemerintah seakan membatasi ruang gerak Cina sedemikian rupa, namun realitasnya mereka tetap bisa bertahan. Apalagi setelah pergantian rezim, yang pada saat itu dijalankan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yang memberi kebebasan etnis Cina untuk menjalankan usahanya tanpa ada diskriminasi, dengan mencabut sejumlah peraturan yang mendiskriminasikan mereka. Melalui Keputusan Presiden No 6/2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No 14/1967. Dengan dicabutnya peraturan tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, maka etnis Cina di Indonesia diperbolehkan kembali melaksanakan ibadah di muka umum. Tahun 2001, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No.13 Tahun 2001 yang menetapkan hari raya dan tahun baru <em>Imlek </em>sebagai hari libur fakultatif. Persiden Megawati kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 19/2002 yang meresmikan <em>Imlek</em> sebagai hari libur nasional mulai tahun 2003.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pencabutan pendiskriminasian tersebut, dikemudian hari mendorong etnis Cina di Surabaya untuk semakin giat mengembangkan potensi dengan tetap memegang teguh kekentalan kebudayaannya, sebagai salah satu ciri khas yang menunjukkan <em>existensi</em> mereka. Salah satu bentuk dedikasi etnis Cina, adalah didirikannya <em>Chinatown</em> yang syarat akan kekentalan nuansa budaya Cina. <em>Chinatown</em> tersebut diberi nama Kya-Kya Kembang Jepun, merupakan kawasan komunitas etnis Cina di Surabaya, atau yang lebih <em>familiar</em> disebut sebagai "pecinan". Etnis Cina memang terkenal sebagai etnis yang cinta akan budaya sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Coppel (1994):</p><br/><p style="text-align: justify;"><em>"Orang Cina suka berkelompok dan tinggal di kawasan tersendiri, dengan selalu berpegang teguh pada kebudayaan negeri leluhur mereka. Perilaku etnosentrisme etnis Cina di Indonesia masih cukup kental, keberhasilan bisnis etnis Cina cukup unik, karena lebih disebabkan oleh basis kultural-kekeluargaan, daripada formal-legal</em>".</p><br/><p style="text-align: justify;">Hampir di setiap negara di penjuru dunia, memiliki <em>pecinan</em> yang berfungsi sebagai pusat hunian masyarakat etnis Cina, sekaligus pusat ekonomi dan perdagangan.  Dibuka pada tanggal 31 Mei 2003, dengan pemilihan momentum yang tepat, yaitu bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun kota Surabaya ke 710, dengan jenis usaha membuat/ memproduksi makanan. Wilayah Kembang Jepun sendiri adalah sebuah area yang secara mayoritas dan turun-temurun dihuni oleh etnis Cina di Surabaya. kawasan Kya-Kya dibuat sedemikian rupa, agar memiliki daya tarik yang unik.</p><br/><p style="text-align: justify;">Data dari PT. Kya-Kya (2006), menjelaskan bahwa panjang area 750 meter dan lebar 20 meter, jumlah pedagang yang beroperasi saat ini adalah sebanyak 56 pedagang. Waktu berdagang mulai sore hari sampai tengah malam, yaitu pk. 18.00-24.00, dengan jumlah perlengkapan berupa kursi sebanyak 200 buah dan jumlah meja sebanyak 50 buah. Keamanan, <em>drainage</em>, kebersihan yang dilakukan setiap waktu melalui tenaga <em>cleaning service</em> yang selalu siap sedia setiap pengunjung meninggalkan meja, serta beberapa mobil toilet, semuanya disediakan sebagai fasilitas dan untuk kenyamanan para pengunjung.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pendirian Kya-Kya mendapat tanggapan positif dari pemerintah kota setempat. Karena selain menjadi tempat tujuan wisata baru dengan ke-khasan budaya Cina-nya, kehadiran Kya-Kya mampu memberikan pendapatan bagi Pemkot Surabaya, melalui pajak reklame yang dipasang di gerobak para pedagang, boks neon, dan gapura di lokasi Kya-Kya, dengan kisaran nominal sebesar Rp 200 juta per tahunnya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kemampuan etnis Cina yang minoritas dengan mendirikan <em>Chinatown</em> tersebut membuktikan bahwa perilaku ekonomi terutama dari segi produksi yang mereka jalankan sangat menonjol dibandingkan dengan komunitas penduduk lainnya yang menempati wilayah kota Surabaya. Melalui Kya-Kya Kembang Jepun, etnis Cina mampu membentuk komunitas sendiri yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai wadah bersosialisasi, namun juga sebagai tempat mereka mencari mata pencaharian.</p><br/><p style="text-align: justify;">Perilaku produksi yang dijalankan pedagang etnis Cina di Kya- Kya Kembang Jepun Surabaya tersebut mengundang tanda tanya besar tentang bagaimana mereka dengan jumlah yang sangat minim, mampu melakukan kegiatan produksi secara lebih unggul dibanding etnis lain dan warga negara Indonesia, yang dalam hal ini penduduk asli kota Surabaya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Untuk lebih mendalami para pedagang etnis Cina di Kya-Kya Surabaya dalam melakukan kegiatan produksi, maka kajian yang paling tepat yang dipakai untuk mengungkapnya ialah melalui kajian kelembagaan. Karena pendekatan kelembagaan membahas mengenai aturan yang mendasari perilaku manusia dalam menjalankan hidupnya, termasuk menjalankan kegiatan di bidang ekonomi. Kelembagaan mengkaji tentang pengaruh segi budaya, aturan yang dibuat oleh dan berlaku bagi manusia, baik secara internal maupun secara eksternal, dalam mempengaruhi perilaku ekonomi manusia.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.</strong><strong> </strong><strong>Rumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah <strong>bagaimanakah perilaku produksi pada pedagang etnis Cina di Kya-Kya Kembang Jepun kota Surabaya dengan pendekatan kelembagaan?</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keberadaan etnis Cina di Surabaya telah dimulai sejak abad ke-15, dan dalam perjalanannya etnis Cin...

Baca selengkapnya »

PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA BANK YANG LISTING DI BURSA EFEK JAKARTA

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1. Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pada pertengahan tahun 1980-an berbagai macam deregulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggairahkan industri perbankan. Diawali dengan diluncurkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO) yang mencakup bidang keuangan, moneter, dan perbankan antara lain meliputi pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor bank, dan lembaga keuangan bukan bank, memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal Rp 10 milyar, juga memberikan kesempatan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum Rp 50 juta, dan memperingan persyaratan bagi bank menjadi bank devisa.</p><br/><p style="text-align: justify;">Setelah diluncurkannya deregulasi tersebut, dalam kurun waktu 1988-1996 bisnis perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhir tahun 2002 perbankan menguasai sekitar 90,46% pangsa pasar sektor keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Biro Riset Info Bank, industri perbankan menguasai 90,46% pangsa pasar keuangan di Indonesia, diikuti industri asuransi 3,38%, dana pensiun 3,01%, industri pembiayaan 2,32%, sekuritas 0,65% dan pegadaian 0,20% (Anita & Rahadian,2003). Pertumbuhan yang pesat itu ternyata tidak mendorong terciptanya industri perbankan yang kuat. Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 memberi dampak yang sangat buruk pada sektor perbankan. Beberapa indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 berada pada kondisi yang sangat buruk.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kinerja industri perbankan nasional pada waktu itu jauh lebih buruk dibandingkan kondisi perbankan dari beberapa negara Asia yang juga mengalami krisis ekonomi, seperti Korea Selatan, Malaysia, Philipina, dan Thailand. Non Performing Loan (NPL) bank-bank komersial mencapai 50%, tingkat keuntungan industri perbankan berada pada titik minus 18%, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan kondisi minus 15% (Hawkins, 1999). Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis ekonomi memaksa pemerintah melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap industri perbankan. Secara kuantitatif perkembangan kinerja perbankan nasional sampai bulan Desember tahun 2005 dari sisi aktivitas penghimpunan dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh industri perbankan mencapai nilai sebesar 1.252.20 triliun.</p><br/><p style="text-align: justify;">Walaupun berbagai peristiwa yang tidak diharapkan terjadi sejak bergulirnya era reformasi, ternyata hal tersebut tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada lembaga perbankan. Secara nominal, pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2004 DPK besarnya 818.20 triliun menjadi 930.20 triliun pada Desember 2005. Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha (riil). Pemulihan fungsi intermediasi perbankan setelah krisis moneter pertengahan tahun 1997 berjalan lambat, hal ini berkaitan dengan lambatnya pergerakan sektor riil. Namun, kondisi perekonomian nasional dalam tahun 2005 masih berada dalam siklus yang fluktuatif. Melemahnya konsumsi, yang dikuti antara lain kenaikan biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga BBM, meningkatnya biaya modal karena tingginya tingkat suku bunga, serta belum tuntasnya permasalahan di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur, pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan investasi mengalami penurunan. Namun dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 kegiatan penyaluran kredit baru oleh perbankan menunjukkan trend yang meningkat dari 459.10 triliun menjadi 584.40 triliun.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan statistik Bank Indonesia pada Desember 2005, rasio kredit bermasalah, Non Performing Loan (NPL), yaitu kredit dengan kategori "kurang lancar", "diragukan", dan "macet" yang dihitung secara gross (tidak memperhitungkan cadangan) menunjukkan kondisi yang membaik sebagai dampak langsung menurunnya nominal NPL serta meningkatnya posisi kredit perbankan. Sementara itu Bank Indonesia menetapkan target indikatif NPL secara net (memperhitungkan cadangan) sebesar 5% yang menjadi patokan bagi perbankan dalam memperbaiki kualitas portofolio kreditnya. Dari sisi kinerja profitabilitas perbankan nasional menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya perolehan laba perbankan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Salah satu indikator kinerja tersebut adalak Net Interest Margin (NIM). Secara nominal, nilai Net Interest Margin (NIM) terus menunjukkan peningkatan. Pada Desember 2005, NIM tercatat sebesar 6.20 triliun lebih tinggi dibandingkan posisi awal tahun 2005 sebesar 6.10 triliun. Peningkatan persentase NIM tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan pendapatan bunga bank untuk menutup beban bunganya. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi kinerja bank dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Faktor yang pertama yaitu faktor yang dikendalikan (controllable), sedangkan faktor yang berada di luar kendali bank (uncontrollable) merupakan faktor yang kedua yang mempengaruhi kinerja bank. Yang termasuk dalam faktor di luar kendali bank diantaranya adalah kondisi makro ekonomi seperti inflasi, kurs, pendapatan domestik bruto, ekspor, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kondisi keamanan, sosial, dan juga regulasi pemerintah merupakan faktor di luar kendali bank. Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya (sustainability) maka bank harus memfokuskan perhatiannya kepada faktor-faktor dari dalam (internal factor) bank itu sendiri yaitu faktor yang dapat dikendalikan (controllable). Faktor tersebut diantaranya adalah meningkatkan loyalitas nasabah/debitur sehingga tidak lari ke lain bank, pengelolaan risk management yang lebih efektif, serta pemilihan debitur secara selektif untuk menekan jumlah kredit bermasalah sekaligus meningkatkan kualitas aktiva produktif. Sehingga jika dilihat secara mikro, bank akan beroperasi dengan kinerja yang sangat baik. Secara umum rasio finansial selalu menjadi titik tolak untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, tidak terkecuali industri perbankan dengan ukuran rasio CAMEL, yang terdiri dari Capital Adequacy (Permodalan), Assets Quality (Kualitas Aktiva Produktif), Management (Manajemen), Earning Ability (Rentabilitas), Liquidity (Likuiditas).</p><br/><p style="text-align: justify;">Namun instrumen tersebut hanya memperhatikan ukuran rasio finansial, hasil yang diperoleh hanya akan menggambarkan posisi keuangan, serta tidak mampu menunjukkan seberapa besar sumber daya bank yang digunakan dalam upaya untuk mendapatkan hasil kerja (output) yang bermanfaat bagi bank tersebut. Kondisi tersebut cukup mudah dipahami karena pengukuran efisiensi perbankan (seperti halnya untuk mengukur efisiensi organisasi yang lainnya) bukanlah perkara yang mudah dan sederhana untuk dilaksanakan. Menurut Shafer dan Terry dalam Erwinta (2004:23) ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Diantaranya adalah pertama, organisasi merupakan suatu kumpulan berbagai ragam perilaku atau sumber daya yang kompleks. Oleh karena itu, sulit untuk memperoleh ukuran efisiensi organisasi yang absolut. Kedua, organisasi tersusun dari proses transformasi yang multi dimensional dimana selalu banyak input yang dimanfaatkan untuk menghasilkan banyak output pula. Untuk mendapatkan suatu nilai ukuran yang menunjukkan efisiensi suatu organisasi secara keseluruhan yang bersifat skalar seperti yang dikemukakan oleh Erwinta (2004) haruslah terlebih dahulu diperoleh suatu bobot yang tepat untuk input dan output organisasi tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;">Bagaimanapun juga bobot input dan output yang dinyatakan sebelumnya selalu kurang dalam melingkupi seluruh nilai yang mempengaruhinya baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang mampu memberikan suatu cara untuk mengukur kinerja suatu bank yang dapat menggambarkan kemampuan bank tersebut dalam mengelola sumber daya (input) menjadi hasil kerja (output) yang menunjukkan ukuran efisiensi relatif suatu bank. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya menggunakan aplikasi metode Data Envelopment Analysis (DEA).</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan menggunakan metode DEA ini, selain mampu untuk (a) mengukur nilai efisiensi relatif suatu bank; juga (b) memberikan gambaran potensi perbaikan yang telah ditetapkan dapat berpengaruh terhadap return yang akan dihasilkan oleh suatu bank. Lebih lanjut hasil pengukuran ini juga (c) dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen bank untuk memperkirakan kinerja yang akan datang seperti pendapatan, peningkatan aset, dan juga untuk memperkirakan kebangkrutan, dan menilai tingkat yang paling berisiko dari perusahaan dan (d) dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen bank untuk melakukan ekspansi atau restrukturisasi bank yang bersangkutan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul: <strong>PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA BANK YANG LISTING DI BURSA EFEK JAKARTA. </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2. Rumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;" type="1"><br/> <li>Berapakah nilai efisiensi usaha Bank-Bank yang listing di BEJ dengan menggunakan metode DEA?</li><br/> <li>Variabel apa sajakah yang memungkinkan untuk ditingkatkan efisiensinya oleh Bank-Bank yang listing di BEJ?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada pertengahan tahun 1980-an berbagai macam deregulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggair...

Baca selengkapnya »

PENGARUH VARIABEL - VARIABEL BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ROKOK LA - LIGHTS (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1  Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis. Di satu sisi  diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah karena cukai rokok diakui mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara, namun di sisi lain dikampanyekan untuk dihindari karena alasan kesehatan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Peranan industri rokok dalam perekonomian saat ini terlihat semakin besar, selain sebagai motor penggerak ekonomi juga menyerap banyak tenaga kerja. Dalam sepuluh tahun terakhir industri rokok di Indonesia mengalami pertumbuhan fenomenal. Resesi ekonomi yang dimulai dengan krisis moneter sejak Juli 1997 tidak terlalu berpengaruh dalam kegiatan industri tersebut. Pada tahun 1994 penerimaan negara dari cukai rokok  mencapai Rp. 2,9 trilyun dan tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,153 trilyun. Pada tahun 1997 yang merupakan awal dari krisis ekonomi, penerimaan cukai negara dari industri rokok  mencapai  Rp. 4,792  trilyun  dan  tahun  1998  melonjak  lagi  menjadi  Rp. 7,391 trilyun (www.Indocommercial.com, 1999).</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam industri rokok, dominasi dari para pelaku bisnis ini sudah cukup dikenal. Pada tiga tahun terakhir (1999, 2000 dan 2001) ternyata tiga perusahaan rokok, yaitu PT. Gudang Garam Tbk, PT. HM Sampoerna Tbk dan PT. Djarum, selalu  masuk  dalam  jajaran  "Sepuluh  Besar  Perusahaan  Terbaik"  di  antara <em>200 Top Companies </em>di Asia yang disusun peringkatnya oleh majalah <em>Far Eastern Economic Review </em>(FEER) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. Pada masa ekonomi yang cukup sulit ini setidaknya ada sepuluh perusahaan yang masuk kategori berkinerja prima di antara 200 perusahaan terbaik di kawasan Asia. Menariknya di antara sepuluh besar tersebut, tiga diantaranya merupakan raksasa kretek Indonesia.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1.1 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Peringkat Sepuluh Besar Perusahaan Indonesia </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Versi <em>Far Eastern Economic Review</em>, 1999-2001 </strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td colspan="3" valign="top"><br/><p align="center"><strong>Tahun </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Perusahaan </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Point </strong></p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>2001 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>2000 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>1999 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"></p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">1</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">1</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">2</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Astra</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">6.06</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">2</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">2</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">3</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Indofood</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">5.9</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>3 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>3 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>6 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Sampoerna </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>5.72 </strong></p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>4 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>4 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>1 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Gudang Garam </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>5.55 </strong></p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">5</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">5</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">5</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Indosat</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">5.42</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>6 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>8 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>7 </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Djarum </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>5.1 </strong></p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">7</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">9</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Telkomsel</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">5.03</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">8</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Satelindo</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">4.97</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">9</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">7</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Sosro</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">4.95</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">10</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">10</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">SCTV</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">4.94</p><br/></td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Sumber: FEER, http://www.feer.com, 23 April 2002</p><br/><p style="text-align: justify;">Di Indonesia pada umumnya terdapat empat macam jenis rokok, yaitu:</p><br/><p style="text-align: justify;">Rokok Putih, rokok ini berisi tembakau murni yang dibungkus dengan kertas rokok dan proses pembuatannya hampir 100% dikerjakan dengan mesin. Jenis rokok ini rasanya pahit apabila dihisap dan tidak padat.</p><br/><p style="text-align: justify;">Rokok Kretek, rokok ini adalah produksi dalam negeri karena hanya ada di Indonesia. Istilah kretek diambil karena bunyinya kretek-kretek saat dibakar. Rokok ini berisi tembakau yang sudah dicampur cengkeh dan rempah-rempah lainnya lalu dibungkus dengan kertas rokok sehingga menimbulkan rasa manis.</p><br/><p style="text-align: justify;">Rokok Klobot, rokok ini hampir sama dengan rokok kretek hanya saja yang membedakan rokok ini dibungkus dengan kulit jagung. Rokok jenis ini biasanya banyak dijumpai di daerah pedesaan, hal ini disebabkan selain harganya murah juga menjadi kebiasaan turun-menurun masyarakat pedesaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Cerutu, yang membedakan cerutu dengan rokok adalah ukuran dan pembungkusnya. Ukuran cerutu pada umumnya lebih besar daripada rokok dan dibalut dengan tembakau juga, bukan kertas seperti rokok. Cerutu memiliki kandungan tembakau yang sangat padat sehingga biasanya satu batang cerutu bisa dihisap secara bertahap.</p><br/><p style="text-align: justify;">Tabel 1.2 menyajikan perkembangan produksi rokok di Indonesia dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 terdiri dari rokok kretek, rokok putih, dan klobot/klembak. Pada tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan produksi rokok mengalami kenaikan dari tahun 1996 hingga pada puncaknya pada tahun 1998. Pada tahun 1999 produksi rokok secara total mengalami penurunan. Penurunan produksi secara signifikan diakibatkan menurunnya produksi rokok kretek yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan produksi rokok putih.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1.2 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Perkembangan Produksi Rokok di Indonesia (1996 - 2001) </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>(dalam juta batang) </strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Tahun </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Rokok Ketek </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Rokok Putih </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Klobot/Klembak </strong></p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center"><strong>Total </strong></p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">1996</p><br/><p align="center">1997</p><br/><p align="center">1998</p><br/><p align="center">1999</p><br/><p align="center">2000</p><br/><p align="center">2001</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">159.500</p><br/><p align="center">169.121</p><br/><p align="center">167.005</p><br/><p align="center">163.665</p><br/><p align="center">164.483</p><br/><p align="center">168.071</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">53.640</p><br/><p align="center">55.973</p><br/><p align="center">69.464</p><br/><p align="center">67.380</p><br/><p align="center">66.706</p><br/><p align="center">69.423</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">6.146</p><br/><p align="center">7.900</p><br/><p align="center">8.510</p><br/><p align="center">7.400</p><br/><p align="center">6.700</p><br/><p align="center">6.500</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">219.286</p><br/><p align="center">232.994</p><br/><p align="center">244.979</p><br/><p align="center">238.445</p><br/><p align="center">237.889</p><br/><p align="center">243.994</p><br/></td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;">Sumber: Indocommercial (1999; 2002)</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Gambar 1.1 Perkembangan Produksi Rokok di Indonesia </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;">Sumber: Diolah dari data Indocommercial (1999;2002)</p><br/><p style="text-align: justify;">PT. Djarum merupakan perusahan rokok kretek terkemuka di Indonesia dan menguasai pangsa pasar industri rokok kretek terbesar ke tiga di Indonesia. PT. Djarum didirikan oleh Oei Wie Gwan dari sebuah pabrik rokok kecil di Kudus yang dibelinya pada tahun 1951. Perusahaan ini nyaris punah pada saat terbakar dan saat Oei Wie Gwan wafat. Karena kegigihan dari dua bersaudara putra dari Oei Wie Gwan yang membangun kembali puing-puing yang tersisa sehingga PT. Djarum dapat tetap bertahan. Mengawali sukses dengan sigaret kretek tangan (SKT), Djarum kemudian sukses juga merambah sigaret kretek mesin (SKM)  (www.Djarum.com, 2006).</p><br/><p style="text-align: justify;">PT. Djarum menempati posisi ke tiga dalam industri rokok kretek di Indonesia dengan jumlah produksi 20,9 milyar batang rokok dengan porsi SKM 9,3 milyar batang (44,5%). Pada Tahun 1985 dan 1986 PT. Djarum pernah menduduki tempat teratas dalam produksi rokok kretek dalam negeri meninggalkan PT. Gudang Garam (www.Djarum.com, 2006).</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;">Adapun produk rokok yang diproduksi PT. Djarum  antara lain LA Lights, Djarum Super, Djarum 76, Djarum Coklat, Djarum Black Cappuccino, Cigarrilos, Djarum Super Mezzo dan produk terbarunya Djarum Black Tea. Untuk harga setiap  produknya  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.3.  Dari  beragamnya  produk   PT. Djarum, LA Lights dianggap cukup diminati banyak kalangan remaja. Hal ini dibuktikan dalam mempromosikan LA Lights baik media elektronik maupun media massa selalu menginisialkan tokoh remaja sehingga membuat citra (<em>brand image</em>) bahwa rokok ini diprioritaskan untuk kalangan anak muda. Adapun promo lain yang sering dilakukan yaitu mensponsori <em>event-event</em> musik  yang kerap diminati anak muda sehingga lebih mengenal dan mengerti terhadap rokok LA Lights ini.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1.3 </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Harga Rokok PT. Djarum Mulai Tanggal 23 Oktober 2006 </strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Merk</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Harga per Bungkus</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="center">Harga Per Slop</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. 76  12</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 5.850,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 58.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. Cigarilos</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 5.850,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 58.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. Super 12</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 5.950,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 59.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. Super 16</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 7.550,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 75.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. Super Mezzo 16</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 7.550,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 75.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">LA - Lights 12</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 4.550,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 45.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">LA - Menthol 12</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 4.550,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 45.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">LA - Lights 16</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 6.450,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 64.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">LA - Menthol 16</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 6.450,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 64.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. Black Cappucino 12</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 4.550,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 45.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. Black Tea 16</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 6.450,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 64.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/><tr><br/><td valign="top">D. Coklat</td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 3.950,-</p><br/></td><br/><td valign="top"><br/><p align="right">Rp. 39.500,-</p><br/></td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;">Sumber: PT. Anindita Multiniaga Indonesia Rating Malang (2006)</p><br/><p style="text-align: justify;">Produk-produk Djarum disalurkan ke seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara melalui jaringan distribusi terpadu dan terkomputerisasi yang dibangun untuk memberikan layanan profesional dan tepat waktu pada pelanggan. Distribusi pasar nasional dikelola oleh tiga perusahaan yaitu:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>PT. Anindita Multiniaga Indonesia, untuk wilayah Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara dan Papua.</li><br/> <li>PT. Lokaniaga Adipermata, untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.</li><br/> <li>PT. Adiniaga Sentrapersada, untuk wilayah Jabotabek, sebagian Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan Barat        (www.Djarum.com, 2006).</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa PT. Djarum berusaha melakukan strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi ini merupakan faktor yang digunakan untuk mendorong konsumen memberikan respon positif terhadap produk yang ditawarkan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Bauran pemasaran dari perusahaan dapat dijadikan pertimbangan konsumen dalam keputusan membeli. Bauran pemasaran dapat berdampak positif terhadap keputusan konsumen apabila perusahaan dapat mengetahui perilaku pembelian konsumen. Perusahaan yang mengetahui pola pembelian konsumen dapat mengarahkan konsumen dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Keputusan pembeli dapat meliputi pilihan produk, pilihan merk, pilihan toko, dan pilihan jumlah.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul <strong>"Pengaruh Variabel - Variabel Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Rokok La - Lights"</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 Perumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana pengaruh variabel bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian rokok LA Lights?</li><br/> <li>Diantara variabel-variabel bauran pemasaran, variabel manakah yang dominan mempengaruhi  keputusan  pembelian  konsumen   terhadap   rokok   LA Lights?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1  Latar Belakang Keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis. Di satu sisi  diharapkan menjadi salah satu ...

Baca selengkapnya »

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PADA KEBIJAKAN HUTANG DALAM MENGONTROL KONFLIK KEAGENAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ PERIODE 2002-2004)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1</strong><strong> </strong><strong>Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pengendalian perusahaan dewasa inii sering diserahkan kepada manajer profesional yang bukan pemilik perusahaan. Pemilik tidak mampu lagi karena keterbatasannya untuk mengendalikan perusahaan yang menjadi semakin besar dan kompleks. Dengan demikian manajemen dapat dipandang sebagai agen dari pemilik perusahaan (prinsipal) yang mempekerjakan mereka, memberikan wewenang dan kekuasaaan untuk mengambil keputusan terbaik yang dapat meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik (<em>shareholders</em>) melalui keputusan atau kebijakan investasi, pendanaan dan dividen yang tercermin dalam harga saham di pasar modal. Semakin tinggi harga saham di pasar modal berarti kesejahteraan pemilik semakin meningkat (Zuthawati, 2004). Tetapi dalam kenyataannya, manajemen juga berkepentingan terhadap kemakmuran dirinya sehingga mernbuat manajer enggan untuk mengambil keputusan yang lebih berisiko jika investasi yang berisiko tersebut gagal, maka laba perusahaan akan turun. Padahal, ukuran kinerja manajerial adalah laba yang dihasilkan. Dengan demikian, kegagalan investasi tersebut dapat mengakibatkan manajer tidak memperoleh insentif atau bonus seperti yang diharapkan. Akibatnya, manajer tidak lagi memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melainkan mengambil jalan tengah dengan meminimumkan kerugian potensial dari pemilik perusahaan. Dalam konteks keuangan, masalah tersebut muncul antara prinsipal dan agen. Masalah keagenan tersebut dapat terjadi antara pemilik (<em>shareholders</em>) dengan manajer, manajer dengan <em>debtholder</em>, serta manajer dan <em>shareholders</em> dengan <em>debtholder</em>. Konflik tersebut dikenal sebagai masalah keagenan (<em>agency problem</em>).</p><br/><p style="text-align: justify;">Teori keagenan merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi kontrol dengan fungsi kepemilikan. <em>Agency problem</em> akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham suatu perusahaan kurang dari seratus persen, sehingga manajer mendapatkan insentif dan kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak menguntungkan bagi pemilik lain, melainkan cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya. Insentif tersebut ada karena manajer memperoleh keuntungan dari tindakan mereka tanpa harus menanggung semua biaya finansial atas kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tidak berdasarkan maksimalisasi nilai dalam keputusan pendanaan. Sedangkan kesempatan (peluang) muncul sebagai akibat ketidakmampuan pemegang saham luar untuk melakukan pengawasan atas semua tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Hamidi, 2003).</p><br/><p style="text-align: justify;">Penyebab lain konflik antara manajer dengan pemegang saham adalah keputusan investasi. Para pemegang saham hanya peduli terhadap risiko sistematis dari saham perusahaan. Oleh karena itu, mereka akan melakukan diversifikasi portofolio asetnya untuk meminimalkan risiko (Tandelilin dan Wilberforce, 2002), Sedangkan manajer lebih mempertimbangkan risiko perusahaan secara keseluruhan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat diminimalkan dengan suatu rnekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut. Namun adanya mekanisme pengawasan akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai <em>agency cost</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa alternatif untuk mengurangi <em>agency cost</em>. <strong>Pertama</strong>, meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Wahidahwati, 2002). Analisisnya menyatakan bahwa proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan. Selain itu kepemilikan manajerial akan menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar dan akan merasakan kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. <strong>Kedua</strong>, meningkatkan <em>dividend payout ratio</em>, sehingga tidak tersedia cukup banyak <em>cash flow</em> dan manajemen terpaksa harus mencari sumber dana eksternal untuk pembiayaan investasi. Pembiayaan eksternal akan meningkatkan pengawasan oleh pihak luar perusahaan seperti pengawasan pasar modal, <em>investment banker</em>, investor, dan kreditur (Crutchley dan Hansen, 1989, dalam Hamidi, 2003). <strong>Ketiga</strong>, meningkatkan pendanaan dengan hutang yang akan menurunkan <em>excess of free cash flow</em> yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Jensen <em>et al</em>.,1992, dalam Wahidahwati 2002). <strong>Keempat</strong>, peningkatan kepemilikan institusional dapat menghilangkan hutang dan <em>insider ownership</em> untuk mengurangi <em>agency conflict</em>, artinya, hutang dan <em>insider ownership</em> berhubungan secara terbalik dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yang meningkat akan mengurangi <em>agency cost</em> atas <em>debt</em> dan <em>insider ownership</em> karena semakin besar kepemilikan institusional maka konflik antara kreditur dengan manajer akan semakin berkurang akhirnya akan menekan biaya keagenan (Bathala, <em>et al</em>., 1994, dalam Hamidi, 2003).</p><br/><p style="text-align: justify;">Semakin tiuggi harga saham semakin tiuggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham antara lain dilakukan dengan pembayaran dividen dengan jumlah yang signifikan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Hutang adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal (Modligani & Miller dalam Soliha dan Taswan, 2002). Semakin tinggi proporsinya maka semakin tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan mlai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil dari biaya yang ditimbulkannya. Para pemilik lebih suka perusahaan menciptakan hutang pada tingkat tertentu untuk menaikkan nilai perusahaan. Agar harapan pemilik dapat dicapai, perilaku manajer dan komisaris harus dapat dikendalikan melalui keikutsertaan dalam kepemilikan saham perusahaan. Dengan demikian perimbangan kepemilikan dapat menciptakan kehati-hatian para <em>insider</em> dalam mengelola perusahaan. Kebangkitan perusahaan bukan hanya menjadi tauggungan pemilik utama, namun juga para <em>insider</em> juga ikut menanggungnya. Konsekuensinya para <em>insider</em> akan bertindak berhati-hati termasuk dalam menentukan hutang perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan oleh para manajer menjadi pertimbangan penting ketika hendak meningkatkan nilai perusahaan (Soliha dan Taswan, 2002).</p><br/><p style="text-align: justify;">Jensen dan Meckling (1976), sebagaimana diungkapkan oleh Soliha dan Taswan (2002) menganalisis bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara <em>insider ownership</em> yang menikmati manfaat dan <em>outside ownership</em> yang tidak menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, peningkatan <em>insider ownership</em> akan mengurangi konflik keagenan. Pengurangan ini potensial bagi misalokasi sumber daya yang sia-sia yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Disamping kepemilikan oleh pihak manajemen, kepemilikan oleh pihak institusional sebagai <em>monitoring</em> <em>agent</em> juga dapat menurunkan <em>agency cost</em>. Bentuk distribusi saham diantara pemegang saham dari luar (<em>outside shareholders</em>) yaitu <em>institusional investors</em> dan <em>shareholders dispersion</em> dapat mengurangi <em>agency cost</em>. Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya menentang keberadaan manajemen, sehingga konsentrasi penyebaran atau <em>power</em> menjadi suatu hal yang relevan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja <em>insiders</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian mengenai hubungan kepemilikan dengan hutang perusahaan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Kim dan Sorensen (1986), Agrawal dan Mendelker (1987) dan Mehran (1992), sebagaimana diungkapkan oleh Wahidahwati (2001), menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan rasio hutang perusahaan. Sedangkan penelitian Frend dan Hasbrouk (1988) dan Jensen <em>et al</em> (1992), sebagaimana juga diungkapkan oleh Wahidahwati (2001), menemukan hubungan negatif antara persentase saham yang dipegang oleh manajer dengan rasio hutang perusahaan. Penelitian Bathala <em>et al</em> (1994), sebagaimana diungkapkan oleh Wahidahwati (2001), menemukan bukti bahwa institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap rasio hutang dan kepemilikan manajerial. Demikian pula penelitian Moh'd <em>et al</em> (1998), sebagaimana diungkapkan oleh Masdupi (2005) menemukan bukti bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusional mempunyai hubungan negatif dan signifikan dengan <em>debt ratio</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti Indonesia. Wahidahwati (2001) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Tetapi dalam penelitian selanjutnya, Wahidahwati (2002) menemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan hutang perusahaan. Penelitian Mahadhawarta dan Hartono (2002) menemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap leverage. Penelitian Hanafi dan Ismiyanti (2003) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan penelitian Tarjo (2005) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap level hutang.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Masdupi (2005) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel struktur kepemilikan ekuitas (<em>insider ownership</em>, <em>shareholders dispersion</em>, dan <em>institusional ownership</em>,) terhadap kebijakan utang (struktur modal) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selain perusahaan keuangan dan asuransi. Penelitian ini menggunakan <em>debt ratio </em>sebagai variabel dependen, struktur kepemilikan sebagai variabel independen dan lima variabel kontrol. Variabel kontrol tersebut meliputi pembayaran dividen, ukuran perusahaan, struktur aktiva, keuntungan perusahaan, dan tarif pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Alasan pemilihan sampel dari perusahaan manufaktur adalah: <em>pertama</em>, penelitian terdahulu meneliti sampel dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sehingga diperlukan pengembangan dengan meneliti perusahaan yang sejenis. <em>Kedua</em>, perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang saat ini banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam usahanya mengurangi kesenjangan nasional. <em>Ketiga</em>, perusahaan manufaktur mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan jenis industri lain sehingga kebijakan yang dijalankan oleh manajemen, misalnya kebijakan hutang, tentunya juga akan berbeda. Berdasarkan uraian diatas maka penelitiaan ini diberi judul: "<strong>Pengaruh Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Ilutang Perusahaan Dalam Mengontrol Konflik Keagenan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ Periode 2002-2004)</strong>."</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2</strong><strong> </strong><strong>Perumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian ini berkaitan dengan kebijakan hutang yang dikaitkan dengan struktur kepemilikan untuk meminimalkan <em>agency cost</em>. Masalah yang hendak dijawab dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Apakah kepemilikan saham oleh pihak manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan?</li><br/> <li>Apakah jumlah pemegang saham berpengaruh terhadap kebijakan hutang?</li><br/> <li>Apakah kepemilikan saham oleh pihak institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengendalian perusahaan dewasa inii sering diserahkan kepada manajer profesional yang bukan pemilik p...

Baca selengkapnya »

PENGARUH PRAKTEK MANAJEMEN LABA TERHADAP REAKSI PASAR DENGAN KUALITAS LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEJ)

<p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang Penelitian </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pasar modal memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan pasar modal dalam penyediaan dana jangka panjang, yaitu sebagai perantara bagi pihak surplus dan pihak defisit dana. Pasar modal merupakan lembaga pemupuk modal dan mobilisasi dana, dimana pasar modal akan memberikan hasil seperti yang diharapkan, apabila pasar modal tersebut merupakan pasar yang  efisien.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pasar modal yang efisien dapat mendukung perkembangan ekonomi, karena adanya alokasi dana dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif. Pasar modal dapat memperkokoh struktur permodalan di dunia usaha, sehingga dunia usaha dapat mengatur kombinasi sumber pembiayaan sedemikian rupa dan dapat mencerminkan paduan sumber pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek (Jusuf, 2000 dalam Dewi, 2005).</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan pertimbangan tersebut, pasar modal harus menciptakan suatu mekanisme yang dapat melindungi kepentingan pihak surplus dana (investor), yaitu dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar, sehingga dapat memahami secara menyeluruh keadaan emiten bursa efek dari berbagai aspek yang terkait, terutama aspek keuangan, serta perkembangan aktivitas di bursa efek.</p><br/><p style="text-align: justify;">Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan investasi. Meskipun terdapat anggapan umum bahwa informasi laporan keuangan yang terbatas pada informasi akuntansi tidak begitu dapat dipercaya, namun pasar tetap memperhatikan laporan keuangan tersebut (Dewi, 2005).</p><br/><p style="text-align: justify;">Laporan keuangan mempunyai fungsi utama sebagai media komunikasi yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara emiten dan investor. Kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk melakukan penilaian sebelum mereka mengambil keputusan untuk membeli atau menjual instrumen investasi. Salah satu aspek dalam laporan keuangan yang menjadi penilaian investor dalam mengukur kinerja perusahaan adalah kemampuan emiten menghasilkan laba. Implikasinya adalah harga saham akan bereaksi terhadap informasi laba yang dipublikasikan melalui laporan keuangan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan kenyataan yang ada, seringkali perhatian pengguna laporan keuangan hanya ditujukan kepada informasi laba, tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan. Hal ini dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut dengan manajemen atas laba (<em>earning management</em>) atau manipulasi laba (<em>earning manipulation</em>). Beattie <em>et. al</em> (1994), menyatakan bahwa investor yang sering memberikan perhatian terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur dan standar yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut akan mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba.</p><br/><p style="text-align: justify;">Manajemen laba terlepas dari positif atau negatif, jika dipandang dari sisi kualitas laba akan mengindikasikan kualitas laba yang rendah, sebab laba tidak disajikan sebagaimana adanya. Kualitas laporan keuangan sangat menentukan apakah informasi yang  terkandung di dalamnya lebih berdaya guna bagi pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi (Lesmana 2003 dalam Dewi 2005). Namun pasar modal di Indonesia masih belum dapat mendeteksi kualitas laba yang dipengaruhi oleh praktek manajemen laba dengan baik. Sehingga pasar modal Indonesia cenderung memberi respon positif terhadap laporan laba yang memberikan laba positif, terlepas didalamnya terdapat prakek manajemen laba ataupun tidak (Pudjiastuti 2006).</p><br/><p style="text-align: justify;">Sutrisno (2006), studi terdahulu tentang hubungan antara laba dan volume perdagangan saham dilakukan oleh Beaver (1968), dan dikembangkan oleh Bamber dan Cheon (1995), dan Baron (1995). Studi rasio keuangan untuk prediksi laba pertama kali dilakukan oleh Ou dan Penman (1989), studi akrual akuntansi oleh Sloan (1996), studi manajemen laba oleh Healy (1985), Jones (1991), Cahan (1992), Sweeney (1994), dan Dechow, Sloan dan Sweeney (1996).</p><br/><p style="text-align: justify;">Pertimbangan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara praktek manajemen laba dengan reaksi pasar didasarkan pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh: Fundenberg dan Tirole (1995), Hartono (1998 dan 2000), Gul et al (2003), Ardiati (2003) meneliti dan membuktikan adanya pengaruh manajemen laba terhadap harga saham (Sutrisno 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Gumanti (2001) dalam Saiful (2004) pada perusahaan yang terdaftar di BEJ telah membuktikan bahwa terjadi paktek manajemen laba menjelang IPO, penelitian tersebut untuk meneliti kembali dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiswara (1999) yang menemukan bahwa perusahaan yang terdatar di BEJ melakukan praktek manajemen laba untuk membentuk persepsi positif investor terhadap perusahaan. Teoh et al 1998 b; Rangan 1998; Shivakumar 2000 dalam Saiful 2004 menemukan bahwa manajemen laba terjadi pula ketika <em>Seasoned Equity Offerings </em>(SEO). Reaksi pasar terhadap manajemen laba ini ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap harga saham setelah IPO dan SEO.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian terdahlu yang meneliti adanya hubungan antara kualitas laba  dengan reaksi pasar adalah penelitian yang dilakukan oleh Kotari (2001), Richardson (2004), Ball dan Brown(1968), Easton, Harris, dan Ohlson (1992), Ali (1994) dalam Sutrisno (2006) dan penelitian di Indonesia oleh Triyono (2000), Febrianto (2006), Diana (2004), Methy (2006), Tuasikal (2002).</p><br/><p style="text-align: justify;">Kothari (2001) dalam Sutrisno (2006) menelaah riset empiris terhadap hubungan antara pasar modal dan laporan keuangan. Richardson (2004) meneliti hubungan antara reabilitas akrual dan presistensi <em>earning </em>terhadap reaksi pasar. Penelitian terdahulu yang meneliti adanya hubungan antara informasi laba akuntansi dengan reaksi pasar, sebelum penelitian yang dilakukan Kothari (2001) dan Richardson (2004) adalah penelitian yang dilakukan oleh Ball dan Brown (1968) menguji kandungan informasi ketepatwaktuan (<em>timely</em>) pengumuman laba dan prediksi manfaat informasi laba akuntansi. Ball dan Brown (1968) mengklasifikasikan pengumuman laba kedalam bentuk <em>bad news</em> dan <em>good news</em>, dan mengevaluasi <em>return</em> pasar bulanan sekitar waktu pengumuman adalah positif jika pengumuman laba dianggap sebagai <em>good news</em>, dan negatif jika pengumuman laba dianggap sebagai <em>bad news</em>. Hal ini berarti bahwa informasi yang terkandung dalam angka laba akuntansi bermanfaat dan pasar bereaksi dengan arah yang sama, disamping itu laba akuntansi juga mengandung informasi yang tercermin dalam pergerakan harga saham disekitar tanggal pengumuman laba.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian terdahlu yang meneliti adanya hubungan antara praktek manajemen laba dengan kualitas laba adalah penelitian yang dilakukan oleh Subramanyam (1996); Pae (1999); Sankar (1999); Pae dan Feltham (2000) dalam Pujiastuti (2006) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara <em>earning management</em> dengan <em>earning quality</em>. Penelitian yang dilakukan Thomas dan Zhang (2000); Hribar (2000); Richardson (2001); Dechow dan Dichev (2002) dalam Pagalung (2006) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara informasi laba yang terdapat indikasi praktek manajemen laba dengan kualitas laba. Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Boediono 2005 dalam Pujiastuti (2006) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara <em>earning management</em> dengan <em>earning quality</em>. Pujiastuti dan Aida (2006) yang meneliti pengaruh <em>earnings management</em> pada <em>earnings quality</em>, menghasilkan bahwa terdapat pengaruh antara <em>earning management </em>dengan <em>earning quality</em>.</p><br/><p style="text-align: justify;">Peneliti menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi (2005) tentang dampak manajemen laba terhadap kualitas laba dan reaksi pasar. Penelitian tersebut menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2000-2003 dengan sampel perusahaan manufaktur yang termasuk dalam kelompok industri barang konsumsi. Hasil penelitian Dewi (2005) meliputi:</p><br/><p style="text-align: justify;">1. Manajemen laba berpengaruh positif terhadap reaksi pasar. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Subramanyam (1996) dan Saiful (2002), yang menemukan bahwa pasar akan bereaksi positif terhadap laba yang seolah-olah memiliki kualitas dan kinerja yang baik, meskipun laba tersebut mengandung manajemen laba.</p><br/><p style="text-align: justify;">2. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan oleh Dewi (2005) sebagai dasar teori dalam penelitian yang telah dilakukannya, teori tersebut menyatakan bahwa manajemen laba akan mempengaruhi kualitas laba, dimana semakin tinggi manajemen laba maka akan semakin rendah kualitas laba yang dilaporkan. Mengingat, tindakan manajemen laba sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, dimana laba yang dilaporkan lebih banyak mengandung akrual dibandingkan jumlah kas yang sesungguhya dimiliki oleh perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">3. Kualitas laba tidak mempengaruhi reaksi pasar. Hal ini tidak mendukung penelitian terdahlu yang dilakukan oleh Ball dan Brown (1968) dalam Sutrisno (2006) yang menguji kandungan informasi ketepatwaktuan (<em>timely</em>) pengumuman laba dan prediksi manfaat informasi laba akuntansi. Ball dan Brown (1968) mengklasifikasikan pengumuman laba dalam bentuk <em>bad news</em> dan <em>good news</em>, dan mengevaluasi <em>return</em> pasar bulanan sekitar waktu pengumuman adalah positif jika pengumuman laba dianggap sebagai <em>good news</em>, dan negatif jika pengumuman laba dianggap sebagai <em>bad news</em>. Hal ini berarti bahwa informasi yang terkandung dalam angka laba akuntansi bermanfaat dan pasar bereaksi dengan arah yang sama, disamping itu laba akuntansi juga mengandung informasi yang tercermin dalam pergerakan harga saham disekitar tanggal pengumuman laba. Hasil penelitian Dewi (2005) juga tidak mendukung teori yang telah digunakan sebagai dasar teori dalam penelitiannya, teori tersebut menyatakan bahwa pasar akan berekasi positif terhadap laba yang memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar lebih bereaksi terhadap nilai kuantitatif dari laba dan kurang memperhatikan nilai kualitasnya.</p><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;">Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi (2005) adalah mempunyai tiga poin tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara praktek manajemen laba dengan kualitas laba, pengaruh praktek manajemen laba dengan reaksi pasar dan pengaruh kualitas laba dengan reaksi pasar; pengambilan sampel dengan menggunakan <em>pusposive sampling</em>, serta menggunakan model dan teknik analisis yang sama yaitu analisis jalur (<em>path analysis</em>). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi (2005) adalah:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan manufaktur, dengan alasan untuk memperluas sampel, menambah generalisasi hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2005) menggunakan perusahaan manufaktur dengan kelompok industri barang konsumsi saja.</li><br/> <li>Periode penelitian selama 2 tahun yaitu tahun 2004, dan 2005.</li><br/> <li>Pengukuran variabel reaksi pasar (CAR), yang mana pada penelitian ini perhitungan CAR menggunakan <em>abnormal return</em> yang dihitung dengan menggunakan<em> beta</em> yang sudah dikoreksi.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 Rumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka permasalahan yang akan diangkat adalah:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Apakah paraktek manajemen laba secara langsung mempengaruhi kualitas laba?</li><br/> <li>Apakah praktek manajemen laba secara langsung mempengarui reaksi pasar pada saat pengumuman laba?</li><br/> <li>Apakah kualitas laba berpengaruh secara langsung terhadap reaksi pasar?</li><br/> <li>Apakah praktek manajemen laba secara tidak langsung mempengaruhi reaksi pasar dengan kualitas laba sebagai variabel <em>intervening</em>?</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;"></p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Pasar modal memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sejalan dengan kesadaran masya...

Baca selengkapnya »