ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CURAHAN WAKTU KERJA WANITA (Studi kasus pada sentra industri kecil di Desa Sukodono Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1  Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Pesatnya perkembangan yang terjadi dalam era pembangunan dewasa ini menghendaki agar seluruh potensi nasional dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan besar yang akan berhasil menggerakkan kekuatan yang lebih besar untuk mendorong bangsa dan masyarakat Indonesia mencapai cita-citanya, berkembang dan maju. Artinya bahwa pembangunan menuntut peran serta seluruh masyarakat secara aktif untuk berkembang dan maju, tanpa pengecualian antara pria dan wanita. Potensi kaum wanita sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan tidak dapat diasingkan  lagi,  baik  perannya  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pada penelitian di sejumlah kawasan seperti yang dilaporkan Bank Dunia wanita mempunyai kontrol yang lebih besar pula terhadap penggunaan dana.</p><br/><p style="text-align: justify;">Masalah ketenagakerjaan erat kaitannya dengan masalah pembangunan kependudukan yang berhubungan dengan usaha fisik dan mental dari penduduk untuk mendapatkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini pembangunan kependudukan khususnya bidang ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah serta ditujukan pada perluasan lapangan pekerjaan, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan sumber daya manusia serta perlindungan kerja. Sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia, hal ini diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri.</p><br/><p style="text-align: justify;">Sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja meningkat juga. Upaya  untuk  melibatkan  wanita  dalam  pembangunan  mutlak  di  perlukan karena wanita merupakan sebagian besar sumber daya manusia yang tersedia sebagai modal dasar pembangunan. Partisipasinya sebagai angkatan kerja dalam mencurahkan waktunya untuk bekerja berkaitan dengan perannya   dalam pembangunan ekonomi yang diyakini cukup bermanfaat, antara lain:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Mengurangi tingkat pengangguran.</li><br/> <li>Meningkatkan produktivitas kerja wanita.</li><br/> <li>Meningkatkan pendapatan.</li><br/> <li>Meningkatkan peran fungsi sosialnya.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Di Indonesia jumlah angkatan kerja wanita menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan pertambahan yang lebih cepat daripada angkatan kerja laki-laki. Hal ini selain disebabkan untuk peningkatan yang cukup tinggi dari jumlah penduduk wanita  juga  semakin  luasnya  lapangan  pekerjaan  dan  semakin  tinggi  tingkat pendidikan mereka sehingga saat ini wanita lebih banyak mempunyai pilihan dalam aktivitas kehidupan ekonominya dibandingkan dengan masa lalu.</p><br/><p style="text-align: justify;">Masalah kependudukan erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, sebab jumlah komposisi, distribusi dan kualitas penduduk menentukan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja. Data sensus penduduk tahun 2004 menunjukkan korelasi positif antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertambahan angkatan kerja, yaitu laju pertumbuhan penduduk pada dekade 1990-2000 sebesar 1,49% per tahun dan laju pertumbuhan angkatan kerja sebesar 1,03% per tahun.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan sensus penduduk tahun 2004, jumlah angkatan kerja pria sebesar 58.779.772 jiwa dan angkatan kerja wanita sebanyak 36.871.239 jiwa. Jika melihat fakta yang ada, tingkat partisipasi kerja wanita dalam mencurahkan waktunya untuk bekerja lebih kecil yaitu sebesar 51,69% sedangkan pria 84,17%. Hal ini dikarenakan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan wanita tidak dihitung sebagai kerja sebab tidak menghasilkan uang. Dalam pembangunan, wanita punya tanggung jawab yang sama dengan pria terutama peranannya dalam pembangunan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Bahwa khusus propinsi Jawa Timur terdapat sekitar 12.945 jumlah penduduk wanita.  Hal  ini  berarti  peran  serta  wanita  di  Jawa  Timur  khususnya  disamping sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah sebesar 18,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari data diatas terlihat bahwa jumlah wanita dari kuantitasnya merupakan potensi yang wajib diperhitungkan karena melibatkan wanita dapat mempercepat proses pembangunan bangsa. Pendapat hampir sama juga diungkapkan oleh Sajogya (1993), bahwa mengikutsertakan wanita dalam proses pembangunan merupakan tindakan peri kemanusiaan, tetapi juga merupakan tindakan efisiensi, karena tanpa mengikutsertakan wanita dalam pembangunan berarti pemborosan dan memberi pengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Sejak terbukanya kesempatan kerja bagi wanita diluar peran rumah tangga, wanita mulai melaksanakan perannya sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Untuk itu wanita mengatur pekerjaannya dengan mengurangi waktu untuk pekerjaan rumah tangga. Partisipasi kerja wanita tidak saja menyebabkan penambahan penghasilan rumah tangga namun juga meningkatkan peran wanita dalam mengambil keputusan. Dengan demikian wanita seperti halnya dengan pria menjadi sumber daya manusia bersama-sama sumber daya fisik lainnya menjadi penentu tercapainya pembangunan nasional yaitu masyarakat adil makmur.</p><br/><p style="text-align: justify;">Meningkatnya keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi ditandai oleh dua proses. Pertama, peningkatan dalam "jumlah wanita" yang terlibat dalam pekerjaan diluar rumah tangga (Out door activity). Hal ini antara lain dapat dilihat dari kenaikan tingkat partisipasi wanita dari waktu ke waktu. Kedua, peningkatan dalam jumlah bidang "pekerjaan" yang dapat  dimasuki oleh    wanita.   Bidang-bidang    yang sebelumnya masih di dominasi oleh laki-laki berangsur-angsur atau bahkan di dominasi oleh wanita.</p><br/><p style="text-align: justify;">Wanita selain bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangga, maka ikut pula menanggung beban untuk mencari nafkah menutupi kekurangan yang sudah terbatas, demi memenuhi kelangsungan hidup keluarganya. Maka wanita bisa ikut serta memenuhi kebutuhan dengan bekerja untuk membantu meringankan beban keluarga. Selain itu, untuk menambah pendapatan dalam keluarga.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kebanyakan wanita bekerja pada industri kecil, ini dikarenakan waktu yang tersedia tidak terlalu menyita dalam mengurusi rumah tangga. Selain itu lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat bekerja, sehingga mereka merasa tidak merasa terbebani dengan pekerjaan yang ada maka sebaliknya mereka merasa menikmati pekerjaan tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;">Menurut E.R dan Mustaniroh (2005) mengatakan bahwa wanita bekerja dalam mencurahkan waktunya untuk bekerja dipengaruhi oleh pendapatan dalam keluarga. Ini disebabkan bila pendapatan keluarga dalam hal ini suami kurang memenuhi kebutuhan dalam kelaurga maka wanita sebagai isteri dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja. Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita, Ini dikarenakan  semakin  banyak  jumlah  anggota  keluarga  yang  menjadi  tanggungan dalam keluarga akan melibatkan wanita sebagai isteri untuk membantu pendapatan suami yang pendapatannya kurang. Sedangkan untuk faktor pendidikan dan umur tidak terlalu berpengaruh secara signifikan sebab dalam bekerja terutama dalam industri  kecil  tidak  memerlukan  pendidikan  yang  tinggi  akan  tetapi  mempunyai</p><br/><p style="text-align: justify;">keterampilan dan keahlian yang dia miliki. Dan umur juga tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena dalam bekerja untuk membantu suami tanpa memperdulikan umur karena bekerja untuk kepuasan sendiri dengan upah yang dia terima. Partisipasi  aktif  pria  dan wanita dalam proses  pembangunan    akan mempercepat tercapainya pembangunan, karena berperannya salah satu pihak, pria atau wanita akan memperlambat proses pembangunan itu sendiri.</p><br/><p style="text-align: justify;">Industri kecil dan industri rumah tangga menawarkan kesempatan kerja terutama bagi wanita karena pada umumnya teknologi yang digunakan pada kedua industri tersebut masih sederhana dan padat karya. Hal ini terbukti dari kemampuan industri kecil yang menyerap banyak tenaga kerja dari keseluruhan tenaga kerja disektor  industri.  Dengan  kata  lain,  industri  kecil  dan  industri  rumah  tangga bermanfaat bagi alternatif penampungan tambahan angkatan kerja.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan turunnya wanita di pasar kerja maka pola peranan yang terjadi tidak lagi hanya disektor domestik saja tetapi juga mulai meluas di sektor publik. Dalam hal ini dengan bekerjanya wanita maka dominasi kaum laki-laki dalam keluarga mulai terimbangi oleh kekuatan ekonomi kaum wanita. Dan kekuatan ekonomi kaum wanita ini sedikit banyak akan mempengaruhi posisinya dalam keluarga.</p><br/><p style="text-align: justify;">Karena itu fenomena semakin meningkatnya partisipasi tenaga kerja wanita dalam mencurahkan waktunya untuk bekerja, yang cukup penting pengaruhnya terhadap dinamika pasar kerja wanita. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih skripsi dengan judul :</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>"ANALISA   FAKTOR-FAKTOR    YANG    MEMPENGARUHI    CURAHAN WAKTU  KERJA  WANITA  (studi  kasus  pada  Desa  Sukodono  Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik) ".</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2  Perumusan masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Karena beberapa faktor berpengaruh pada peluang kerja bagi wanita yang berperan ganda dan cenderung ke sektor sekunder dan memilih industri kecil sebagai wahana mencari nafkah, dari latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul adalah :</p><br/><br/><ul style="text-align: justify;"><br/> <li><strong> Apakah ada pengaruh antara partisipasi tenaga kerja wanita dalam mencurahkan waktu pada kegiatan industri kecil dengan tingkat pendidikan, umur, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendapatan keluarga pada desa Sukodono, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.</strong></li><br/></ul>

BAB I PENDAHULUAN 1.1  Latar Belakang Pesatnya perkembangan yang terjadi dalam era pembangunan dewasa ini menghendaki agar seluruh potensi n...

Baca selengkapnya »

Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Undang-Undang Perpajakan Indonesia (UU No 17 Th 2000 pasal 18)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang Permasalahan</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan sarana transportasi telah banyak mengubah kehidupan masyarakat dunia. Dalam dunia usaha, perubahan ini diwujudkan dalam berbagai perspektif yang dapat dilihat dari berbagai strategi bisnis perusahaan untuk memenangkan persaingan misalnya bagaimana upaya suatu perusahaan merebut dan menguasai sumber-sumber daya yang relatif terbatas serta sekaligus mempertahankan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan kemajuan tersebut dan seiring dengan kemajuan perusahaan menjadi perusahaan multinasional yang secara otomatis transaksi yang dilakukan semakin banyak dan komplek maka perusahaan akan mencari cara untuk efisiensi dalam pengeluaran.Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya.   Salah satu item atau akun yang digunakan untuk efisiensi adalah dengan melakukan <em>transfer pricing. </em>Dengan hal tersebut     perusahaan  multinasional akan  cenderung  mengeser    kewajiban perpajakan  dari  Negara-negara  yang  memiliki  pajak  yang  tinggi  <em>(high  tax country) </em>ke negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang rendah <em>(low tax country</em>). Bagi perusahaan berskala internasional, <em>transfer pricing </em>merupakan strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan didalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dari sudut pandang pemerintah <em>transfer pricing </em>dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak negara yang dikarenakan perusahaan tersebut mengalihkan kewajiban perpajakannya kenegara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Dengan demikian pemerintah dapat dirugikan karena adanya hal tersebut. Untuk itu pemerintah dapat menerapkan suatu aturan yang mengatur mengenai <em>transfer pricing </em>agar potensi penerimaan negara tidak hilang.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan permasalahan diatas maka penelitian ini akan mengkaji mengenai peraturan  undang-undang  perpajakan  yang  berkaitan  dengan <em>transfer  pricing </em>yaitu  undang-undang  pajak  penghasilan  No  17  Tahun  2000  Pasal  18  dan bagaimana peranan <em>Advance Pricing Agreement </em>(APA) dalam masalah tersebut. APA adalah kesepakatan antara Wajib Pajak (WP)  dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai harga jual wajar produk kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (<em>related parties</em>) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi pratik penyalahgunaan <em>transfer pricing </em>oleh perusahaan multinasional. Selain itu APA juga dijadikan salah satu upaya penanganan rekayasa <em>transfer pricing </em>dengan maksud menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan perkembangan perpajakan internasional, disamping itu juga untuk mengatasi kebutuhan sehubungan dengan kurannya akses data eksternal dan tidak efektifnya pertukaran informasi (<em>exchange of information</em>) antar negara khususnya dalam pemeriksaan pajak sehubungan dengan transaksi dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa degan pihak-pihak diluar negeri. Dengan uraian permasalahan penulis akan  mengambil  judul     "<strong>Advance  Pricing  Agreement  dan  Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Undang-Undang Perpajakan Indonesia (UU No 17 Th 2000 pasal 18)".</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2   Perumusan dan Pembatasan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.1    Perumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  maka  penulis  merumuskan masalah mengenai sejauh mana problematika <em>transfer pricing </em>yang muncul dapat diselesaikan atau dipecahkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan bagaimana  peranan  Advance  Pricing  Agreement  (APA)  dapat  mendukung perturan tersebut.</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.2    Batasan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Agar  tujuan  penelitian  ini  dapat  berjalan  dengan  baik     sesuai  dengan pemahaman yang mendasari penelitian ini dan untuk memperjelas gambaran serta arahan pembahasan masalah, maka ruang lingkup dibatasi hanya pada undang- undang  perpajakan  Indonesia  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  <em>transfer pricing. </em>Pembahasan masalah diusahakan berdasarkan dengan masalah <em>transfer pricing </em>yang terbaru yang terjadi di Indonesia saat ini.</p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan sarana transportas...

Baca selengkapnya »

TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM LAPORAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 </strong><strong>Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong></strong>Dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk bursa, berarti bahwa akan semakin banyak pula investor yang memerlukan informasi mengenai perusahaan tersebut. Setiap organisasi tidak terkecuali organisasi bisnis seperti perusahaan publik harus menunjukkan keterbukaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan  menjadi  bertambah  penting  bagi perusahaan  publik,  karena  perusahaan publik menawarkan atau menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat umum. Pemilik perusahaan publik tidak lagi perorangan atau sekelompok orang, tetapi terdiri dari para investor yang pada umumnya tidak mempunyai akses langsung kepada sumber informasi, tetapi semata-mata hanya menyandarkan diri pada pelaporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen. Pengungkapan dalam pelaporan keuangan mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan investasi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pelaporan  keuangan  utama  dari  suatu  perusahaan  disajikan  dalam  bentuk laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  menyediakan  informasi  yang  menyangkut posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pihak-pihak diluar manajemen suatu perusahaan, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka 'mengintip' kondisi perusahaan tersebut  (Fitriany,  2000).  Dalam  laporan  keuangan  tidak  diwajibkan  menyajikan informasi non-keuangan, sedangkan pemakai informasi membutuhkan lebih dari sekedar informasi keuangan. Perusahaan mencoba menyikapi hal ini dengan memberikan informasi dalam bentuk lain, salah satunya adalah laporan tahunan, yang akan digunakan sebagai obyek dalam penelitian ini.</p><br/><p style="text-align: justify;">Laporan tahunan diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan kondisi perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal seperti investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan,   pemerintah   serta   lembaga-lembaganya   dan   masyarakat   yang   pada akhirnya informasi-informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan.   Laporan tersebut  juga menjadi alat utama  para   manajer   untuk menunjukkan efektifitas pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban   dalam  organisasi  atas  sumber    daya  yang dipercayakan kepadanya (Suripto dan Baridwan (1999); IAI (2002)). Sejauh mana informasi yang dapat diperoleh akan sangat tergantung pada sejauh mana tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Singhvi dan Desai (1971); Fitriany (2000); Subroto (2004)). Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa semua informasi mengenai perusahaan tersebut akan diungkapkan. Tentunya perusahaan juga akan mempertimbangkan faktor <em>cost and benefit </em>dari penyajian setiap informasi dalam laporan keuangan (Baskoro, (1998); Mardiyah, (2002)).</p><br/><p style="text-align: justify;">Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi 2, pengungkapan wajib (<em>mandatory disclosure</em>) dan pengungkapan sukarela (<em>voluntary  disclosure</em>).  Pengungkapan  wajib  merupakan  pengungkapan  informasi yang  diatur  oleh  badan  pembuat  standar  dan  regulator  lainnya  seperti  Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia, aturan ini berupa persyaratan minimal pengungkapan yang harus dipenuhi oleh   perusahaan-perusahaan publik. Pengungkapan sukarela (<em>voluntary disclosure</em>) adalah pengungkapan yang melebihi dari apa yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunannya (Meek dkk dalam Suripto, 1999). Menurut peraturan mengenai laporan tahunan yang berlaku  di Indonesia,   pengungkapan sukarela semacam  itu dimungkinkan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Singhvi dan  Desai    (1971) menyatakan bahwa    kualitas    pengungkapan perusahaan   mempengaruhi   tingkat   kualitas   keputusan   investasi   oleh   investor. Menurut mereka, dengan tersedianya informasi yang akurat dan memadai, investor publik  lebih memiliki  kepercayaan  terhadap pasar modal,  sehingga  hal  ini  dapat meningkatkan jumlah  investor  di pasar. Buzby (1975)  menyatakan   bahwa kepercayaan investor di pasar modal akan meningkat dengan adanya pengungkapan yang cukup (adequate). Peningkatan kepercayaan investor ini dapat memperbaiki kemampuan pasar, sehingga pendanaan eksternal melalui pasar modal dapat menjadi mudah dan murah. Apabila sebagian besar investor melakukan keputusan investasi maka pasar menjadi likuid. Pasar modal yang likuid adalah pasar dimana penjual dan pembeli dapat melakukan jual beli surat-surat berharga secara cepat (Hatono (1998) dalam Subroto (2004)). Pasar modal yang likuid akan menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi di pasar modal. Reaksi pasar dianggap sebagai cerminan dari kepercayaan investor.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan riset empiris yang ada, terdapat beberapa konsekuensi ekonomi dari <em>voluntary disclosure </em>di pasar modal bagi kepentingan perusahaan, yaitu: memperbaiki likuiditas saham (Singhvi dan Desai (1971); Diamond dan Verrecchia (1991);  Healy  dan  Palepu  (2000);  Subroto  (2004)),  mengurangi  <em>cost  of  capital </em>(Heflin, Shaw dan Wild1 ; Botosan (1997); Suripto dan Baridwan (1999); Healy dan Palepu (2000); Leuz dan Verrecchia (2000); Komalasari dan Baridwan (2001); Mardiyah (2002); Subroto (2004)), dan meningkatnya jumlah analis keuangan yang mengikuti perkembangan perusahaan (Healy dan Palepu (2000); Lang dan Lundholm (1996) dalam Lobo dan Zhou (2001)).</p><br/><p style="text-align: justify;">Manfaat pengungkapan bagi kepentingan investor adalah berkurangnya risiko informasi (Elliot dan Jacobson, 1994). Berkurangnya risiko informasi yang dihadapi oleh investor akan mengurangi kesalahan pembuatan keputusan investasi. Dengan demikian investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan yang lengkap, dan akibatnya sekuritas perusahaan menjadi lebih menarik bagi banyak investor serta harganya akan naik. Kenaikan harga saham ini pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran para investor.</p><br/><p style="text-align: justify;">Pengungkapan juga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Manfaat diperoleh sebagai akibat adanya biaya modal perusahaan yang rendah danberkurangnya risiko informasi yang ditanggung investor. Dengan diperolehnya biaya modal yang lebih rendah oleh perusahaan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesempatan kerja menjadi lebih luas, dan pada akhirnya standar kehidupan akan meningkat pula (Elliot dan Jacobson, 1994).</p><br/><p style="text-align: justify;">Menurut Elliot dan Jacobson (1994), pengungkapan tidak hanya memberi manfaat  bagi  perusahaan  tetapi  juga  menimbulkan  biaya  yang  harus  ditanggung. Biaya tersebut antara lain adalah biaya pengumpulan, pemrosesan, pengauditan, penyebaran informasi serta biaya litigasi yang timbul sebagai akibat adanya tuntutan dari pihak lain apabila ada pengungkapan yang dianggap menyesatkan. Biaya pengungkapan lain yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah hilangnya keunggulan kompetitif sebagai akibat diungkapkannya beberapa informasi tentang inovasi, perencanaan strategik dan informasi operasi lainnya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian mengenai pengungkapan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti baik untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di negara-negara lain seperti  di  USA  (Singhvi  dan  Desai  (1971);  Buzby  (1975);  Lang  dan  Lundholm (1993); Botosan (1997)), Italia (Boesso, 2002); Jerman (Leuz dan Verrecchia, 2000); Meksiko (Chow dan Wong-Boren, 1987), Jepang (Globerman dan Singleton) dan di Indonesia sendiri (Suripto dan Baridwan (1999); Gunawan (2000); Fitriany (2000); Marwata (2000); Mardiyah (2002); Dahlan (2003); Subroto (2004); Arifin (2004)). Serta masih banyak studi-studi tentang pengungkapan laporan keuangan yang lain yang tidak dipublikasikan. Penelitian-penelitian tersebut ada yang hanya mengkaji tentang pengungkapan wajib atau pengungkapan sukarela saja, namun ada juga yang mengkaji  keduanya.  Hasil  dari  penelitian-penelitian  tersebut  bervariasi  walaupun diantaranya ada yang memiliki keseragaman.</p><br/><p style="text-align: justify;">Lobo dan Zhou (2001) menyebutkan beberapa penelitian (Barry dan Brown (1984&1985); Merton (1987); Diamond dan Verrecchia (1991) juga Kim dan Verrecchia (1994)) yang menyarankan untuk meningkatkan pengungkapan sukarela karena dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dengan para investor, dengan begitu akan meningkatkan likuiditas saham perusahaan karena membuat saham makin menarik bagi investor.</p><br/><p style="text-align: justify;">Bertolak dari bukti-bukti empiris yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dinegara lain akan keuntungan dan nilai tambah yang didapat bila perusahaan melakukan pengungkapan sukarela, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengungkapan sukarela pada perusahaan publik di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini disusun dengan judul: "<strong>TINGKAT   PENGUNGKAPAN   SUKARELA   DALAM    LAPORAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN <em>GO PUBLIC </em>DI INDONESIA" (Studi pada Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)."</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 </strong><strong>Perumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan    uraian    latar    belakang    masalah    diatas,    maka    dirumuskan permasalahannya yaitu :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Seberapa   besar   tingkat   kesadaran   manajemen   dari   perusahaan-perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk mengungkapkan informasi perusahaannya secara sukarela, yang akan diukur dengan menggunakan derajat pengungkapan sukarela.</li><br/> <li>Adakah perbedaan tingkat pengungkapan sukarela diantara sub sektor industri dan untuk tiap tahunnya.</li><br/></ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk bursa, berarti bahwa akan semakin banyak pula investor y...

Baca selengkapnya »

ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA PENGGUNA JASA BUS MALAM CEPAT SAFARI DHARMA RAYA JURUSAN MALANG – JAKARTA (Lokasi penelitian di kota Malang)

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1.Latar Belakang.</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Setiap perusahaan yang beorientasi pada keuntungan selalu mengharapkan profit dari usaha yang mereka keluarkan, profit tersebut digunakan baik untuk eksistensi  maupun  ekspansi  dari  perusahaan  juga  untuk  kesejahteraan  <em>stake holder</em>. Perbedaan yang ada di dalam perusahaan berupa keunggulan-keunggulan selalu digunakan dalam menghadapi pesaing di dalam industri yang sama, keunggulan tersebut digunakan untuk memperoleh kepuasan konsumen sehingga dapat mendatangkan profit bagi perusahaan. Profit yang di dapat oleh perusahaan adalah dari konsumsi produk atau jasa perusahaan oleh konsumen</p><br/><p style="text-align: justify;">Kepuasan tersebut dapat terbentuk bila perusahaan mampu memberikan produk barang atau jasa sesuai dengan harapan konsumen. Salah satu cara untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan pelayanan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kesadaran akan kepusaan konsumen tersebut memyebabkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan mempersepsikan bobot kepentingan serta tingkat kinerja dari kriteria pembelian yang berbeda dari setiap konsumen yang diikuti dengan adanya upaya menggali informasi dari pasar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kualitas   produk   atau   jasa   yang   diberikan   perusahaan   dan   kepuasan konsumen berhubungan erat dengan keuntungan yang akan di dapat oleh perusahaan, karena dengan kualitas produk yang memenuhi preferensi konsumen akan mengikat konsumen sehingga perusahaan tersebut tertanam dalam benak konsumen  hal  ini  tentunya  menguntungkan  bagi  pihak  perusahaan  karena konsumen dapat saja melakukan getok tular kepada teman, keluarga ataupun kepada  orang  lain    untuk  mengkonsumsi  produk  atau  jasa  dari  perusahaan tersebut. Pada gilirannya kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas konsumen kepada perusahaan. Tidak terlepas pula bagi perusahaan transportasi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam rangka pembangunan negara kita masa kini dan masa yang akan datang, maka faktor transportasi memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil  maksimal dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan. Seiring dengan situasi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis yang dialami,  membuat masyarakat cenderung untuk berhemat  dalam mempergunakan  uangnya.  Termasuk  juga  untuk  biaya  perjalanan,  khususnya biaya tiket yang naik karena diakibatkan adanya kenaikan harga suku cadang dan bahan bakar minyak.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kita menyadari bahwa alat transportasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi di masa sekarang dimana mobilitas masyarakat yang tinggi. Berkat kemajuan dalam dunia transportasi, jarak antara daerah-daerah  dirasakan  semakin  dekat.  Transportasi  telah  menjadi  salah  satu unsur yang menentukan guna menjamin perkembangan ekonomi masyarakat. Bertambah maju tingkat perekonomian bertambah penting pula peranan transportasi. Tidak ada kegiatan ekonomi yang dapat dilepaskan dari keperluan transportasi. Karena itu harus selalu dapat dijamin kelancaran dalam arus barang dan penumpang dengan cepat, aman dan murah. Transportasi tidak lagi dipandang sebagai sektor yang memberikan pelayanan semata-mata, tetapi telah menjadi partner dari kegiatan-kegiatan ekonomi umumnya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Kondisi usaha transportasi darat sendiri dalam kondisi yang mengenaskan. Banyak tekanan yang dialami, misalnya saja, persaingan dengan usaha penerbangan, kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang. Pada tahun 2003, jumlah penumpang pesawat terbang untuk rute domestik mencapai 17,5 juta atau naik lebih dari 40% dibanding tahun sebelumnya. Berkebalikan dengan pesawat, jumlah penumpang angkutan darat menyusut 12% menjadi 154,7 juta, dan penumpang kapal laut berkurang 1,23% menjadi 16,4 juta (Tempo edisi 14 Maret 2004).</p><br/><p style="text-align: justify;">Sudah diketahui secara luas, sektor bisnis yang terpengaruh kebijakan <em>floating rate </em>harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah perusahaan transportasi, khususnya angkutan darat. Kebijakan <em>floating rate </em>harga BBM sebenarnya sudah diterapkan sejak beberapa waktu yang lalu, tetapi banyak perusahaan transportasi yang  belum  siap  mengantisipasinya.  Hanya  sarana  angkutan  udara  saja  yang relatif siap. Sementara, angkutan darat tampak kurang siap.</p><br/><p style="text-align: justify;">Perkembangan dan peningkatan jasa transportasi darat semakin menjadi perhatian masyarakat. Persaingan diantara penyedia jasa juga semakin ketat. Baik persaingan diantara perusahaan otobus maupun dengan penyedia transportasi jenis lain, misalnya kereta api atau pesawat udara. Karena tarif sudah diatur oleh pemerintah, dan secara umum fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sama, maka    satu-satunya   cara    untuk   memenangkan    persaingan    adalah    dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Pihak yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya akan memenangkan persaingan. Pengusaha jasa angkutan armada bus antar propinsi berlomba-lomba menggaet konsumennya dengan peningkatan pelayanan, kemudahan <em>ticketing</em>, kenyamanan armada, ketepatan waktu, dan sebagainya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Rute Malang-Jakarta selama ini dilayani oleh beberapa perusahaan otobus. Diantaranya, Safari Dharma Raya, Lorena, Pahala Kencana, Continental, Ryanta Mitra  Karina,  Kramat  Djati,  dan  sebagainya.  Kesemua  perusahaan  otobus  ini secara umum tidak memiliki banyak perbedaan dalam hal tarif maupun dalam fasilitas fisiknya. Tarif sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam hal fasilitas fisiknya,  semua perusahaan tersebut sama-sama mengoperasikan bus dengan fasilitas <em>Air Conditioner</em>, hiburan <em>video </em>dan musik, <em>reclining seat</em>, toilet, pemberian <em>snack </em>dan layanan makan dalam perjalanan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan banyaknya perusahaan otobus tersebut menguntungkan bagi konsumen   karena   konsumen   pengguna   jasa   otobus   bisa   dimanjakan   oleh pelayanan yang diberikan oleh perusahaan otobus, bagi pihak otobus dalam mendapatkan konsumen tentunya setiap perusahaan otobus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam menghadapi tantangan ini, Safari Dharma Raya ingin mempunyai tenaga yang handal, mengetahui kondisi dan situasi serta perilaku konsumen, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga bisa menarik konsumen menjadi konsumen setia.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam kondisi persaingan yang ketat tersebut hal utama yang harus diprioritaskan oleh perusahaan  transportasi adalah kepuasan penumpang/konsumen agar dapat bertahan, bersaing dan menguasai pasar. Perusahaan  harus  tahu  hal-hal  apa  saja  yang  dianggap  penting  oleh  para penumpang    dan   perusahaan    harus    berusaha    untuk    menghasilkan    kinerja (<em>performance) </em>sebaik mungkin untuk memuaskan konsumennya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul <strong>"Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Pengguna Jasa Bus Malam Cepat Safari Dharma Raya Jurusan Malang-Jakarta"</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2.   Perumusan Masalah.</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan makin ketatnya persaingan dalam merebut konsumen pengguna jasa transportasi bus malam jurusan Malang-Jakarta, maka pelayanan yang diberikan penyedia jasa merupakan kunci untuk memenangkan persaingan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Permasalahan  yang akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi Bus Malam Cepat Safari Dharma Raya terhadap kualitas pelayanan pemberi jasa. Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka peneliti membatasi obyek penelitian, yaitu khusus pada  Bus  Malam  Cepat  Safari  Darma  Raya  dengan  trayek/jurusan  Malang- Jakarta.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dengan kondisi  ini dan berdasarkan latarbelakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  "<strong>Bagaimana Menganalisis Kepuasan  Konsumen  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Bus Malam Cepat Safari Dharma Raya Malang Jurusan Malang-Jakarta" </strong>agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa   yang   di   berikan   oleh   perusahaan   dan   selanjutnya   perusahaan   dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk   mempertahankan dan meningkatkan konsumennya.</p>

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang. Setiap perusahaan yang beorientasi pada keuntungan selalu mengharapkan profit dari usaha yang mereka k...

Baca selengkapnya »

ANALISIS KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN (Z-SCORE) DAN ZAVGREN (MODEL LOGIT) PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1 Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam era globalisasi dewasa ini, perdagangan internasional merupakan mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dimana perdagangan internasional diwarnai oleh berbagai perubahan yang menyebabkan peningkatan kompetisi antar dunia. Hal tersebut ditandai adanya perdagangan bebas oleh AFTA pada tahun 2003, diikuti APEC pada tahun 2010 dan WTO pada tahun 2020. Tak pelak lagi, perusahan-perusahaan diseluruh dunia harus berfikir secara global untuk dapat turut bermain didalam kompetisi yang semakin tajam.</p><br/><p style="text-align: justify;">Perdagangan serta investasi yang bebas dan terbuka disamping merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai efisiensi dan peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia, sekaligus merupakan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Dikatakan sebagai tantangan karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini, pasca krisis moneter yang melanda di Indonesia dipertengahan tahun 1997, walaupun telah menunjukkan berbagai kemampuan yang berarti, namun masih belum cukup kuat untuk menghadapi persaingan dan ketergantungan internasional.</p><br/><p style="text-align: justify;">Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, mengakibatkan suatu akibat yang buruk dan kurang menguntungkan bagi sebagian besar dunia usaha dalam bidang industri manufaktur, perdagangan, maupun jasa pelayanan, tidak terkecuali akibat tersebut dialami perusahaan yang bergerak dalam usaha industri <em>food and beverage. </em>Pada keadaan seperti sekarang ini, harga material atau bahan baku semakin tinggi, sehingga produktivitas perusahaan <em>food and beverage </em>semakin menurun, karena kesulitan mendapatkan sarana penunjang produksi, contohnya : bahan baku, sumber daya manusia, dan tekonologi.</p><br/><p style="text-align: justify;">Ditinjau dari minat konsumen, bahwa industri <em>food and beverage </em>diperkirakan sangat  diminati  konsumen  dan  tetap  eksis  ditengah  krisis  ekonomi  dan  moneter. Tetapi apabila ditinjau dari pangsa pasar, industri <em>food and beverage </em>tidak hanya dituntut bersaing didalam negeri saja. Dalam perkembangan sekarang ini, banyak muncul produk-produk baru baik dari dalam negeri maupun industri <em>food and beverage </em>datang dari luar negeri yang mampu tampil beda dari produk sebelumnya, baik mutu, harga, serta rasa.</p><br/><p style="text-align: justify;">Namun pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat. Sekalipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, namun masih sangat bergantung pada kondisi yang menyebabkan pertumbuhan tidak dapat berkesinambungan. Untuk itu, agar perusahaan <em>food </em>and <em>beverage </em>dalam negeri, tidak kalah bersaing dengan perusahaan luar, penilaiannya tidak lepas dari perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat. Bisa dikatakan, perusahaan seperti itu memiliki manajemen dan kinerja keuangan yang baik. Perusahaan masa depan adalah perusahaan-perusahaan yang selama bertahun-tahun mampu membukukan laba dan membagikan dividen bagi pemegang saham. Namun dalam kenyataannya setiap saat banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kemacetan likuiditas atau pembubaran.</p><br/><p style="text-align: justify;">Setiap  perusahaan  didirikan  dengan  harapan  akan  menghasilkan  profit sehingga mampu untuk bertahan dalam jangka panjang yang tak terbatas. Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa  perusahaan akan terus hidup dan diharapkan tidak akan mengalami likuidasi. Dalam praktek, asumsi seperti diatas tidak selalu menjadi kenyataan. Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa  membubarkan  diri  karena  mengalami  kegagalan  usaha  (kebangkrutan). Untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal kebangkrutan, perusahaan perlu melakukan analisis kinerja. Semakin awal tanda-tanda tersebut diketahui, semakin baik bagi manajemen untuk bisa mengambil strategi untuk memperbaiki kinerja dengan segera. Pihak kreditur dan poemegang saham juga perlu mengidentifikasi tanda-tanda awal kebangkrutan supaya dapat segera mengambil keputusan investasi dan kredit untuk menghadapi kemungkinan terburuk berupa bangkrutnya perusahaan yang bersangkutan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Analisis untuk memprediksi kesulitan keuangan perlu dilakukan karena hasil dari analisis tersebut sangat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya: 1) Bagi pihak perusahaan dapat digunakan untuk melihat kinerja keuangannya dan jika terdapat tanda-tanda kesulitan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan, pihak manajemen dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perusahaan, 2) Bagi pihak kreditor dapat dimanfaatkan sebagai alternatif analisis dalam pengambilan keputusan dapat tidaknya suatu poerusahaan menerima kredit, 3) Bagi investor dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi (Aulia, 2003). Untuk lebih memperdalam suatu analisis prediksi kebangkrutan dan kesulitan keuangan perusahaan, beberapa model analisis telah dikembangkan oleh para peneliti. Antara  lain model  yang telah  dikembangkan  oleh Beaver (1966), Altman (1968,1973,1982,1993),  Haldeman  dan  Nerayam (1997),  Dambolena  dan  Khoury (1980), Ohlson (1980), Zmijewski (1984), Levitan dan Knoblett (1985), Zavgren (1988),     Mc.Kee   (1989),   Blocher   dan   Loebbecke   (1993),   serata   Hapwood, Mc.Keown, dan Mutchler (1999) (Setiawan, 2004). Dari beberapa model analisis prediksi kebangkrutan yang telah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menggunakan dua jenis model yaitu model analisis Altman (Model Z-<em>Score</em>) dan Zavgren (Model Logit).</p><br/><p style="text-align: justify;">Altman    menggunakan     lima     rasio    keuangan    yang    dianggap    paling berkontribusi pada model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model persamaan.  Model  ini  dipilih  karena  tetap  dapat  diterima  secara  luas  dan  dari beberapa hasil penelitian model Altman sering digunakan dalam memprediksi kegagalan usaha. Sedangkan Zavgren (1985) mengembangkan model prediksi kebangkrutan dengan analisis logit, yang menghasilkan probabilitas kemungkinan kebangkrutan. Zavgren  menggunakan  model  ini  pada  45  perusahaan  yang  bangkrut  dan  non bangkrut , berdasarkan skala industri dan aset tertentu. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Zavgren model ini menghasilkan tingkat akurasi sebesar 82,2% untuk memprediksi kebangkrutan. Selain itu model Zavgren dipilih karena analisis ini lebih mudah digunakan dibandingkan teknik-teknik yang lain (Setiawan, 2004).</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian sebelumnya mengenai model Altman dilakukan oleh Diyah Sari Kusuma (2001) pada delapan perusahaan metal yang terdaftar di BEJ dengan hasil diprediksikan satu perusahaan dalam kondisi sehat, dua perusahaan dalam kondisi rawan / kritis terhadap kebangkrutan, dan lima perusahaan dalam kondisi mengalami kebangkrutan  Sedangkan  penelitian  dengan  model  Zavgren  dilakukan  oleh  Puri Respanthi (2002) pada delapan perusahaan farmasi yang terdaftar di BEJ dengan hasil, diprediksikan dua perusahaan dalam kondisi sehat, empat perusahaan dalam kondisi rawan / kritis, dan dua perusahaan dalam kondisi mengalami kebangkrutan. Dengan melihat serangkaian uraian tersebut, penulis ingin mengidentifikasi kinerja keuangan  perusahaan <em>food and beverage </em>yang terdaftar di BEJ periode 2002 -2004. Dengan melakukan pengamatan dan penelitian ini, penulis akan mencoba menempatkan perusahaan <em>food and beverage </em>tersebut pada golongan kondisi atau keadaan  yang mencerminkan  kinerja  perusahaan,   apakah ada  kemungkinan perusahaan tersebut dalam kondisi kesulitan keuangan atau malah diambang kebangkrutan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penulis     akan     menganalisis      kondisi     keuangan     perusahaan      dengan menggunakan  model Altman (Z-<em>Score</em>)  dan Zavgren (Model  Logit) yang dikembangkan dalam  penelitian dengan judul:   <strong>"Analisis    Kebangkrutan Perusahaan  dengan  Menggunakan  Model  Altman  (Z-<em>Score</em>)  dan  Zavgren (Model Logit) Pada Perusahaan <em>food and Beverages</em>".</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2 Perumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasikasi peneliti adalah sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Bagaimana kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri food and baverage yang terdaftar di BEJ periode 2002 - 2004 menurut model Altman (Z-<em>Score</em>)?</li><br/> <li>Bagaimana kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri  food  and  baverage  Yang  terdaftar  di  BEJ  periode  2002  -  2004 menurut Zavgren (Model Logit)?</li><br/> <li>Metode mana menurut kedua analisis tersebut yang dapat memberikan peringatan yang lebih dini terhadap kondisi keuangan perusahaan?</li><br/></ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam era globalisasi dewasa ini, perdagangan internasional merupakan mata rantai yang saling berkaitan...

Baca selengkapnya »

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN YANG DIMEDIASI OLEH LEVERAGE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING: SEBUAH PERSPEKTIF PECKING ORDER THEORY

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1       Latar Belakang</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat dewasa ini menciptakan suatu persaingan  yang  semakin  tajam  antar  perusahaan.  Persaingan  bagi  kelangsungan hidup dan perkembangan menjadi perusahaan besar dalam dunia usaha menjadi tantangan  perusahaan dalam operasinya.  Menghadapi   persaingan     tersebut, perusahaan dihadapkan pada tuntutan agar mempunyai keunggulan bersaing baik dalam teknologi, produk yang dihasilkan, maupun sumber daya manusianya. Namun, untuk memiliki keunggulan itu, perusahaan memerlukan investasi besar dengan kebutuhan dana yang besar pula. Keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan seringkali menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan perusahaan menjadi perusahaan besar dan memiliki keunggulan bersaing atas produk-produk yang dihasilkannya. Untuk mengatasi ketersediaan dana itu, perusahaan harus mencari sumber-sumber pendanaan yang dapat menyediakan dana dalam jumlah besar untuk membiayai investasi baru yang dilakukan perusahaan yang juga semakin besar.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam  permulaan  usaha,  suatu  perusahaan  akan  memenuhi  kebutuhan dananya dari hasil usaha perusahaan itu sendiri (sumber internal). Namun, dengan semakin berkembangnya usaha seringkali kebutuhan dana dari sumber internal ini tidak mencukupi dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin meningkat pula kebutuhan dananya. Untuk itu, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang baru dari luar perusahaan (sumber eksternal). Menurut Sudarma (2004), struktur modal perusahaan publik di Indonesia masih didominasi dari hutang dibanding modal sendiri. Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar modal di Indonesia dan mempermudah perusahaan dalam menerbitkan saham sebagai alternatif sumber pendanaan masih belum maksimal, sehingga  perusahaan  memilih  alternatif  pendanaan  dari  hutang.  Kenaikan  porsi hutang yang cukup signifikan karena manajer tidak punya <em>power </em>dan terlibat soal yang biasanya disebut <em>moral hazard, </em>memindahkan risiko bisnis <em>(risk switching) </em>dari tangan para pemilik perusahaan ke bank-bank.</p><br/><p style="text-align: justify;">Besarnya    hutang   yang   digunakan   oleh    perusahaan    untuk   membiayai kegiatannya merupakan suatu kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan struktur modal. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham (Brigham, 1995:13). Peningkatan kemakmuran  pemilik  dan  para  pemegang  saham  tersebut  antara  lain  dilakukan dengan memberikan dividen secara berkesinambungan dengan jumlah yang memuaskan. Selain itu, harga saham perusahaan yang meningkat akan memberikan keuntungan berupa <em>capital gain </em>bagi para investor (Sudarma, 2004). Dengan demikian, nilai perusahaan dapat dicerminkan dari harga saham perusahaan yang dipegang oleh investor.</p><br/><p style="text-align: justify;">Dalam melakukan investasi, investor akan melihat kemungkinan munculnya risiko dalam suatu perusahaan. Salah satu risiko tersebut adalah <em>financial risk, </em>yaitu risiko yang timbul dari penggunaan hutang. Kemampuan perusahaan mengelola hutang merupakan salah satu penarik minat investor. Bila investor tertarik maka mereka akan melakukan investasi pada perusahaan tersebut dengan membeli sahamnya di pasar modal. Harga saham di pasar modal ditentukan oleh kekuatan pasar  dalam  aksi  jual-beli.  Dengan  demikian,  harga  saham  merupakan  ukuran prestasi perusahaan, yaitu ukuran keberhasilan manajemen mengelola perusahaan atas nama pemegang saham.</p><br/><p style="text-align: justify;">Untuk memperoleh persepsi positif dari investor yang akhirnya dapat menaikkan harga saham perusahaan, pihak manajemen akan menggunakan <em>leverage </em>pada tingkatan yang optimal. Menurut Rao (1995:475), penggunaan <em>leverage </em>yang semakin besar dalam struktur modal perusahaan akan menyebabkan biaya bunga semakin besar sehingga keuntungan per lembar saham yang menjadi hak pemegang saham              juga    semakin    besar    karena    adanya    penghematan   pembayaran    pajak penghasilan badan. Tetapi pada tingkatan tertentu, penggunaan <em>leverage </em>justru akan menurunkan nilai perusahaan karena meningkatkan risiko perusahaan. Pembayaran angsuran dan bunga hutang dapat menyebabkan <em>financial distress </em>karena <em>cash flow </em>perusahaan tidak mampu menutupinya.</p><br/><p style="text-align: justify;">Keputusan pendanaan merupakan salah satu fokus penting dalam manajemen keuangan yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Bila asumsi pasar persaingan sempurna dilonggarkan, tampak bahwa manajemen memiliki informasi tentang prospek perusahaan lebih baik daripada investor. Pelonggaran asumsi memunculkan beberapa teori struktur modal berbasis informasi asimetris seperti <em>agency theory</em>, <em>pecking order theory</em>, dan <em>signaling hypothesis.</em></p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian ini difokuskan pada <em>pecking order theory </em>dengan didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, <em>pecking order theory </em>didasarkan pada urutan sumber pendanaan dari laba ditahan, hutang, dan yang terakhir adalah penerbitan ekuitas baru dan penelitian ini memfokuskan pada urutan sumber pendanaan kedua yaitu hutang atau <em>leverage. </em>Kedua, <em>pecking order theory </em>ditujukan agar manajer bertindak disiplin dalam memaksimumkan kemakmuran pemilik dan pemegang saham (Shyam-Sunder dan  Myers,  1999).  <em>Pecking  order  theory </em>tidak  secara  eksplisit  membahas  risiko prospek  perusahaan,  walaupun  urutan  pendanaan  didasarkan  pada  risiko  atau ketidakpastian prospek perusahaan pada masa yang akan datang (Brigham, 1995).</p><br/><p style="text-align: justify;">Masalah <em>pecking order theory </em>telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti karena urutan atau prioritas sumber pendanaan yang digunakan perusahaan. Penelitian terdahulu yang berhasil menemukan bukti bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap <em>leverage </em>yaitu Allen (1993) dalam Adedeji (1998) dan Kaaro (2001). Peneliti yang berhasil menemukan bukti bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap <em>leverage </em>antara lain Baskin (1989), Adedeji (1998),  serta  Mahadwartha  dan      Hartono  (2002).   Sehubungan  dengan   nilai perusahaan,  Sudarma  (2004)  menemukan         bukti    bahwa  kebijakan  dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian terdahulu yang berhasil menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <em>leverage </em>antara lain Carleton dan Silberman (1977) dalam Kaaro (2001), Titman dan Wessels (1988), Barton dan Sundaram (1989), Baskin (1989), Chang dan Rhee (1990) dalam Kaaro (2001), Kaaro (2001), Wahidahwati (2002), Ismiyanti dan Hanafi (2003), serta Sudarma (2004). Sedangkan Sudarma (2004) menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian terdahulu yang berhasil menemukan bukti bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap <em>leverage </em>antara lain Carleton dan Silberman (1977) dalam Kaaro (2001), Barton et al (1989), dan Kaaro (2001). Baskin (1989), Chang dan Rhee (1990) dalam Kaaro (2001), dan Kaaro (2001) adalah peneliti yang berhasil menemukan bukti bahwa pertumbuhan total aktiva berpengaruh positif terhadap  <em>leverage</em>.   Sedangkan Sudarma (2004)  menemukan  bukti bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu  yang  berhasil  menemukan  bukti  bahwa  penggunaan  <em>leverage </em>dalam struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yaitu Sudarma (2004).</p><br/><p style="text-align: justify;">Penelitian ini bermaksud melakukan pengembangan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kaaro (2001). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Kaaro, 2001) adalah pertama, periode pengamatan perusahaan yang dijadikan sampel penelitian yaitu dari tahun 2003-2004. Dipilihnya tahun 2003-2004 adalah dengan alasan: untuk menghindari periode krisis moneter di Indonesia (tahun</p><br/><p style="text-align: justify;">1997 -1998) dan perusahaan pada periode 2003-2004 memiliki data lengkap terkait dengan  variabel  dalam penelitian  ini. Periode  pengamatan  dilakukan  selama  dua tahun   supaya   mendapatkan   jumlah   sampel   yang   representatif.   Penelitian   ini dilakukan kembali dengan periode yang berbeda dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Kaaro (2001) pada periode sebelum krisis moneter dan pada saat krisis  moneter  (1994-1998)  dan  kedua,  penelitian  ini  menambahkan  pengaruh <em>leverage </em>perusahaan terhadap nilai perusahaan serta pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan total aktiva, dan <em>leverage </em>perusahaan terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh <em>leverage </em>perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul:</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan yang Dimediasi oleh <em>Leverage </em>Perusahaan sebagai Variabel Intervening: Sebuah Perspektif <em>Pecking Order Theory</em>".</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2       Rumusan Masalah</strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Masalah yang hendak dijawab dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Apakah   kebijakan   dividen,   profitabilitas,   pertumbuhan   penjualan,   dan pertumbuhan total aktiva berpengaruh terhadap <em>leverage </em>perusahaan?</li><br/> <li>Apakah <em>leverage </em>berpengaruh terhadap nilai perusahaan?</li><br/> <li>Apakah melalui <em>leverage</em>, kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan penjualan,       dan      pertumbuhan            total     aktiva  berpengaruh    terhadap   nilai perusahaan?</li><br/></ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1       Latar Belakang Perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat dewasa ini menciptakan suatu persaingan  yang  semak...

Baca selengkapnya »

PERANAN KREDIT (KREDIT USAHA TANI DAN KREDIT KETAHANAN PANGAN) DAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PERKAPITA PETANI DI KABUPATEN MALANG

<p style="text-align: center;"><strong>BAB I</strong></p><br/><p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN</strong></p><br/><p style="text-align: center;"></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.1. </strong><strong>Latar Belakang </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Indonesia   adalah   negara   berlatar   belakang   agraris   atau   merupakan   negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1989: 12).</p><br/><p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus kepada sektor pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia khususnya hidup di daerah pedesaan dan umumnya mempunyai sumber kehidupan di sektor pertanian (rumah tangga pertanian). Pada tahun 1993 jumlah rumah tangga pertanian adalah 20,8 juta dan terus meningkat menjadi 25,6 juta pada tahun 2003, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,10% pertahun. Penyebaran rumah tangga pertanian antar propinsi tidak merata tetapi tergantung pada banyaknya rumah tangga pada daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1.1.</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Distribusi Banyaknya Rumah Tangga Pertanian di Indonesia Tahun 2003</strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="121" valign="bottom"><strong>Propinsi</strong></td><br/><td width="140" valign="bottom"><strong>Prosentase (%)</strong></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="121" valign="bottom">Jateng</td><br/><td width="140" valign="bottom"><br/><p align="center">17 %</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="121" valign="bottom">Jabar</td><br/><td width="140" valign="bottom"><br/><p align="center">14 %</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="121" valign="bottom">Sumut</td><br/><td width="140" valign="bottom"><br/><p align="center">5 %</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="121" valign="bottom"></td><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="121" valign="bottom">Sulsel</td><br/><td width="140" valign="bottom"><br/><p align="center">5 %</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="121" valign="bottom">Lampung</td><br/><td width="140" valign="bottom"><br/><p align="center">5 %</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="121" valign="bottom"></td><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="121" valign="bottom">Jatim</td><br/><td width="140" valign="bottom"><br/><p align="center">19 %</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="121" valign="bottom">Lainnya</td><br/><td width="140" valign="bottom"><br/><p align="center">35 %</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="140" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;"><em>Sumber</em>: BPS  2004</p><br/><p style="text-align: justify;">Berdasarkan hal ini, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan di bidang pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi, peningkatan pendapatan, dan taraf hidup petani.</p><br/><p style="text-align: justify;">Salah satu ciri pertanian rakyat di Indonesia adalah manajemen dan permodalan yang terbatas. Menurut Soekartawi (1989: 23), modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi. Dengan demikian pembentukan modal mempunyai tujuan yaitu :</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Untuk menunjang pembentukan modal lebih lanjut, dan</li><br/> <li>Untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani.</li><br/></ol><br/><p style="text-align: justify;">Kesulitan permodalan yang dialami petani akan mempengaruhi ruang gerak aktifitas produksi usahatani dari petani. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertanian pada khususnya adalah melalui kredit. Kredit sebagai salah satu syarat pelancar dalam pembangunan pertanian berfungsi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan pertanian, karena tanpa adanya kredit, pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian akan berjalan lambat. Untuk produksi yang lebih baik, petani harus lebih banyak mengeluarkan uang sarana produksi. Petani dengan uang banyak akan mampu untuk membeli sarana produksi yang produktif sehingga akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi (Mosher, 1985: 44).</p><br/><p style="text-align: justify;">Ciri khas kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba (Mubyarto, 1989: 35). Penciptaan modal untuk petani dapat dilakukan dengan menyisihkan kekayaan (menabung), akan tetapi pada umumnya petani jarang memiliki kapital tinggi. Hal ini mengakibatkan investasi untuk usahatani selanjutnya sangatlah kecil karena akumulasi modal sangatlah sulit untuk dilakukan. Atas dasar inilah, pemerintah meluncurkan kebijakan perkreditan untuk membantu petani kecil mendapatkan modal sekaligus untuk mengembangkan usahanya. Kebijakan pemerintah mengenai program kredit usahatani, khususnya usahatani padi dan palawija, telah mengalami berbagai perubahan dalam pelaksanaannya. Sejarah kredit pertanian diawali dengan adanya kredit program untuk Padi Sentra pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan Program Bimbingan Massal (Bimas) pada tahun 1966 dan 1969 menjadi Bimas Gotong Royong. Pada tahun 1970 Bimas Gotong Royong diubah menjadi Bimas yang Disempurnakan sampai dengan tahun 1985. Pada tahun 1985 kredit Bimas diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT), kredit program sektor pertanian tersebut digulirkan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program intensifikasi pertanian. Sejak dikeluarkannya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pendanaan kredit program (termasuk KUT), sehingga semua kredit program yang bersumber dari KLBI dihapuskan mulai rahun 2000. Sebagai pengganti skim pembiayaan pertanian maka diluncurkan skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP).</p><br/><p style="text-align: justify;">Kredit Usahatani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP), adalah kredit untuk usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan, dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Penyaluran KUT dan KKP relatif sama dengan beberapa penyesuaian pada tingkat pelaksana kredit. Perbedaan antara KUT dan KKP terletak pada sumber pendanaan dan tanggung jawab terhadap risiko kredit. Sumber dana KUT berasal dari KLBI dan risiko kredit ditanggung pemerintah, sementara sumber dana KKP berasal dari bank pelaksana dan risiko kredit ditanggung bank pelaksana sebesar 50 persen. Sisanya ditanggung oleh konsorsium (untuk KKP tanaman pangan), sementara KKP pada komoditas selain pangan risiko kredit sepenuhnya ditanggung bank pelaksana.</p><br/><p style="text-align: justify;">Program KUT dan KKP dimaksudkan untuk membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usahataninya agar dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya serta mewujudkan ketahanan pangan. Selain modal, tenaga kerja merupakan faktor penting dari kegiatan produksi sektor pertanian. Kelonggaran kualifikasi tenaga kerja di sektor pertanian memberikan daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja di sektor tersebut dan membentuk karakteristik tertentu yang membedakannya dengan tenaga kerja di sektor perekonomian lainnya. Pada umumnya tenaga kerja di sektor pertanian memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mengandalkan skill yang terbatas, mengerjakan lahan pertanian milik sendiri atau orang lain dan merupakan pekerjaan yang dilakukan turun-temurun. Oleh karena itu sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan penampung tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar dibanding sektor-sektor lainnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:</p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Tabel 1.2.</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor</strong></p><br/><br/><table style="text-align: justify;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><br/><tbody><br/><tr><br/><td rowspan="3" width="168" valign="bottom"><strong>Sektor</strong></td><br/><td width="97" valign="bottom"></td><br/><td width="63" valign="bottom"></td><br/><td colspan="2" width="117" valign="bottom"><strong>Sensus</strong></td><br/><td width="96" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="97" valign="bottom"></td><br/><td width="63" valign="bottom"></td><br/><td colspan="2" width="117" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td rowspan="2" width="97" valign="bottom"><br/><p align="center"><strong>1971</strong></p><br/></td><br/><td rowspan="2" width="63" valign="bottom"><br/><p align="center"><strong>1980</strong></p><br/></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td rowspan="2" width="96" valign="bottom"><br/><p align="center"><strong>1990</strong></p><br/></td><br/><td rowspan="2" width="96" valign="bottom"><br/><p align="center"><strong>2000</strong></p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom"></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom">Pertanian</td><br/><td width="97" valign="bottom"><br/><p align="center">71,6</p><br/></td><br/><td width="63" valign="bottom"><br/><p align="center">55,9</p><br/></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">49,3</p><br/></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">48,7</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom">Industri</td><br/><td width="97" valign="bottom"><br/><p align="center">19,2</p><br/></td><br/><td width="63" valign="bottom"><br/><p align="center">22,1</p><br/></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">24,9</p><br/></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">26,7</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom">Perdagangan dan jasa</td><br/><td width="97" valign="bottom"><br/><p align="center">1,2</p><br/></td><br/><td width="63" valign="bottom"><br/><p align="center">13,9</p><br/></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">14,6</p><br/></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">16,8</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom">Lain-lain</td><br/><td width="97" valign="bottom"><br/><p align="center">8,2</p><br/></td><br/><td width="63" valign="bottom"><br/><p align="center">8,1</p><br/></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">11,2</p><br/></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">7,7</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom"></td><br/><td width="97" valign="bottom"></td><br/><td width="63" valign="bottom"></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom">Persentase</td><br/><td width="97" valign="bottom"><br/><p align="center">100</p><br/></td><br/><td width="63" valign="bottom"><br/><p align="center">100</p><br/></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">100</p><br/></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">100</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/><tr><br/><td width="168" valign="bottom">Juta</td><br/><td width="97" valign="bottom"><br/><p align="center">48,4</p><br/></td><br/><td width="63" valign="bottom"><br/><p align="center">54,4</p><br/></td><br/><td width="21" valign="bottom"></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">67,6</p><br/></td><br/><td width="96" valign="bottom"><br/><p align="center">83,3</p><br/></td><br/><td width="0" valign="bottom"></td><br/></tr><br/></tbody></table><br/><p style="text-align: justify;"><em>Sumber</em>: Biro Pusat Statistik, 2000</p><br/><p style="text-align: justify;">Ketersediaan tenaga kerja pada sektor tenaga kerja akan menentukan perkembangan total produksi dari hasil pertanian yang pada akhirnya akan berimplikasi pada pendapatan perkapita petani. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul: <strong>Peranan Kredit (Kredit Usaha Tani dan Kredit Ketahanan Pangan) dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Perkapita Petani di Kabupaten Malang.</strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong>1.2. </strong><strong>Rumusan Masalah </strong></p><br/><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p><br/><p style="text-align: justify;">Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut. Adapun masalah-masalah tersebut adalah:</p><br/><br/><ol style="text-align: justify;"><br/> <li>Apakah jumlah kredit yang disalurkan melalui Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan perkapita petani ?</li><br/> <li>Apakah jumlah tenaga kerja sektor pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan perkapita petani ?</li><br/></ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Indonesia   adalah   negara   berlatar   belakang   agraris   atau   merupakan   negara pertanian, ar...

Baca selengkapnya »