Jasa Skripsi Tesis Disertasi

Home > All posts

ANALISA PENGARUH PELAYANAN PRIMA (SERVICE EXCELLENCE) TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang Berada di Kota Malang)

On 21 April 2009 Posted by Win Solution

ABSTRAKSI Dengan semakin berkembangnya perekonomian, persaingan dalam industri jasa juga semakin ketat. Hal itu menuntut produsen jasa untuk memberikan pelayanan yang prima. Begitu pula dengan PERUM Pegadaian yang berada di kota Malang, sebagai salah satu badan usaha yang bergerak di bidang jasa juga harus mampu memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggannya, agar para pelanggan memperoleh kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel-variabel pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan, baik secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial (sendiri-sendiri) serta variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Variabel-variabel pelayanan prima yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan (appearance), perhatian (attention), tindakan (action) tanggung jawab (accounttability) dan kenyamanan (freshness), yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa item variabel. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Hipotesa awal pertama dari penelitian ini adalah diduga bahwa variabel pelayanan prima secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang. Hipotesa awal kedua dari penelitian ini adalah diduga bahwa variabel pelayanan prima secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang. Hipotesa awal ketiga dari penelitian ini adalah diduga variabel tindakan memiliki pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pelanggan  Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang. Pengujian hipotesa dalam penelitian ini melalui tahapan analisa regresi berganda, yang menyatakan bahwa variabel pelayanan prima secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang (R > 0), variabel pelayanan prima secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang (β1,2,3,4,5,6,7 > 0) dan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah perhatian (β4>β1,2,3,5,6,7). Kata Kunci : Pelayanan Prima, Kepuasan Pelanggan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Fenomena perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dewasa ini  menimbulkan bertambahnya perusahaan yang memasuki pasar jasa. Hal tersebut ditandai dengan munculnya perusahaan baru yang menghasilkan  produk jasa yang hampir sejenis, dampaknya adalah semakin banyak  produk jasa yang ditawarkan dalam bentuk pelayanan yang beragam. Kondisi demikian  membuat pelanggan dihadapkan kepada berbagai alternatif pilihan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sementara dipihak perusahaan menimbulkan iklim persaingan  yang  semakin tinggi dalam mendapatkan pelanggan. Persaingan pelayanan terhadap pelanggan semakin ketat, unit-unit pelayanan perusahaan yang dahulu hanya terkesan memberikan pelayanan dengan seadanya kini dituntut mampu memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Unit layanan yang mampu melayani kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan prima yang memiliki daya saing untuk mampu berbicara dalam bisnis jasa. Hal tersebut dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada  perusahaan dalam hal layanan pelanggan. Suatu kualitas pelayanan merupakan kualitas yang harus dihubungkan dengan harapan pelanggan dan memuaskan pelanggan, dengan kata lain adalah penting mendengarkan suara pelanggan kemudian membantunya untuk memformulasikan kebutuhannya. Kemampuan profesional para pemberi jasa diuji pada bagian ini, sehingga unit layanan dalam menghasilkan produk jasa harus sesuai dengan harapan pelanggan. Pelangganlah yang berhak menilai kualitas dengan membandingkan apa yang diterima dan yang diharapkan. Dalam perkembangan dunia jasa dewasa ini dikenal istilah pelayanan prima (service excellence). Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik dan ada tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu (Swastika 3:2005). Untuk mencapai suatu pelayanan yang prima pihak perusahaan haruslah memiliki keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaannya baik tugas yang berkaitan pada bagian atau departemennya maupun bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengerti dan memahami bahasa isyarat (gesture) pelanggan serta memiliki kemampuan menangani keluhan pelanggan secara profesional. Dengan demikian dapat dilihat bahwa untuk memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi bila beberapa hal yang tersebut di atas dapat dilakukan, maka perusahaan yang bersangkutan akan dapat meraih manfaat yang besar, terutama berupa kepuasan dan loyalitas pelanggan yang besar. Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada variabel pelayanan prima (service excellence) yang dijelaskan oleh beberapa penulis. Menurut Barata (2004:31) pelayanan  prima (service excellence) terdiri dari 6 unsur pokok, antara lain : <ol> 	<li>Kemampuan (Ability)</li> 	<li>Sikap (Attitude)</li> 	<li>Penampilan (Appearance)</li> 	<li>Perhatian (Attention)</li> 	<li>Tindakan (Action)</li> 	<li>Tanggung jawab (Accounttability)</li> </ol> Sedangkan menurut Tjiptono (2002:58) pelayanan  prima (service excellence) terdiri dari 4 unsur pokok, antara lain: <ol> 	<li>Kecepatan.</li> 	<li>Ketepatan.</li> 	<li>Keramahan.</li> 	<li>Kenyamanan.</li> </ol> Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Swastika (2005) pelayanan prima dapat diwakili oleh 6 variabel yang terdiri dari kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan (appearance), perhatian (attention), tindakan (action) dan tanggung jawab (accounttability). Berdasarkan pendapat kedua penulis dan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpukan bahwa untuk mencapai tingkat pelayanan yang prima maka produsen jasa harus mampu melayani pelanggan secara memuaskan, baik dengan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan (kemampuan,sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab, kecepatan, ketepatan, keramahan) maupun dengan memaksimalkan failitas-fasilitas penunjang (gedung, desain interior dan exterior serta peralatan/perlengkapan) yang mampu menimbulkan kenyamanan bagi konsumen. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa titik tumpu pelayanan prima terletak pada kemampuan produsen jasa untuk memberian pelayanan secara optimal kepada konsumennya dengan menggabungkan kemampaun dari para staf dan memaksimalkan fasilitas-fasilitas penunjang. Berdasarkan pada penjelasan tersebut peneliti mengembangkan pelayanan prima menjadi 7 variabel, anatara lain : <ol> 	<li>Kemampuan (Ability)</li> 	<li>Sikap (Attitude)</li> 	<li>Penampilan (Appearance)</li> 	<li>Perhatian (Attention)</li> 	<li>Tindakan (Action)</li> 	<li>Tanggung jawab (Accounttability)</li> 	<li>Kenyamanan (Freshness)</li> </ol> Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang, yang merupakan salah satu pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang keuangan non bank. Dalam kegiatan operasionalnya Kantor Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabahnya agar para nasabah dapat terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan. Sebab dalam bisnis jasa kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis jasa. Dengan terpenuhinya kepuasan nasabah maka diharapkan akan muncul kepercayaan dan loyalitas dari para nasabah . Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa bagi para pelanggannya, Perum Pegadaian  tentunya dihadapkan pada beberapa masalah yang menyangkut kegiatan operasionalnya. Masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan menjadi kurang baik, bahkan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang harus prima, sebab apabila pelayanan yang diberikan tidak prima, dimungkinkan pelanggan tidak akan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan dan akan menimbulkan efek yang negatif dimana para nasabah berpaling dari Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang ke lembaga keuangan non bank lain yang dapat memberikan pelayanan yang lebih prima. Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut di atas maka skripsi ini diberi judul "Analisa Pengaruh Pelayanan Prima (Service Excellence) terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang Berada di Wilayah Kota Malang)". 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dikemukakan sebagai berikut : <ol> 	<li>Apakah variabel-variabel pelayanan prima (service excellence) secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang?</li> 	<li>Apakah variabel-variabel pelayanan prima (service excellence) secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang?</li> 	<li>Variabel pelayanan prima (service excellence) manakah yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang?</li> </ol> 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : <ol> 	<li>Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam pelayanan prima (service excellence) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan secara simultan pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang.</li> 	<li>Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam pelayanan prima (service excellence) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan secara parsial pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang.</li> 	<li>Untuk menganalisa dan mengetahui variabel pelayanan prima (service excellence) yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Kantor Cabang Perum Pegadaian yang berada di wilayah kota Malang.</li> </ol> 1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis a. Menambah wawasan tentang pelaksanaan pelayanan prima dalam usaha untuk mencapai kepuasan konsumen dan mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan prima di perum pegadaian terhadap kepuasan nasabah. 2. Bagi Dunia Pendidikan a. Menambah koleksi dan khasanah pengetahuan terutama dibidang manajemen  pemasaran khususnya tentang pelayanan prima di industri jasa. b. Sebagai salah satu bahan rujukan dalam penelitian manajemen pemasaran, khususnya tentang pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan konsumen. 3. Bagi Instansi atau Perusahaan Yang Bersangkutan a. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam usaha memberikan pelayanan yang prima untuk meningkatkan kepuasan konsumen.

ABSTRAKSI Dengan semakin berkembangnya perekonomian, persaingan dalam industri jasa juga semakin ketat. Hal itu menuntut produsen jasa untu...

Baca selengkapnya »

ANALISA KINERJA PERUSAHAAN PASCA MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA

Posted by Win Solution

Abstract Merger and Aquisiton is Strategy that many companies use to stay or even to expend their bussines and improve their performance. Many studies about merger and aquisition have been accomplished based on previous studies, the effect of merger and aquisition to company performance were not always the same. This study is contemplated to analyze bidder performance for five years after merger and aquisition, compared to control firm. The performance is indicated by ROA, DER, PBV, and growth ratio contents Sales, NOI, NI, EPS, and DPS The result show there is difference significanly for DER variable in 3rd years, PBV variable in 2rd years, and DPS variable in 1st and 4rd years. There isn't any significant of ROA, Sales, NOI, NI, and EPS variables. The few financial ratio that is DER, PBV, and DPS to decrease after merger and aquisition. Key words: Merger and Aquisition, performance appraisal, Bidder, control group BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memasuki era pasar bebas, persaingan usaha di antara perusahaan-perusahaan yang ada semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi agar perusahaan bisa mengembangkan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan ditempuh adalah dengan melakukan ekspansi baik itu internal maupun eksternal. Internal dilakukan dengan menambah kapasitas produksi atau membangun divisi bisnis yang baru. Sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan atau alasan lainnya. Di Indonesia didorong oleh semakin besarnya pasar modal, transaksi merger dan akuisisi semakin banyak dilakukan dan isu mengenai hal tersebut memang sudah hangat dibicarakan baik oleh para pengamat ekonomi, ilmuwan, maupun praktisi bisnis sejak tahun 1990 (Payamta dan Setiawan, 2004) Bostman (1997:3) dalam Dewi (2004) mengungkapkan beberapa alasan mengapa penggabungan usaha dapat menghasilkan nilai: <ol> 	<li>Hilangnya biaya tetap yang merupakan duplikasi.</li> 	<li>Kondisi kesinambungan dalam proses produksi</li> 	<li>Manajemen aktiva lebih efisien, dan</li> 	<li>Nilai dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan keringanan pajak yang belum digunakan.</li> </ol> Suta (2000) juga mengemukakan alasan-alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi yakni: <ol> 	<li>Keuntungan dari segi operasi (operating advantage), melalui kemungkinan pencapaian skala ekonomis.</li> 	<li>Keuntungan dari segi finansial (financial advantage), yang didapat melalui manfaat di pasar uang ataupun pasar modal.</li> 	<li>Kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha, yakni dengan mengakselerasi tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan melalui ekspansi internal.</li> 	<li>Diversifikasi atas usaha perusahaan, sehingga dengan demikian dapat menjaga agar perolehan tingkat keuntungan tidak mengalami fluktuasi.</li> </ol> Pada umumnya tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Keputusan untuk merger dan akuisisi bukan sekedar menjadikan dua tambah dua sama dengan empat, tetapi merger dan akuisisi harus menjadikan dua tambah dua sama dengan lima. Nilai tambah yang dimaksud adalah lebih bersifat jangka panjang dibanding nilai tambah yang bersifat sementara saja. Oleh karena itu, ada tidaknya sinergi suatu merger dan akuisisi tidak bisa dilihat sesaat setelah merger dan akuisisi itu terjadi, tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang. Sinergi yang terjadi sebagai akibat dari penggabungan usaha bisa berupa turun naiknya skala ekonomis, maupun sinergi keuangan yang berupa kenaikan modal. Gurendrawati dan Sudibyo (1999) menjelaskan, bergabungnya perusahaan lebih dimungkinkan akan saling menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan jika melakukan sendiri-sendiri. Ada lima alasan dilakukannya merger dan akuisisi: <ol> 	<li>Keinginan untuk mengurangi kompetisi antar perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha.</li> 	<li>Untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk.</li> 	<li>Untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lower cost producer. </li> 	<li>Untuk memperoleh sumber baku yang lebih murah.</li> 	<li>Untuk mendapatkan akses pasar/dana yang relatif murah karena kapasitas hutang yang semakin besar serta kemampuan baik dalam hal teknologi.</li> </ol> Keputusan merger dan akuisisi selain membawa manfaat tidak terlepas dari permasalahan, diantaranya biaya untuk melaksanakan merger dan akuisisi sangat mahal, dan hasilnya pun belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan (Suta, 2004). Disamping itu, pelaksanaan akuisisi juga memberikan pengaruh negatif terhadap posisi keuangan dari aquiring company apabila strukturisasi dari akuisisi melibatkan cara pembayaran dengan kas dan melalui pinjaman. Permasalahan yang lain adalah kemungkinan adanya corporate culture, sehingga berpengaruh pada sumber daya manusia yang akan dipekerjakan. Sebagian besar penelitian telah dilakukan membahas kinerja 1sampai dengan 2 tahun perusahaan setelah melakukan merger dan akuisisi. Kebanyakan penelitian tersebut menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan dimana ternyata merger dan akuisisi tidak membawa pengaruh yang lebih baik terhadap financial performance perusahaan, bahkan cenderung justru lebih buruk. Sutrisno dan Sumiarsih (2004) meneliti dampak jangka panjang merger dan akuisisi terhadap pemegang saham dengan membandingkan akuisisi internal dan eksternal yang diproksikan melalui abnormal return. Hasilnya dalam jangka panjang, peristiwa akuisisi memiliki dampak terhadap kemakmuran pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi. Payamta dan Setiawan (2004) meneliti pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan manufaktur selama 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi, yang diproksikan melalui return saham dan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja yang signifikan untuk perioda sebelum dan sesudah merger dan akuisisi baik dari return saham maupun rasio keuangan, penelitian ini dikonfirmasi oleh Sadi'yah (2005) dan Rosana (2005). Hayati (2004) meneliti kasus akuisisi dengan memproksikan kinerja perusahaan melalui 10 rasio keuangan selama 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah akuisisi, hasilnya seluruh sampel menunjukkan penurunan kinerja keuangan setiap akhir tahun setelah merger dan akuisisi. Penelitian ini dikonfirmasi oleh Dewi (2004) dengan rasio keuangan yang berbeda. Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian Dewi (2004) dengan menggunakan rasio keuangan dan prosedur penelitian yang sama tetapi dengan sampel yang berbeda, yaitu dengan menggunakan sampel data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta mulai perioda 1997 sampai dengan 2000. Peneliti tertarik meneliti kinerja selama 5 tahun setelah merger dan akuisisi melalui rasio keuangan difokuskan pada kinerja akuisitor, dengan mengasumsikan bahwa dalam waktu tersebut, proses adaptasi telah selesai dan telah tercipta tatanan baru yang stabil antara akuisitor dan target. Selain itu diasumsikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak ada lagi asimetri informasi. Untuk mengeliminir faktor-faktor lain di luar merger dan akuisisi yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, maka kinerja perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi (akuisitor) juga akan dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang tidak melakukan merger dan akuisisi (control group). 1.2. Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang diatas maka pembahasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: apakah ada perbedaan Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV), dan Growth Ratio [Sales, Net Operating Income (NOI), Net Income (NI), Earning Per Share (EPS), dan Dividen Per Share(DPS)] antara perusahaan akuisitor dan control groups selama 5 tahun setelah merger dan akuisisi. 1.3. Pembatasan Masalah <ol> 	<li>Aspek-aspek ekonomi maupun non ekonomi lain yang bisa mempengruhi maupun dipengaruhi oleh akuisisi, seperti teknologi, pajak, tenaga kerja, perluasan pasar, kemampuan manajerial, pelanggan, dan sebagainya tidak dipehitungkan dalam penelitian ini.</li> 	<li>Analisis dilakukan selama 5 tahun setelah merger dan akuisisi serta membandingkan antara akuisitor dengan control group.</li> 	<li>Ukuran size perusahaan dilihat dari nilai total aktiva atau penjualan bersih atau nilai ekuitas (Jogiyanto 1998: 368) sebelum perusahaan melakukan merger dan akuisisi dengan menggunakan laporan keuangan akhir tahun sebelum aktivitas merger dan akuisisi dilakukan.</li> </ol> 1.4. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui apakah ada perbedaan Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV), dan Growth Ratio [Sales, Net Operating Income (NOI), Net Income (NI), Earning Per Share (EPS), dan Dividen Per Share(DPS)] antara perusahaan akuisitor dan control group selama 5 tahun setelah merger dan akuisisi. 1.5. Manfaat Penelitian <ol> 	<li>Memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperdalam penguasaan para akademisi menyangkut isu merger dan akuisisi, apa pengaruhnya dan bagaimana akibat yang ditimbulkannya.</li> 	<li>Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan maupun pemegang saham yang merencanakan akan melakukan merger dan akuisisi.</li> 	<li>Memberikan masukan bagi pihak manajemen perusahaan maupun pemegang saham perusahaan yang telah melaksanakan merger dan akuisisi untuk melakukan evaluasi.</li> 	<li>Bermanfaat bagi peneliti untuk lebih memahami dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki dalam bentuk penelitian, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan investasi.</li> </ol> 1.6. Sistematika Penelitian Penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub-bab sesuai dengan kepentingan penulisan, dimana masing-masing bab berisi pokok bahasan sebagai berikut: Bab I   : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan Bab II  : TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Bab ini mendukung landasan teori yang mendukung dasar pembahasan yang akan dibuat pada bab selanjutnya Bab III : METODA PENELITIAN Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, metoda pengambilan sampel dan perioda penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, definisi dan operasionalsasi variabel, model analisi serta metoda analisis. Bab IV : PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pembuktian hipotesis. Bab V  : PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

Abstract Merger and Aquisiton is Strategy that many companies use to stay or even to expend their bussines and improve their performance. ...

Baca selengkapnya »

ANALISA KELAYAKAN INVESTASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus Pada CV. Bersaudara Jaya)

Posted by Win Solution

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan. Sedemikian pentingnya sektor perekonomian ini sehingga dalam setiap pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat mempengaruhinya baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif  (Saleh, 1986:1). Menurut Rustian Kamaluddin (1999:159), pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus yang menuju kearah perbaikan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, atau pembangunan ekonomi suatu bangsa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Dalam membangun bangsa dan negara di berbagai bidang tersebut peranan pemerintah adalah sangat penting sekali, yaitu diantaranya melalui perencanaan pembangunan. Bagi Indonesia melalui pembangunan, ingin dicapai masyarakat adil dan makmur yang merata materill dan spiritual. Dengan perkataan lain, yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah adanya keseimbangan pembangunan dalam arti fisik (materill) dan pembangunan dalam arti rohaniah (mental/spiritual). Tujuan pembangunan ini tidaklah akan dicapai dalam waktu satu atau dua tahun saja, melainkan memerlukan waktu yang cukup panjang, yang akan ditempuh melalui serangkaian tahap-tahap. Sejak awal dasawarsa tujuhpuluhan secara tajam mulai disadari, bahwa meskipun mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun kebanyakan negara berkembang belumlah berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja pada umumnya, baik ditinjau dari segi tingkat pendapatan, ataupun dari kesesuaian pekerjaan terhadap keahlian. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas ternyata masih berada pada rentang perjalanan yang panjang. Bertolak dari kenyataan inilah maka eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang (Saleh,  1986:1). Krisis ekonomi membuka cakrawala bangsa Indonesia tentang rapuhnya sistem ekonomi yang dibangun hanya dengan segelintir konglomerasi. Sebelum terjadi krisis di era Orde Baru, ekonomi Indonesia dikuasai oleh 0,1% perusahaan besar yang hanya menyerap 2% dari angkatan kerja. Sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu menampung 95% angkatan kerja, yakni tak kurang 110 juta orang, ternyata hanya menguasai sedikit sumber daya (Sumodiningrat, 2005:33). Fokus perekonomian Indonesia pra krisis yang lebih menitikberatkan "konglomerasi usaha" terbukti telah menyeret perekonomian kita ke jurang krisis yang semakin dalam. Demikian pula pada saat Indonesia mengalami puncak krisis moneter pada tahun 1997, yang menyelamatkan perekonomian adalah kontribusi dari Small Medium Enterpries (Usaha Mikro Kecil Menengah, selanjutnya disingkat UMKM). UMKM terbukti kebal terhadap krisis ekonomi dan menjadi katup pengaman bagi dampak krisis, seperti pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (Sumodiningrat, 2005:33). UMKM merupakan salah satu sektor informal yang cukup banyak mengatasi masalah pengangguran. Bahkan lewat sektor ini diharapkan 10 juta pengangguran akan terkurangi. Badan Pusat Statistik (2003) menyebutkan bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 % dari total jumlah unit usaha.UKM menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 % dari total angkatan kerja.Kontribusi UKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 %. Kemudian sumbangan UKM terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 % dari total nilai ekspor. Sampai saat ini perekonomian Indonesia mayoritas ditopang oleh sektor ini. Setidaknya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut mampu menyerap sekitar 70 % tenaga kerja informal. Sisanya, 30 % bergerak di bidang formal. UMKM juga telah menyumbang produk ekspor sampai 16 %. Sehingga, sektor usaha ini perlu dibina dan diberdayakan, karena merupakan penggerak perekonomian dan pengembang ekonomi kerakyatan. Potensi itu terlihat tahun 2003, UMKM telah menyerap sebanyak 42,4 juta unit usaha dan 79 juta tenaga kerja dengan 56,7 % dari PDB nasional. Sampai awal tahun 2005, jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 105,8 juta orang atau naik sekitar 1,8 juta dibandingkan dengan tahun 2004. Namun, lapangan kerja baru yang tercipta hanya sebesar 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200 ribu tenaga kerja baru yang diserap oleh kegiatan ekonomi formal, sementara sisanya yang sebesar 1 juta tenaga kerja diserap oleh kegiatan ekonomi informal. Pekerja pada kegiatan ekonomi informal mengalami kenaikan dari sebesar 65,3 juta orang atau 62,8% dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2004 menjadi 62,7% atau 66,3 juta orang pada tahun 2005. Sebagian besar pekerja Indonesia bekerja di kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap sebanyak lebih dari 99,5% dari jumlah tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih rendah dibanding produktivitas usaha besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 77,68 juta orang tenaga kerja terserap oleh UMKM atau 96,77 persen dari total tenaga kerja nasional. Selama periode 2004 hingga 2006, koperasi mengalami peningkatan sebesar 5,88 persen dari 130.730 unit pada 2004 menjadi 138.411 unit pada 2006. Pertumbuhan ini dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah koperasi, jumlah anggota, penyerapan tenaga kerja, permodalan, volume usaha, dan nilai sisa hasil usaha (SHU). Sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat hampir 45 juta unit atau 99,9 persen dari pelaku usaha nasional. Sebanyak 45 juta unit UMKM tersebut, 44,3 juta unit merupakan usaha mikro dan kecil serta sebanyak 700.000 unit dari usaha menengah Untuk mencapai sasaran di tahun 2007, kebijakan umum pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan yaitu: (1) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; dan (2) upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka upaya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM difokuskan kepada peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif (Anonim, 2006). Masalah klasik dalam pembahasan  sektor UMKM selama ini yaitu tertuju pada persoalan Permodalan dan Pasar.  Kedua faktor tersebut selama ini menjadi keluhan bagi UMKM dalam berinvestasi. Saat ini Perhatian pemerintah terhadap UMKM sangat gencar dilakukan. Demikian besar perhatian pemerintah pada faktor permodalan dan pasar, kemudian mendorong pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber-sumber pendanaan  bagi pengusaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan membuat kebijakan untuk mempermudah pengusaha UMKM dalam mengakses pasar. Permodalan bagi UMKM erat kaitannya dengan perputaran uang untuk berkembang dengan baik pada hari-hari berikutnya. Modal dan pasar merupakan dua faktor yang memiliki hubungan sangat erat (Anonim, 2006). Dalam perkembangannya hadirnya pasar swalayan dan supermarket, merupakan dampak positif bagi UMKM, yaitu kemudahan dalam mengakses pasar. Dalam wadah tersebut tidak perlu di cemaskan lagi mengenai hubungannya dengan konsumen, karena pasar sudah tersedia. Namun dilain sisi dengan adanya kepastian adanya pasar tersebut, terdapat kelemahan yaitu perputaran modal.  Pihak penyedia pasar mengambil kebijakan untuk tidak mencairkan secara langsung kepada UMKM atas barang yang terjual. Investor jasa ini juga ingin mengambil keuntungan dalam kegiatan ini. Dengan dana tunai yang tertampung, maka bisa digunakan untuk memutar uang untuk berinvestasi, selain itu juga mendapat profit dari sistem bagi hasil antar kedua elemen. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa UMKM menjual secara kredit kepada konsumen.  Uang tunai bisa dicairkan kepada UMKM setelah beberapa hari sesuai dengan kebijakan setempat. Adanya waktu luang ini yang menjadi permasalahan bagi UMKM yaitu perputaran uang untuk berproduksi kembali. Di beberapa negara maju seperti Jepang, Korea, Italia, dan Negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), perhatian pemerintah terhadap perkembangan UMKM sangat besar dan kemitraan terjalin karena adanya suatu kebutuhan. Kemitraan itu timbul karena adanya tuntutan pasar, tanggung jawab bersama, mengurangi pengangguran, tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah, serta dalam rangka meningkatkan daya saing usaha nasionalnya. Dukungan terhadap UMKM terbukti memperkokoh sistem perekonomian mereka. Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya pengaruh krisis ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara. Besarnya manfaat dan efek berganda yang dihasilkan dari pemberdayaan UMKM sesungguhnya dapat dilihat dari tertopangnya 68% sektor ekonomi nasional semasa Orde baru. Sumbangan sektor UMKM juga dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan antara tahun 1997 - 2001 berkisar 54,74% - 57,68%. Jadi lebih separuh dari Pendapatan negara disumbang oleh pengusaha kecil dan menengah. Tidak diragukan lagi, keberpihakan pada pengembangan sektor UMKM harus dijadikan acuan dalam memulihkan dan membangkitkan kembali perekonomian nasional. Untuk itu perlu diperhatikan lima sumberdaya pokok yang saling terkait dan harus dikelola secara integral, yaitu: sumberdaya material, manusia, finansial, teknologi, dan informasi. Kelima faktor inilah yang menentukan berkembang tidaknya sebuah usaha (Sumodiningrat, 2005:37). Pengembangan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Langkah strategis yang perlu ditempuh demi keunggulan UMKM adalah sebagai berikut : Pertama, sumberdaya lokal (local resources) harus dijadikan basis utama, karena salah satu karakter UMKM adalah melakukan proses efisiensi dengan mendekatkan sumber bahan baku. Kedua, pembentukan infrastruktur pendamping yang dapat membantu pelaku UMKM menghadapi lembaga pembiayaan, mengadopsi teknologi, dan mengakses pasar luas. Pusat inkubasi bisnis dapat dimulai masyarakat, tapi harus didukung penuh pemerintah. Ketiga, hadirnya lembaga penjamin kredit merupakan pilihan tepat, karena rendahnya aksesibilitas UMKM terhadap lembaga pembiayaan berpangkal dari ketiadaan agunan. Keempat, penggunaan teknologi yang berbasis pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dilakukan pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ketergantungan terhadap teknologi asing yang berbiaya tinggi harus segera diakhiri. Terakhir, penyediaan informasi bagi pelaku UMKM terkait dengan peluang pasar dan pemanfaatan teknologi. Kelima, meningkatkan promosi produk dalam negeri di arena perdagangan lintas negara. Pelaku UMKM yang terdiri dari kelompok pengrajin, pengusaha tekstil, pengolah bahan pangan, pedagang eceran sampai asongan telah membuktikan diri sanggup bertahan di masa krisis. Pemerintah patut berterima kasih, karena selama ini UMKM tidak memberatkan beban anggaran negara. Jika ada UMKM yang terlibat kredit macet, maka nilainya tak sebesar utang konglomerat yang telah merusak fundamental ekonomi nasional. Karena itu, Indonesia harus bangkit dengan basis ekonomi yang lebih mandiri (Sumodiningrat, 2005:37). Suatu kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tentunya akan memerlukan modal sebagai faktor produksi dengan harapan mendapatkan manfaat berupa keuntungan dikemudian hari yaitu setelah jangka waktu tertentu dimana usaha tersebut dilaksanakan. Harapan tersebut tidak selalu menjadi kenyataan atau tidak selalu berjalan lancar meskipun dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Telah disadari pula bahwa modal dan faktor produksi lainnya seperi sumber daya alam dalam bentuk tanah dan bahan baku lainnya tidak selalu tersedia, namun sering dalam keadaan terbatas sehingga penggunaannya harus secara hati-hati. Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum keputusan diambil untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut, terlebih dahulu harus direncanakan dengan matang, kemudian diadakan perhitungan-perhitungan pendahuluan yang didasarkan pada perbandingan (ratio) antara manfaat yang akan diperoleh (benefit) dengan biaya yang akan atau harus dikeluarkan (costs) selama usaha tersebut berlangsung (Anonim, 2003). Pada umumnya usaha mikro, kecil dan sebagian besar sangat lemah dalam bidang administrasi. Sementara usaha menengah lebih baik, mereka jarang mendasarkan diri pada rencana yang sistematis karena mereka kurang mampu dalam menuangkan pikiran-pikiran mereka dan juga belum sadar akan arti pentingnya rencana. Dan juga para pengusaha pribumi jarang berpengalaman dalam tata cara pengajuan dan mendapatkan kredit. Mengingat hal-hal tersebut di atas, beberapa lembaga keuangan lainnya mempersyaratkan agar pemohon bantuan keuangan melengkapi permohonannya dengan proposal rencana dan atau studi kelayakan oleh konsultan yang tentunya memerlukan biaya dan belum tentu proposal yang diajukan disetujui (Anonim, 2003). Kegiatan perusahaan pada umumnya dimulai dan bermuara pada masalah keuangan. Dengan kata lain kinerja bisnis tersebut akan tergambar pada kinerja keuangan perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan mengelola keuangan perusahaan, agar tercapai "profit maksimum dan resiko minimum". Agar dapat mencapai profit maksimum dan resiko minimum tersebut, maka pengelolaan keuangan perusahaan harus sudah dimulai pertama dari saat memilih usaha atau memilih investasi yang paling menguntungkan dengan resiko minimum (memilih investasi yang paling layak). Kegiatan  berikutnya (kedua) adalah memilih sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi. Untuk ini perlu dipilih sumber dana (equity, pinjaman, ventura, pasar modal, dan sebagainya) yang paling mudah didapat, dengan biaya yang paling rendah. Kegiatan manajemen keuangan yang ketiga adalah memilih struktur pendanaan (financial structure) yang paling baik bagi usaha (investasi) perusahaan. Indikator yang digunakan adalah struktur pendanaan yang paling rendah biaya modalnya. Kegiatan manajemen yang keempat adalah menjaga kinerja keuangan perusahaan (Anonim, 2001). Di negara-negara yang sedang membangun umumnya terdapat dua sumber dana dalam rangka penanaman modal atau investasi, yaitu penanaman modal dalam negeri (Capital inflow) dan penanaman modal luar negeri (Capital Outflow). Di Indonesia, penanaman dalam negeri (Capital Inflow) bersumber dari tabungan dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Usaha-usaha yang biaya penanaman modalnya bersumber dari dana pemerintah (tabungan pemerintah), dinamakan usaha pemerintah atau usaha nasional, yang menitik beratkan pada manfaat (benefit) yang akan diperoleh dari penanaman modal usaha tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak, dengan perkataan lain, menitik beratkan pada manfaat ekonomisnya.  Sedangkan usaha-usaha yang biaya penanaman modalnya bersumber dari dana swasta (tabungan masyarakat) tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat semaksimal mungkin dalam arti keuntungan yang sebesar-besarnya atau usaha tersebut menitik beratkan pada manfaat finansialnya. Demi terciptanya apa yang diharapkan dari usaha itulah, sebelum diambil keputusan untuk melakukan penanaman modal, terlebih dahulu harus dianalisa/dievaluasi dari segala aspek melalui suatu studi kelayakan, yang pada umumnya meliputi analisa pasar, analisis teknis, analisis finansial, dan analisis profitabilitas sosial.  Dari uraian yang singkat ini kiranya dapat dipahami betapa pentingnya peranan perencanaan dan analisis/evaluasi terhadap suatu rencana investasi proyek serta sistem monitoring terhadap pelaksanaannya, baik ditinjau dari segi rencana investasi proyek secara mikro (dilihat dari rencana perorangan) maupun secara makro, dalam kaitannya dengan keseluruhan kerangka pembangunan nasional (Anonim, 2003). Berdasarkan dari latar belakang, maka perlu diadakan Penelitian mengenai : "Analisa Kelayakan Investasi  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" dengan mengambil studi kasus di  CV.Bersaudara Jaya. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, secara singkat permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : <ol> 	<li>Bagaimana kelayakan usaha CV.Bersaudara Jaya ?</li> 	<li>Bagaimana Prospek kedepan CV.Bersaudara Jaya ?</li> </ol> 1.3 Tujuan Penelitian <ol> 	<li>Untuk menganalisa kelayakan usaha CV.Bersaudara Jaya.</li> 	<li>Untuk menganalisa prospek kedepan CV.Bersaudara Jaya.</li> </ol> 1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai : <ol> 	<li>Bahan pertimbangan dan masukan bagi perbankan dan pemerintah di dalam mengambil kebijakan terhadap masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).</li> 	<li>Bagi pelaku usaha atau investor pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar menyadari pentingnya analisa terhadap suatu usaha dan pengambilan kebijakan mengenai masalah keuangan secara profesional.</li> </ol> Bahan referensi bagi peniliti lain yang hendak mengadakan penelitian dalam hubungannya dengan masalah ini.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membuat...

Baca selengkapnya »

ANALISA KELAYAKAN INVESTASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus Pada CV. Bersaudara Jaya)

Posted by Win Solution Labels: Skripsi Ekonomi Pembangunan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membuat...

Baca selengkapnya »

ANALISA EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI SISTEM RETRIBUSI DAN SISTEM KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALANG

On 29 March 2009 Posted by Win Solution

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.  Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.  Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.  Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah  daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka.  Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.  Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah - langkah yang perlu dimbil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD.  Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.  Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai.  Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam.  Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang.  Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan.  Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.  Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Kabupaten Malang sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur  tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Malang sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.  Sejalan dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemeritah Kabupaten Malang dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah.  Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.  Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial. Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (Dispenda Malang), antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,  Pajak Parkir dan pajak sarang burung. Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui official assessment sistem dan self assessment system . Sistem pemungutan ini dilakukan melalui dua cara yaitu surat ketetapan pajak dan retribusi. Dari kedua cara ini diharapkan target pemenuhan penerimaan pajak dapat terealisasi. Pada tabel 1.1 target dan penerimaan pajak daerah yang diharapkan melalui kedua cara tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Hingga 2005Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Malang Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2003 hingga 2005 target penerimaan pajak rata - rata selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun yang menjadi perhatian adalah dari hasil realisasi tersebut menunjukan  bahwa pemerintah dari tahun ke tahun menetapkan terget yang cenderung tetap. Berdasar pada perkembangan realisasi pajak sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya.  Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut. Dari beberapa macan pajak tersebut yang hendak menjadi perhatian adalah penerimaan pajak dari sektor pengolahaan bahan galian golongan C.  Pada sektor ini nilai reralisasi yang tercapai tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Dari perkembangan penerimaannya dari sektor pajak ini telah mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 2,42 % dibandingkan dengan sektor pajak yang lainnya. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa dari sektor pajak daerah belum terlalu memberikan pemasukan dari sistem pemungutannya.  Dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap sistem pemungutan yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah khususnya pajak bahan galian gol C.  Hal tersebut dikarenakan mengingat pajak yang lain mengunakan sistem yang sama.  Sehingga penulis merumuskannya dalam skripsi dengan mengangkat judul "Analisa efektifitas pemungutan pajak bahan galian golongan C melalui retribusi dan surat ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Malang." 1.2. Perumusan Masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Sejauhmana efektifitas yang dihasilkan sistem pemungutan melalui  retribusi dan surat ketetapan pajak dari pajak bahan galian Gol. C.</li> 	<li>Berapa kontribusi yang diberikan sistem retribusi dan sistem ketetapan pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pajak bahan galian golongan C.</li> </ol> 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Untuk mengatahui efektifitas yang dihasilkan dari sistem pemungutan yang dipakai bagi penerimaan daerah Kabupaten Malang.</li> 	<li>Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan terhadap Penerimaan Asli Daerah.</li> </ol> 1.3.2.Manfaat Penelitian <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.</li> 	<li>Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam uahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.</li> 	<li>Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Malang.</li> </ol>

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ...

Baca selengkapnya »

ANALISA EFEKTIFITAS IKLAN MEDIA TELEVISI DJARUM SUPER MEZZO VERSI “BERLARI DAN MELAYANG” MENGGUNAKAN EPIC MODEL PADA MAHASISWA S-1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Posted by Win Solution

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Dalam era teknologi dan persaingan pasar yang makin ketat sekarang ini, limpahan informasi dan terbukanya peluang untuk mengakses informasi membuat konsumen makin kritis dalam memilih produk. Agar dapat unggul dalam persaingan, salah satu jalan yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan kemampuan mengelola dan menyampaikan informasi kepada konsumennya dimana salah satu wujudnya adalah melalui kegiatan pengiklanan (advertising). Advertising yang tepat sasaran (efektif) dapat digunakan oleh perusahaan/ produsen dan biro iklan untuk mempengaruhi persepsi dan preferensi konsumen terhadap berbagai merek produk di pasar yang pada akhirnya juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen untuk memilih produk. Selain sebagai alat penyampaian pesan (informasi), advertising yang dilakukan haruslah mampu bersaing dengan berbagai kegiatan periklanan perusahaan pesaing serupa untuk memenangkan minat konsumen serta mempertahankan image perusahaan itu sendiri. Dari sisi konsumen, iklan (advertising) sendiri dipandang sebagai suatu media penyedia informasi tentang kemampuan, harga, fungsi produk, maupun atribut lainnya yang berkaitang dengan suatu produk (Durianto:2003). Sebaik apapun kualitas suatu produk jika tidak diikuti dengan informasi yang tepat tentang keberadaan produk tersebut di pasar (market), maka kecil sekali peluang bagi produk untuk dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan informasi sempurna yang dimiliki konsumen akan keadaan pasar dan produk-produk di dalamnya maka akan berpengaruh terhadap tingkat persaingan di pasar, dan sebaliknya keterbatasan informasi akan kondisi (harga, kualitas, dll) produk-produk di pasar menyebabkan tiap-tiap produsen memiliki kurva demand (permintaan) yang menunjukkan kemiringan negatif yang mampu menimbulkan market power (kuasa pasar) bagi setiap produsen. Kenyataan tersebut bukannya tidak disadari oleh PT Djarum, yang tepat pada penghujung tahun 2005 kemarin telah meluncurkan produk barunya Djarum Super Mezzo, atau yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Mezzo saja. Dalam peluncuran produk terbarunya itu PT Djarum berusaha menonjolkan kesan mewah dan elegan yang dapat diketahui dari pemilihan tempat, yaitu tepat di atap plaza Semanggi Jakarta dan dengan mengundang beberapa musisi papan atas ibukota seperti DEWA, Ten2Five, dan Dewi Sandra untuk memeriahkan acara peluncuran yang bertajuk "Djarum Super Mezzospere a Lift of Live" tersebut (<a href="http://www.djarum-super.com/">http://www.djarum-super.com</a> ). Kesan elegan yang ditunjukkan Mezzo juga dapat dilihat dari kemasannya yang terlihat eksklusif dan menggunakan teknik "hot stamping", dimana di Indonesia hanya dipakai oleh Djarum Super Mezzo. PT Djarum sendiri menempatkan Mezzo pada market dikalangan muda kota besar dengan karakteristik gaya hidup stylish dan dinamis khas eksekutif muda metropolitan. Mezzo, yang sejak 28 November 2005 telah tersedia di pasar kota-kota besar, adalah rokok kretek mild (kretek filter low tar dan nikotin) dan termasuk dalam jajaran premium brand dari Djarum Super. Adapun sebagai pendatang atau produk baru dalam pasar rokok kelas mild, Djarum Mezzo akan menghadapi persaingan dengan para pemain lama produk rokok mild, semisal: A Mild milik PT Sampoerna (yang menjadi pelopor munculnya rokok mild di Indonesia), Star Mild dan X Mild milik Bentoel, Marlboro Light, Gudang Garam Nusantara, Wismilak dengan Wismilak Light, dsb. serta belum lagi rokok-rokok mild segmen menengah ke bawah yang muncul di daerah tertentu saja. Bahwa sebagaimana umumnya produk baru, maka produsen akan berusaha menginformasikannya ke pasar melalui kegiatan promosi. Begitu juga bagi PT Djarum dalam mempromosikan Djarum Mezzo yang salah satu sarana promosinya adalah melalui periklanan (advertising) dengan media iklan televisi. Dari lima bauran promosi, menurut Durianto (2003) yaitu Periklanan, Promosi Penjualan, Personal Selling, Public Relations, maupun Direct Marketing; Periklanan (advertising) seringkali menjadi perhatian penting karena selain posisinya yang strategis (mampu menjangkau konsumen secara luas) juga memerlukan biaya yang cukup besar. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk periklanan (terutama iklan di media televisi) menjadikan perusahaan harus berhati-hati dan lebih bijak dalam membelanjakan dananya serta memperoleh suatu efisiensi. Yang terjadi dalam prakteknya adalah seringkali sebuah iklan menjadi sumber pengeluaran yang besar tanpa mampu memberikan return yang memuaskan, ketika produk mereka gagal di pasaran. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hanya sedikit pemirsa yang mampu menerima perhatian dan pemahaman pesan iklan dari ratusan iklan yang ditayangkan setiap hari. Belum lagi dengan banyaknya stasiun televisi (baik swasta atau negri) yang ada, dan fenomena berpindah-pindah saluran (zapping) yang seringkali muncul. Kecenderungan ini terjadi pada hampir seluruh golongan audience termasuk pada mahasiswa yang merupakan salah satu golongan audience tersebut. Hambatan lain yang muncul adalah dari aspek hukum, dimana untuk iklan rokok di Indonesia dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 81 tahun 1999 dan diperbarui dengan PP RI No.38 tahun 2000 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut membatasi perusahaan produsen rokok di Indonesia sehingga tidak dapat dengan bebas melakukan kegiatan kampanye periklanan dan komunikasi pemasaran atas produk yang dihasilkannya. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pembatasan kegiatan periklanan dan promosi yang antara lain berisi: pelarangan pemberian produk secara gratis (sampling tester), ketentuan materi iklan untuk produk rokok, dan ketentuan penggunaan media iklan. Sedangkan media iklan yang dapat digunakan yaitu media luar ruangan (outdoor) dan media elektronik. Iklan rokok pada media elektronik sendiri hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 s/d 05.00 waktu setempat. Tetapi jeda waktu yang ditetapkan itu semakin pendek, karena adanya himbauan pemerintah tentang penghematan energi listrik, maka efektifitas terjadi hanya pada pukul 21.30 s/d 01.00 waktu setempat. Melalui PP (Peraturan Pemerintah) tersebut, pemerintah juga melarang pengiklan untuk menampilkan rokok dalam bentuk aslinya. Karena itu jika kita mengamati ratusan iklan yang muncul, ditayangkan di televisi setiap hari, iklan rokok tampil lebih sebagai anomali. Jika iklan produk lain tampil begitu vulgar, pesan yang sampai begitu segar dan jelas, iklan rokok justru bersembunyi, pesan lebih sebagai penyiasatan. Akibatnya, pesan datang dengan cara yang melingkar, memainkan kekuatan gambar dan imajinasi. Maka tidak heran jika dalam iklan rokok, kreativitas mendapat ujian yang paling tinggi. Mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung produsen pada awal kemunculan suatu produk dan adanya Peraturan Pemerintah RI  (Republik Indonesia) tentang pembatasan periklanan dan promosi terhadap produk rokok maka perlu dikaji efektivitas iklan televisi yang ditayangkan yang biasanya menggunakan beberapa model atau metode dengan pertimbangan konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks yang mengarah pada kompleksitas perilaku mereka. Dengan menggunakan suatu model penelitian efektifitas iklan dapat dijelaskan secara sederhana perilaku konsumen yang kompleks tersebut. Durianto (2003), menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melihat efektifitas suatu iklan televisi berdasarkan dampak komunikasi yang ditimbulkan, yaitu: CRI (Customer Response Index), DRM (Direct Rating Method), EPIC Model, dan CDM (Consumer Decision Model). Dalam EPIC Model memisahkan empat dimensi kritis sebuah iklan yaitu Empathy, Persuation, Impact, dan Communication untuk kemudian dianalisa guna melihat efektifitas masing-masing dimensi tersebut secara terpisah sehingga dapat diketahui pada dimensi yang manakah sebuah iklan memiliki kelemahan dalam pencapaian tujuannya, serta selanjutnya dibuat strategi baru untuk memperbaikinya. Kembali pada Djarum Mezzo, strategi dan efektifitas periklanan televisi Djarum Mezzo patut untuk diperhitungkan mengingat efektifitas iklan televisi Djarum Mezzo dapat menjadi salah satu faktor penentu berhasil tidaknya produk tersebut di pasar. Jika mengingat iklan televisi produk-produk PT Djarum selalu menampilkan image yang berbeda-beda, misalnya Djarum Super yang diidentikkan sebagai produk rokok para petualang lengkap dengan jeep, rakit, dan jerat tambang pada tebing; secara simultan berjalan menuju sportivitas olahraga sepakbola, dan pernah menjadi sponsor utama di Liga Indonesia. Sedangkan Djarum 76 menonjolkan pada unsur etnik dari tiap daerah, eksotisme alam (<a href="http://www.suaramerdeka.com/">http://www.suaramerdeka.com</a> ). Adapun untuk iklan televisi Djarum Mezzo lebih kepada kesan elegan yang ingin ditampilkan, sebagaimana produk filter premium ini mengambil market di segmen menengah ke atas. Dari uraian diatas, perlu diteliti seberapa efektif-kah iklan televisi Djarum Mezzo tersebut sehingga dalam penelitian ini mengambil judul "Analisa Efektifitas Iklan Media Televisi Djarum Super Mezzo versi "Berlari dan Melayang" Menggunakan EPIC Model Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang" 1.2. Rumusan masalah Bagaimanakah efektifitas dari iklan televisi Djarum Super Mezzo versi "berlari dan melayang" jika dianalisa dengan  menggunakan EPIC Model pada mahasiswa   S-1 Fakultas Ekonomi Unibraw Malang. 1.3. Tujuan Penelitian Untuk menganalisa efektifitas iklan televisi Djarum Super Mezzo versi "berlari dan melayang" pada mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Unibraw Malang jika diukur dengan menggunakan EPIC Model. 1.4. Kegunaan Penelitian 1. Bagi penulis: Meningkatkan pemahaman mengenai pengukuran efektifitas sebuah iklan 2. Bagi Perusahaan Sumbangan pemikiran dan teknik yang realistis dan mudah dalam mengukur efektifitas periklanan 3. Bagi Produsen Djarum Mezzo Sebagai salah satu sumbangan pemikiran tentang pengukuran efektifitas iklan televisi Djarum Mezzo, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai evaluasi strategi pemasaran pada umumnya dan periklanan pada khususnya. 4. Bagi mahasiswa: Sebagai salah satu acuan dalam mengukur iklan televisi untuk memahami fungsi periklanan. 1.5. Batasan Masalah Penelitian ini hanya mengukur efektifitas periklanan media televisi dilihat dari pendekatan dampak komunikasi dengan menggunakan alat analisis EPIC Model. 1.6. Sistematika Penulisan Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang disusun ke dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang merupakan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Tiap-tiap bab tersebut disusun sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. Bab II : Kerangka Pikir Bab ini menyebutkan teori-teori yang menyinggung dan berkaitan dengan masalah penelitian. Bab III : Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian,  populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, variabel penelitian, skala pengukuran dan metode analisis data. Bab IV : Pembahasan Bab ini menguraikan tentang penyajian data dan analisis serta interpretasinya.  Pada bab ini dikemukakan gambaran umum obyek yang diteliti, serta dikemukakan pula data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk digunakan sebagai alat pemecahan masalah. Bab V : Kesimpulan dan Saran Bagian ini dikemukakan uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi biro iklan, produsen Djarum Mezzo dan mahasiswa dalam merumuskan bagaimana sebuah iklan dievaluasi (diukur) efektifitasnya.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Dalam era teknologi dan persaingan pasar yang makin ketat sekarang ini, limpahan informasi dan...

Baca selengkapnya »

AKUNTANSI PENDAPATAN KONTRAK KONSTRUKSI (Studi Kasus Pada PT. Triple’S Kediri)

Posted by Win Solution

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat, kebutuhan barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Hal ini perlu diimbangi dengan tingkat produktivitas yang memadai. Selain kebutuhan barang dan jasa tersebut, kebutuhan akan perumahan dan bangunan lainnya juga mengalami lonjakan. Untuk itu jasa perusahaan konstruksi sangat dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek bangunan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983, perusahaan konstruksi adalah perusahaan yang pekerjaannya melaksanakan pembangunan, pembuatan, perbaikan, atau pemugaran bangunan atau barang yang tidak bergerak lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis. Pekerjaan itu sendiri atas kepentingan sendiri atau suruhan pihak lain dengan melakukan perjanjian tertulis atau disebut dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi ini berisi tentang perjanjian antara kontraktor dengan pemberi proyek mengenai pelaksanaan konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok (PSAK, 2002 : 34). Dalam perjanjian ini kontrak konstruksi meliputi : <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, umpamanya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek.</li> 	<li>Kontrak untuk penghancuran atau restorasi lingkungan sebuah penghancur aset.</li> </ol> Pada perusahaan konstruksi yang operasinya memakan waktu lebih dari satu periode akuntansi, metode pengakuan pendapatannya akan berbeda dengan perusahaan lain yang operasinya kurang dari satu periode akuntansi. Hal ini disebabkan oleh : (1) waktu penyelesaian proyek atau pekerjaan yang tidak selalu jatuh tempo pada akhir periode, (2) kontrak tidak selalu selesai pada satu periode akuntansi, dan (3) setiap pendapatan berkala selalu hanya menggambarkan pendapatan yang nyata dari pekerjaan yang masih dalam penyelesaian. Metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan konstruksi memegang posisi krusial dalam kerangka akuntansi karena mempengaruhi secara langsung laba rugi yang timbul akibat aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Bila dikaji lebih lanjut, terdapat dua alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan pada perusahaan konstruksi, yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian. Kedua metode tersebut berbeda dalam mengakui pendapatan dan laba kotor perusahaan dalam periode waktunya. Metode kontrak selesai mengakui pendapatan dan laba kotor perusahaan hanya pada saat terjadi penjualan, artinya pada saat kontrak selesai. Sedangkan, metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan dan laba kotor perusahaan sesuai dengan kemajuan perusahaan dalam menyelesaikan kontrak. Dengan adanya metode pengakuan pendapatan yang khusus pada perusahaan konstruksi yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai, penulis tertarik apakah kedua metode tersebut berpengaruh terhadap perhitungan laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba-rugi dan neraca.  Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul, "AKUNTANSI PENDAPATAN KONTRAK KONSTRUKSI" (Studi  Kasus Pada PT. Triple'S Kediri) 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, perumusan masalah yang dihadapi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Bagaimana akuntansi pendapatan kontrak konstruksi berdasarkan metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai?</li> 	<li>Bagaimana pengaruh perbedaan kedua metode akuntansi pendapatan kontrak konstruksi tersebut pada laporan keuangan, khususnya pada laporan laba-rugi dan neraca?</li> </ol> 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut : <ol style="text-align: justify;"> 	<li>Mengetahui akuntansi pendapatan kontrak konstruksi.</li> 	<li>Mengetahui pengaruh perbedaan metode akuntansi pengakuan pendapatan kontrak konstruksi pada laporan laba-rugi dan neraca.</li> </ol> Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi Perusahaan a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pengakuan pendapatan. b. Memberikan masukan kepada perusahaan dalam menyusun laporan rugi laba dan neraca sesuai dengan metode pengakuan pendapatan yang dipakai. 2.   Bagi Penulis Mengetahui dan menganalisis kedua metode akuntansi pengakuan pendapatan konstruksi.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat, kebutuhan barang dan jasa juga mengalami penin...

Baca selengkapnya »

Blog Archive