GOOD GOVERNANCE (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan )

GOOD GOVERNANCE (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan ) <br />Prof. Bintoro Tjokroamidjojo <br />I. Pendahuluan <br />Bersama dengan reformasi dari sistem kearah yang lebih demokratis, perkembangan dari ekonomi pengarahan (plan) ke ekonomi pasar, berkembang pula pemikiran tentang good governance, kepentingan (pengurusan pemerintahan) yang baik (Sofyan Effendi). Tentang istilah ini Bondan Gunawan mengajukan padanan kata penyelenggaraan yang baik.Bahkan mengenai yang baik ini Emil Salim menyebut berintegritas. Tetapi pengertian good governance dengan masih simpang siur,pada umumnya mengartikan good governance dengan pemenrintahan yang bersih, atau clean governmant. Seringkali juga mengarah pada pemerintahan yang bersih dan beribawa. Disini diajukan suatu pemikiran awal, tentang good governance sebagai paradigma baru administrasi / manajemen pembangunan. GoorGovernance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan / Manajemen Pembangunan menempatkan peran Pemerintah Sentral. Pemerintah maenjadi agent of change dari suatu masyarakat (berkembang / deloping) dalam negara berkembang. Agent of change (agen perubahan). Dan karena perubahan yang dikehendaki.Planned, perubahan berencana, maka juga disebut agent of development.Pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program. Proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget. Dengan perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta. Kebijaksanaan dan persetujuan <br />penanaman modal ditangan pemerintah. Dan banyak penanaman modal (investasi) dilakukan pemerintah. <br />Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citixen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governace. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelewengan swasta, bahkan oleh organisasi masyarakat (LSM misalnya). Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar. Menjadi bagaimana menciptakan iklim yang konduktif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya. <br />Justru usaha pembangunan melalui koordinasi/sinergi (keselarasan kerja/interaksi) antara pemerintah –masyarakat – swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat terutama sektor usaha agar menjadi partner pemerintah. <br />Bahka masyarakat dunia sekarang sudah lebih private sector led Growth (Di Indonesia investasi nasional 70 persen oleh swasta). Justru diusahakan koordinasi/sinergi antar pemerintah dengan masyarakat. Terutama dengan dunia usaha/swasta. Ini tidaklah mudah, karena jangan sampai berupa kolusi, kroni. <br />Mengenai citizen, masyarakat dimaksud masyarakat yang terorganisasi. Seperti misalnya LSM, asosiasi-asosiasi kerja dan profesi, bahkan paguyuban. Miltyon Esman pernah menulis buku local organizations intermediaries in rural development. <br />Good Governance oleh karena itu dimaksud mendukung proses pembangunan yang empower sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat menunjang sistem produksi yang efisien oleh semua unsur governance. <br />Memang good governance dalam sejarah perkembangan program Bank Dunia lebih diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau pemulihan ekonomi. Misalnya upaya menghilangkan negartive influencing factors hindering positive economic development. Tetapi sebenarnya juga dalam menyelenggarakan kehidupan sosial politik yang sehat. <br /><br />II. Perkembangan Paradigma From Governmant to Governance Perkembangan kearah good governance ini juga bisa dilihat dari perkembangan ilmu pengurusan/administrasi (penyelenggaraan) pemerintah, publicadministration. Bagaimana mengurus suatu pemerintahan yang baik. Kepegawaian negeri yang efisien dan efektif. Perumusan tujuan pemerintaha, kebijakan (policy), kepemimpinan dan penggerakkan motivasi aparatur, pengawasan fungsional dan lain sebagainya. Sekarangpun masalah administrasi negara masih ada misalnya masalah pencampuran jabatan politis dengan jabatan karier dalam organisasi pemerintahan. Restrukturisasi pengorganisasian dan relokasi kepegawaian karena otonomi daerah-daerah. Dalam kepemimpinan dan motivasi prinsip-prinsip administrasi/manajemen yang baik diabaikan. Kemudian berkembang Administtrasi atau Manajemen Pembangunan. Terutama ini bagi negara-negara berkembang yang mempunyai niat mengusahakan perkapita terselenggaranya pembangunan. Apakah ini dalam arti pendapatan perkapita yang meningkat, distribusi pendapatan yang lebih adil. Pada pokoknya peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Ada yang menyebut yang dituju adalah improving quality of life (M.Soerjani). Untuk mengusahakan kearah itu, pemerintah berperan sebagai pendorong proses pembangunan, sebagai agent of change. Dan ini dilakukan melalui instrumen kebijakan (policy). Perencanaan (planning) dan Anggaran (Budget). Rinciannya melalui berbagai program dan proyek. Kemudian manajemen implementasinya dan pengawasannya (pengendalian pelaksanaannya). Dan ini disebabkan karena masyarakat sendiri perlu ditingkatkan keberdayaannya. Untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus kesejahteraan hidup para petani ada program dan proyek, dan pembentukan kontak tani. Untuk meningkatkan peran usaha menengah dan kecil ada program dan proyek dari pemerintah. Demikian untuk KB dan lain sebagainya. Dalam pengembangan <br />industri pemerintah memelopori dengan infant industries, bahkan industrial parks. Ini juga dengan pengembangan institusi keuangan seperti perbankan dan institusi keuangan non bank (misalnya venture capital). Tetapi yang jelas dalam paradigma ini Pemerintah adalah the agent of change. Mungkin ini perlu karena belum ada efective capacity disektor swasta dan juga di masyarakat (LSM masih belum berdaya) <br />Kemudian berkembang pemikiran Reinventing Government bahkan Banishing Bureaucracy yang intinya Pemerintah (birokrasi) tidak perlu jadi pelaku pasar. Lebih memusatkan pada mengarahkan melalui kebijakan, steering rather than rowing. Dan memanfaatkan mekanisme pasar untuk mendorong perubahan Leveraging shange through the market. Pemerintah lebih bersifat entrepreneurial. Birokrasi yang ramping yang memberdayakan masyarakat. Fasilittating,enabling. Hal-hal yang sudah bisa dilakukan lebih baik olehdunia usaha swasta dan organisasi masyarakat serahkan kepada mereka. Kemudian berkembang paradigma (good) governace. Adatiga institusi dalam domain governance yaitu the state (negara atau pemerintah). Private sector (sektor swasta dan dunia usaha). Dan citizen mungkin lebih tepat organisasi lokal / kemasyarakatan. Mereka berinteraksi dalamfungsinya yang paling tepat bagi masing-masing. Pemerintah lebih berperan fasilitaty dan enabler (yangmemungkinkan masyarakat sendiri berperan aktif sebagai pelaku ekonomi sosial). <br />II. Good Governance bermula dari usulan Badan-badan Pembiayaan Internasional. Governance artinya : Memerintah – Menguasai – Mengurus. Sekali lagi Bondan Gunawan menawarkan kata Penyelenggaraan. World Bank merumuskan / describe governance as “the exercise of political powers to manage a nation’s affairs” (Pelaksanaan kekuasaan politik untuk memanage masalah-masalah suatu negara). Jadi memang lebih berat ke Pemerintah – Public Governance karena punya legitimasi – kekuatan untuk memerintahkan/menguasai. UNDP mendefinisikan sebagai manage a nations affair at all levels”. Tapi ini bisa negara menjadi coercive atau arbitrary (bertindak memaksa atau semena-mena). Dan oleh karena itu perlu dichek dengan demokrasi, mekanisme pasar, berjalannya hukum bahkan HAM. Jadi memang pada dasarnya pengembangan good governance paralel dengan berkembangnya kearah masyarakat madani. Dalam good governance terjadi interaksi/hubungan kerja pemerintah dengan citizen dan sektor swasta, dan ini bisa berjalan baik kalau berjalan demokrasi dan mekanisme pasar sebagai sistem yang melandasi partisipasi<br/><br/>/koordinasi/kerjasama itu. Keselarasan kerja berdasar kesetaraan (mungkin tetap pemerintah mempunyai legitimasi lebih). Seperti telah diuraikan diatas good governance dalam literatur lebih dikaitkan dengan partneship governance pembangunan/pertumbuhan. Paradigma baru Government sebagai enabler rather provider. Governance yang mengusahakan untuk meningkatkan/memudahkan/memungkinkan (fasilitasi) agar citixzen dan private sector yang terutama produce dan periode products/service. Badan-badan Pembiayaan Internasional seperti The Wiorld Bank dan bdan-badan pembiayaan internasional lain (IMF) mengajukan penggunaan konsep ini untuk memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima bantuan (try to use this consept to improve the management of development in recipient countries). Perhatian Bank Dunia pada state and administration dalam memberikan bantuan. Dan good govermant programs (program bantuan reformasi ekonomi). Jadi suatu ekonomi negara tertentu yang dalam kesulitan, perlu perbaikkan dalam kepemerintahan lalu diajukanlah konsep good governance ini. Paling sedikit beberapa governance issues atau peningkatan peranan dari organisasi masyarakat dan dunia usaha. Untuk Indonesia ini misalnya Letter of Intent untuk MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies) sekarang-sekarang ini. <br /><br />IV. Perubahan Besar Peranan Negara dalam Manajemen Pembangunan Dalam dua buku World Development Report Bank Dunia tahun 1997 dan 1998 yaitu : <br />1 From Plan to Market (World Development Report 1997) <br />2 The Role of the State in a chaging World (World Developmnet Report 1998) Digambarkan adanya shift, pergeseran penting peranan negara yang dominan melalui perencanaan ekonomi, kearah pemanfaatan ekonomi dan mekanisme pasar sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan dan keputusan (transaksi) ekonomi oleh masyarakat sendiri. Yang semula sebagai Agent of Development – yaitu semula strategi dan kebijaksanaan mendorong pembangunan sosial ekonomi dilakukan oleh Pemerintah – berkembang kearah upaya utama pembangunan melalui peran masyarakat khususnya sektor swasta. Ini juga disebut perkembangan dari public Sector Led Æ kearah Private Sector Led Development. Suatu perkembangan daripada manajemen pembangunan yang lebih mendasarkan pada upaya pertumbuhan pembangunan oleh sektor masyarakat swasta, melalui pemanfaatan mekanisme pasar melalui proses market driven growth. Perkembangan ini juga terjadi bersamaan dengan perkembangan dari kebijaksanaan subtitusi impor kearah ekspor ke pasar dunia. Dari manajemen ekonomi yang inward looking- ke manajemen ekonomi yang outward looking. Dalam hubungan dengan atau negeripun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan oleh sektor swasta dan organisasi masyarakat. Kenyataan ini juga mendorong berkembangnya good governance. Sebagai suatu kasus empiris Bank Dunia Asia Miracle Economic Growth and Public Policy. Buku inimembahas the appropriate role of public policy in economic development. “The success of many of the economies in East Asia in achieving rapid and equitable growth. Often in the context of activist public policies, raises complex questions about the relation ship berween the government, the private sector, and the market”. Jadi dengan sendirinya dalam good governance bukan Pemerintah dengan birokrasi besar (ngedabyah) yang diperlukan. Perlu reinventing government menurut Osborne dan Gaebler “Steering rather than rowing”, leveraging change <br /><br />through the market”. Bahkan pemerintah dalam good governance harus entreprecurial daripada bureau cratic. Dan menurut Osbone dan Plastrik dalam Banishing Bureaucray perlu dilakukan downsizing/privatization dalam birokrasi. Disamping fasilitas dan empower organisasi masyarakat dan sektor swast. Peran utama public governance lebih paada policy facilitation and implementation. Yaitu sebagai “anabler”. <br /><br />V. Globalisasi Ekonomi <br />Perkembangan paradigma good governance ini juga untuk sebagian akibat adanya globalisasi. Globalisasi memang bukan hanya ekonomi tetapi juga Ideologi dan lain-lain (HAM). Politik (Demokrasi Barat). Dalam wacana Samuel P. Huntington. “The clash of civilizations, and the remaking of world order”. Francis Fukuyama. “The end of hoistory and the last man” dan lain-lain, ada pengaruh global tentang pemikiran peradapan-peradapan, sikap hidup cara gagasan good governance ini. Keniichi Ohmae, dalam “The evolving global economy” membahas lebih intensnya interaksi ekonomi antar negara yang batas-batasnya semakin tipis. Pembahasan yangpenting ialah mengenai globalisasi dibidang ekonomi. Disini terjadi dalam ekonomi-pengembangan sistem produksi global (strategic alliances, outsourcing, multisourcing), sistem pembiayaan global (consortium type financing, portfolio capital. Banking credits). Sistem pasar global (global markets, emerging markets). Kesemuanya didasarkan dengan lebih berkembangnya ekonomi pasar (mekanisme pasar dalam transaksi ekonomi). Dan ini didukung oleh kemajuan, dalam transportasi, telekomunikasi, informasi, tourism terutama cyber communication (digital econamies). Terjadilah peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara, misalnya memproduksi barang di negara tertentu, lisensi desain negara lain, dieksporpun kemanca negara. Dapat pembiayaan yang bersumber dari berbagai negara, berbagai lembaga pembiayaan internasional dan pasar uang. <br />Pada dasarnya peranan Pemerintah berkurang, paling sedikit harus bekerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi lain. Pelaku (ekonomi) dalam globalisasi bisa berperan multinational corporates, importir dan eksportir lintas global, investor manca negara, international banks, international (lending) agencies, LSM global dan lain sebagainya. <br />Pasar mempunyai aturan/kekuatan sendiri. Kalau kebijakan Pemerintah tidak <br />“market friendly” akan terjadi reaksi/gejolak pasar (dalam inflasi, nilai tukar currency dan lain sebagainya), bahkan reaksi pasar global. <br />VI. Perkembangan dalam masyarakat bangsa-bangsa<br /> Menurut OECD ditahun 1992, setelah runtuhnya Uni Sovyet diangap sebagai merupakan konfirmasi jatuhnya ideologi dan sistem Komunisme dan berkembang kearah suatu pengakuan benarnya Ideologi dan sistem Liberal (liberal democracy), ada bahkan yang beranggapan keberan kapitalisme (ekonomi kapitalis). Dalam uraian ini dipakai saja ideologi leberal democracy yang dewasa ini lebih kuat pengaruh pemikiran “The Third Way”. The rise of social democracy dari anthony Giddens. Pemikiran ini terdiri dari prinsip-prinsip hidup bernegara, bermasyarakat yang menghargai : -HAM Perlindungan HAM -Ekonomi pasar yang sehat. Dimulai dari pemanfaatan mekanisme pasar dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi. Dalam social democracy dibenarkan intervensi untuk keadilan-pemerataan (“welfare). -Demokrasi (liberal). Representative government. Kebijaksanaan politik lebih ditentukan oleh rakyat melalui sistem perwakilan berdaar Pemilu yang jurdil. -Rule of Law. Penegakkan (Supremasi) hukum atas dasar keadilan hukum. -Concern for the Environment. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih memperhatikan sustainabiulity dari lingkungan. -Good Governance. Governance berdasar sinergy/koordinasi yang baik antara sektor public. Citizen dan private sector yang accountable. <br />Kesemuanya ini mengarah kearah pembentukan Masyarakat Madani “Further more, good governance is playing an increasingly central role in conjunction with the demand for democracy in the consideration of international law in the area of sustainable development”. Christian Theobold. <br />Jadi dalam pemikiran perkembangan sistem bermasyarakat modern (madani) ini, perkembangan good governace merupakan part and parcel dari pengembangan masyarakat madani. Beberapa pemikir seperti Samuel Huntington berpendapat bahwa masa depan bukan lagi masa ideologi-ideologi, masa depan adalah masa pengembangan peradapan-peradapan *The clash of civilizations and the remaking of world order.) <br />VII.Kasus Perkembangan di Vietnam dengan Doi Moi <br />Kasus perkembangan di Vietnam ini dapat dijadikan contoh kasus dari negara yang Negara/Pemerintahannya overdominant kearah pemberdayaan sektor masyarakat t<br/><br/>erutama dunia usaha. Perkembangan dari ekonomi rencana/komando ke ekonomi pasar. Pham Chi Lau. Sekretaris Jenderal JADIN Vietnam mengemukakan bahwa Vietnam dalam dasawarsa akhir-akhir ini telah melalui suatu reformasi yang komprehensif yang disebut sebagai Doi Moi. Suatu reformasi yang merupakan turning point dari sejarah modern Vietnam. Vietnam betul-betul mengikuti trend perkembangan dunia yang disebut terdahulu yaitu from Plan to Market, dan lebih berperannya intitusi-institusi di sektor masyarakat.swasta dalam ekonomi. Beberapa elemen dalam perkembangan tersebut adalah seperti disebutnya : <br />1 State Ekonomi berkembang kearah private economy dan lain-lain. Developing productive forces and enhancing the effectiveness of the economy. Boleh dikata dari public sector led kearah private sector led economy. <br />2 Shifting from mechanism of the state that directs all economic activities kearah market mechanism sebagai landasan macro economic management by the state and business autonomy of all enterprise and citizens. From Plan to Market. <br />3 Shifting form autarkic closed economic structure kearah open economy and relation with out side world (integrasi dalam pasar global). Berusaha memanfaatkan globalisasi untuk ekonomi mereka. <br />4 Economic reform yang mengusahakan economic stability, groeth. Saya rasa juga dengan memperhatikan equity (karena dulu negara Komunis). <br />5 Berkembang kearah private sectory led economy. Good coordination *facilitating) between the govermant and business community (unsur-unsur dari good governance). <br />6 Semua ini ditunjang oleh legal frame work,policy sistem, economic environment and business representative mechanism. <br /><br />Demikian juga terjadi di RRC dimana mereka adopt yang disebut socialist market economy. Pergeseran kearah ekonomi pasar ini di RRC malah berjalan cukup pesat. <br />VIII. Good Governance bukan Clean Government bukan juga bukan juga Pemerintah yang bersih dan berwibawa. <br />Clean Government merupakan bagian dari Good Governance. Karena partisipasi /koordinasi Pemerintah-Organisasi Masyarakat-Swasta itu juga jangan KKN. Koordinasi bukan kolusi, kroni. Good Governance, adalah dimana birokrasi berperan enabling, empowering bukan justru membebani dengan bureauratic cost. Sektor publik (pemerintah), melakukan koordinasi/sinergi dengan sektor masyarakat (private sector), sektor masyarakat terutama dunia usaha kearah output transaksional yang diharapkan the most effcient, yang paling ekonomis melalui mekanisme pasar yang sehat (the less social cost). <br />Mengacu pada istilah Oliver Williamson dan Barney dan Oucki, dikemukakan bahwa “good governance” dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah. <br />Mekanisme pasar dan demokrasi menjadi saringan pengambilan keputusan masyarakat yang memberikan a level playing field, medan persaingan yang sama bagi semua, untuk melakukan kegiatan (usaha/hidup bermasyarakat. Bukan karena keputusan pilih kasih. Penunjukkan sepihak, monopoli untuk kepentingan untung sendiri. <br />Tipe ideal Good Governance adalah dimana terjadi suatu pengurusan yang compatible/yang saling mendukung dengan : Ekonomi Pasar (Merkanisme pasar yang fair/sehat) : Rule of Law dan Concern for the Environment; <br />Good Governance juga termasuk clean government (dalam literatur terutama Bank Dunia disebut agains corruption and patronage) kalau di Indonesia anti KKN-lah. Ini karena prinsip penting Good Governance adalah akuntabilitas dan Transparancy (Akuntabilitas dan Good Governance LANBPKP). <br /><asalahnya ekonomi pasar yang sehat itu perlu didukung competition law dan regulatory policies yang transparan dan adil (tidak ada monopoli, discriminatory measure dan lain-lain). Jangan sampai lebih favour the well connected over the efficient. Di Indonesia telah dikembangkan UU tentang Perseroan Terbatas. UU tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU Perlindungan Konsumen dan lain-lain. Sekarang ada Masyarakat Transparancy. Indonesia Corruption Watch. Ombudsman dan lain sebagainya. Tetapi kesemuanya itu baru mulai. Proses perlu dilanjutkan. <br /><br />IX. Dalam Good Governance Kebijakan (Intervensi) Publik Masih Perlu <br />Apakah dalam Good Governance peran Pemerintah tidak legitimate untuk mengintervensi ekonomi. Menurut penulis bisa. Sebagai fasilitasi dan enabler pemerintah tidaklah duduk di side walk. Bisa intervensi (publik intervention). Misalnya apabila ekonomi pasar menjadi tidak sehat (distorsi) dimana jalannya mekanisme pasar dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang kuat dengan motif untung yang tanpa kendali (kapitalisme). Terjadilah dalam transaksi ekonomi free fiht competition, bahkan kompetiti tidak fair, karena kekuat ekonomi yang memaksa (monopoli/oligopoli). Disini penulis berpendapat masih ada hak pengendalian Pemerintah. Hal ini juga pengaruh kuat pemikiran “The Third Way dari anthony Giddens” tentang social democracy. (Disini seperti ada kontroversi antara Milton Friedman, Ronald Reagen. Margaret Thatcher >< Anthony Giddens. Tony Blair, Bill Clinton). <br />1 Untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang stabil. Conductive environment untuk kegiatan ekonomi, terutama investasi dan perdagangan,birokrasi yang efisien dan enabling. Institusi penunjang dan hukum. <br />2 Untuk fostering/mendorong memperkuat market. Pasar modal. Pasar uang,pasar barang,pasar jasa dan lain-lain yang sehat. Kadang – kadang malah memperbaiki institusi-institusi pasar yang bobrok. Seperti di Indonesia dengan Banking dan Corporate restructuring. <br />3 Untuk memperbaiki,menyehatkan jalannya ekonomi pasar, koreksi market distortions, Price relationship, kebijasanaan penghapusan subsidi. <br />4 Untuk keadilan, Memberdayakan yang kurang mampu agar dapat mencapai a level playing field dengan yang lain (dengan cara yang market friendly). Kebijakan venture capital misalnya. <br />5 Kebijaksanaan capacity building, pembinaan SDM.Pendidikan. Kesehatan, IlmuPengetahuan juga Infrastruktur Termasuk penelitian dasar dan terapan. <br /><br />X. Priyate sector governance jadi bagian penting good governance <br />Untuk terjadinya koordinasi/sinergi yang baik antara Pemerintah dan sektor private maka perlu private sector governance menjadi bagian penting good governance. Misalnya corporate governance, banking sector governance yang sehat. Dalam ke-dua-duanya perlu kualitas manajer yang baik, dan sebaiknya melalui “fit and proper test” pemilihannya, ensuring accountability of management (ini meliputi visi, keahlian, pengalaman trackre-cord,moral dan achlak). Accountability of management to the company’s share holders, and for minority shareholders to voice their concerns. More complete and transparant disclosure of information. Telah diusahakan dikembangkan suatu Frame Work Code of Good Corporate Governance yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang share holders rigts and procedures at general meeting of sharecholders (Rapat Umum Pemegang Saham). Ketentuan-ketentuan Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan tentang Direksi (Board of Directors). Ketentuan-ketentuan tentang Audit System, tentang Corporate Secretatry tentang Disclosure. Bahkan mengenai Stake Holders,pemegang kepentingan yang lebih luas dari share holders (antara lain karyawan). (Tim J. Luhukay). Mengenai banking governance ada standar-standarnya (Basle standard for banking supervision dan lain sebagainya). Rasio kecukupan modal. Debt-Equity Ratio. Capital Adequacy Ratio, BMPK, penelaan due dilligence dan lain-lain. Penyebab krisis moneter Indonesia antara lain tapi terutama bahwa batas kemampuan, dan menggunakannya untuk investasi-investasi mark up dan yang kurang sehat. Untuk corporate governance kualitas manajemen harus dapat memenuhi pengujian-pengujian,seperti penilaian akuntansi dan audit dengan standar-standar yang baku,penerapan yang tepat dari bankcruptey laws. <br />Kalau bisa melalui penelaahan Manajemen Mutu ISO 9.000 dan penilaian audit dan akuntansi “Wajar Tanpa Syarat”, Bahkan Bondan Gunawan mengetengahkan<br/>pemikiran agar ada semacam ISO sebagai compliance standards dibidang corporate governance. <br />Dalam lingkup organisasi masyarakat/profersional juga bisa dikembangkan kriteria-kriteria good governance yang baik.Misalnya kode etik profesionalisme para profesional tertentu, seperti dokter,akuntan, jurnalistik dan lain sebagainya. Juga kriteria-kriteria pengelolaan lingkungan physik, pelayanan umum dan lain-lain. <br /><br />XI. Upaya Internal Good Governance <br />Public bureauracy /public governance sendiri perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, reorientasi internalnya. Ini juga disebut sebagai reinteving government. Disini disebut saja elemen-elemen penting dari upaya reinteveing tersebut menurut David Osborne dan Ted Gaebler. Yang merupakan arus gerakan pemikiran tersendiri. Steering rather than rowing Empowering rather than Serving. Injecting competition into service delivery. Funding outcomes not inputs Meeting the need of the costumer. Not the bureaucracy. Earning rather than spending Preventing rather than cure. From hierarchy to participation and team work. Leverage change through the market (mendongkrak perubahan melalui pasar) dan Pemerintah yang bersih KKN (David Osborne dan Ted Gaebler “Reinventing Government”) Dari elemen-elemen penting yang dikemukakan tersebut public bureaucracy / public governance juga harus berubah dari sikap yang bureaucratic menjadi enterprenureal juga harus berubah dari sikap yang buereauratic menjadi entreprenureal, ini yang disebut governornance (HG. Frederickson) Reinventing ini atau reform birokrasi ini pada umumnya dilakukan kearah “Downsizing / privatization” dari birokrasi. Membangun entreprenureal minded public sector (David Osborne, Peter Plastrik “Banisihing Bureauracy”). Jadi birokrasi sebaiknya small ( efficient) effective entreprenural. <br /><br />XII. Unsur-Unsur Utama Good Governance <br />1 Akuntabilitas (accountability) – tanggung gugat dari pengurusan / penyelenggaraan, dari governance yang dilakukan. Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ada akuntabilitas politik, keuangan dan hukum. <br />2 Transparansi (transparancy) Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Tender pelelangan dan lain-lain dilakukan secara transaparan. <br />3 Keterbukaan (openes) Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap eritic yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bisa meliputi bidang politik dan pemerintahan. <br /> 4. Aturan Hukum (Rule of Law) Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasar hukum (peraturan yang sah). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Juga dalam social economic transaction. Conflict resolution berdasar hukum (termasuk arbitrase). Institusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat ( an independendt judiciary). <br /> Dasar-dasar dan institusi hukum yang baik sebagai infrastuktur good governance. <br />4 Ada yang yang menambahkan jaminan fairnes, a level playing field (perlakuan yang adil / perlakuan kesetaraan) Adamolekun dan Briyant menambahkan dalam unsur-unsur good governance, management competency dan human rights. <br /><br />XIII. Bringging The State Closer to the People (Otonomi Seluas-luasnya)<br /> Dalam World Development Report 1997 “The State in a Changing World”, diberikan satu pembahasan chapter khusus tentang “Bringing the State Closer to the People”. Ini dilakukan melalui terutama suatu pemerintah yang demokratis (termasuk perwakilan-perwakilan rakyat daerah / lokal) dan desentralisasi. Demokratis, aspiratif closer to the people. Desentralisasi mendekatkan dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan lokal (misalnya izin investasi, perdagangan luar negeri dan antar daerah, izin usaha). Dekonsentrasi mendekatkan dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan lokal (misalnya izin investasi, perdagangan luar negeri dan antar daerah, izin usaha). Dekonsentrasi Æ Desentrialisasi Æ Otonomi tidak saja dalam tingkatan pemerintahan tetapi juga pada organisasi masyarakat. Jadi tidak saja decentralized government tetapi juga decentrallized to the citizen organization. Program KB dilakukan oleh kelompok-kelompok KB masyarakat, program-program sosial oleh organisasi /LSM sosial. Pengawasan etika Pers oleh masyarakat Informasi. Kelaikan usaha oleh Asosiasi Usaha. Meningkatkan akuntabilitas dan kepekaan sosial melalui partisipasi. Mendapat masukan dari Opini Publik tentang kebutuhan dan pelaksanaan pelayanan. <br />Mekanisme pattipasi masyarakat didaerah (LSM, kelompok-kelompok kepentingan, organisasi buruh, asosiasi produsen, paguyuban daerah). <br />Satu aspek penting dari otonomi adalah kemampuan pembiayaan / <br />pendanaan. Daerah perlu diberi cukup taxing power kekuasaan pemajakan, pajak <br />daerah dan diberi cukup tax share (perimbangan penerimaan keuangan). Dan <br />bentuk-bentuk swadana bagi kegiatan usaha masyarakat. <br />Tentu saja peningkatan capacity SDM ditingkat daerah / lokal/ lihat Gambhir <br />Bhatta “Capacity Building at the local level for effective governance, <br />empowerment without capacity is meaningless”. <br /><br />XIV.Indikator keberhasilan good governance (secara makro dan secara sektoral). Dalam praktek good governance perlu dikembangkan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance. Keberhasilan secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi makro atau tujuan-tujuan pembangunan atau indikator guality of life yang dituju. Untuk negara-negara terkena krisis, indikator recovery. Tetapi bisa juga secara sektoral (produksi tertentu) , peningkatan eskpor, investasi, jaringan jalan, tingkat dan penyebaran pendidikan). Dan juga secara mikro seperti laporan hasil audit suatu badan usaha. Tidak saja perusahaan tetapi juga unit-unit birokrasi (misalnya dalam pelayanan). Misalnya Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan Modul tentang Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Pengembangan indikator keberhasilan atau kegagalan dilakukan antara lain mengenai : Pelayanan publik UU NO.I/1995 Koordinasi sektor publik dan swasta (terutama dari keluhan sektor swasta / masyarakat. Pengelolaan usaha yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan ISO <br />14.000. <br />ISO 9.000 Kendali Mutu. Penilaian aspek manajemen tertentu. <br /><br />Sertifikasi dan Standarisasi, juga suatu pengukuran / indikator kualitas produk. MRA Standard and Conformance. Adanya kesepakatan aturan penilaian mutu produk antar negara. Audit Report, Neraca Untung Rufi dan lain sebagainya bagi sesuatu badan usaha. <br /><br />XV. Persepektif Penerapan Good Governance Di Indonesia Pertama perlu dipikir benar-benar apa Pemerintah the State perlu melakukan operasi / jadi pelaku pasar / investasi usaha sendiri. Apakah tidak lebih confine / membatasi pada fungsi pemerintahan yang esensial, yaitu kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan luar negeri, kebijakan (politik) dalam negeri, kebijakan keuangan dan moneter, kebijakan anggaran, kebijakan perdagangan, keamanan dan pertahanan, tetapi usaha perbankan, badan usaha perdagangan bisa diserahkan pada sektor swasta. Bahkan dalam operasi services seperti listrik, telekomunikasi jasa angkutan sudah tidak perlu pemerintah. Dan sebelumnya malah kecenderungannya monopoli oleh pemerintah. Dari fungsi-fungsi yang sebaiknya dilakukan pemerintah sendiri (the state) bisa dibagi dalam kewenangan-kewenangan pusat dan kewenangan-kewenangan daerah (otonomi). Dibeberapa negara bahkan ada polisi distrik lokal. Taxing power dalam bentuk pajak daerah, mengenai pendidikan dan pelayanan kesehatan demikian pula. Bahkan banyak penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan swasth, organisasi masyarakat. Program keluarga berencana, dan program –program sosial dan pemeliharaan kelestarian lingkugan dapat dila<br/><br/>kukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sendiri, berdasar swadaya dan swadana masyarakat. Peran citizen yang besar dalam good governance ialah menjaga agar governance tetap accountable, tanggung gugat. Organisasi masyarakat akan dapat menetapkan sendiri kriteria kelayakan dan kelaikan profesi, kode etiknya. Seperti telah disebutkan terdahulu praktek dokter, akuntan, jurnalistik / media, guru/pendidikan dan lain sebagainya. <br /><br />Dalam Pemerintahan / Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur –Mega baik dalam pembentukan maupun dalam pelaksanaannya ada pengaruh besar dari pemikiran Good Governance ini. <br />Kita lihat dalam pembentukan Kabinet. Ada dua Departemen dihapus. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dalam Good Governance banyak. Kalai tidak semua fungsi departemen tersebut sudah bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat dan perusahaan –perusahaan dunia usaha. Usaha-usaha penerbitan media termasuk elektroik (TV) bisa dilakukan oleh badan usaha. Pengembangan dan pengadaan kode etik pers oleh kalangan peer of the press, tidak perlu Pemerintahan. Hanya di Indonesia yang ada TV negara (ini juga mungkin di Rusia). Panti sosial sudah bisa oleh organisasi masyarakat sendiri termasuk penyuluhan sosial. Ya hanya mungkin penghargaan sosial masih berfungsi negara / pemerintah. <br />Kemudian Departemen-departemen juga dijadikan Kantor Menteri Negara Saja,dari PU, Pariwisata, Koperasi, Transmigrasi. Fungsi-fungsi operasi dari Departemen-departemen tersebut sudah bisa diserahkan kepada organisasi-organisasi masyarakat dan swastha atau dibentuk. Badan yang mestinya kecil saja. Badan-badan pengiriman transmigran dan tenaga migran keluar (TKI) oleh badan-badan usaha konstruksi jalan, bahkan jalan tol, perumahan real estate, sudah swasta. Koperasi itu badan usaha ekonomi masyarakat. Pemerintah confine itself dalam policies / kebijakan-kebijakan. <br />Tapi ya itu karena pengambil keputusan serta merta, dadakan pemecahannya malah menjadi masalah. Bagaimana dengan pembentukan Badan Komunikasi dan Informasi yang sama ngedabyahnya dengan sebelumnya. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, betul-betul tidak refunctioning sesuai good governance. <br />Pelaksanaan good governance yang benar-benar jadi tantangan dari Kabinet Persatuan Nasional ini ialah dengan otonomi Daerah. Bagaimana refunctioning kewenangan-kewenangan Pusat Daerah. Kemudian reposisi dari para pegawai ke daerah-daerah. Diplot sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah baik dari taxing power dan dati tax share. <br /><br />DAFTAR KEPUSTAKAAN <br />1 World Development Report 1996. “From Plan to Market”.1996 <br />2 Bintoro Tjokroamidjojo. “The Global Context”. 1990. <br />3 Francis Fukuyama. “The End of History and the Last Man”. 1992 <br />4 Samuel P. Huntington. “The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order”.1996. <br />5 Kenichi Ohmae ed. “The Evolving Global Economy”. 1990-1995. <br />6 Karhi Nisjar S. Ak. MM. “Beberapa Catatan tentang Good Governance”. Dalam jurnal Administrasi dan Pembangunan.1997. <br />7 J.B Kristiadi. “Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21”. 1997 <br />8 O.L Williamson. “The Economic Instituatiuons of Capitalisan”. The Free Press, 1985. <br />9 J.B. Barney, and W.G Ouchi, “Organizational Economic”. Jossey – Bass Publisher. 1986. <br />10 World Development Report 1997. “The State in a Changing World” 1997. <br />11 David Osborne and Ted Gaebler. “Reinventing Government” : How the Entrepreneural Spirit is Transforming the Public Sector”.1992. <br />12 David Osborne and Peter Plastrik. “Banishing Bureaucracy : The Five Strategic for Reinventing Government”. 1997. <br />13 Gambhir Bhatta. “Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Meaningless”.1996. <br />14 Meuthia Ganie Rochman, Good Governance”. Kompas 23 Agustus, 1999. <br />15 Bob Widyahartono. “Good Governance Menang Masih Impian” <br />16 Mari Pangestu. “Good Public Governance dan Pemulihan Ekonomi”. Tempo. 15 Agustus 1999. <br />17 Harian Ekonomi Neraca. “Indeks Good Governance Indonesia Terendah di Asia <br />18 Christian Theobold. “The World Bank : Good Governance and The New <br /><br />Timur”. 11 Oktober 1999. <br />Institutional Economics”.in Law and State Volume 59/60-1999. <br />1 Bondan Gunawan/ “Governance”. Kompas 23 April 2000. <br />2 LAN – BPKP. “Pemikiran tentang Framework Code of Good Corporate <br /><br />Governance”. Maret 2000.

GOOD GOVERNANCE (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan ) Prof. Bintoro Tjokroamidjojo I. Pendahuluan Bersama dengan reformasi dari sistem k...

Baca selengkapnya »

REFORMASI DAN REORIENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH

REFORMASI DAN REORIENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH <br /><br />Trilaksono Nugroho <br />Drs. Trilaksono Nugroho, MS., adalah Staf Pengajar Administrasi Negara Unibraw yang kini menjabat Sekretaris Badan Pertimbangan Penelitian FIA Unibraw dan masih aktif sebagai Sekretaris AIDI Cabang Malang. Memperoleh gelar sarjana dari FIA Unibraw (1985) dan Magister dari Universitas Padjajaran Bandung pada Bidang Administrasi Negara (1990). <br /> <br /> <br /><br />Abstraksi <br />Reformasi penyelenggaraan pemerintah-an daerah di Indonesia pada dasarnya harus dapat dipahami sebagai suatu perubahan kearah perbaikan tanpa merusak, atau sedapat mungkin tetap dapat memelihara kontinyuitas yang telah ada oleh mereka yang memimpin suatu sistem pemerintahan. <br />Untuk dapat mewujudkan keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, maka arah kebijakan otonomi dae-rah harus mengacu pada : (a) Self Regulat-ing Power, (b) Self Modifiying Power, (c) Local Political Support, (d) Financial Recources, dan (d) Developing Brain Power, yang pada dasarnya telah menjiwai pasal-pasal Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. <br />Dengan mengacu pada arah kebijakan tersebut, maka daerah akan diberi ruang yang cukup untuk dapat mengelola kepen-tingannya, sehingga dapat memberi kesem-patan masyarakat daerah untuk berperan serta dalam proses-proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di bidang peme-rintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan yang dikehendakinya. <br /> <br /> <br /><br />Pendahuluan <br />Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Peme-rintah Daerah mengisyaratkan adanya secer-cah harapan bagi daerah terhadap reformasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Indonesia, dari kondisi yang selama ini kurang memberikan ruang yang cukup bagi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, menjadikan daerah sedikit terlepas dari kungkungan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. <br />Dalam kaitan dengan implementasi kebi-jakan reformasi penyelenggaraan pemerin-tahan daerah di Indonesia, yang harus dipa-hami semua pihak adalah makna dan arti reformasi itu sendiri secara benar, yaitu reformasi sebagai suatu langkah perubahan kearah perbaikan tanpa merusak atau seraya memelihara dengan diprakarsai oleh mereka yang memimpin suatu sistem. Hal ini perlu disadari bahwa tanpa reformasi sistem itu bisa goyah, atau dengan kata lain sebaiknya reformasi itu diprakarsai dari sistem itu sendiri sehingga metode reformasi akan dapat bersifat gradual, bertahap dan berke-sinambungan (Faisal Tamin, 1998:2). <br /> <br /> <br /><br />Karenanya, arah kebijakan refoemasi dan reorientasi dalam penyelenggaraan Pemerin-tah Daerah di Indonesia seharusnya menga-cu kepada berbagai permasalahan yang sela-ma ini selalu dijadikan bahan perdebatan dalam melakukan kajian terhadap hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain adalah : <br /> (1) Distribusi kewenangan yang tergam-bar sebagai piramida terbalik, dimana kewe-nangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin mengecil terlebih-lebih pada Daerah Tingkat II. Kondisi ini akibat adanya alasan pembenar yang ber-asumsi bahwa Pemerintah Daerah belum di-anggap mampu untuk melaksanakan sebagi-an besar urusan-urusan pemerintah, karena dihadapkan pada Sumber Daya Manusia yang terbatas. <br /> (2) Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang serasi, akibat kedudukan DPRD berada di bawah bayang-bayang Kepala Daerah. Dengan demikian DPRD menjadi sulit untuk dapat bergerak secara proporsi-onal dalam menjalankan tugas dan fungsi-nya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertugas mengawasi dan mengontrol penye-lenggaraan pemerintahan, serta sebagai tem-pat untuk me-nyalurkan aspirasi masyarakat. <br /> (3) Pendapatan daerah yang kecil meng-hambat bagi Pemerintah Daerah untuk me-laksanakan tugas-tugas pemerintahan yang terus semakin meningkat untuk memberi-pkan pelayanan kepada masyarakat. Kecil-nya pendapatan daerah seringkali disebab-kan oleh lapangan Pajak Daerah dan Retri-busi Daerah sangat terbatas. Kondisi seperti ini masih diper-buruk dengan kebijakan pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang masih menggunakan pola-pola bagi hasil pajak dan non pajak, subsidi daerah otonom (SDO) yang dipandang kurang menguntungkan daerah. <br /><br /> (4) Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas Daerahnya, belum men-cerminkan adanya suatu Lembaga yang benar-benar dibentuk atas pertimbangan be-ban kerja atau volume kerja sebagai bagian dari pelaksanaan distribusi kewenangan, sehingga tercermin tidak efisien baik dari segi pembiayaan maupun pengisian perso-nilnya.Terdapat kecenderungan bahwa no-menklatur pembentukan kelembagaan Dinas Daerah sebagai perangkat Pemerintah Dae-rah diatur secara seragam baik jumlah ja-batannya maupun nomenklaturnya, sehingga tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. <br /> (5) Tersumbatnya partisipasi dan peran serta masyarakat diakibatkan adanya kecen-derungan dan anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang memiliki tanggung-jawab yang besar dalam melaksanakan ke-giatan-kegiatan pembangunan dan kebijak-an-kebijakan publik. Akibatnya, banyak ke-giatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya dapat diserahkan ke-pada kekuatan di luar pemerintahan seperti LSM atau pihak Swasta, masih sepenuh-nya dilakukan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. <br /><br />Dengan adanya berbagai permasalahan otonomi daerah sebagaimana yang telah dikemukakan, pemerintah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah memper-luas kewenangan pelaksanaan otonomi dae-rah dengan menyerahkan sepenuhnya bebe-rapa bidang (desentralisasi politik dan administratif) urusan pemerintahanan kepa-da Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. <br />Bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilak-sanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi : Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Per-dagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi, dan Tenaga Kerja. <br /> <br /> <br /><br />Sementara itu kewenangan Pemerintah Pusat terbatas pada penanganan Bidang Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Moneter/ Fiskal dan Agama, serta bidang-bidang tertentu seperti : Kebijakan Peren-canaan Nasional, Dana Perimbangan, Sis-tem Administrasi Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi tinggi yang strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasional. <br />Sedangkan kewenangan Propinsi baik sebagai Daerah Otonom maupun Wilayah Administratif diberikan batasan kewena-ngan,yaitu hanya menyelenggarakan bidang-bidang urusan pemerintahan yang tidak mampu ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah Kota, atau bidang-bidang urusan Pemerintahan yang sifatnya lintas Daerah Kabupaten/Kota. <br />Sebagai konsekwensi atas perluasan pe-limpahan kewenangan kepada Daerah Kabu-paten dan Daerah Kota pada sebagian besar bidang pemerintahan tersebut, membawa konsekwensi terhadap kesiapan Daerah un-tuk menerima peningkatan tugas dan tang-gung jawab yang harus diembannya. <br /> <br /> <br /><br />B. Kebijakan Mendasar Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. <br />Untuk dapat mewujudkan otonomi bagi Daerah agar memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, maka menurut Agus Syamsuddin (1999: 5) terkait dengan beberapa hal sebagai berikut : Pertama, Self Regulating Power, yaitu kemampuan mengatur dan melak-sanakan otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. <br />Kedua, Self Modifying Power, yaitu ke-mampuan melakukan penyesuaian-penyesu-aian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah. <br />Ketiga, Local Political Support, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari ma-syarakat, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur eksekutif maupu DPRD se-bagai unsur legislatif. Dukungan politik lo-kal ini akan sekaligus menjami<br/><br/>n efektivitas pe-nyelenggaraan pemerintahan dan pemba-ngunan. <br />Keempat, Financial Recources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam me-ngelola sumber-sumber penghasilan dan ke-uangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangu-nan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya. <br />Kelima, Developing Brain Power, yaitu mem-bangun sumberdaya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah. <br />Sebagai implikasi dari kerangka pemi-kiran tersebut, maka hal-hal yang bersifat mendasar dari Undang-Undang No. 22 Ta-hun 1999 yang tidak dijumpai dari un-dang-undang sebelumnya yang mengatur Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 5 Tahun 1974) yaitu : <br /> (1) Penyelenggaraan otonomi daerah, yang semula dilakukan dengan pola berta-hap, sekarang dilakukan dengan penyera-han secara total, bulat, utuh dan menyelu-ruh terhadap semua kewenangan pemerin-tahan kecuali 7 (tujuh) bidang tertentu seper-ti Bidang Luar negeri, Hankam, Moneter/ Fiskal, Peradilan dsb. yang tetap ditangani Pemerintah Pusat <br /> (2) Pelaksanaan asas-asas pemerintahan bagi Propinsi, dipergunakan asas Desentrali-sasi dan Dekonsentrasi, sehingga Propinsi berfungsi sebagai Daerah Otonom sekaligus sebagai Wilayah Administrasi, sehingga Gu-bernur disamping berstatus sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai Kepala Wilayah. <br /> (3) Asas desentralisasi sepenuhnya dite-rapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Kecamatan tidak lagi sebagai perangkat Dekonsentrasi dan Wilayah Ad-ministratsi, akan tetapi sepenuhnya menjadi <br /><br /> <br /> <br /><br />perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sepenuhnya diserahkan kepa-da Daerah masing-masing. <br /> (4) Pemerintah Daerah terdiri dari Ke-pala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya, sedangkan DPRD bukan lagi sebagai unsur Pemerintah Daerah akan tetapi merupakan kelembagaan mandiri yang mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah serta dapat sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar ke-pentingan-kepentingannya tercermin dalam kebijakan Pemerintah Daerah. <br /> (5) Kepala Daerah Kabupaten dan Kota dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan Gubernur selaku Kepala Wilayah Administrasi bertanggung jawab kepada Presiden akan tetapi selaku Kepala Daerah tetap bertanggungjawab kepada DPRD. Untuk itu Peraturan Daerah yang di-susun cukup ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD tanpa perlu pengesahan pejabat diatasnya. <br /> (6) Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan,pem-berhentian, penetapan pensiun, gaji, tunja-ngan dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai kebutuhan dan ke-mampuan Daerah. Pada bidang keuangan daerah, sumber-sumbernya dapat berasal dari PAD, Dana perimbangan, Pinjaman daerah dan lain- lain pendapatan yang sah. <br /> (7) Kepada Kabupaten dan Kota diberi-kan otonomi yang luas, sedangkan pada Propinsi otonominya terbatas. Kewenangan yang ada pada Propinsi adalah otonomi yang sifatnya lintas kabupaten dan kota. Di samping itu kewenangan pada bidang-bi-dang tertentu yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota. <br /> (8) Wilayah Propinsi ditetapkan pula meliputi wilayah laut sepanjang 12 Mil di-hitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedangkan Wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 <br /><br />wilayah laut Propinsi (4 Mil). Dengan ke-wenangan ini memungkinkan Daerah un-tuk menggali potensi yang berada di lautan dalam upaya meningkatkan PAD. <br /> (9) Kelembagaan Daerah disamping DPRD sebagai lembaga legislatif, dibentuk pula kelembagaan eksekutif yaitu Kepala Daerah, Sekertaris Daerah, Dinas-Dinas Daerah atau Lembaga Staf teknis lainnya yang dapat dibentuk berdasarkan kebutu-han Daerah. Sedangkan kelembagaan yang ada di daerah seperti Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikotamadya Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kantor De-partemen dihapus. <br /> C. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Uu. No. 22/1999. <br /><br />Prinsip-prinsip otonomi daerah yang di-jadikan pedoman dalam implementasi Un-dang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ten-tang Pemerintahan Daerah dapat dikemuka-kan sebagai berikut : <br /> (1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta po-tensi dan keanekaragaman Daerah. (2) Pe-laksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi luas, dinamis, nyata dan bertanggungjawab dalam kerangka ne-gara kesatuan. <br /> (3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh Diletakkan pada Daerah Kabu-paten dan Kota, sedangkan otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. <br /><br />4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi Negara, sehing-ga tetap terjamin hubungan yang serasi an-tara Pemerintah Pusat dan Daerah serta an-tar Daerah. <br />5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, karenanya dalam suatu Daerah Kabupaten dan Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. <br /> <br /> <br /><br /> (6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi ba-dan legislatif DPRD, baik sebagai fungsi le-gislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaran Pemerintah-an Daerah. <br /> (7) Pelaksanaan asas Dekonsentrasi dile-takkan pada Daerah Propinsi dalam kedudu-kannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah ter-tentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. <br /> (8) Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerin-tah dan Daerah kepada Desa dengan diser-tai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta mempertanggungjawabkan kepada yang me-nugaskannya. <br /> Dengan telah dikeluarkannyanya bebera-pa macam Peraturan Pemerintah (PP) pada tanggal 6 Mei 2000, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan sebagai berikut : <br /> (1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Peme-rintah Daerah sebagai Badan Ekse-kutif Daerah. <br /> (2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepa-la Daerah beserta perangkat daerah lainnya seperti Dinas-Dinas Daerah. <br /> (3) Setiap Daerah dipimpin oleh Kepa-la Daerah sebagai kepala eksekutif, yang dalam bertugas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. <br /> (4) Kepala Daerah Propinsi disebut Gu-bernur yang karena jabatannya me-rangkap sebagai Kepala Wilayah yang merupakan wakil pemerintah. <br /><br />a. Dalam menjalankan tugas dan ke-wenangannya sebagai Kepala Dae-rah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD. <br />b. Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di-bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. <br /> (5) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Kepala Daerah Kota di-sebut Walikota. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Daerah, Bupati/ Wali-kota bertanggungjawab kepada DPRD. <br /> (6) Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas Daerah dan lembaga Tehnis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. <br /> (7) Sekertariat Daerah. <br /> a. Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. <br /> b. Sekretaris daerah Propinsi diang-kat oleh Gubernur atas persetu-juan pimpinan DPRD dari Pega-wai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. <br /> c. Sekretaris Propinsi karena jaba-tannya sekaligus merangkap seba-gai Sekertaris Wilayah. <br /> d. Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari PNS yang memenu-hi syarat. <br /> e. Sekretaris Daerah bertanggung-jawab kepada Kepala aerah yang mengangkat-nya. <br /> f. Apabila Sekretaris daerah berhala-ngan dalam melaksanakan tugas-nya, maka tugas Sekretaris Daerah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. <br /> (8) Dinas Daerah merupakan unsur pe-laksana Pemerintah Daerah. Dinas Daera<br/><br/>h dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS. yang memenuhi syarat atas usul Sekertaris Daerah. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada <br /><br /> <br /> <br /><br />Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. <br /> (9) Penyelenggaraan wewenang yang di-limpahkan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Gubernur (Propinsi) selaku Wakil Pemerintah dalam rangka asas Dekonsentrasi, dilaksanakan sepenuh-nya oleh Dinas Propinsi. <br /> (10) Kecamatan. <br /> a. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan (Camat). <br /> b. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dari PNS, yang memenuhi syarat. <br /> c. Camat bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota <br /> (11) Kelurahan. <br /> a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan (Lurah) <br /> b. Lurah diangkat dari PNS. yang memenuhi syarat oleh Walikota/ Bupati atas usul Camat <br /> c. Lurah dalam melaksanakan tugas-nya bertanggung jawab kepada Camat. <br /> (12) Pemerintahan Desa. <br /> a. Pemerintah Desa terdiri atas Kepa-la Desa yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. <br /> b. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat <br /> c. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan suara terbanyak, ditetap-kan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), dan disyahkan oleh Bupati. <br /> d. Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan. <br /> e. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain ber-fungsi mengayomi adat istiadat, <br /><br />membuat Peraturan Desa, menam-pung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pe-ngawasan terhadap penyelengga-raan Pemerintahan Desa. <br />D. Reorientasi Dan Perspektif Pelaksanaan Otonomi Daerah <br />Perluasan Otonomi Daerah sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupa-kan suatu peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas peme-rintahan, pembangunan dan kemasyarakat-an. Namun demikian dalam pelaksanaannya akan banyak ditemukan masalah dan kenda-la antara lain sebagai berikut : <br /> (1) Otonomi Daerah yang berarti kepe-milikan kewenangan atau otoritas lokal oleh daerah yang bersangkutan. Pada hakekat-nya hal ini merupakan pengembalian hak daerah untuk mengambil inisiatif dan pra-karsa kreatif bagi kepentingan masya-rakat. Dalam hal ini berarti pula secara administratif dan politis, maka daerah harus dapat secara terkendali dapat menyelengga-rakan kekuasa-annya tanpa banyak campur tangan Pemerintah Pusat. <br /> Hal ini penting oleh karena untuk meng-hindari bias operasional dari implementasi UU. No. 22/1999 akan muncul baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Dae-rah. Bias operasional ini dapat berupa ketidakjelasan atau kerancuan mekanisme dilapangan maupun ketumpang tindihan fungsional kelembagaan. <br /> (2) Otonomi daerah harus diimplemen-tasikan dalam kerangka orientasi agar dae-rah benar-benar mampu mengambil inisia-tif dan prakarsa kreatif menuju keberlangsu-ngan dan keberhasilan pembangunan daerah yang pada gilirannya nanti, inisiatif dan prakarsa kreatif daerah itu akan dilaksa-nakan sendiri dan penentuan hasilnya juga <br /><br /> <br /> <br /><br />akan kembali kepada daerah yang bersangkutan. <br /> (3) Implementasi otonomi daerah harus di-dukung oleh segenap kemampuan Peme-rintah Daerah, struktur kelembagaannya dan masyarakat daerah itu sendiri. Kemam-puan tersebut secara nyata harus memiliki tiga komponen dasar berupa kemampuan peren-canaan, kemampuan pelaksanaan dan ke-mampuan kontrol atau pengawasan. Sehi-ngga dengan demikian ke tiga demensi ini yang akan dapat menggerakkan roda pemba-ngunan di daerah secara otonom dan ber-orientasi pada kepentingan masyarakat. <br /> (4) Pemerintah Daerah harus melakukan penataan restrukturisasi kelembagaan dae-rah agar kondusif bagi pelaksanaan otono-mi. Karenanya, arah restrukturisasi harus di-tujukan pada penataan kelembagaan sesuai kebutuhan daerah setempat seperti dalam membentuk Dinas <br /> Daerah atau penyatuan kelembagaan Kanwil/Kandep kedalam Dinas Daerah me-nuju kelembagaan yang efektifitas dan efi-sien sehingga tidak terjebak pada terjadi-nya keruwetan-keruwetan birokratis pasca perluasan otonomi daerah. <br /> (5) Proses restrukturisasi kelembagaan daerah harus diiringi dengan penyiapan apa-ratur Pemerintah sebagai sumberdaya manu-sia yang benar-benar profesional dan visi-oner. Sumber Daya Manusia ini nantinya harus dapat diatur dan dikelola secara tepat dalam suatu iklim kerja yang dinamis dan demokratis, baik menyangkut rekruitmen, seleksi dan penempatan maupun pengem-bangan karier serta komposisi prestasi. Dengan demikian aparatur Pemerintah ini akan dapat menggerakkan lembaga-lembaga daerah melalui ide dan prakarsa-prakarsa kreatif menuju terwujudnya otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan. <br /> (6) Untuk dapat tercapainya otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan terse-but, maka yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah diperlukan adanya <br /><br />persepsi yang sama dari semua pihak, baik para pengambil keputusan dan pelaksana-nya, serta masyarakat luas terutama masya-rakat di daerah yang nantinya akan merasa-kan hasilnya melalui pemberdayaan dalam kerangka mencapai masyarakat madani yang diharapkan bersama akan segera dapat ter-wujud. <br />Karenanya, pada bagian akhir tulisan ini dapat dikemukakan format disain otonomi daerah sebagai implikasi dari kebijaksana-an reformasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut : <br /> (1) Demokratisasi akan berjalan secara lebih transparan penuh keterbukaan dan semakin menumbuhkan peran dan kemam-puan masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-ngunan. <br /> (2) Kemandirian daerah dalam menye-lenggarakan urusan rumah tangganya akan semakin terwujud sehingga mampu meng-hadapi segenap tantangan, hambatan, gang-guan dan ancaman yang akan selalu meng-hadang pada masa-masa mendatang. <br /> (3) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat memberdayakan kemampuan pemerintah daerah dalam me-nyelenggarakan urusan rumah tangga dae-rahnya. <br /> (4) Pelimpahan kewenangan kepada Daerah dalam penyelenggaraan urusan pe-merintahan akan diberikan secara luas, mes-kipun masih dalam bingkai negara kesa-tuan. Dalam hal ini distribusi kewenangan yang jelas kepada Daerah menjadi hal yang penting dibanding jenis urusan itu sendiri. <br /> (5) Pelimpahan kewenangan harus ter-wujud dengan adanya pendekatan pengam-bilan keputusan atas sesuatu kegiatan pe-merintahan dan pembangunan pada peme-rintahan Daerah Kabupaten dan Kota, ter-utama dalam proses-proses pemberian per-<br /><br /> <br /> <br /><br />ijinan yang mendorong terwujudnya iklim investasi yang kompetitif. <br />(6) Mendorong adanya privatisasi pe-nyelenggaraan sebagian urusan pemerintah (desentralisasi pelayanan publik) kepada pihak swasta dan LSM/NGO secara bertahap dengan secara cermat harus tetap memper-hatikan kondisi dan kemampuan masyara-kat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah tetap bertindak sebagai pengatur dalam melaku-kan desentralisasi pelayanan publik. <br />E. Penutup <br />Dengan uraian yang telah dikemu-kakan, dapat disimpulkan bahwa paradigma otonomi daerah menuntut suatu arah kebi-jakan reformasi penyelenggaraan pemerin-tahan, pada upaya memberi ruang pada daerah yang memungkinkan peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses kebijakan pemerintahan dan pembangunan. <br /> <br /><br />P.<br />DAFTAR PUSTAKA <br /><br />Mawhood Philip, Local Government in The Third World, John Wiley & Sons, Toronto, 1983 <br />Gerry Stoker, Governance as Theory : Fife Proposition, The Privatisation of Urban Services in Europe, 1997. <br />Faisal Tamin, Reformasi dan Reorientasi Paradigma Otonomi Daerah (Makalah), Seminar HMI Cab. Malang, 1998. <br />Henry Teu<br/><br/>ne, Local Government and Democratic Political Development, Annals AAPSS, 1996. <br />Solinger J. Dorothy, Despite Decentrali-zation : Disadvantages, Dependence and Ongoing Central Power in the Inland-the Case of Wuhan (Journal), The China Quarterly, 1996. <br />Syamsuddin Agus, Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Makalah), Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso, 2000. <br />Thomas G. Kingsley, Prespectives on Devolution (Journal), The American Planning Assosiation, Chicago, 1996. <br />Trilaksono N., Prospek Otonomi Daerah : Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Makalah), Pentaloka DPRD Kotamadya Pasuruan, 2000. <br />Moch. Mafud MD. Reformasi Tatanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Makalah), Seminar Otonomi Daerah Unibraw, 2000.

REFORMASI DAN REORIENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH Trilaksono Nugroho Drs. Trilaksono Nugr...

Baca selengkapnya »

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DI KEL. BANDULAN KEC. SUKUN KOTA MALANG) <br />Community Participation in Poverty Eradication Program (Study of Implementation on Urban Poverty Project at Bandulan Village – Sukun Malang) <br /><br />HADI SOEKAMTO <br />FMIPA Universitas Negeri Malang <br />RIYADI SOEPRAPTO <br />FIA Universitas Brawijaya <br /> <br /> <br /><br />IRWAN NOOR <br />FIA Universitas Brawijaya <br />ABSTRACT <br />The development strategy which is oriented on the people centered development requirest direct involvement of the community as recipient of the development program (development paticipation). Since only with the program recipient’s participation, then the outcome of the development would fit to the aspiration and needs of the community. The community participation occurs if the conductor or the one in charge of the development program in the area are the people, organization, or institution with trusted integrity, and if the program has managed to touch the core of the problem that they suffered and can be beneficial to their welfare. <br />The autorization to local community which is not only to conduct the project or developmental program, but also to manage the project which will encourage the community to give all their potential and ability for the success of the project /program. In turn, the capability of the local community will increase as a result of the increasing ability and capacity of the community. <br />Key words: community participation, Urban Poverty Eradication Program. <br />ABSTRAK <br />Strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia (people centred development) dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan hidupnya. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek atau program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat akan menjadi lebih baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. <br />Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan <br /> <br /> <br /><br />PENDAHULUAN <br />Dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan dimana jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan bertambah banyak, maka sejak tahun 1999 pemerintah telah meluncurkan P2KP singkatan dari Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (Urban Poverty Project). Program ini masih berada dalam platform program jaring pengaman sosial (social safety net) dengan menitik beratkan pada upaya pemberdayaan komunitas (community empowerment) yang relatif berbeda dengan program JPS lainnya yang deterapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, P2KP meletakkan sasaran utamanya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tergolong kalangan ekonomi lemah untuk ditumbuhkan kemandiriannya. Sehingga bukan masyarakat miskin secara perseoranganlah yang akan diberdayakan, melainkan sejumlah orang dalam masyarakat yang tergabung dalam suatu wadah KSM yang dikenai tindakan (treatment) berupa pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif. <br /> <br /> <br /><br />Masalah kemiskinan yang dihadapi, terutama, oleh negara-negara yang sedang berkembang memang sangatlah kompleks. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (Sumodiningrat, 1998: 26). Seringkali pemikiran mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan pada segi-segi emosional atau perasaan yang diselimuti oleh aspek moral dan kemanusiaan, ataupun masih bersifat partisan karena bersangkut paut dengan alokasi sumber daya, sehingga usaha memahami hakekat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Akibat yang dialami dengan keadaan seperti ini adalah, usaha penanggunalangan kemiskinan bersifat parsial, tidak komprehensif, serta hasil yang dicapai dari segala upaya penanggulangan tersebut menjadi tidak tepat sasaran (Suparlan, 1993). <br />Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998: 46 -47) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan. <br />Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu. Setiap upaya penanggulangan kemiskinan yang mengabaikan kedua hal tersebut tidak hanya cenderung tidak efektif, tetapi pada tempatnya dicurigai sebagai retorika belaka (Baswir, 1999:18). <br />Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko dkk, 1997: 179). Arah baru strategi pembangunan diwujudkan dalam bentuk: (1) upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat, (2) pemantapan otonomi dan desentralisasi, dan (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 1999: 82). Untuk merealisir arah baru pembangunan tersebut, maka pemerintah perlu lebih mempertajam fokus pelaksanaan strategi pembangunan yaitu melalui penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangnan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan model pembangunan partisipatif yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada<br/><br/> kepentingan rakyat (good governance). <br /> <br /> <br /><br />Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999: 223). Berdasarkan model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. <br />Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarati penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang diserahi tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan di wilayahnya. Dengan menguatnya kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat yang diterima dan dipercaya oleh warga masyarakatnya, jika program pembangunan diserahkan pelaksanaannya kepada lembaga tersebut, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tergolong tinggi. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. <br />Melalui kadar partisipasi dan peran aktif masyarakat yang tinggi, penguatan masyarakat sasasaran program dapat terwujud. Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, adalah hasil atau dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan masyarakat tersebut dapat dilihat dari: (1) dimensi pemberdayaan masyarakat miskin, (2) dimensi terwujudnya kemandirian masyarakat miskin, dan (3) dimensi perekonomian rakyat. Dimensi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan terutama dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonominya. Dimensi kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Sedang dimensi perekonomian rakyat dapat ditandai oleh tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri. <br />Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kadar partisipasi masyarakat Kelurahan Bandulan dalam rangka implementasi P2KP?, (2) Bagaimanakah upaya BKM Kelurahan Bandulan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?, dan (3) Kendala apa saja yang dijumpai BKM Bandulan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini berusaha mencari data dan informasi yang difokuskan pada: (1) Kadar partisipasi masyarakat dalam P2KP, (2) Upaya BKM meningkatkan partisipasi masyarakat, dan (3) Kendala yang dihadapi BKM dalam upaya meningkatkan kadar partisipasi masyarakat. <br /> <br /> <br /><br />METODOLOGI PENELITIAN <br />Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (Qualilative Research). Yang dipilih sebagai lokasi pada penelitian ini adalah Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (key informan) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik “snow ball sampling” atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. <br />Adapun informan kunci yang dipandang sesuai dengan fokus penelitian dimaksud adalah Ketua BKM Kelurahan Bandulan, beberapa Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Tokoh masyarakat dalam hal ini Ketua RW/RT tempat di mana KSM berada. Selain dari keterangan dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau fokus penelitian. Demikian juga dokumen-dokumen yang berfungsi memperjelas hakekat dan substansi dari permasalahan penelitian dijadikan sumber data berikutnya. <br />Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan, dalam penelitian ini dilakukan 3 (tiga) tahap proses pengumpulan data yaitu: <br /> <br /><br /> <br /> . Pada Saat Memasuki Lokasi Penelitian (Getting in), peneliti melakukan pendekatan yang bersifat informal (informal approach) terhadap subyek penelitian agar tercipta kondisi yang menunjang berlangsungnya proses pengumpulan data secara akurat dan bebas bias. <br /> <br /> <br /> . Saat Berada di Lokasi Penelitian (Getting along), peneliti berusaha untuk tetap diterima dilingkungan masyarakat setempat dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan mereka dan memperhatikan adat dan kebiasaan yang ada di lokasi penelitian. <br /> . Saat Pengumpulan Data Penelitian (Logging the data), peneliti menggunakan seluruh kemampuannya untuk mencari dan mengunmpulkan data/informasi yang diperlukan, dengan menggunakan teknik: Wawancara mendalam (in-depth interview); Pengamatan langsung (direct observation); dan Dokumentasi (documentation) <br /> <br /><br />Untuk menganalisis data penelitian di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Model analisis interaktif ini meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: Reduksi Data (data reduction); Penyajian Data (data display); Menarik Kesimpulan/Verifikasi (conclusion or verification). <br />Agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diakui dan diterima oleh para pengambil manfaat (users), maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek: Derajat Kepercayaan (credibility), Keteralihan (transferability), Ketergantungan (dependebility), dan Kepastian (comfirmability) <br /> <br /><br />HASIL PENELITIAN <br />P2KP memandang kemiskinan bukan sekedar persoalan ekonomi saja, akan tetapi lebih menekankan pada persoalan keadilan khususnya keadilan dalam memperoleh kesempatan berusaha. Untuk itu upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan pada usaha memberantas sumber ketidak adilan, yakni dengan menggunakan tiga pilar, yaitu: <br /> . Tersedianya aturan main (rule of the game) yang adil dan disepakati bersama oleh semua pihak <br /> . Tersedianya institusi/lembaga yang dipercaya oleh semua pihak untuk menjalankan aturan main yang disepakati dengan jujur dan terbuka, dan <br /> . Terciptanya kesadaran kolektif seluruh warga komunitas secara bersama menjaga, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan main. <br /><br />Dengan demikian P2KP memberi wewenang kepada masyarakat Kelurahan untuk membentuk kelembagaannya sesuai keinginan mereka sendiri. <br />Untuk membentuk kelembagaan komunitas yang memadai, maka diperlukan suatu proses yang cukup memakan waktu dan pemikiran sehingga P2KP memberi kebebasan kepada Masyarakat untuk menentukan apakah lembaga kemasyarakatan yang sudah ada (seperti LKMD, FMK, atau sejenisnya) dapat difungsikan atau tidak. Jika tidak, maka masyarakat perlu membentuk lembaga baru yang beranggotakan seluruh komponen masyarakat seperti Kelompok Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, perwakilan RT/RW yang diberi nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM inilah yang bertugas menjalankan upaya pemberdayaan komunitas warga kelurahan khususnya yang termasuk k<br/><br/>e dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud, maka BKM akan menghadapi tiga hambatan besar yakni: <br /> . Hambatan yang melekat pada individu masyarakat seperti halnya ketrampilan, pengetahuan, dan motivasi masyarakat yang masih rendah, <br /> . Hambatan yang terkait dengan ekonomi yaitu seperti kurangnya modal dan peralatan untuk berusaha, kemampuan/ketrampilan berusaha yang sangat minim, serta tidak memiliki akses terhadap pasar, <br /> . Hambatan yang terkait dengan kondisi lingkungan, seperti halnya sanitasi yang tidak sehat, tempat tinggal yang kumuh, sarana prasarana penunjang untuk melakukan usaha tidak mendukung, dan lain sebagainya. <br /><br /> <br /> <br /><br />P2KP Kelurahan Bandulan <br /> <br /> <br /><br />Agar terlepas dari ketiga hambatan tersebut, maka di dalam P2KP menggunakan strategi Tri Bina, yang meliputi <br /> . Bina Sosial, yang berusaha menghilangkan hambatan individual dengan cara memberi bantuan dana hibah guna membiayai kegiatan pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin <br /> . Bina Usaha/Ekonomi, yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan berusaha yakni dengan menyediakan pinjaman dana bergulir untuk mengembangan usaha ekonomi produktif dengan bunga rendah, dan <br /> . Bina Lingkungan, yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan kondisi lingkungan yang buruk dengan jalan menyediakan bantuan dana hibah guna memperbaiki sarana/prasarana dasar lingkungan sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan usahanya dengan layak. <br /><br />Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan (P2KP) di Kelurahan Bandulan harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut: <br /> <br /><br />a. Prinsip Demokrasi <br />Setiap kebijakan atau pengambilan keputusan dalam P2KP harus mengutamakan dan menguntungkan lebih banyak orang daripada segelintir individu atau sekelompok kecil orang. <br />b. Prinsip Partisipasi <br />Setiap program yang dilaksanakan di BKM Kelurahan Bandulan harus melibatkan secara aktif semua komponen masyarakat yang terlibat dan terkena program baik dalam rangka perencanaan maupun pada pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki hasilnya serta menjaga keberlangsungannya. Oleh karena itu semua program P2KP harus dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan inisiatif dari bawah dan maupun membangkitkan keterlibatan aktif sebagian besar warga masyarakat. <br />c. Prinsip Transparansi <br />Semua program yang telah dan akan dilaksanakan di BKM Kelurahan Bandulan harus dikelola secara terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak, baik yang secara langsung terkait dengan program maupun pihak lain yang memerlukan. Pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang diajukan KSM dan didanai oleh P2KP, termasuk pengelolaan keuangannya harus dapat dilihat, disaksikan dan dinilai warga masyarakat. Demikian juga dengan pemberian penghargaan atau sanksi, harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terkait. <br />d. Prinsip Akuntabilitas <br />Setiap pengelolaan program khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan yang dilaksanakan di BKM Kelurahan Bandulan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan ketepatan sasarannya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan sebagai pemilik aset (stick holders). Oleh karena itu pengelolaan keuangan termasuk reputasi pengelolaannya harus dapat dipercaya, dapat dimonitor dan dievaluasi secara langsung, mudah dan murah oleh masyarakat. Seluruh pengeluarannya harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun kemanfaatannya. <br /> <br /> <br /><br />e. Prinsip Desentralisasi <br />Setiap keputusan yang diambil di BKM Kelurahan Bandulan harus memberikan kewenangan kepada pihak yang paling dekat dengan penerima manfaat, yakni warga komunitas atas setidak-tidaknya anggota KSM. <br />Tujuan dari P2KP di Kelurahan Bandulan adalah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan seluruh warga masyarakat kelurahan, melalui: <br />1 Penyediaan dana pinjaman dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembukaan lapangan usaha baru, <br />2 Penyediaan dana hibah untuk keperluan peningkatan prasarana – sarana dasar lingkungan yang dapat menunjang kegiatan usaha warga masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, <br />3 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan perseorangan dan keluarga miskin melalui usaha bersama berlandaskan kemitraan, sehingga mampu menumbuhkan usaha baru yang bersifat produktif, <br />4 Penyiapan, pengembangan, pemantapan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan sehingga dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, dan <br />5 Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana – sarana dasar lingkungan. <br /><br />Sasaran yang ingin dicapai dari program P2KP di Kelurahan Bandulan dapat di bagi menjadi sasarn umum dan sasaran khusus. Sasaran secara umumnya adalah bahwa segala bentuk bantuan yang disediakan oleh P2KP hanya ditujukan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Kelurahan Bandulan. Sedangkan sasaran khususnya adalah bahwa penerima bantuan P2KP hanya kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang terbentuk dari sekumpulan orang perorang yang berasal dari keluarga miskin guna secara bersama mengikatkan diri untuk menerima, mengelola, bertanggung jawab terhadap bantuan dana yang telah diterimanya. Bentuk bantuan yang disediakan oleh P2KP dapat berupa: <br /> <br /> <br /><br />1 Bantuan kredit modal kerja bergulir untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, <br />2 Bantuan dana hibah untuk biaya pembangunan atau perbaikan prasarana – sarana dasar lingkungan, <br />3 Bantuan dana hibah untuk biaya pelatihan ketrampilan kerja dalam rangka penciptaan lapangan usaha baru. <br /> <br /> <br /><br />Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bandulan Dalam Pelaksanaan P2KP <br />Partisipasi masyarakat Kelurahan Bandulan dalam program P2KP dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini tampak pada keberhasilan BKM Bandulan mencatatkan diri sebagai BKM pertama yang memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPKN untuk wilayah Kota dan Kabupaten Malang (Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus BKM Periode tahun 2000/2001). Disamping itu juga BKM Bandulan merupakan BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan bantuan dana kredit ke KSM, sehingga proses pencairannya harus dihadiri langsung oleh Pihak Penanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kota Malang dalam hal ini Kepala BAPPEDA beserta jajarannya. <br />Keberhasilan tersebut tidak akan pernah diraih oleh BKM Kelurahan Bandulan, apabila kerja keras pengurus tidak didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dimaksud adalah berupa peran aktif masyarakat dalam mewujudkan atau membentuk kelembagaan BKM sebagai syarat utama penetapan lokasi menjadi Kelurahan target penerima bantuan P2KP. Hanya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (yaitu sekitar 1,5 bulan) seluruh komponen masyarakat Kelurahan Bandulan berhasil membentuk kepengurusan BKM, dalam suatu musyawarah warga Kelurahan Bandulan dengan acara tunggal rapat pembentukan dan pemilihan pengurus BKM pada tanggal 9 Februari 2000 (Berta Acara Pembentukan BKM, 2000). <br />Peran masyarakat khususnya warga kelurahan Bandulan yang tergolong pada keluarga kurang mampu sangat antusias merespon program BKM, terutama dalam mengajukan usulan kredit sebagai KSM. Partisipasi masyarakat tersebut bukan sesuatu yang dianggap sudah wajar adanya, sebab seseorang untuk mengajukan suatu usulan kredit (dalam P2KP) disyaratkan untuk terlebih dahulu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta membuat/mengisi Formulir Usulan Kredit yang menuntut suatu kecermatan dan keakuratan, utamanya menyangkut rincian kebutuhan, modal swadaya awal, perkiraan pemasaran, dan lain sebagainya. Mengingat tingkat pengetahuan dari warga masyarakat yang tergolong kurang mampu relatif masih rendah, maka keharusan membuat usulan yang istilah kerennya proposal membuat masyarakat harus berupaya lebih keras lagi seperti misalnya berkonsultasi dengan pengurus BKM atau dengan Fasilitator Kelurahan (FASKEL). <br />Walaupun menurut beberapa kalangan masyaraka<br/><br/>t adanya keharusan menyusun proposal bantuan kredit adalah sesuatu yang biasa, namun bagi masyarakat kalangan bawah yang tergolong miskin hal itu menjadi luar biasa dan sangat memberatkan. Ditambah lagi pada masa-masa awal pelaksanaan P2KP, di seluruh Indonesia umumnya dan di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang khususnya, Form-form yang harus diisi oleh KSM calon penerima bantuan masih belum baku dan sering berubah-ubah. Dari keadaan yang demikian itu maka banyak KSM yang mengalami ‘frustasi’ dan tidak sudi lagi memperbaiki proposalnya, sehingga pada akhirnya mereka tidak jadi mengajukan usulan bantuan kredit dari P2KP. <br />Kadar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP bisa dibilang cukup tinggi, walaupun hanya pada tahapan untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahapan perencanaan dan pengamanan terhadap keberlangsungan program masih belum nampak. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat untuk mengikuti program P2KP di Kelurahan Bandulan sangat tinggi, walaupun kemampuan BKM untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas. Ini terlihat dalam antrian proposal yang sudah masuk di BKM, namun sampai penelitian dilaksanakan masih belum dapat direalisasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun toh pada akhirnya mereka bersedia berpartisipasi untuk mengikuti program yang disediakan oleh proyek. Dengan demikian masyarakat akan aktif berperan dalam suatu program pembangunan, apabila mereka dapat merasakan sendiri dan terbukti bisa menguntungkan dirinya. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br />Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat <br />Mengingat betapa pentingnya partisipasi kelompok masyarakat, utamanya yang menjadi kelompok sasaran (target group), dalam mencapai tujuan proyek/program pembangunan, maka sangat diperlukan upaya konkret dari pihak penyelenggara pembangunan untuk menggalang partisipasi mereka. Untuk memupuk dan menggalakkan partisipasi aktif kelompok masyarakat sasaran, maka BKM Bandulan telah melakukan beberapa upaya yang konkret seperti berikut. <br />a. Menggalakkan Sosialisasi P2KP <br />Upaya menggugah peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Bandulan melalui sosialisasi, diawali pada tahap mempersiapkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Karena eksistensi BKM merupakan syarat utama dan pertama diluncurkannya proyek P2KP di suatu Kelurahan atau Desa. Oleh karena itu pihak-pihak terkait yang terdiri dari pihak Pemerintah Daerah yang dalam hal ini BAPPEDA menugaskan aparatnya yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), bersama pihak Konsultan Managemen Wilayah (KMW) menugaskan Fasilitator Kelurahan (Faskel) untuk mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan. <br />Di kelurahan Bandulan sosilisasi ke-P2KP-an dilaksanakan di setiap Rukun Warga dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di satuan wilayah tersebut. Acara sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan seluk beluk program P2KP yang pada intinya berbeda dengan program Jaring Pengaman Sosial (social safety net) yang telah ada sebelumnya. Dari sekitar antara dua sampai tiga kali sosialisasi di masing-masing RW, akhirnya terbentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing-masing RW. KSM tersebut merupakan salah satu komponen pembentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) disamping aparat RT/RW dan tokoh masyarakat dalam suatu Kelurahan. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh tim persiapan P2KP di Kelurahan Bandulan ini sangat efektif menggalang partisipasi masyarakat setempat, hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan BKM Kelurahan Bandulan terbentuk tidak terlalu memakan banyak waktu, yakni hanya sekitar satu setengah bulan saja (wawancara dengan PJOK Kecamatan Sukun, 2002) <br />Selanjutnya untuk tahap pemantapan P2KP, BKM Kelurahan Bandulan tetap melaksanakan sosialisasi. Salah satunya adalah Pengurus BKM mendatangi acara pertemuan warga di masing-masing RW dan meminta waktu untuk memberikan informasi ke-P2KP-an serta perkembangan pelaksanaan P2KP khususnya yang telah dinikmati oleh masing-masing warga RW setempat. Dalam acara sosialisasi berupa penyampaian informasi tersebut terjadi dialog atau tanya jawab yang sangat responsif antara pengurus BKM dengan warga masyarakat RW yang dikunjungi. Dari acara itulah banyak diperoleh saran dan masukan dari warga dan aparat RT/RW untuk ikut mensukseskan dan bahkan mengupayakan mengamankan aset BKM yang berupa dana bergulir untuk seluruh komponen masyarakat Kelurahan. <br />Upaya sosialisasi tentang P2KP juga dilaksanakan oleh pengurus BKM dengan memberikan informasi, harapan, serta aturan main P2KP kepada seluruh anggota KSM yang menerima bantuan dana kredit yang disajikan pada setiap pencairan dan penanda tangan kontrak kredit ekonomi produktif. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di kantor BKM agar setiap anggota KSM yang menerima bantuan kredit, dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana agenda program BKM Bandulan, jumlah KSM dan jumlah warga yang sudah menikmati bantuan P2KP, jumlah dana yang sudah dicairkan kepada seluruh KSM, termasuk jumlah dana hibah yang telah disalurkan BKM kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, baik berupa bantuan pembangunan sarana prasaran dasar lingkungan maupun bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu (Wawancara dengan Ketua BKM, 2002). <br /> <br /> <br /><br />b. Meningkatkan Jalur Komunikasi Dan Informasi <br />Para pengurus BKM Bandulan sangat menyadari bahwa partisipasi warga masyarakat kelompok sasaran terhadap semua program pembangunan, akan sangat tergantung kepada kelancaran komunikasi informasi antara penyelenggara dengan penerima manfaat. Oleh karena itu BKM Bandulan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakatnya telah melakukan upaya membuka jalur komunikasi kepada masyarakat. Salah satu jalur tersebut yaitu berupa menyebarkan masing-masing satu eksemplar untuk setiap hasil atau laporan penyelenggaraan program kepada setiap Ketua RW untuk diteruskan kepada aparat dibawahnya. Jalur komunikasi lainnya yaitu telah menyediakan Papan Pengumuman yang diletakkan di depan Kantor BKM, dan memasang enam buah Papan Informasi yang khusus berisi informasi ke-P2KP-an dan diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga dari ke enam RW di lingkungan Kelurahan Bandulan. <br /> <br /> <br /><br />Saluran komunikasi lain yang telah disediakan oleh BKM Bandulan adalah berupa kotak saran yang diletakkan di depan Kantor Kelurahan Bandulan. Namun menurut informasi dari Ketua BKM Bandulan, Kotak Saran yang telah lama disediakan untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat ternyata sampai penelitian ini dilakukan masih belum pernah digunakan oleh warga masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian keefektifan dari jalur/saluran komunikasi berupa Kotak Saran ini belum terlihat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan dan penyempurnaan kinerja pengurus BKM. <br />Lain halnya dengan jalur Komunikasi berupa Papan Informasi, dimana dengan dimuatnya Nama-nama KSM beserta nama para anggota yang menunggak angsuran kredit yang telah diterimanya, ternyata dapat secara efektif menggugah yang bersangkutan untuk melunasi tunggakannya. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan termuatnya nama-nama mereka dalam daftar penunggak mereka merasa malu diketahui oleh warga masyarakat lain di wilayahnya. <br /> <br /><br />c. Pemberian Insentif Dan Penghargaan <br />Upaya lain yang telah dilakukan oleh BKM Bandulan dalam rangka meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat penerima manfaat adalah dengan jalan memberi insentif kepada KSM yang dapat menunjukkan usaha membina para anggotanya untuk tertib membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya serta tidak pernah menunggak membayar angsuran selama masa kontrak kredit berlangsung. Insentif dimaksud yaitu berupa pengembalian satu kali jumlah uang jasa pinjaman KSM pada bulan terakhir. Selain insentif tersebut ditambah dengan pemberian penghargaan berupa kesempatan untuk diprioritaskan mendapat pinjaman berikutnya, jika KSM yang bersangkutan hendak mengajukan lagi usulan bantuan kredit ekonomi produktif. <br />Dengan adanya pemberian insentif ters<br/><br/>ebut ternyata di BKM Bandulan sangat besar maknanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan program P2KP. Hal ini terbukti pada jumlah KSM yang menunggak angsuran kredit hanya sebagaian saja yakni sekitar 30 % dari jumlah semua KSM yang menerima bantuan dana kredit ekonomi produktif. <br /> <br /> <br /><br />d. Merevisi Dan Menyesuaikan Aturan-Aturan <br />Berdasarkan pengalaman selama menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan melalui P2KP ini, maka BKM Bandulan perlu mengadakan perubahan ataupun penyesuaian peratutan-peraturan. Seperti halnya dalam mengajukan usulan kredit, selama ini pemohon tidak perlu minta persetujuan suami/istrinya, sehingga apabila terjadi masalah dengan angsuran yang wajib diselesaikan oleh penerima bantuan tersebut pihak BKM tidak dapat memaksa pihak suami/istri yang bersangkutan ikut bertanggung jawab. Berdasarkan pengalaman ini, maka direvisilah aturan tentang hal ini menjadi usulan bantuan kredit harus memperoleh persetujuan pihak suamu/istri si pemohon. <br />Selain dari pada itu pengajuan proposal bantuan kredit P2KP di Kelurahan Bandulan harus diketahui dan ditanda tangai oleh aparat RT atau RW setempat. Hal ini merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya, di mana proposal tidak perlu mendapat tanda tangani oleh aparat RT/RW. Perubahan ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan yang dilakukan BKM Bandulan sebagai akibat dari pengalaman selama ini. Ketika pengurus BKM mengundang seluruh aparat Kelurahan beserta jajarannya dalam cara Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja BKM Periode 2000/2001, terungkap bahwa pihak RT maupun RW tidak mengetahui siapa saja dari warganya yang menerima bantuan kredit, apalagi disuruh ikut mengawasi atau menghimbau warganya agar tidak menunggak. Sehingga dengan demikian pihak RT/RW tidak bersedia ketika diminta perpartisipasinya untuk ikut mengamankan aset masyarakat Kelurahan yang dikelola oleh BKM. <br />Ketentuan tanggung renteng yang diberlakukan terhadap warga dari suatu wilayah RW, dimana apabila dalam suatu wilayah RW terdapat satu atau lebih KSM yang tidak dapat melunasi angsuran kreditnya, maka KSM yang telah mengajukan usulan bantuan kredit sewilayah RW yang bersangkutan tidak/belum dapat direalisasikan sampai terlunasinya sisa tunggakan angsuran. Ketentuan ini menjadi salah penghambat dan banyak mendapatkan kritik yang tajam dari para pelaku P2KP ditingkat RW khususnya dari warga RT–RT lain yang merasa tidak pernah menunggak atau bahkan termasuk KSM yang mendapat perhargaan. Oleh karen itu berdasarkan pertimbangan prinsip keadilan, maka ketentuan tanggungrenteng tidak dikenakan kepada satuan wilayah RW melainkan dipersempit menjadi satuan RT. Sehingga masyarakat suatu RT harus ikut menanggung kewajiban melakukan tekanan kepada KSM “nakal” yang ada di wilayahnya jika tidak ingin kesempatan menerima bantuan kreditnya ditunda realisasinya. <br /> <br /> <br /><br />Berkaitan dengan ketentuan denda bagi para KSM yang menunggak belum lama ini direvisi menjadi dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah angsuran bulan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena banyak KSM yang belum dapat membayar nilai angsuran yang terdiri dari pokok ditambah jasa, seringkali menitipkan uang seadanya pada Kasir dan baru dimasukkan sebagai angsuran setelah cukup nilainya pda bulan berikutnya. Dengan demikian perolehan jasa yang seharusnya diterima BKM pada bulan tersebut menjadi berkurang, sehingga BOP bulan tersebut lebih kecil dari biasanya. Untuk itu agar KSM tidak meremehkan kewajibannya untuk membayar angsuran secara utuh, maka ketentuan denda diberlakukan walaupun nilainya relatif kecil yakni sebesar satu persen dari jumlah tunggakan bulan yang bersangkutan (Keputusan BKM, 2002). <br /> <br /><br />e. Mengoptimalkan Kinerja Pengurus <br />Optimalisasi kinerja dari para pengurus BKM sangat dituntut apabila menginginkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP. Upaya mengoptimalkan fungsi dan peran para pengurus di BKM Bandulan telah dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama, adalah mengangkat seorang Juru tagih dan seorang Karyawan Tetap sebagai staf administrasi sekaligus merangkap kasir. Kedua, dibentuknya satuan tugas dari para anggota pengurus BKM menjadi satuan tugas Konsultasi Klinik P2KP dan satuan tugas Penilai Kelayakan Proposal KSM. <br />Upaya mengangkat Juru Tagih dan Karyawan tetap ini sangat dirasakan efektifitasnya karena pelayanan kepada KSM menjadi lebih teratur dan tertib. Dengan adanya Juru Tagih kuantitas KSM yang bermasalah semakin hari semakin berkurang, sebab ada petugas yang khusus menangani setiap KSM yang tercatat kurang baik dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman usaha ekonomi produktif. Demikian juga dengan adanya seorang Staf Administrasi, walaupun volume pekerjaan semakin meningkat namun tidak mengalami kesulitan, sebab sudah ada karyawan yang siap mengerjakan sampai tuntas. Yang paling dirasakan manfaatnya dari penambahan staf administrasi ini adalah terutama terhadap pelayanan kepada KSM, yaitu selalu ada staf yang siap membantu dan menampung/menerima pembayaran angsuran setiap hari dalam jam-jam kerja. <br />Selanjutnya berkaitan dengan pembentukan satuan tugas dai para pengurus BKM, satuan tugas Konsultasi Klinik P2KP bertugas memberikan saran dan perbaikan terhadap para KSM yang mengalami kesulitan dalam membuat dan menyusun proposal pengajuan kredit P2KP. Satgas ini berkedudukan atau stand bay di kantor BKM. Yang dipilih untuk menjadi satgas Konsultasi Klinik ini dalah Bapak <br />H. Djarkasi dan Edy Irawan, SE. Sedangkan Satgas Penilai Kelayakan Proposal KSM adalah petugas yang melakukan survey dan penilaian guna menentukan skor nilai di dalam Instrumen Penilaian, sehingga setiap KSM bisa diketahui layak tidaknya untuk menerima bantuan kredit P2KP. Yang bertindak sebagai anggota Tim Penilai Kelayakan Usulan KSM adalah semua Anggota Pengurus kecuali yang telah dipilih sebagai tim Konsultasi Klinik P2KP. Adapun Instrumen Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8. <br /> <br /> <br /><br />f. Mereformasi struktur pengurus <br />Selain dari upaya yang telah dikemukakan sebelumnya, BKM Bandulan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan juga melakukan mengadakan reformasi struktur kepengurusannya. Hal ini dilakukan karena penempatan personil pengurus yang lalu sudah dirasa kurang memadahi, yang disebabkan selain adanya perangkapan jabatan penting juga terdapat pengurus yang oleh sesuatu hal tidak dapat mencurahkan sepenuhnya kesempatan dan perhatiannya pada tugas-tugas di BKM. <br />Perangkapan jabatan yang semula terjadi dalam jabatan Bendahara BKM dengan Ketua UPK, oleh karena semakin bertambahnya volume tugas pekerjaan BKM, maka perangkapan jabatan tersebut dirasakan kurang memadai lagi. Sehingga diadakan perubahan susunan pengurus menjadi berikut yaitu Bendahara BKM tetap dijabat oleh Bapak H. Sutrisno, sedangkan Ketua UPK dijabat oleh Bapak H. Fathurrahman yang semula sebagai Staf UPK (Keputusan BKM, 2002). <br />Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BKM Kelurahan Bandulan sudah cukup optimal untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program P2KP di wilayahnya. Upaya tersebut ditempuh melalui mekanisme proses pembelajaran (learning process). <br /> <br /><br />Kendala BKM Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat <br />Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pelaksana proyek P2KP tentunya BKM banyak mengalami hambatan dan kendala. Kendala tersebut bisa datang dari luar tubuh BKM sebagai faktor eksternal, bisa pula berasal dari dalam tubuh BKM sendiri sebagai faktor internal. Kedua faktor tersebut sangat dirasakan pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas BKM secara komprehensif. <br />Hambatan yang datang dari unsur luar tubuh BKM dapat berasal dari para KSM sebagai kelompok sasaran. Berawal dari proses pembentukannya, yang kebanyakan hanya bergabung sebagai kelompok karena merupakan prasyarat untuk memperoleh bantuan kredit, maka solidaritas kelompok masih sangat kurang. <br />Bertolak dari pernyataan t<br/><br/>ersebut di atas, diketahui bahwa pemberdayaan kelompok yang di rancang untuk program P2KP belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal berdasarkan manual proyek P2KP ditegaskan bahwa pemberdayaan komunitas (community empowerment) melalui KSM dipandang sebagai suatu keunggulan dari program P2KP. Namun karena proses pembentukan kelompok tersebut terjadi secara instant, maka keunggulan dinamika kelompok untuk menggalang sinergi dari potensi yang dimiliki para anggotanya tidak terjadi. Hambatan ini sangat mungkin terjadi bagi kelompok yang kurang siap menjadi suatu komunitas yang bersatu secara kohesif . <br />Selain dari yang dikemukakan di atas, KSM sebagai kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu, maka anggota KSM memiliki kelemahan baik fisik maupun mental. Kelemahan tersebut dapat berupa aspek pendidikan dan pengetahuannya yang masih rendah, kemampuan dan ketrampilan bekerja/berusaha yang masih kurang, tidak stabilnya kondisi ekonomi kelurga dan lain sebagainya. Hal itu dapat menjadi hambatan bagi BKM untuk mengharapkan partisipasi anggota KSM guna ikut terlibat dalam program P2KP. Sebagai ilustrasi, seseorang yang dapat diberi bantuan kredit ekonomi produktif harus mengajukan proposal dan telah mempunyai modal usaha (swadaya). Oleh karena pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah, maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun proposal bantuan kredit, sehingga BKM harus memberikan perhatian yang lebih guna membantu mereka membuat usulan kredit. Ketika harus menyebutkan dan merinci modal awal yang dimiliki dalam proposal, mereka merasa kebingungan karena pada dasarnya memang belum mempunyai moda usaha sebagai syarat dikabulkannya permohonan bantuan dana. <br />Peran serta masyarakat penerima manfaat proyek P2KP sering terganggu oleh adanya kondisi yang dialaminya. Seperti halnya bagi para anggota KSM yang terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kondisi tersebut terjadi seperti pada saat pembukaan tahun pelajaran, menjelang Hari Raya, ataupun saat-saat yang mengharuskan masyarakat memprioritaskannya. <br />Selain dari yang dikemukakan di atas, faktor rongrongan dari oknum yang memberikan informasi yang tidak benar tentang P2KP, sangat menyulitkan pihak BKM guna mengharapkan partisipasi dari warga masyarakatnya. Informasi bahwa P2KP tidak ubahnya seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang karena sesuatu dan lain hal banyak mengalami kegagalan. Banyak anggota KSM pada awalnya yang memperoleh informasi bahwa bantuan kredit P2KP tidak perlu dikembalikan, karena dana itu memang untuk orang miskin jadi tidak perlu dikembalikan. Sehingga pihak pengurus BKM pada mulanya agak kerepotan menghadapi rongrongan dari para “provokator” agar masyarakat yang menerima bantuan kredit kembali percaya bahwa dana P2KP ini memang milik dan diperuntukkan bagi kesehteraan seluruh warga masyarakat Kelurahan Bandulan. Oleh karena itu justru masyarakat jugalah yang seharusnya mengembangkan dan sekaligus mengamankannya untuk kepentingan bersama. <br />Kendala selain yang telah dikemukakan di atas juga timbulnya hambatan dari rentannya para anggota KSM dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, sebagai akibat dari minimnya modal yang dimiliki termasuk yang berasal dari P2KP. Untuk mempertahannya produksinya suatu anggota KSM merasakan sangat berat, sebab modal yang dikeluarkan untuk ongkos produksi akan berkurang jika pembayaran dari hasil penjualan produk kurang lancar. Seperti halnya yang dialami oleh KSM Fiber Glass yang bergerak dalam usaha kerajinan patung hiasan dan souvenir dari bahan fiber atau gibs. <br />Mereka terpaksa berhenti untuk sementara kegiatan produksinya akibat pembayaran dari pihak pembeli atau pedagang tidak bisa tunai melainkan dibayar setelah barang dagangan berupa hasil produk KSM tersebut sudah laku. Dengan demikian untuk melaksanakan kegiatan produksi, mereka tidak punya dana sebagai modal/ongkos produksi. <br /> <br /> <br /><br />Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor internal pengurus terjadi, yaitu untuk mengharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program P2KP yang dilaksanakan oleh BKM, maka terlebih dahulu dibutuhkan tumbuhnya peran aktif dari seluruh pengurus BKM yang perlu digalakkan. Hal itu memang sudah sewajarnya, karena pengurus memang dipilih oleh warga masyarakat untuk rela menyediakan waktu dan pikirannya guna berkiprah dalam lembaga kemasayarakatan BKM ini. Hambatan yang timbul berkenaan dengan peran setiap anggota Pengurus BKM adalah, bahwa lembaga ini hanya merupakan lembaga non formal atau lebih tepatnya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Namun karena fungsi utamanya BKM dibentuk yaitu dalam rangka menjalankan Program P2KP yang mengarah pada lembaga menyalur pinjaman dana ke masyarakat. Sehingga dengan demikian agak berbeda dengan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, yang hanya bersifat sukarela tanpa paksaan. <br />Kegiatan BKM perlu penanganan khusus terutama berkaitan dengan pembukuan setiap keluar masuknya uang dari dan untuk KSM penerima bantuan kredit, untuk kemudian dibuatkan laporannya mulai dari laporan mingguan, bulanan, bahkan laporan tahunan, sebagaimana layaknya kantor Koperasi. Untuk mengharapkan partisipasi para pengurusnya, BKM agak kurang pas. Sebab tidak semua bagian/unit di BKM yang memerlukan penanganan serius setiap harinya, melainkan hanya kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang harus melayani para KSM yang hendak membayar angsuran bulanannya. Sehingga untuk memaksa para pengurus aktif datang di Kantor BKM setiap hari selama jam-jam kerja sangat mustahil, sebab sebagian dari pengurus yang bersatus sebagai pegawai negeri. Maka dari itu kemudian semua pengurus bermufakat untuk diputuskan bahwa setiap pengurus dijatah harus hadir di Kantor BKM minimal 2 (dua) kali dalam seminggu diluar rapat pengurus. Dari keputusan tersebut kemudian disusunlah Jadwal Piket Harian Pengurus. <br />PEMBAHASAN <br />Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi P2KP <br />Sebelum memberikan ulasan dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini maka terlebih dahulu disampaikan kembali temuan penelitian sebagai berikut: <br />Kadar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP bisa dibilang cukup tinggi, walaupun hanya untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahapan perencanaan dan pengamanan keberlangsungan program masih belum nampak. <br />Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Bandulan yang dapat dikatagorikan cukup baik walaupun hanya terhadap pelaksanaan Program P2KP. Hal itu mengandung makna bahwa keterlibatan masyarakat dalam program P2KP hanya terbatas pada saat pelaksanaan program saja. <br />Kalau dikaji berdasarkan bentuknya, partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program menurut Cohen dan Uphoff (1977) terdiri dari (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) implementasi, (3) pemanfaatan, dan (4) dalam evaluasi program. Oleh karena itu maka bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Bandulan masuk dalam bentuk partisipasi implementasi dan partisipasi pemanfaatan program. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian dari Nordholt, 1986 (dalam Supriatna, 2000) juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbatas pada pelaksanaan pembangunan (implementation of development program). Jadi dengan demikian setelah dicermati lebih lanjut adanya partisipasi masyarakat tersebut masih bersifat ikut ikutan, dalam artian bahwa masyarakat hanya menyambut saja program pembangunan yang diluncurkan oleh pihak lain, dalam hal ini Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Manual Proyek P2KP. <br />Sedangkan yang berikutnya adalah bahwa masyarakat baru mau ikut terlibat apabila program pembangunan tersebut bisa menguntungkan dirinya dan keluarganya. Sehingga bukan merupakan kesadaran diri untuk ikut terlibat dalam suatu program pembangunan. Berkaitan dengan hal ini patut disimak apa yang dikemukakan oleh Korten (1984) sebagai berikut: “walaupun dalam tahap pertama usaha pembangunan dengan titik berat pada pengerahan dana dan daya orang kebanyakan bersedia menerima pengambilan keputusan ya<br/><br/>ng terpusat, pada suatu titik ia menghendaki diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi perikehidupannya dan perikehidupan anggota keluarganya”. <br />Intinya adalah bahwa suatu program pembangunan harus dipahami dulu oleh masyarakat sebagai target groups, jika ingin mendapatkan dukungan yang spontan dari masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang diselenggarakan akan berhasil jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang bersangkutan, seperti dikemukakan oleh Kartasasmita (1997: 56) menyatakan bahwa studi empirik banyak menunjukkan kegagalan pembangunan ataupun pembangunan tidak dapat memenuhi sasarannya akibat kurangnya partisipasi masyarakat. <br /> <br /> <br /><br />Kenyataan yang terjadi selama ini dimana program pembangunan seperti P2KP merupakan program yang diperuntukkan kepada masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Program yang demikian itu masih menggunakan konsep pembangunan untuk masyarakat dan bukan program yang berpusat pada masyarakat. Sebagaimana Korten (1988) yang disitir oleh Supriatna (2000), menyatakan bahwa pendekatan dalam kegiatan pembangunan yang masih berorientasi pada masyarakat (people oriented) harus dirubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat.(people centered). Artinya pastisipasi masyarakat bukan sebagai faktor ikutan (nurturent factors) melainkan sebagai fantor utama (main factors) dalam setiap program pembangunan. <br />Seperti halnya dalam P2KP ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan program, namun lebih jauh lagi yakni sebagai aktor tingkat lokal. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Bandulan memang sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat (tidak hanya masyarakat miskin yang dijadikan sasaran) turut bahu membahu menumbuhkan rasa saling peduli terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Pendek kata bahwa partisipasi masyarakat seharusnya tidak hanya dituntut bagi yang berperan sebagai objek, tetapi yang paling penting justru harus ditujukan bagi yang berperan sebagai subyek pembangunan. <br /> <br /><br />Upaya BKM Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat <br />Temuan hasil penelitian tentang upaya yang telah dilakukan oleh BKM dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program P2KP dapat disampaikan kembali sebagai berikut: <br />Upaya yang telah dilakukan oleh BKM Kelurahan Bandulan sudah cukup optimal untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program P2KP di wilayahnya. Upaya tersebut ditempuh setelah melalui mekanisme proses pembelajaran (learning process). <br />Walaupun dengan segala keterbatasannya, pengurus BKM telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Dilandasi oleh prinsip-prinsip dan asas-asas P2KP, pengurus berusaha melakukan upaya konkret guna memperoleh dukungan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggakan program P2KP. Secara umum upaya-upaya tersebut merupakan suatu keputusan kolektif yang diambil pengurus BKM setelah mengamati dan merasakan adanya kekurangan atau kelemahan dari yang sudah terjadi atau telah berlaku. Sebagai contoh salah satu upaya yaitu menggalakkan sosialisasi ke-P2KP-an. Upaya ini sangat strategis dan fungsional untuk berusaha menggugah rasa kepedulian terhadap program yang sedang di jalankan. Sebab melalui sosialisasi masyarakat akan mempunyai pemahaman yang benar terhadap seluk beluk program/proyek. <br />Pentingnya sosialisasi dalam suatu program pembangunan dikemukakan oleh seorang pakar komunikasi Prof. Dr. Moh. Budiatna, (2001) sebagai berikut: “dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi sangat diperlukan. Sosialisasi yang paling efektif dilakukan oleh aparat pemerintah jika dibantu oleh tokoh masyarakat setempat. Ituptun dengan syarat tertentu yaitu, apabila aparat pemerintah dan tokoh masyarakat tersebut benar-benar jadi panutan masyarakat. Namun kecenderungan selama ini, tidak sedikit masyarakat yang tidak mempercayai aparat pemerintah setempat”. <br />Untuk memahami tujuan program sehingga capacity and institution building dapat tercapai, maka kemampuan masyarakat kelompok sasaran untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi tentang program menjadi sangat penting. Setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada hakekatnya membutuhkan keterlibatan kelompok sasaran pada program tersebut. Dengan diketahuinya tujuan dan sasaran program oleh masyarakat, maka niscaya partisipasi dan keterlibatan masyarakat tersebut terhadap program yang dilaksanakan akan meningkat. Hal ini diungkapkan oleh Supriatna (2000) bahwa penyebaran dan penyaluran informasi yang tepat merupakan salah satu bidang permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam menelaah pelaksanaan program pembangunan. <br />Meskipun disadari bahwa informasi merupakan penentu keberhasilan suatu program, namun pada kenyataannya penyebaran informasi dalam masyarakat tidak merata. Seperti yang disampaikan oleh Alwi Dahlan (1980) bahwa ada ketimpangan arus informasi dalam masyarakat yang menyebabkan golongan berpenghasilan rendah tidak memperoleh kesempatan cukup untuk mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian orang yang dapat mengambil manfaat dari suatu program adalah mereka yang dekat dengan jaringan/saluran informasi, dan biasanya mereka itu adalah yang berada di lapisan atas. Ketidakmampuan memperoleh informasi tentang suatu program akan menyebabkan masyarakat tidak mampu memanfaatkan program tersebut, dan pada gilirannya program itu akan mengalami kegagalan. <br /> <br /> <br /><br />Semua upaya yang telah dilakukan oleh BKM Bandulan didasarkan atas sesuatu hal/fenomena yang dirasa dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, peran, dan fungsinya sebagai pelaku pembangunan tingkat lokal. Fenomena tadi hanya dapat ditangkap atau dimaknai sebagai sesuatu yang termasuk kekurangan, apabila di tubuh BKM sendiri terjadi proses monitoring dan evaluasi program. Pengawasan dan penilaian tersebut tidak harus melalui suatu kegiatan yang bersifat formal seperti kegiatan Audit, melainka juga bisa dilakukan sendiri memalui proses refleksi atau mawas diri seperti yang terjadi pada proses kaji tindak (action research). <br />Dengan demikian tanpa melalui proses identifikasi kebutuhan (need assessment) yang dilakukan dengan menggunakan pemikiran reflektif (reflective thinking), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja (action plann), untuk kemudian diterapakan dan dimonitor serta dieveluasi, maka Upaya yang dipilih dan dijalankan tidak akan berhasil menyelesaikan masalah. <br /> <br /><br />Kendala BKM Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat <br />Temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian kendala yang dihadapi oleh BKM Bandulan dalam menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut: <br />Kendala BKM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi P2KP dapat digolongkan sangat serius. Kendala tersebut selain berasal dari faktor yang menghambat usaha-usaha untuk membela orang kecil/masyarakat miskin, juga datang dari faktor kondisi internal masyarakat miskin itu sendiri. <br />Kendala yang tampak nyata adalah kendala yang berasal dari faktor eksternal BKM yaitu dari pihak KSM sebagai kelompok penerima manfaat program. Faktor eksternal tersebut sangat erat berhubungan dengan unsur karakteristik dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, yaitu keterbelakangan, kerentanan, dan ketidak berdayaan menghadapi lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. <br />Keterbelakangan pendidikan misalnya, disinyalir merupakan faktor yang cukup signifikan dapat mempengarui ketidak mampuan berkarya dan beraktivitas yang menuntut ketrampilan tertentu. Pemberian bantuan yang sifatnya menuntut daya analisis tidak dapat dilaksanakan, sehingga sangat memakan waktu agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang dikehendaki. Demikian juga dengan aspek kerentanan yang selalu menghantui para masyarakat utamanya yang berpenghasilan rendah. Aspek ini sangat mempengaruhi ketidak aktifan seseorang dalam suatu program pembangunan seperti P2KP ini. Partisipasi mereka sangat tergantung<br/><br/> dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitarnya. Seperti misalnya pada musim tertentu, (seperti kekeringan) mereka tidak dapat dituntut untuk meningkatkan partisipasinya, sebab untuk mempertahankan hidupnya saja mereka sangat sulit dan sangat mengharapkan bantuan dari warga sekitarnya yang lebih mampu. Sehingga partisipasi mereka sangat rentan dan tergantung pada faktor diluar dirinya. <br />Aspek ketidak berdayaan masyarakat miskin juga sebagai faktor penghambat upaya meningkatkan partisipasi mereka. Hal ini disebabkan oleh sifat dari ketidakberdayaan itu sendiri, dimana untuk melindungi dirinya sendiri mereka tidak mapu apalagi diminta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Banyak dari mereka tidak dapat berbuat banyak dan pasrah pada apa yang sedang dan akan terjadi pada dirinya. Usaha mengentaskan masyarakat miskin dari kemiskinannya secara hakiki sama sulitnya dengan usaha memberdayakannya. Karena menurut Adam Malik (dalam Alfian, 1980) upaya tersebut akan dapat terwujud jika ada kemauan untuk mengubah struktur masyarakat yang selama ini berlaku. Sehingga untuk memberdayakan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menurut Latief dan Suryatiningsih (1994) akan menemukan kendala yang besar. Menurut mereka terdapat dua kelompok kendala yang akan dihadapi untuk mengestas kemiskinan, yaitu kendala yang bersifat umum dan kendala yang bersifat khusus. Kendala umum yaitu kendala yang menghambat usaha-usaha membela orang kecil atau orang miskin, sedang kendala yang bersifat khusus yaitu kendala yang terdapat pada diri orang miskin itu sendiri atau orang yang hidup di daerah miskin. <br />Kendala yang pertama sebenarnya menyangkut pihak luar dari masyarakat miskin, khususnya datang dari pemerintah atau lembaga non pemerintah yang peduli terhadap nasib orang miskin. Dalam hal ini pertanyaan yang dianggap sesuai adalah seberapa besar komitment pemerintah untuk memihak dan membela orang miskin? Kemudian, sejauhmana sebenarnya kita peduli dan memahami kehidupan orang miskin dengan segala aspeknya? Ini akan memperbaiki persepsi seseorang terhadap masyarakat/penduduk miskin, sebab banyak orang yang merasa tahu tentang orang miskin dan ingin membantu mereka, namun si miskin sama sekali tidak memahami dan tidak mau tahu dengan “perjuangan orang tersebut”. <br /> <br /> <br /><br />Sedang kendala kedua yakni kendala yang menyangkut kondisi internal masyarakat miskin itu sendiri. Latief dan Suryatiningsih (1994) menemukan tiga kendala utama. Kendala tersebut adalah (1) kendala yang bersifat fisik-alamiah, (2) struktural-kultural, dan (3) yang bersifat sistemik. Kendala fisik-alamiah disini adalah hambatan yang dihadapi masyarakat miskin karena faktor alam/fisik yang tidak menguntungkan sebagai warisan para pendahulunya, seperti lahan yang tidak subur, tandus, kering, dan berbukit. Untuk mengurangi atau jika mungkin mengatasi kendala tersebut hanyalah ditemukannya teknologi tepat guna dan yang berhasil guna. Adapun kendala struktural-kultural adalah berlakunya hubungan sosial dan interaksi sosial yang khas dalam masyarakat yang mengakibatkan berlangsungnya kebiasaan atau budaya yang dapat membatasi inisiatif dan semangat mereka untuk berkembang. <br />Sedangkan kendala ketiga yang bersifat sistemik disini adalah berlangsungnya suatu pola pengontrolan terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tidak menguntungkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Ketiga kendala utama tersebut saling terkait dan dapat menyebabkan kurang berhasilnya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap suatu program pembangunan apabila hanya memperhatikan salah satu dari ketiga dimensi kendala tersebut. <br />Yang menjadi kunci untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebenarnya berada pada kekuatan dalam diri masyarakat sendiri, untuk itu diperlukan upaya memberi daya kepada masyarakat atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat. Upaya memberi daya tersebut tidak dapat disamakan hanya dengan memberi bantuan finansial belaka, namun harusnya lebih dari sekedar itu. Pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis harus berupa tindakan konkrit yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat atau lebih dikenal dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. <br /> <br /><br />KESIMPULAN <br />Berdasarkan penyajian hasil dan pembahasan seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: <br />1 Partisipasi masyarakat Kelurahan Bandulan sudah cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan program P2KP, meskipun bentuk partisipasinya masih dalam tataran turut mengimplemantasikan program pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong miskin sangat antusias mengikuti program P2KP, karena program ini memang ditujukan untuk mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun masyarakat yang sudah tergolong mampu masih dirasa kurang tingkat kepeduliannya dalam mensukseskan program P2KP, terutama untuk ikut menyumbangkan potensi yang dimilikinya baik berupa materi maupun pikirannya demi upaya menanggulangi atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. <br />2 BKM Kelurahan Bandulan telah banyak melakukan upaya demi meningkatkan partisipasi masyarakatnya secara optimal. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama menyelenggarakan program P2KP. Melalui proses pembelajaran yang dialami selama mengemban tugas sebagai lembaga pelaksana proyek P2KP di tingkat lokal, BKM Kelurahan Bandulan telah melakukan usaha perbaikan, menambah, dan menghilangkan hal-hal yang masih kurang sempurna, demi terjaminnya kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya sebagai lembaga penyelenggara program P2KP. <br />3 Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakatnya pada program P2KP, BKM Kelurahan Bandulan banyak menghadapi kendala yang cukup bervariasi. Kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi hambatan yang datang dari luar tubuh BKM, dan hambatan yang datang dari dalam diri BKM sendiri. Hambatan yang berasal dari luar BKM yaitu berupa belum dipahaminya aturan main dari program P2KP oleh masyarakat sehingga banyak yang menganggap bantuan kepada orang miskin tersebut tidak perlu dijaga kesinambungannya, selain juga hambatan yang bersangkut paut dengan kelemahan yang ada pada diri masyarakat miskin itu sendiri yang masih sangat rapuh untuk dipulihkan baik kondisi fisik-alamiahnya maupun kondisi mental-spiritualnya. Sedangkan hambatan yang berasal dari dalam tubuh BKM sendiri yaitu berupa masih rancunya status lembaga BKM sebagai lembaga sosial di satu sisi dan sebagai lembaga penyalur bantuan kredit di sisi lain, disamping hambatan yang berkaitan dengan koordinasi baik diantara maupun antar para pengurus masing-masing unit di BKM. <br />SARAN- SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah <br />dikemukan di atas, maka penulis menyarankan <br />hal-hal sebagai berikut: <br />1 Untuk menjaga keberlangsungan program P2KP di Kelurahan Bandulan, disarankan agar partisipasi masyarakat tidak hanya diarahkan pada bentuk partisipasi yang hanya turut serta dalam rangka implementasi program, tetapi harus ditingkatkan menjadi partisipasi dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program. Untuk itu perlu direncanakan suatu program yang melibatkan masyarakat pengguna program dalam setiap tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pengurus BKM perlu melibatkan atau meminta masukan dari unsur elit lokal seperti tokoh masyarakat, perangkat Kelurahan, dan para ketua/pengurus RT/RW dalam setiap penyusunan program kerja BKM, sehingga para elit lokal tersebut dapat turut serta mensukseskan, dan mengawasi jalannya pelaksanaan program kerja tersebut, serta bahkan dapat ikut bertanggung jawab apabila dikemudian hari program tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. <br />2 Agar upaya peningkatan partisipasi masyarakat lebih meningkat, maka disarankan terutama bagi para pengurus BKM agar lebih serius melakukan perencanaan program kerja serta giat melakukan koordinasi yang terpadu, baik diantara maupun antar institusi/organis<br/><br/>asi terkait di tingkat lokal Kelurahan. Upaya perbaikan tanpa ditunjang dengan koordinasi dari para pelaksananya, maka tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berusaha menumbuhkan dan mempertahankan komitmen para pengurus <br /><br />untuk lebih meluangkan waktu dan menuangkan pemikiran yang arif dan bijaksana demi turut serta menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan wilayahnya. <br />3. Agar kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat diatasi dengan baik, maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap setiap unsur dan ciri permasalahan yang muncul dilapangan. Pengkajian ini bertujuan memperoleh gambaran yang utuh menyeluruh dari setiap masalah baik menyangkut personel, maupun berkaitan dengan komponen fisik yang mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan. Untuk itu pengurus BKM perlu melakukan kegiatan pemetaan terhadap potensi masyarakat Kelurahan Bandulan serta pemetaan terhadap kantong-kantong kemiskinan diwilayahnya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode self survey atau menggunakan pendekatan paticipatory rural appraisal (PRA). Agar pengkajian terhadap permasalahan kemiskinan di wilayah kelurahan bisa dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak BKM dapat meminta bantuan dari Lembaga pengabdian Masyarakat suatu Perguruan Tinggi yang terdapat di wilayah Malang. <br /> <br /><br />DAFTAR PUSTAKA <br />Alfian, 1980, Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan HIPIS, Jakarta. <br />Baswir, Revrisond. 1999. Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Penemuan Hal Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru. IDEA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta. <br />Budiatna, Moh., 2001, Sosialisasi Harus dibarengi Pengawasan, Media Partisipatif No. 2 Th. II Edisi Februari 2001. <br />Dahlan, Alwi, 1980, Jaringan Komunikasi Sosial di Pedesaan sebagai Saluran Pemerataan Informasi. Jakarta. <br />Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA, Unibraw, Malang <br />Korten, David, 1984, Strategic Organization for People Centered Development, Public Administration Review Vol; 40 No. 5, <br />Latief, M Syahbudin dan Suryatiningsih, 1994, Beberapa Kendala Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dalam Mubyarto, dkk, 1994, Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Aditya Media, Yogyakarta <br /> <br /> <br /><br />Miles, M.B dan Huberman, A.M., 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta <br />Salim, Emil, 1984, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Inti Idayu Press, Jakarta <br />Soegijoko dan Kusbiantoro, 1997, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Grasindo, Jakarta <br />Sumodiningrat, Gunawan, 1998, Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta <br />-----------------, 1999, Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS, PT Gramedia, Jakarta <br />Suparlan, Parsudi (Ed), 1993, Kemiskinan Di Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta <br />Supriatna, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan, Rineka Cipta, Jakarta <br />Tim Persiapan P2KP, 1999, Manual Proyek P2KP, Buku Satu: Pedoman Umum, Sekretariat P2KP Pusat, Jakarta

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DI KEL. BANDULAN KEC....

Baca selengkapnya »